Nasional
Share this on:

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

  • Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan
  • Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA - BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek. Untuk mengantisipasi defisit yang lebih besar di kemudian hari, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres penggunaan dana cukai rokok untuk BPJS Kesehatan.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menyebutkan perpres tersebut sudah diteken presiden. “Sekarang sedang proses diundangkan di kemenkum HAM,'' ujar Johan Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (18/9).

Terkait teknis pemanfaatan cukai rokok untuk BPJS Kesehatan, Johan Budi belum bisa merinci lebih lanjut. ”Saya akan tanya dulu ke Setneg dan Seskab hari ini (kemarin, Red),” imbuhnya.

Berdasarkan keterangan pihak Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat di DPR, pemerintah akan memotong pajak rokok yang diterima daerah. Hanya saja, pemotongan tersebut hanya berlaku bagi daerah-daerah yang belum menuntaskan kewajiban integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Terkait dana talangan yang diputuskan saat rapat kerja, Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, dana Rp4,9 triliun berasal dari sebagian kecil alokasi belanja lain-lain dalam APBN 2018. Dana itu sekaligus merupakan dana Bendahara Umum Negara (BUN) untuk JKN dan sudah dianggarkan oleh pemerintah sejak awal tahun.

Dalam anggaran belanja tahun ini, pagu untuk belanja lain-lain disediakan sebesar Rp67,24 triliun. Outlook realisasinya diperkirakan sebesar Rp38,64 triliun. Hingga semester I 2018, realisasi belanja dari pos tersebut sebesar Rp776,7 miliar. Pada semester II ini, diperkirakan mencapai Rp37,87 triliun.

"Tahun 2017 juga kami injeksi (untuk dana talangan, Red) ke BPJS Kesehatan. Tahun-tahun sebelumnya kami suntikkan melalui PMN (Penyertaan Modal Negara). Tapi karena (BPJS Kesehatan) mau menjadi PT akhirnya disarankan pakai dana cadangan ini," ujar Kunta.

Untuk tahun depan, dana cadangan serupa bisa jadi akan ada lagi, seiring defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan masih akan terjadi. Namun berapa dana cadangan yang akan disediakan dalam RAPBN 2019, kata Kunta, tergantung persetujuan DPR.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Prof Bambang Purwoko mengingatkan sebagai penyelenggaraan salah satu komponen jaminan sosial diperlukan dana kontinjensi. Yang dimaksud dana kontijensi adalah penyisihan untuk jumlah tertentu dari APBN.

”JKN dan kepesertaannya adalah event at risk, karena itu diperlukan contingency fund. Tinggal hitung berapa besarnya sebagaimana mengacu pada besaran defisit yg terjadi,” katanya.

Setelah diberikan dana talangan, seharusnya ada langkah-langkah strategis yang dilakukan BPJS Kesehatan. Bambang menyarankan BPJS Kesehatan meningkatkan jumlah kepesertaan. ”Harus ditelaah lagi iuran JKN dan mengawasi kepatuhan peserta dalam membayar walau tidak sakit,” tuturnya. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas enggan berkomentar terkait hal ini.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menuturkan, saat ini BPJS Kesehatan seperti bekerja sendirian. Dukungan dari pemerintah belum maksimal. Dia mencontohkan data talangan yang disiapkan pemerintah hampir Rp 5 triliun, masih jauh dari kebutuhan riil BPJS Kesehatan. ’’Semangat kami (parlemen, Red) selamatkan BPJS Kesehatan,’’ katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam skema pemberian dana talangan kepada BPJS Kesehatan, pemerintah harus serius. ’’Jangan sampai setelah Desember 2018 (BPJS Kesehatan, Red) kembali kejang-kejang,’’ tuturnya.

Menurut Dede pemerintah dana talangan sampai Rp 11 triliun baginya, bukan sebuah keputusan mustahil bagi pemerintah. Apalagi selama ini keberadaan BPJS Kesehatan begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ilham Oetama Marsis menuturkan selama ini solusi menyelamatkan BPJS Kesehatan terkesan tambal sulam. Selain itu keterlibatan IDI dalam pengambilan keputusan terkait BPJS Kesehatan juga sangat minimal.

Marsis mengusulkan supaya ada kebijakan khusus terkait adanya dana kapitasi yang mengendap di fasilitas kesehatan. Selain itu dia juga mengusulkan supaya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas menggunakan alokasi APBN. Bukan dari dana kapitasi BPJS Kesehatan. (wan/far/rin/lyn/tom/jpg)

Berita Sebelumnya

PGRI Minta Pendaftaran CPNS Ditunda
PGRI Minta Pendaftaran CPNS Ditunda

Berita Berikutnya

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan
Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Berita Sejenis

BPJS Kesehatan Masih Butuh 60 Juta Peserta untuk Penuhi Target UHC

BPJS Kesehatan Masih Butuh 60 Juta Peserta untuk Penuhi Target UHC

Target universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan universal per 1 Januari 2019 sulit terkejar.


BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperoleh dana segar.


Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Masyarakat Papua tampaknya masih terkecoh dengan upaya untuk memecah belah dengan merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan.


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.


Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril.


Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Suhaibi mengungkapkan bahwa pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab tidak melanggar hukum apapun.


Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.


Satu Korban Teridentifikasi, Sisanya Tunggu Tes DNA

Satu Korban Teridentifikasi, Sisanya Tunggu Tes DNA

Istighotsah itu sengaja diadakan keluarga untuk mendoakan Jannatun Cintya Dewi.


Gaji Pilot Rp3,7 Juta, Co Pilot Rp20 Juta

Gaji Pilot Rp3,7 Juta, Co Pilot Rp20 Juta

Upaya BPJS Ketenagakerjaan membantu memberikan hak korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 menemukan fakta baru.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!