Nasional
Share this on:

Capim KPK Terpilih Hadapi Tantangan Baru

  • Capim KPK Terpilih Hadapi Tantangan Baru
  • Capim KPK Terpilih Hadapi Tantangan Baru

**JAKARTA ** - Komisi III DPR RI masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para capim tersebut perlu diuji karena akan menghadapi tantangan baru jika kelak terpilih.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu. Tantangannya adalah membenahi persoalan di internalnya sendiri. Baik menyangkut manajemen pegawai sampai persoalan mekanisme penyelidikan dan penyidikan.

"Banyak persoalan di KPK terutama di periode belakangan ini, sampai DPR bentuk Pansus Angket Kewenangan KPK. Ada banyak masalah di internal KPK yang selama ini selalu mempersepsikan dirinya ke publik sebagai institusi yang paling benar. Seperti taat aturan, punya integritas tinggi, dan sistem di dalamnya bagus. Ternyata tidak seperti yang diceritakan selama ini. Ada friksi di internal KPK yang mencuat ke publik. Semua sudah terkonfirmasi," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9) kemarin.

Persoalan serius lainnya, kata politikus PDI Perjuangan ini adalah voting dalam menentukan status tersangka seseorang. Ia mengonfirmasi ada tiga oknum pimpinan KPK yang mengambil jalan voting dalam menetapkan status tersangka seseorang. "Padahal, mekanisme voting dalam penyelidikan dan penyidikan tidak dikenal. Penentuan status tersangka sepenuhnya ditentukan oleh alat bukti yang didapat," imbuh Masinton.

Lebih lanjut kata Masinton, di institusi kejaksaan tak ada voting dalam menentukan status tersangka seseorang. Inilah sisi lain yang harus dibenahi dari institusi KPK. "Lembaga KPK tidak sehat. Ini jadi tantangan bagi pimpinan KPK baru yang sekarang sedang menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Bahkan, karena banyak pejabat dijadikan tersangka, maka akronim KPK dipelesetkan menjadi Komisi Penghambat Karir," tandasnya.

Selain itu, Masinton mengatakan, akan menunjuk langsung lima pimpinan KPK dari sepuluh usai uji kelayakan dan kepatutan. Dia memperkirakan lima pimpinan baru KPK akan muncul. Menurutnya, banyak penolakan terhadap 10 calon pimpinan yang tengah diuji. Dia mengungkapkan, beberapa hal yang dituding telah dikonfirmasi oleh Pansel selama proses berlangsung.

"Pansel menyampaikan ke bahwa 10 nama-nama yang sudah sudah mengikuti proses seleksi dan uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim Pansel dinyatakan clear," jelasnya.

Di tempat yang sama, mantan pimpinan KPK Haryono Umar berharap Komisi III DPR RI bisa memilih lima pimpinan KPK yang terbaik. "Siapapun yang terpilih selama memenuhi prosedur dan aturan yang ada, maka harus diterima oleh KPK. KPK itu hanya pelaksana UU," tegas Haryono.

Tentunya DPR mampu memilih figur-figur yang memang memiliki kopetensi. "Artinya dia harus memiliki pengetahuan, karena ini lembaga penegakan hukum kalau kita lihat UU KPK itu dari 42 pasal 36 terkait dengan penindakan. Karena itu, maka membutuhkan orang yang paham, memiliki kemampuan pengetahuan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum terutama pidana korupsi," jelas Haryono.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan para capim KPK yang sekarang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, juga menandatangani sebuah kontrak politik. Kontrak politik itu menurut Arsul, juga diteken oleh para pimpinan KPK yang sekarang menjabat ketika dulu mereka mengikuti fit and proper test di komisi bidang hukum DPR. Hanya saja waktu itu tidak dibuka ke publik dan tidak diributkan.

"Bahkan pimpinan KPK yang dulu itu, di luar kontrak itu buat kontrak juga (ada dua kontrak-red). Coba tanya Pak Agus, Laode, Saut. Kami enggak mau hal-hal yang tidak dibuka ke publik itu kami buka," terang Arsul.

Dia meminta para pimpinan KPK yang sekarang menjabat bisa lebih terukur dalam melakukan kritik terkait revisi UU KPK, maupun proses seleksi capim. Soal ada tidaknya implikasi hukum dari kontrak politik tersebut, Arsul menyebutkan bahwa dokumen yang diteken para capim itu sifatnya sebuah komitmen terhadap apa yang mereka sampaikan dalam proses seleksi di pansel, maupun saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

"Karena itu komitmen dan janji, itu adalah suatu keterikatan. Dengan siapa? Dengan pemerintah, presiden yang diwakili pansel. Antara calon dengan DPR. Sehingga ada kewajiban moral untuk memenuhi," ucapnya. (yah/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Nama-nama Menteri Diumukan usai Pelantikan Presiden

Nama-nama Menteri Diumukan usai Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo menyebut banyak wajah baru yang akan menjabat sebagai menteri dalam kabinet kerja jilid II periode 2019-2024.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Setidaknya, ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.


Amankan Pelantikan Presiden, TNI AD Siapkan Pasukan Tempur

Amankan Pelantikan Presiden, TNI AD Siapkan Pasukan Tempur

Jumlah personel pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 ditambah. Dari sebelumnya 27 ribu menjadi 30 ribu.


Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.


Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!