Nasional
Share this on:

BPN Dipimpin Hashim, TKN Dikomandoi Yusril

  • BPN Dipimpin Hashim, TKN Dikomandoi Yusril
  • BPN Dipimpin Hashim, TKN Dikomandoi Yusril

**JAKARTA ** - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memastikan akan mendaftarkan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5) hari ini. Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai penanggungjawab gugatan tersebut. Sementara dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dipimpin Yusril Ihza Mahendra.

"Pak Prabowo dan saya menunjuk Pak Hashim Djojohadikusumo sebagai penanggungjawab gugatan ke MK. Beliau yang akan komandoi. Besok (hari ini, Red) sebelum batas waktu penyampaian gugatan, akan disampaikan oleh para ahli hukum," kata Sandiaga di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Sandi mengatakan setelah selesai menyusun tim hukum, BPN akan mengumumkan para anggotanya yang akan melakukan gugatan ke MK. Menurut Sandi, langkah mengajukan gugatan ke MK itu adalah bentuk langkah Prabowo-Sandi untuk tetap berada di jalur konstitusional.

Dia juga akan menyampaikan peran Otto Hasibuan dalam gugatan di MK. "Baru besok (hari ini, Red) diputuskan peran Bang Otto seperti apa. Tadi Bang Otto menyampaikan pendapatnya kepada saya dan Pak Prabowo," imbuh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, BPN juga masih menyusun materi gugatan. Sehingga diharapkan semuanya selesai pada Jumat (24/5) dan bisa segera diajukan ke MK secara lengkap. Sebelumnya, Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya sudah menyiapkan file gugatan Pilpres dan akan disampaikan ke MK.

Dia mengatakan, untuk mengajukan gugatan tersebut, BPN Prabowo-Sandi telah menyiapkan tim hukum yang terdiri dari Rikrik Rizkian, Bambang Widjojanto, Irman Putra Sidin, dan Denny Indrayana. Rikrik diketahui merupakan advokat dan senior partner di Assegaf Hamzah Partner Law Firm.

Ia pernah menjadi tim gubernur untuk percepatan pembangunan bidang Komite Harmonisasi Regulasi yang dibentuk Anies- Sandi setelah memenangkan Pilgub DKI pada 2017 lalu. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, akan memimpin tim hukum TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dalam perkara ini, TKN sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan sengketa hasil pemilu presiden 2019 di MK. Yusril didampingi empat orang wakil ketua. Yakni Tri Medya Pandjaitan (PDIP), Asrul Sani (PPP), serta Teguh Samudra, dan Luhut Pangaribuan (profesional). Sedangkan, Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan sebagai sekretaris di tim hukum.

"Tim hukum TKN juga akan mengajukan permohonan sebagai pihak terkait terhadap permohonan sengketa hasil pemilu yang akan dimohonkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (23/5).

Menurut Arsul, tim hukum TKN telah menyiapkan 60 pengacara sebagai anggota tim sidang gugatan sengketa pemilu di MK. Mereka berasal dari pengacara profesional maupun dari tim hukum TKN.Anggota tim hukum tersebut, lanjut Arsul, sebagian berasal dari partai politik koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin, para pengacara profesional, ahli kepemiluan, serta relawan TKN.

Anggota tim hukum yakni: Artheria Dahlan, Hermawi Taslim, Harul Rajagukguk, Hafsan Thahir, Muslim Jaya Butar Butar, Muhammad Nur Aziz, dan Dini Purwono. Sedangkan tim ahli adalah Arief Wibowo, Juri Arbiantoro, Nilson Simanjuntak, dan I Gusti Putu Artha.

Anggota tim materi yakni: Kristina Ariani, Mohamad Toha, Ronny Pahala, Saut Rona Pangaribuan, Yosep Pandjaitan, HM Anwar Rahman, Reginaldo Sultan, Hendra Setiawan, Andi Safrani, Tangguh Setiawan Sirait, Dewi Kamaratih Suharto, Lambok Kurnig, Tuan Naik Lukas, Stephen Saragih, Toni Hendriko Sianipar, Ardika Dwiki Saputra, Ignatius Andi, dan Eri Hertiawan.

"Sudah ada pembagian tugas kepada anggota tim. Baik dalam persiapan, persidangan, maupun dari tim ahlinya," jelas Arsul.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan sebagai kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, dirinya akan bekerja sama dengan Tim Hukum TKN. "Pihak kami siap mengajukan permohonan sebagai pihak terkait. Pengajuan sebagai pihak terkait dilakukan jika kubu Prabowo-Sandiaga Uno mengajukan gugatan hasil pemilu presiden ke MK," kata Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Selasa (21/5) lalu.

Menurut Yusril, pengajuan sebagai pihak terkait, dalam hal ini KPU sebagai termohon sengketa pemilu presiden. Sementara paslon 01 berhak mengajukan diri sebagai pihak terkait. Dengan begitu, paslon 01 bisa mengajukan bukti, saksi ahli, dan menyanggah keterangan pemohon dari pihak 02.

Terpisah, tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mengumpulkan sejumlah dokumen yang berpotensi disengketakan oleh kontestan Pemilu 2019. Dokumen tersebut akan diungkap dalam sidang pembelaan MK.

"Tim Hukum dan tim teknis sudah bekerja mengumpulkan dokumen terkait yang berpotensi untuk disengketakan," kata Komisioner KPU RI Viryan Azis di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (23/5).

Dokumen yang dimaksud di antaranya Formulir C, DA, DB, DC hingga DD yang berkaitan dengan perolehan suara Pemilu 2019. Mulai dari tingkat kecamatan di 34 provinsi hingga pusat untuk dicermati selisihnya. Viryan mengatakan sikap KPU sangat tergantung dari setiap hal yang disampaikan tim hukum penggugat dalam persidangan.

KPU, menurutnya, akan menjawab berdasarkan data yang sebetulnya sudah diketahui masyarakat umum. Sebab setiap proses pemilu telah dilakukan secara terbuka, transparan serta akuntabel. Viryan juga menyatakan kesiapan pihaknya menghadapi gugatan pilpres dari kubu BPN ke MK. (khf/fin/zul/rh)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

TKN: Dalil BW Sebatas Asumsi-asumsi

TKN: Dalil BW Sebatas Asumsi-asumsi

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto menyinggung penyalahgunaan kebijakan Presiden Jokowi yang diduga untuk menaikkan elektabilitasnya dalam


Prabowo-Sandiaga Berpotensi Menang

Prabowo-Sandiaga Berpotensi Menang

Langkah terakhir Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 menempuh jalur konstitusi diapesiasi banyak pihak.


Permohonan Prabowo Diregistrasi MK, TKN Daftar Pihak Terkait

Permohonan Prabowo Diregistrasi MK, TKN Daftar Pihak Terkait

Permohonan gugatan yang diajukan pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno telah diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (11/6).


TKN-BPN Tolak Usul Koalisi Dibubarkan

TKN-BPN Tolak Usul Koalisi Dibubarkan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.


MK Jangan Jadi Lembaga Kalkulator

MK Jangan Jadi Lembaga Kalkulator

Narasi bernada kritik kembali dilemparkan oleh Bandan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi.


BPN Tolak Ajakan Jokowi Bertemu Prabowo

BPN Tolak Ajakan Jokowi Bertemu Prabowo

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional.


Pemilu Sarat Kecurangan, BPN Tolak Rekapitulasi KPU

Pemilu Sarat Kecurangan, BPN Tolak Rekapitulasi KPU

Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi secara tegas menolak hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).



BPN Kawal Dugaan Kecurangan ke Bawaslu

BPN Kawal Dugaan Kecurangan ke Bawaslu

Pasca melaporkan sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), massa pendukung paslon 02 Prabowo-Sandi terus melakukan pergerakan.


Hari Ini BPN Adukan Kecurangan Pilpres 2019

Hari Ini BPN Adukan Kecurangan Pilpres 2019

Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga berencana melaporkan dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2019 ke Bawaslu, Jumat (10/5) siang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!