Nasional
Share this on:

Bukan ke Lampung, Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

  • Bukan ke Lampung, Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
  • Bukan ke Lampung, Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

**JAKARTA ** - Pemindahan ibu kota negara jika direalisasikan pasti ke wilayah Kalimantan, apakah itu di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur maupun lainnya. Kalimantan dinilai sebagai wilayah Indonesia, yang strategis, dan mampu menyeimbangkan seluruh wilayah yang ada.

"Pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan. Di sisi lain lahan yang luas dan relatif aman bencana," terang Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata, kemarin (15/7).

Pemindahan ibu kota negara ini, kata dia, akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, juga mendorong perdagangan antarwilayah Indonesia. Berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet 29 April lalu, Presiden RI memberi arahan untuk memilih alternatif ketiga, yaitu ke luar Jawa.

Beberapa syararat untuk bisa menjadi ibu kota yaitu, harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.

Terdapat tujuh kriteria penentuan lokasi yang digunakan, pertama, lokasinya strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia. Kedua tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.

Selanjutnya, ketiga lahannya harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut. Keempat tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Kemudian, kelima dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur yang meliputi, akses mobilitas atau logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan.

Kemudian, ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antarpulau, tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.

Syarat ke keenam, potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang dan terakhir ke tujuh memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. Hingga saat ini, Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian untuk menentukan lokasi pasti pemindahan ibu kota negara.

"Ini adalah seri Dialog Ibu Kota Negara untuk tiga lokasi di Kalimantan. Setelah dari sini, kami akan ke Palangkaraya dan Balikpapan," katanya.

Sebelumnya, Rapat kerja Gubernur se-Sumatera yang digelar di Hotel Grage, Bengkulu, Selasa (9/7), menghasilkan 10 kesepakatan yang diberi nama Memorandum of Rafflesia. Usulan Lampung menjadi salah satu alternatif untuk dikaji menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia (RI) masuk bagian persetujuan tersebut.

Dalam piagam tersebut, dari delapan Gubernur yang hadir hanya ditandatangani enam gubernur yaitu Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Jambi Fachrori Umar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

Sementara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno diwakilkan. ketidakhadiran Arinal pada penandatangan dikarenakan ada agenda lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi

Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi

Kebijakan perluasan area plat nomor kendaraan ganjil genap bukan solusi mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta.


GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

Wacana dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menuai pro dan kontra.


Pamer Proton, Mahatir Sopiri Jokowi

Pamer Proton, Mahatir Sopiri Jokowi

Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampaknya merupakan hal yang istimewa bagi Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Moh


Empat Ibu Kota Negara Pernah Terapkan Ganjil Genap

Empat Ibu Kota Negara Pernah Terapkan Ganjil Genap

Pemerintah DKI Jakarta, pada Kamis pekan lalu (1/8) mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019.


Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencari cara agar tidak ada calon tunggal dalam Pilkada 2020 masih menjadi pro dan kontra.


Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN

Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN

Pemerintah berharap investasi pembangunan fasilitas dan infastruktur sekira Rp480 triliun tidak dibebankan pada APBN secara keseluruhan.


Bukan Negara Ijtimak, Ideologi Khilafah Harus Dilawan

Bukan Negara Ijtimak, Ideologi Khilafah Harus Dilawan

Salah satu rekomendasi Ijtimak Ulama IV adalah mewujudkan NKRI syariah berdasarkan Pancasila.


Bukan Ulah Teroris, Dugaan Sementara Akibat Pohon Sengon

Bukan Ulah Teroris, Dugaan Sementara Akibat Pohon Sengon

Mabes Polri menyampaikan terkait penyebab pemadaman listrik secara serentak di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada Minggu (4/8) akibat gangguan pohon baru


Gempa Tektonik Goyang Jawa-Sumatera, Tangkupan Perahu Berstatus Waspada

Gempa Tektonik Goyang Jawa-Sumatera, Tangkupan Perahu Berstatus Waspada

Gempa tekntonik getarkan Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Gempa dari titik Samudera Hindia Selatan Jawa ini berkekuatan magnitudo 7,4 terjadi


Status FPI Bukan Badan Hukum

Status FPI Bukan Badan Hukum

Polemik soal perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) terus bergulir. Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), FPI tidak dinyatakan dibubarkan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!