Nasional
Share this on:

Bupati Kukar Divonis 10 Tahun

  • Bupati Kukar Divonis 10 Tahun
  • Bupati Kukar Divonis 10 Tahun

JAKARTA - Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari akhirnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin (6/7). Bersama Khairuddin, Rita dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 110,7 miliar. Rita juga divonis bersalah menerima uang suap senilai Rp 6 miliar terkait izin lokasi perkebunan sawit.

Dalam dua kasus tersebut, Rita dihukum penjara selama 10 tahun dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan. Sedangkan Khairuddin yang merupakan komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) dihukum delapan tahun dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

”Mengadili, terdakwa satu Rita Widyasari dan terdakwa dua, Khairuddin, telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Sugiyanto dalam amar putusannya. Rita dan Khairuddin juga dilarang menduduki jabatan publik selama lima tahun terhitung setelah masa pemidanaan selesai.

Dalam putusan hakim kemarin, nilai gratifikasi yang diterima Rita dan Khairuddin turun separo daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Sebelumnya, jaksa mendalilkan bahwa kedua terdakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 248,9 miliar. Gratifikasi di tuntutan itu juga turun bila dibanding nilai yang tertuang dalam dakwaan, yakni Rp 469,4 miliar.

Sebelumnya, Rita dituntut hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa. Sedangkan, Khairuddin dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa mendalilkan bahwa Rita dan Khairudin terbukti bersalah menerima gratifikasi dari perizinan dan pungutan fee-fee proyek di Kukar sejak Juni 2010 hingga Agustus 2017.

Selain itu, Rita juga dituntut bersalah menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Hery Susanto Gun alias Abun berkaitan dengan izin lokasi PT Sawit Golden Prima yang diterbitkan Rita. (tyo/agm/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kemarin (13/11) meluncurkan tanggal libur dan cuti bersama 2019.


Passing Grade Hantui Peserta Seleksi CPNS

Passing Grade Hantui Peserta Seleksi CPNS

Persoalan ambang batas (passing grade) menghantui rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.


2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

Selang empat tahun sejak berhenti beroperasi, perusahaan maskapai Merpati Nusantara Airline disebut akan kembali mengudara pada tahun 2019 mendatang.


Pemerintah Bikin Buoy dan Tambah Sensor Gempa

Pemerintah Bikin Buoy dan Tambah Sensor Gempa

Pemerintah berencana melakukan penguatan sistem Indonesia Tsunami Early Warning Systems (INA-TEWs) dalam waktu 3 tahun mendatang (2019-2021).


Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara

Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara

Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli terancam dihukum penjara delapan tahun terkait kasus suap "ketok palu" dan gratifikasi.


James Riady Akui Bertemu Bupati Bekasi

James Riady Akui Bertemu Bupati Bekasi

Konglomerat James Tjahaja Riady diperiksa KPK kemarin (30/10).


''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penggeledahan terkait dugaan suap dan gratifikasi Bupati Cirebon (nonaktif) Sunjaya Purwadisastra.


Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memperingati empat tahun masa pemerintahannya pada bulan ini.


Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

Pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2019 mendatang yakni sebesar 8,03 persen.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!