Nasional
Share this on:

Bursa Ketua Umum Partai Golkar Mulai Ramai

  • Bursa Ketua Umum Partai Golkar Mulai Ramai
  • Bursa Ketua Umum Partai Golkar Mulai Ramai

**JAKARTA ** - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan dari Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) yang memintanya menjadi calon ketua umum (Ketum) Partai Golkar. Dia pun meminta kesempatan untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Dia juga akan meminta saran Presiden Joko Widodo dan para Ketum partai politik.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, menyatakan sampai saat ini tidak mempunyai keinginan apa pun, kecuali menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua DPR dengan baik. Namun, dia mengucapkan terima kasih kepada para kader muda dalam berbagai organisasi kepemudaan Partai Golkar yang menginginkan dirinya maju sebagai calon Ketum Partai Golkar.

"Saya anggap itu sebagai bentuk aspirasi arus bawah," katanya kemarin (18/6).

Namun, Bamsoet meminta para kader muda Partai Golkar untuk menahan diri dan tidak perlu ribut-ribut dulu sampai keluar putusan MK yang menetapkan Jokowi sebagai presiden pada 29 Juni nanti. Semua pihak harus bersabar dan tidak perlu tergesa-gesa. Biarlah proses di MK selesai lebih dulu.

Mantan ketua komisi III itu juga meminta waktu untuk memikirkan dan mempertimbangkan usulan maju sebagai calon Ketum Golkar. Sebab, dia mengemban banyak jabatan di berbagai organisasi. Saat ini Bamsoet menjabat wakil ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi sekaligus pengurus harian Partai Golkar.

Selain dari Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dia perlu meminta masukan dari para senior dan sesepuh partai beringin. "Termasuk Plt Ketua Umum Depinas Soksi Bobby Suhardiman," ungkapnya.

Selain di Soksi dan Golkar, Bamsoet menjabat wakil ketua umum Pemuda Pancasila dan kepala Badan Bela Negara FKPPI. Jadi, dia juga harus meminta pandangan Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo.

Lebih dari itu, karena Partai Golkar adalah partai pengusung Jokowi sebagai calon presiden dan partai pendukung pemerintah, dia juga perlu pandangan dan pertimbangan Presiden Jokowi. Masukan dan saran dari Jokowi sangat penting. Selanjutnya, dia juga meminta pandangan para Ketum partai politik sebagai sesama kolega di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). (khf/fat/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Informasi Parpol Penting Bagi Pemilih

Informasi Parpol Penting Bagi Pemilih

Lembaga penyelenggara pemilu punya peran penting dalam membantu pemilih mengenali partai politik (parpol).


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih

Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memandang para pembuat Undang-Undang (UU) lupa membenahi pemilihan kepala daerah (pilkada).


Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 melalui voting anggota Komisi III DPR.


Lima Komisiner Baru Harus Berani Tolak Revisi UU KPK

Lima Komisiner Baru Harus Berani Tolak Revisi UU KPK

Polemik revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, terus bergulir. Kali ini, Partai Gerindra menyatakan menolak revisi tersebut.



Ketua PBNU Desak Tindak Tegas Kelompok Radikal

Ketua PBNU Desak Tindak Tegas Kelompok Radikal

Pemerintah diminta lebih tegas dalam menindak kelompok-kelompok radikal. Jangan sampai paham tersebut dibiarkan berkembang.


Tokoh Dunia Ikut Berduka Cita Wafatnya Habibie

Tokoh Dunia Ikut Berduka Cita Wafatnya Habibie

Kabar meninggalnya Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI) Bacharudin Jusuf (BJ) Habibie, tak hanya ramai diberitakan oleh media dalam negeri.


Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan tak setuju dengan wacana kontrak politik kepada Calon Pimpinan (Capim) KPK 2019-2023.


RDPU Capim KPK, LSM Kritis Tidak Ada

RDPU Capim KPK, LSM Kritis Tidak Ada

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan koalisi masyarakat sipil terkait uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!