Nasional
Share this on:

Calon Harus Berani dan Loyal

  • Calon Harus Berani dan Loyal
  • Calon Harus Berani dan Loyal

**JAKARTA ** - Bursa calon menteri kabinet periode 2019-2024 terus menjadi perbincangan hangat. Presiden terpilih Joko Widodo mengaku sudah mengantongi sejumlah nama yang akan masuk jajaran kabinet. Belum diketahui persis siapa orangnya. Yang pasti, menteri mendatang harus berani dan loyal.

"Menteri-menteri yang mengisi kabinet mendatang, harus berani dalam mengambil keputusan. Tujuannya agar semua visi dan misi yang ingin diraih Presiden benar-benar terlaksana. Selain itu, mereka harus loyal dengan presiden dan tentu saja tidak memiliki atau persoalan hukum di masa lalu," tegas Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Rabu (17/7) kemarin.

Menurut Karding, keinginan Presiden agar para menteri berani harus ditempatkan dalam konteks profesional. Berani bukan berarti asal-asalan dalam mengambil keputusan. Terlebih, sampai melanggar hukum. "Berani dalam konteks kerja menteri. Artinya seorang menteri harus cepat dalam memahami masalah, memiliki kemampuan manajerial yang baik, dan tahu berbagai solusi dari setiap masalah yang dihadapinya," imbuh Karding.

Tak hanya itu. Loyalitas terhadap Presiden juga sangat penting. Ini agar menteri bekerja berdasarkan arahan-arahan dan kemauan yang diinginkan Presiden. Menurut dia, menteri juga harus bebas dari kasus hukum untuk memastikan tidak memiliki persoalan dan beban dalam mengambil keputusan. Sebab bisa jadi keputusannya tidak menguntungkan beberapa pihak.

"Loyalitas terhadap presiden menjadi kunci. Karena loyal kepada presiden berarti loyal kepada rakyat," paparnya.

Dia percaya Jokowi akan matang dan cermat memilih orang-orang terbaik untuk membantunya di kabinet. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf amin itu menilai program-program dan keinginan Jokowi dalam berbagai aspek terutama menyangkut kesejahteraan sudah bagus. Namun keberanian mengeksekusi yang masih lemah.

"Karena itu dibutuhkan menteri yang cakap dan berani mengeksekusi dengan cermat, cepat dan tepat," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PPP, Rusly Effendi menyatakan susunan kabinet periode 2019-2024 memang belum dibahas. PPP sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-Ma'ruf mengaku tidak memiliki tradisi minta-minta kursi menteri.

"Sebagai partai pendukung Jokowi-Ma'ruf tentunya PPP akan siap jika diminta. PPP tidak mentradisikan meminta-minta, apalagi mengirim calon," ujar Rusly Effendi di Kantor DPP PPP, di Jakarta, Rabu (17/7).

Dia menyebut presiden terpilih Jokowi sudah paham berapa menteri yang pantas untuk PPP. "PPP tidak berani menargetkan harus berapa. Tapi saya pikir Pak Jokowi paham betul berapa pantas untuk PPP," imbuhnya.

Meski begitu, Rusly yakin kader PPP layak duduk di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia menangkap sinyal Jokowi meminta PPP menyetor nama. "Alhamdulillah pada pertemuan di Bogor, beliau memberi isyarat PPP harus kirim calon. Kita juga ingin mendengar masukan di Mukernas," paparnya.

Terpisah, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengaku belum menyodorkan nama calon menteri. Sampai saat ini, Jokowi juga belum meminta kepad NasDem. "Kita lihat saja nanti. Bagaimana apakah kita menyodorkan nama. Karena, ditanya juga belum ada," ujar Surya di Jakarta, Rabu (17/7).

Hingga saat ini, kata Paloh, belum ada pembahasan terkait susunan kabinet dengan Presiden Jokowi. Karena itu, dokumen yang beredar sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dia menegaskan kursi menteri adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024. NasDem tidak menargetkan jumlah kursi dalam kabinet.

"Tidak ada target. Itu hak prerogratif presiden. Kebijakan presiden secara totalitas didukung NasDem," tegasnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Gerindra Gelar Rapat Penting
Gerindra Gelar Rapat Penting

Berita Sejenis

Proyek Mobil Dinas Baru Menteri Disetujui DPR

Proyek Mobil Dinas Baru Menteri Disetujui DPR

Kementerian Sekretariat Negara menyatakan pengadaan mobil dinas baru untuk para menteri, pejabat setingkat menteri, dan kepala lembaga telah disetujui DPR RI.


Rusuh Papua Dipicu Serangan Siber

Rusuh Papua Dipicu Serangan Siber

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat disebut-sebut terjadi akibat serangan siber. Tujuannya untuk memperkeruh situasi.


Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang, Lembaga pengawas pemilu menegaskan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi.


Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota

Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan terus menjadi bahasan publik. Terbaru, Kalimantan Timur menjadi sorotan karena disebut-sebut telah dipilih sebagai loka


Kaltim Juga Berpotensi Megathrust

Kaltim Juga Berpotensi Megathrust

Calon Ibukota Negara kabarnya akan berada di Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah ini ternyata berada di zona gempa yang masih sangat aktif.


10 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Rusuh Papua

10 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Rusuh Papua

Papua dan Papua Barat bukan anak tiri tetapi setara dengan sesama anak bangsa Indonesia.


Bansos Harus Terintegrasi NIK

Bansos Harus Terintegrasi NIK

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan Pemanfaatan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial.


Situasi di Papua Sudah Normal

Situasi di Papua Sudah Normal

Situasi keamanan di Papua dan Papua Barat sudah kembali normal. Meski begitu, aparat keamanan dari TNI-Polri masih disiagakan di sejumlah titik.


Soal Revisi UU Pilkada, DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Soal Revisi UU Pilkada, DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Pasca diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 15 Tahun 2019 tentang tahapan, jadwal, dan program kegiatan Pilkada 2020, sejumlah kalangan menilai


Rp100 Triliun untuk Papua dan Papua Barat

Rp100 Triliun untuk Papua dan Papua Barat

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat mengundang keprihatinan seluruh bangsa. Pemerintah menegaskan dua provinsi itu dan Papua Barat merupakan anak em



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!