Nasional
Share this on:

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

  • Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal
  • Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

JAKARTA - Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet. Namun, Kepala Negara diharapkan memperbanyak menteri dari kalangan profesional. Hal ini akan beban kerja tidak bercabang ke parpol.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, salah satu keuntungan profesional, akan lebih loyal ke presiden. Sehingga tidak ada tarik menarik politik. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal porsi untuk menteri dari kalangan profesional 55 persen. Sedangkan kalangan parpol 45 persen.

"Loyalitas profesional akan lebih kepada presiden. Selain itu yang terpenting tidak ada tarik-tarikan politik. Sebab, dia bukan kader," ujar Siti di Jakarta, Selasa (15/10) kemarin.

Kabinet ke depan, lanjutnya, harus menyesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Terutama menghadapi tantangan seperti ekonomi global. "Menteri-menteri yang direkrut harus kompeten dan profesional. Ini penting agar mereka mampu melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat," jelas Siti. Selain itu, karena tidak ada beban politik, menteri akan fokus melaksanakan tugasnya.

Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan porsi menteri adalah wewenang presiden. Termasuk isu Partai Gerindra akan bergabung dalam pemerintahan. "Kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, apa saja bisa dilakukan," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/10).

Dia tidak mempermasalahkan rencana koalisi tersebut. Kendati sejumlah partai berencana berkoalisi dengan Kabinet Indonesia Kerja, dia memastikan fungsi check and balance terhadap pemerintah akan tetap berjalan.

Terkait langkah Gerindra tersebut, Direktur Populi Center Usep S Ahyar mengatakan negara yang menganut sistem demokrasi meniscayakan adanya oposisi. Tanpa oposisi, proses check and balances tidak akan berjalan.

"Dalam konteks demokrasi. Harusnya ada oposisi. Tapi bukan sembarangan oposisi. Demokrasi itu harus memiliki oposisi yang kuat dan subtantif. Karena inilah yang nantinya menjadi bagian dari check and balance," kata kata Usep di Jakarta, Selasa (15/10).

Dia menyoroti beberapa manuver Prabowo dan ketum partai oposisi lainnya yang hendak merapat ke pemerintah. Menurutnya, manuver tersebut soal hitung-hitungan politik. "Politik itu dinamis. Tapi mungkin keputusan terakhir itu setelah kabinet terbentuk. Namun saya menduga, banyak yang masuk koalisi pemerintah," paparnya.

Dia menilai merapatnya partai oposisi ke pemerintah lantaran ada tawaran politik menarik. Menurutnya, inilah hal yang membedakan kondisi saat ini dengan lima tahun sebelumnya. Dulu, koalisi merah putih jadi kelompok yang kuat.

"Saya kira tawaran politiknya sekarang lebih menarik. Daripada menjadi oposisi. Saya menduga ada rencana-rencana besar yang harus mendapatkan dukungan semua partai. Jadi semua diundang masuk," paparnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur
Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Berita Sejenis

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Kemendikbud akan melakukan seleksi ketat untuk mencari calon guru andal melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri.


Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Hari pertama pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019, sebanyak tujuh kementerian belum mengumumkan kebutuhan formasi.


Titik Nol Ibu Kota Negara Digagas

Titik Nol Ibu Kota Negara Digagas

Di bawah Menara di Bukit Sudharmono direncanakan sebagai titik 0 calon lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur.


Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diberi tugas khusus oleh Presiden Joko Widodo.


Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.


Disabilitas Boleh Daftar CPNS Kemendagri

Disabilitas Boleh Daftar CPNS Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019.


Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada awal Januari 2020.


Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia saat ini membutuhkan pejuang atau pahlawan pemberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan kesenjangan dan sejenisnya.


Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 wakil menteri (wamen). Keberadaan para menteri tersebut untuk memudahkan kerja menteri.


Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Pendaftaran secara online calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka, Senin (11/11) hari ini.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!