Nasional
Share this on:

Calo ASN Recoki Kemenpan RB

  • Calo ASN Recoki Kemenpan RB
  • Calo ASN Recoki Kemenpan RB

JAKARTA - Calo Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai merajalela. Ini berawal dari laporan masyarakat ke email halomenpan@menpan.go.id milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Surat pengaduan yang dikirim via email menanyakan kebenaran Lembaga Pusat Pengendali Pengangkatan dan Pembelanjaan Pegawai Negara (LP5N). Dari laporan mereka, lembaga yang mengaku-aku sebagai lembaga resmi Kemenpan RB menjanjikan kelulusan tes CPNS.

Selain lewat media sosial, masyarakat juga ikut mendatangi kantor Kemenpan RB di Jakarta. Salah satu korbanya adalah Susi. Dirinya mengatakan telah tertipu oleh oknum yang mengaku pegawai LP5N dan menjanjikan kelulusan.

Lewat calo LP5N, Susi menyerahkan uang Rp150 juta agar ia bersama dua saudaranya lulus sebagai Calon Pegawai Negara (CPN). CPN adalah istilah yang dipakai oleh LP5N. "Karena dijanjikan lulus, saya telah mennransfer uang sebesar 150 juta ke pegawai LP5N ini," terangnya.

Ia mengatakan bahwa saat ini nomor dari pegawai LP5N tersebut tidak bisa dihubungi. Saat dikonfimasi, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Mudzakir menegaskan bahwa tidak ada lembaga resmi yang bernama LP5N.

"Kami tegaskan, tidak ada lembaga yang bernama LP5N. Jika ada yang mengatasnamakan sebagai pegawai LP5N, sudah pasti itu oknum yang mempunyai tujuan tertenju," tegas Mudzakir, Selasa (14/5).

Untuk itu, Mudzakir mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan pemerintah dan menjajikan kelulusan untuk dapat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Hati-hati dan selalu cross check ke Kementerian PANRB terkait keberadaan lembaga pemerintah dan juga informasi terkait seleksi CPNS maupun PPPK. Dan untuk korban penipuan, kami imbau untuk segera melapor polisi supaya diusut tuntas dan tidak ada korban lainnya lagi, " tandasnya. (lan/rls/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

Pemerintah memastikan rekruitmen pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali digelar tahun ini.


KPK Larang ASN Terima Parsel

KPK Larang ASN Terima Parsel

KPK mengimbau penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun saat Bulan ramadan maupun Idul Fitri.


Bawaslu Diminta Bongkar Skandal Calo Suara di Malaysia

Bawaslu Diminta Bongkar Skandal Calo Suara di Malaysia

LSM pemantau buruh, Migrant Care mendorong Bawaslu membongkar skandal calo suara yang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.


Puasa, Jam Kerja Pegawai Negeri Dikurangi Sejam

Puasa, Jam Kerja Pegawai Negeri Dikurangi Sejam

Ramadan di Indonesia selalu identik dengan pengurangan jam kerja, termasuk bagi para aparatur sipil negara (ASN).


KASN Terima 128 Laporan Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

KASN Terima 128 Laporan Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

KASN menerima 128 laporan pelanggaran kode etik dan perilaku untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum dari Januari sampai 15 April.


Ombudsman Beri Warning soal Netralitas ASN

Ombudsman Beri Warning soal Netralitas ASN

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mewanti-wanti aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral dalam pemilihan umum (pemilu) 2019.


Polri Akui Tebar Telik Sandi

Polri Akui Tebar Telik Sandi

Netralitas jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih begitu mengkhawatirkan.


Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Kebutuhan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang.


Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap.


Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kerja (PPPK), sebaiknya berhati-hati dalam mengemukakan opini di media sosial.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!