Nasional
Share this on:

Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

  • Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden
  • Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

JAKARTA - Langkah sebagian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo sebagai langkah yang salah. Sebab, Presiden tak pernah memberi mandat kepada pimpinan KPK.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam pernyataannya mengatakan pimpinan KPK tidak bisa mengembalikan mandat ke presiden. Sebab KPK bukan mandataris presiden. "Secara hukum, KPK itu bukan mandataris presiden, tidak bisa dia lalu mengembalikan mandat kepada presiden. Sebab presiden tak pernah memberikan mandat ke KPK," katanya, Minggu (15/9) kemarin.

Diterangkan Mahfud, dalam ilmu hukum mandataris adalah orang yang diberikan mandat oleh pejabat tertentu. Dan yang bertanggungjawab adalah pemberi mandat. Sehingga, yang diberi tugas disebut mandataris.

Mahfud pun mencontohkan jabatan Presiden Indonesia pada era sebelum tahun 2002. "Sebelum 2002, presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR. Nah, KPK itu bukan mandataris presiden sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan," terangnya.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, katanya, orang yang mengembalikan mandat karena pensiun, meninggal dunia, atau karena mengundurkan diri. KPK, ditegaskannya, bukan mandataris siapapun. Lembaga itu independen kendati berada di lingkaran kepengurusan eksekutif, namun bukan di bawah presiden.

Jadi, secara yuridis pengembalian mandat yang dilakukan pimpinan KPK tidak berarti KPK kosong karena lembaga antirasuah itu bukan mandataris presiden. Meski demikian, menurut Mahfud, secara arif Presiden Joko Widodo perlu memanggil para pimpinan KPK untuk bertukar pendapat, konsultasi, serta berdiskusi mengenai nasib KPK.

"Apa salahnya dipanggil kan mereka mengatakan saya kok tak pernah diajak bicara tentang nasib KPK. Nah sekarang waktunya mereka diajak bicara dalam situasi seperti ini. Saya kira presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka," kata Mahfud.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai pernyataan pimpinan KPK yang menyerahkan pengelolaan KPK ke Presiden Joko Widodo adalah pernyataan yang obscure atau tidak jelas.

"Pernyataan obscure alias tidak jelas atau kabur dari sudut pandang hukum. Ini menimbulkan pertanyaan apakah dengan pernyataan tersebut mereka secara hukum masih memiliki atau memegang kewenangan selaku pimpinan dan penegak hukum dari sebuah lembaga penegak hukum bernama KPK?," katanya.

Menurutnya, semestinya para Pimpinan KPK tersebut tegas saja menyatakan mundur dan tidak ingin menjalankan tugas di KPK. "Atau "melunakkan" statement mereka bahwa tetap jadi pimpinan KPK yang berwenang menjalankan tugas, tapi mohon arahan dan perhatian Presiden terkait persoalan yang merundung KPK," ucapnya.

Arsul juga menyayangkan sikap emosional pimpinan KPK yang menanggapi persoalan dengan memberikan pernyataan ke publik lewat media. "Sebagai pejabat negara penegak hukum, mereka harus gunakan jalur protokol resmi, bukan bicara ke media dulu baru menyampaikannya kepada presiden sebagai kepala negara," ujarnya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Donald Trump: Habibie Pemimpin Hebat
Donald Trump: Habibie Pemimpin Hebat

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Jokowi-SBY Bicarakan Posisi Demokrat

Jokowi-SBY Bicarakan Posisi Demokrat

Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tertutup, Kamis (10/10) kemarin..


Penyerangan dan Penusukan Wiranto Disorot Dunia Internasional

Penyerangan dan Penusukan Wiranto Disorot Dunia Internasional

Insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto oleh seorang pria tak dikenal di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) kemarin, menjadi perhatian pemberitaan media-media a


PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Perppu KPK bukan hal mendesak untuk dikeluarkan.


Mahasiswa Diimbau Tak Demo saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Mahasiswa Diimbau Tak Demo saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya diimbau supaya tidak berdemonstrasi saat pelantikan Joko Widodo-KH Ma'ruf Ami 20 Oktober mendatang.


Jokowi Harus Hati-hati Pilih Menterinya

Jokowi Harus Hati-hati Pilih Menterinya

Presiden Jokowi diminta berhati-hati saat memilih dan menentukan nama-nama menterinya.


Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Dua menteri yang masih menjabat saat ini dianggap tak pantas lagi bergabung di Kabinet Jokowi-Ma'ruf.


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

Perlu tidaknya dikeluarkan perppu KPK terus menjadi pro kontra sejumlah komponen.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!