Nasional
Share this on:

BUMD Harus Jadi Sumber PAD, Bukan Sebaliknya

  • BUMD Harus Jadi Sumber PAD, Bukan Sebaliknya
  • BUMD Harus Jadi Sumber PAD, Bukan Sebaliknya

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyehatan dimaksud adalah peningkatan kinerja BUMD dalam pelayanan publik maupun kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada ekonomi daerah dan menunjang ekonomi nasional.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (28/8). "Kita bangun upaya peningkatan kinerja BUMD dalam pelayanan publik, maupun kontribusi pada PAD yang berdampak pada ekonomi daerah dan menunjang ekonomi nasional," kata Hadi.

Hadi menambahkan, BUMD hadir sebagai upaya peningkatan atau percepatan dalam pelayanan publik yang tuntutannya untuk pengembangan ekonomi daerah. Oleh karenanya, BUMD memiliki peranan yang starategis sehingga harus dikelola dengan baik.

"BUMD punya peranan yang sangat strategis dalam peningkatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu dikelola dengan baik," ujarnya.

Selain itu, dia juga menegaskan, BUMD merupakan Sumber Pendapatan Daerah dan bukan sebaliknya. Terdapat 1.097 BUMD di Indonesia, berdasarkan laporan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ada Rp340,118 triliun. Sayangnya laba yang dicapai baru mencapai Rp10,372 triliun.

"Sehingga kalau kita lihat perbandingan aset dan laba ini baru mencapai 3 persen. Sehingga kita harus meninggalkan pola- pola lama, bagaimana agar BUMD memberikan pemantapan perekonomian di daerah dan menunjang nasional," kata Hadi.

Dia menambahkan, BUMD diharapkan mempu memberikan kepuasan dan pemantapan ekonomi melalui laba atau keuntungan yang diraih. Kepuasan tersebut bisa dilakukan dengan penataan sumber-sumber pendapatan dan pemisahan aset. "Jadikan BUMD untuk dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, pemilik modal maupun stakeholder terkait, jangan sampai isinya merugi terus. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya penataan agar mampu menjadu sumber-sumber pendapatan daerah terutama pada aset yang harus dipisahkan," ujarnya.

Melihat capaian tersebut, Hadi menekankan perlu adanya penataan BUMD agar menjadi sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan yang strategis dalam peningkatan perekonomian. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Nama Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri Jokowi

Nama Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri Jokowi

Salah satu nama yang akan mengisi posisi menteri Kabinet Kerja II adalah Prabowo Subianto.


Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Kasak kusuk calon menteri dan pejabat tinggi lainnya ramai diperbincangkan. Salah satunya untuk posisis Jaksa Agung.


Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Setidaknya, ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.


Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Wacana aturan harus mundurnya petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) 2020 terus mencuat.


Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet.


Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Pemerintah Arab melalui Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat akan membuat kebijakan baru, terkait memperbolehkan bagi kaum peremp


Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Partai Gerindra baru akan menyampaikan secara resmi sikap politiknya pada 17 Oktober mendatang.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!