Nasional
Share this on:

BPN Serahkan Alat Bukti Tambahan ke MK

  • BPN Serahkan Alat Bukti Tambahan ke MK
  • BPN Serahkan Alat Bukti Tambahan ke MK

**JAKARTA ** - Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah menyerahkan alat bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (17/6). Alat bukti diserahkan langsung oleh Bambang Widjojanto (BW) dan Denny Indrayana. Sementara itu, MK mempersilakan semua memberikan tanggapan. Selanjutnya, hakim yang akan memberikan penilaian hukum.

Alat bukti itu dibawa menggunakan tiga truk. Setelah diturunkan, puluhan kontainer itu kemudian dibawa ke lobi MK. Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Luthfi Yazid, mengatakan masih banyak sisa alat bukti yang akan diserahkan ke MK. Namun, menurutnya, alat bukti itu akan diserahkan secara bertahap.

"Kita akan koordinasi dengan MK. Pastinya akan kita sampaikan bukti-bukti yang kita miliki," ujar Lutfhi di gedung MK, Jakarta, Senin (17/6).

Ia meyakini semua berkas yang diserahkan itu cukup signifikan sebagai bukti. Ia menganggap Pemilu 2019 tidak bersifat jujur dan adil. "Saya kira signifikan. Kami sebagai pemohon, kami mengklaim bahwa pemilu yang dilaksanakan adalah pemilu yang tidak jujur dan adil. Kalau KPU berpendapat lain buktikan saja," imbuhnya.

Anggota tim hukum Prabowo-Sandi lainnya, Dorel Almir mengatakan alat bukti tersebut berisi dokumen-dokumen C1 yang telah dikumpulkan. Dokumen C1 itu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperti Kalimantan, Bali, Jogja dan daerah lainnya.

"Selanjutnya nanti menyusul bagian lainnya. Kita lengkapi dulu alat bukti yang masih kurang," ucap Dorel.

Dia mengaku penyerahan bukti ke MK harus dilakukan secara bertahap. Saat ini tim kuasa hukum Prabowo-Sandi masih melakukan proses fotokopi penggandaan alat bukti yang belum selesai. "Kendalanya yang pertama adalah proses fotokopi memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Tentu kita harus menyampaikan yang benar-benar cermat dan teliti. Agar alat bukti itu tidak tumpang tindih," lanjutnya. Ia memastikan Prabowo-Sandi akan tetap menyerahkan 12 truk alat bukti ke MK.

Hal senada juga diungkapkan anggota tim hukum BPN lainnya, Nicholay Aprilindo. Dia menyebut pihaknya konsisten menempuh jalur hukum untuk perjuangkan kedaulatan rakyat melalui pasangan Prabowo - Sandi. Dia menyatakan upaya gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK adalah ikhtiar terakhir memperjuangkan suara rakyat yang dicurangi.

"Ini masalah hak kedaulatan rakyat. Prabowo-Sandi hanya alat dari kedaulatan rakyat yang dipercaya untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden," imbuhnya.

Nicholay menyebutkan rakyat yang memberikan suaranya di Pilpres 2019 kepada Prabowo-Sandi dan merasa dicurangi, tengah meminta hak agar keadilan bisa ditegakkan melalui tim hukum BPN. "Perjuangan yang dilakukan oleh tim hukum BPN yang dipimpin Bambang Widjojanto bukan masalah Prabowo-Sandi. Kami sangat-sangat mempunyai tekad bahwa gugatan di MK demi penegakan demokrasi keadilan yang kebenaran dan substantif dan demi kedaulatan rakyat," terangnya.

Selain itu, Nicholay menyebutkan tim hukum sudah mempersiapkan diri untuk mendengar jawaban pihak termohon. Yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menilai proses dan tahapan Pemilu 2019 adalah yang terburuk setelah reformasi. Salah satu alasannya, kata dia, dari data KPU sebanyak 500 lebih anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia saat proses rekapitulasi suara pasca pencoblosan. Priyo menambahkan, kejelasan kasus meninggalnya petugas KPPS itu tidak ada tindaklanjutnya hingga saat ini.

Terpisah, juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, majelis hakim sudah memberikan statement untuk menanggapi semua pihak. "Silakan ditanggapi. Nanti majelis hakim yang memberikan penilaian hukum. Kita ikuti saja mekanisme yang ada. Biarkan hakim mahkamah yang menilai," tegas Fajar.

Menurutnya, untuk jawaban termohon, pihak terkait, dan Bawaslu, majelis hakim MK tidak perlu melakukan verifikasi. Mereka hanya perlu menyerahkan dan memberi akta sebagai tanda registrasi. (khf/fin/zul/rh)

Berita Sebelumnya

Zonasi PPDB Picu Kegaduhan
Zonasi PPDB Picu Kegaduhan

Berita Berikutnya

Desakan KLB Diduga Upaya Jegal AHY
Desakan KLB Diduga Upaya Jegal AHY

Berita Sejenis

Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

ICW memandang kesalahan pengetikan yang terjadi dalam draf revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai bukti proses pembahasan yang dilakukan secara tidak c


Calon Kepala Daerah Jangan Terlibat KDRT

Calon Kepala Daerah Jangan Terlibat KDRT

Mantan narapidana koruptor dilarang menjadi peserta pemilu. Meski belum final, lembaga penyelenggara pemilu berencana mencantumkan syarat tambahan.


KPAI Klaim Temukan Rekening Penggalangan Dana Aksi Demo Pelajar

KPAI Klaim Temukan Rekening Penggalangan Dana Aksi Demo Pelajar

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku menemukan bukti rekening yang menampung dana untuk aksi demo para pelajar, Rabu (25/9) lalu.


Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tetap akan menjalankan tugas pemberantasan korupsi seperti yang diamanatkan oleh Undang


Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Langkah sebagian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo sebagai langkah yang salah.


Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, KPU Harus Tegas

Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, KPU Harus Tegas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membuat regulasi baru terkait penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN).


Serahkan Diri, Dirut PTPN III Ditahan di Polres Jaktim

Serahkan Diri, Dirut PTPN III Ditahan di Polres Jaktim

Direktur Utama (Dirut) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Pulungan menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


7 September Belum Serahkan LHKPN, Pelantikan Caleg DPR Terpilih Ditunda

7 September Belum Serahkan LHKPN, Pelantikan Caleg DPR Terpilih Ditunda

Belum semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum


85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan

85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat data per 31 Agustus, 85 anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Ne


Cina-Amerika Sudah Mulai Terapkan Tarif Baru, Indonesia Jangan Diam

Cina-Amerika Sudah Mulai Terapkan Tarif Baru, Indonesia Jangan Diam

Perang dagang Amerika Serikat dan Cina makin sengit. Kedua negara ini mulai menerapkan tarif-tarif tambahan terhadap komoditas masing-masing.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!