Nasional
Share this on:

BPN Kawal Dugaan Kecurangan ke Bawaslu

  • BPN Kawal Dugaan Kecurangan ke Bawaslu
  • BPN Kawal Dugaan Kecurangan ke Bawaslu

JAKARTA - Pasca melaporkan sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), massa pendukung paslon 02 Prabowo-Sandi terus melakukan pergerakan. Sebelumnya, Kamis (9/5) massa yang diinisiasi Kivlan Zein dan Eggi Sudjana batal menggelar aksi. Kemarin, giliran Neno Warisman dan Habib Hanif Alatas turun ke jalan.

Mereka yang melakukan aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5) kemarin, melakukan jalan kaki dari Masjid Istiqlal usai salat Jumat. Saat menuju Gedung Bawaslu, sejumlah petugas kepolisian terlihat mengawal aksi massa tersebut.

Sekira pukul 13.00 WIB, puluhan bahkan ratusan sudah memenuhi Jalan MH Thamrin. Arus kendaraan yang semula lancar menjadi tersendat. Bukan cuma massa aksi, aparat gabungan juga telah membentuk barisan pengamanan. Namun tampak berbeda di demo hari ini, terlihat anggota polisi termasuk Brimob memakai serban putih serta peci.

Mereka membentuk satu barisan di depan pagar Bawaslu.Para anggota Pasukan Asmaul Husna ini berdiri di belakang kawat berdiri. Mereka berdiri sigap sambil memantau jalannya aksi demonstrasi dan orasi yang disampaikan dari atas mobil komando.

Selain di depan Gedung Bawaslu, aparat juga melakukan penjagaan di area sekitarnya termasuk di Gedung Sarinah. Ada juga yang berada di Jalan MH Thamrin membantu melancarkan arus lalu lintas. Orator massa aksi Habib Hanif Alatas mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk dalam mengawal BPN Prabowo-Sandiaga melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2019.

Ia juga mengatakan jika aksi tersebut sebagai jihad konstitusional.

"Yang perlu kita ketahui siang hari ini, aksi kita aksi damai. Makanya saya ingatkan hati-hati provokasi. Siap jaga kedamaian, siap untuk tak terprovokasi," tegasnya.

Hanif mengatakan, kedatangan massa keuntuk mengawal BPN yang melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2019. Massa juga menuntut paslon 01 didiskualifikasi. Ia juga menegaskan, jika aksi tersebut bukan ingin menggulingkan pemerintahan. "Kita kawal presiden yang terindikasi terstruktur, sistematis, dan masif. Maka wajib untuk diproses karena ini merusak demokrasi kita merampas kedaulatan rakyat," ujarnya.

Di tempat sama, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak mengatakan, hal yang sama. Ia berharap, KPU, Bawaslu dan aparat bisa membuktikan Pilpres 2019 berjalan jurdil. Umat tak akan resah, gelisah, marah tatkala kejujuran sudah terbuka. Kami harap Bawaslu terbuka mau verifikasi temuan-temuan dan hitung secara manual bersama BPN-TKN agar setelah Pemilu keluar pemimpin yang adil, ini penting," ujarnya.

Sekira pukul 16.00 WIB, massa mulai membubarkan diri. Arus lalu lintas di Jalan MH Thamrin yang semula ditutup kini dibuka kembali.Aksi massa di depan Gedung Bawaslu berakhir. Mereka meninggalkan lokasi demo menuju arah selatan melewati Jalan Sabang. Ada juga yang menuju ke lokasi semula.

Namun, ada juga yang pulang menggunakan Busway. Sementara itu, aparat gabungan yang berjaga saat aksi juga telah meninggalkan lokasi. Beberapa kendaraan taktis, water cannon, hingga barracuda juga terlihat berpindah dari lokasi.

Beberapa petugas juga mulai membuka kawat berduri yang sebelumnya terpasang mengelilingi Bawaslu. Meski arus telah dibuka, masih ada petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintas agar lancar. (khf/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Menpora Imam Nahrawi resmi mundur dari jabatannya, Kamis (19/9). Ini setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK.


Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KON


Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih

Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memandang para pembuat Undang-Undang (UU) lupa membenahi pemilihan kepala daerah (pilkada).


Ini Tiga Dugaan Pelanggaran Etik Mantan Kapolres Brebes Firli Bahuri

Ini Tiga Dugaan Pelanggaran Etik Mantan Kapolres Brebes Firli Bahuri

Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tsani Annafari membeberkan kronologi pemeriksaan dugaan pelanggaran etik eks Deputi Bidang Penindakan KPK Firli Bah


Mantan Kapolres Brebes Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

Mantan Kapolres Brebes Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan eks Deputi Bidang Penindakan Firli Bahuri.


Asrama Mahasiswa Papua Dilempari Ular

Asrama Mahasiswa Papua Dilempari Ular

Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya mendapatkan dugaan teror ular oleh orang yang tak dikenal.


Polri Telusuri Dugaan ISIS Ikut Bermain di Papua

Polri Telusuri Dugaan ISIS Ikut Bermain di Papua

Kelompok yang berafiliasi ke ISIS disebut-sebut ikut bermain memicu kerusuhan di Bumi Cenderawasih.


Dirut PTPN III Tersangka Suap Distribusi Gula

Dirut PTPN III Tersangka Suap Distribusi Gula

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap distribusi gula di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III tahun 2019.


KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Suap Proyek Jalan

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mua


Jokowi-JK Respon Larangan Mantan Koruptor

Jokowi-JK Respon Larangan Mantan Koruptor

Setelah KPU melaporkan kesiapan Pilkada kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kemarin giliran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lapor ke Presiden Jokowi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!