Nasional
Share this on:

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

  • Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan
  • Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA - BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek. Untuk mengantisipasi defisit yang lebih besar di kemudian hari, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres penggunaan dana cukai rokok untuk BPJS Kesehatan.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menyebutkan perpres tersebut sudah diteken presiden. “Sekarang sedang proses diundangkan di kemenkum HAM,'' ujar Johan Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (18/9).

Terkait teknis pemanfaatan cukai rokok untuk BPJS Kesehatan, Johan Budi belum bisa merinci lebih lanjut. ”Saya akan tanya dulu ke Setneg dan Seskab hari ini (kemarin, Red),” imbuhnya.

Berdasarkan keterangan pihak Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat di DPR, pemerintah akan memotong pajak rokok yang diterima daerah. Hanya saja, pemotongan tersebut hanya berlaku bagi daerah-daerah yang belum menuntaskan kewajiban integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Terkait dana talangan yang diputuskan saat rapat kerja, Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, dana Rp4,9 triliun berasal dari sebagian kecil alokasi belanja lain-lain dalam APBN 2018. Dana itu sekaligus merupakan dana Bendahara Umum Negara (BUN) untuk JKN dan sudah dianggarkan oleh pemerintah sejak awal tahun.

Dalam anggaran belanja tahun ini, pagu untuk belanja lain-lain disediakan sebesar Rp67,24 triliun. Outlook realisasinya diperkirakan sebesar Rp38,64 triliun. Hingga semester I 2018, realisasi belanja dari pos tersebut sebesar Rp776,7 miliar. Pada semester II ini, diperkirakan mencapai Rp37,87 triliun.

"Tahun 2017 juga kami injeksi (untuk dana talangan, Red) ke BPJS Kesehatan. Tahun-tahun sebelumnya kami suntikkan melalui PMN (Penyertaan Modal Negara). Tapi karena (BPJS Kesehatan) mau menjadi PT akhirnya disarankan pakai dana cadangan ini," ujar Kunta.

Untuk tahun depan, dana cadangan serupa bisa jadi akan ada lagi, seiring defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan masih akan terjadi. Namun berapa dana cadangan yang akan disediakan dalam RAPBN 2019, kata Kunta, tergantung persetujuan DPR.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Prof Bambang Purwoko mengingatkan sebagai penyelenggaraan salah satu komponen jaminan sosial diperlukan dana kontinjensi. Yang dimaksud dana kontijensi adalah penyisihan untuk jumlah tertentu dari APBN.

”JKN dan kepesertaannya adalah event at risk, karena itu diperlukan contingency fund. Tinggal hitung berapa besarnya sebagaimana mengacu pada besaran defisit yg terjadi,” katanya.

Setelah diberikan dana talangan, seharusnya ada langkah-langkah strategis yang dilakukan BPJS Kesehatan. Bambang menyarankan BPJS Kesehatan meningkatkan jumlah kepesertaan. ”Harus ditelaah lagi iuran JKN dan mengawasi kepatuhan peserta dalam membayar walau tidak sakit,” tuturnya. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas enggan berkomentar terkait hal ini.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menuturkan, saat ini BPJS Kesehatan seperti bekerja sendirian. Dukungan dari pemerintah belum maksimal. Dia mencontohkan data talangan yang disiapkan pemerintah hampir Rp 5 triliun, masih jauh dari kebutuhan riil BPJS Kesehatan. ’’Semangat kami (parlemen, Red) selamatkan BPJS Kesehatan,’’ katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam skema pemberian dana talangan kepada BPJS Kesehatan, pemerintah harus serius. ’’Jangan sampai setelah Desember 2018 (BPJS Kesehatan, Red) kembali kejang-kejang,’’ tuturnya.

Menurut Dede pemerintah dana talangan sampai Rp 11 triliun baginya, bukan sebuah keputusan mustahil bagi pemerintah. Apalagi selama ini keberadaan BPJS Kesehatan begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ilham Oetama Marsis menuturkan selama ini solusi menyelamatkan BPJS Kesehatan terkesan tambal sulam. Selain itu keterlibatan IDI dalam pengambilan keputusan terkait BPJS Kesehatan juga sangat minimal.

Marsis mengusulkan supaya ada kebijakan khusus terkait adanya dana kapitasi yang mengendap di fasilitas kesehatan. Selain itu dia juga mengusulkan supaya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas menggunakan alokasi APBN. Bukan dari dana kapitasi BPJS Kesehatan. (wan/far/rin/lyn/tom/jpg)

Berita Sebelumnya

PGRI Minta Pendaftaran CPNS Ditunda
PGRI Minta Pendaftaran CPNS Ditunda

Berita Berikutnya

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan
Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Berita Sejenis

Satu Guru Harus Mengajar Dua Mapel

Satu Guru Harus Mengajar Dua Mapel

Butuh waktu untuk mengubah kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sebagai pencetak guru.


Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Dorongan membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kasus kericuhan 21-22 Mei yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dinilai terlalu prematur.


TKN: Dalil BW Sebatas Asumsi-asumsi

TKN: Dalil BW Sebatas Asumsi-asumsi

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto menyinggung penyalahgunaan kebijakan Presiden Jokowi yang diduga untuk menaikkan elektabilitasnya dalam


114 Kanal Internet Iklan Rokok Ditutup

114 Kanal Internet Iklan Rokok Ditutup

Kementerian Komunikasi dan Informasi akhirnya memblokir 114 kanal media sosial (Facebook, Instagram YouTube) yang berkaitan dengan iklan rokok di internet.


Iklan Rokok di Internet Akan Diblokir

Iklan Rokok di Internet Akan Diblokir

Kementerian Kesehatan mengirimkan surat permintaan kepada Kominfo untuk memblokir iklan rokok di internet.


Pemerintah Akan Atur Perizinan VPN

Pemerintah Akan Atur Perizinan VPN

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengkaji untuk mengatur izin virtual private network (VPN).


Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau guru untuk tidak khawatir, jika nanti dipindah terkait adanya redistribusi guru.


DPR Nilai Sri Mulyani Berbohong

DPR Nilai Sri Mulyani Berbohong

Kemarin (11/6) pemerintah menghadiri rapat paripurna di DPR RI untuk menyampaikan tanggapan terhadap pandangan fraksi.


PNS Wajib Masuk Hari Ini

PNS Wajib Masuk Hari Ini

Pemerintah menetapkan 10 Juni hari ini sebagai hari masuk kerja serempak untuk aparatur sipil negara (PNS).


BPJSTK Raih Predikat WTP Untuk Laporan Keuangan dan Pengelolaan Program Tahun 2018

BPJSTK Raih Predikat WTP Untuk Laporan Keuangan dan Pengelolaan Program Tahun 2018

BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) kembali mencatatkan kinerja keuangan yang menggembirakan untuk tahun 2018.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!