Nasional
Share this on:

BPN Dipimpin Hashim, TKN Dikomandoi Yusril

  • BPN Dipimpin Hashim, TKN Dikomandoi Yusril
  • BPN Dipimpin Hashim, TKN Dikomandoi Yusril

**JAKARTA ** - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memastikan akan mendaftarkan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5) hari ini. Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai penanggungjawab gugatan tersebut. Sementara dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dipimpin Yusril Ihza Mahendra.

"Pak Prabowo dan saya menunjuk Pak Hashim Djojohadikusumo sebagai penanggungjawab gugatan ke MK. Beliau yang akan komandoi. Besok (hari ini, Red) sebelum batas waktu penyampaian gugatan, akan disampaikan oleh para ahli hukum," kata Sandiaga di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Sandi mengatakan setelah selesai menyusun tim hukum, BPN akan mengumumkan para anggotanya yang akan melakukan gugatan ke MK. Menurut Sandi, langkah mengajukan gugatan ke MK itu adalah bentuk langkah Prabowo-Sandi untuk tetap berada di jalur konstitusional.

Dia juga akan menyampaikan peran Otto Hasibuan dalam gugatan di MK. "Baru besok (hari ini, Red) diputuskan peran Bang Otto seperti apa. Tadi Bang Otto menyampaikan pendapatnya kepada saya dan Pak Prabowo," imbuh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, BPN juga masih menyusun materi gugatan. Sehingga diharapkan semuanya selesai pada Jumat (24/5) dan bisa segera diajukan ke MK secara lengkap. Sebelumnya, Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya sudah menyiapkan file gugatan Pilpres dan akan disampaikan ke MK.

Dia mengatakan, untuk mengajukan gugatan tersebut, BPN Prabowo-Sandi telah menyiapkan tim hukum yang terdiri dari Rikrik Rizkian, Bambang Widjojanto, Irman Putra Sidin, dan Denny Indrayana. Rikrik diketahui merupakan advokat dan senior partner di Assegaf Hamzah Partner Law Firm.

Ia pernah menjadi tim gubernur untuk percepatan pembangunan bidang Komite Harmonisasi Regulasi yang dibentuk Anies- Sandi setelah memenangkan Pilgub DKI pada 2017 lalu. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, akan memimpin tim hukum TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dalam perkara ini, TKN sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan sengketa hasil pemilu presiden 2019 di MK. Yusril didampingi empat orang wakil ketua. Yakni Tri Medya Pandjaitan (PDIP), Asrul Sani (PPP), serta Teguh Samudra, dan Luhut Pangaribuan (profesional). Sedangkan, Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan sebagai sekretaris di tim hukum.

"Tim hukum TKN juga akan mengajukan permohonan sebagai pihak terkait terhadap permohonan sengketa hasil pemilu yang akan dimohonkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (23/5).

Menurut Arsul, tim hukum TKN telah menyiapkan 60 pengacara sebagai anggota tim sidang gugatan sengketa pemilu di MK. Mereka berasal dari pengacara profesional maupun dari tim hukum TKN.Anggota tim hukum tersebut, lanjut Arsul, sebagian berasal dari partai politik koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin, para pengacara profesional, ahli kepemiluan, serta relawan TKN.

Anggota tim hukum yakni: Artheria Dahlan, Hermawi Taslim, Harul Rajagukguk, Hafsan Thahir, Muslim Jaya Butar Butar, Muhammad Nur Aziz, dan Dini Purwono. Sedangkan tim ahli adalah Arief Wibowo, Juri Arbiantoro, Nilson Simanjuntak, dan I Gusti Putu Artha.

Anggota tim materi yakni: Kristina Ariani, Mohamad Toha, Ronny Pahala, Saut Rona Pangaribuan, Yosep Pandjaitan, HM Anwar Rahman, Reginaldo Sultan, Hendra Setiawan, Andi Safrani, Tangguh Setiawan Sirait, Dewi Kamaratih Suharto, Lambok Kurnig, Tuan Naik Lukas, Stephen Saragih, Toni Hendriko Sianipar, Ardika Dwiki Saputra, Ignatius Andi, dan Eri Hertiawan.

"Sudah ada pembagian tugas kepada anggota tim. Baik dalam persiapan, persidangan, maupun dari tim ahlinya," jelas Arsul.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan sebagai kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, dirinya akan bekerja sama dengan Tim Hukum TKN. "Pihak kami siap mengajukan permohonan sebagai pihak terkait. Pengajuan sebagai pihak terkait dilakukan jika kubu Prabowo-Sandiaga Uno mengajukan gugatan hasil pemilu presiden ke MK," kata Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Selasa (21/5) lalu.

Menurut Yusril, pengajuan sebagai pihak terkait, dalam hal ini KPU sebagai termohon sengketa pemilu presiden. Sementara paslon 01 berhak mengajukan diri sebagai pihak terkait. Dengan begitu, paslon 01 bisa mengajukan bukti, saksi ahli, dan menyanggah keterangan pemohon dari pihak 02.

Terpisah, tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mengumpulkan sejumlah dokumen yang berpotensi disengketakan oleh kontestan Pemilu 2019. Dokumen tersebut akan diungkap dalam sidang pembelaan MK.

"Tim Hukum dan tim teknis sudah bekerja mengumpulkan dokumen terkait yang berpotensi untuk disengketakan," kata Komisioner KPU RI Viryan Azis di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (23/5).

Dokumen yang dimaksud di antaranya Formulir C, DA, DB, DC hingga DD yang berkaitan dengan perolehan suara Pemilu 2019. Mulai dari tingkat kecamatan di 34 provinsi hingga pusat untuk dicermati selisihnya. Viryan mengatakan sikap KPU sangat tergantung dari setiap hal yang disampaikan tim hukum penggugat dalam persidangan.

KPU, menurutnya, akan menjawab berdasarkan data yang sebetulnya sudah diketahui masyarakat umum. Sebab setiap proses pemilu telah dilakukan secara terbuka, transparan serta akuntabel. Viryan juga menyatakan kesiapan pihaknya menghadapi gugatan pilpres dari kubu BPN ke MK. (khf/fin/zul/rh)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Jokowi Minta Nama Calon Menteri

Jokowi Minta Nama Calon Menteri

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN).


Tiga Menteri Pantas Dipertahankan, Yusril dan Mahfud MD Berpotensi Masuk Kabinet

Tiga Menteri Pantas Dipertahankan, Yusril dan Mahfud MD Berpotensi Masuk Kabinet

Sejumlah partai politik (parpol) pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin mengaku telah menyiapkan kadernya, untuk masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf.


Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Terancam Batal

Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Terancam Batal

Partai Gerindra setuju dengan usulan mantan koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak.


Yusril Pertimbangkan Tawaran Menteri

Yusril Pertimbangkan Tawaran Menteri

Nama Yusril Ihza Mahendra, kini digadang-gadang menjadi deretan menteri yang akan diusung oleh pasangan Jokowi-Maruf.


Kalah di MK, Gugatan BPN Prabowo-Sandi Juga Ditolak MA

Kalah di MK, Gugatan BPN Prabowo-Sandi Juga Ditolak MA

Permohonan gugatan BPN Prabowo-Sandiaga, terkait pelanggaran administratif Pilpres 2019 ditolak Mahkamah Agung (MA).


BPN Berharap PSU, Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Yakin Menang

BPN Berharap PSU, Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Yakin Menang

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sengketa PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Pilpres 2019, Kamis (27/6) besok.


Gerindra Ditawari Masuk Kabinet, BPN: Masih Tunggu Putusan MK

Gerindra Ditawari Masuk Kabinet, BPN: Masih Tunggu Putusan MK

Partai Gerindra ditawari untuk masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024 mendatang.


MK Kirim Surat, BPN Tunggu Utusan

MK Kirim Surat, BPN Tunggu Utusan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengirimkan surat pemberitahuan sidang pembacaan putusan kepada seluruh pihak yang berperkara.


TKN dan BPN Sama-sama Yakin Menang

TKN dan BPN Sama-sama Yakin Menang

Tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno optimistis menang sengketa Pilpres 2019 yang tengah disidangkan MK.


Yusril: Paslon 02 Framing Politik Teror

Yusril: Paslon 02 Framing Politik Teror

Langkah tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta perlindungan saksi kepada LPSK dinilai sebagai membangun politik teror.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!