Nasional
Share this on:

Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar

  • Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar
  • Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar

JAKARTA - Aset Abu Tours yang tersisa tidak cukup lagi untuk mengembalikan dana jamaah. Termasuk untuk memberangkatkan jamaah yang belum umrah. Kuasa Hukum Abu Tours Hendro Saryanto dan Kanon Armiyanto mengungkapkan, total dana biro perjalanan umroh milik Hamzah Mamba itu hanya tersisa Rp 2 miliar.

Hendro mengungkapkan, aset Abu Tours dalam bentuk fisik sepeti bangunan dan kendaraan hampir semuanya sudah dijaminkan ke bank atau pihak ketiga. Hasil dari penjaminan tersebut dipergunakan untuk membeli tiket dan pembayaran akomodasi seperti hotel.

”Kalau keuangannya, kemarin tinggal Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar di kas. Tidak ada lagi,” kata Hendro di Jakarta, kemarin.

Kanon menambahkan, Abu Tours sudah tidak punya kemampuan lagi memberangkatkan jamaah umrah. Total jamaah Abu Tours yang belum berangkat bukan 86.720 orang, tapi 96.504 jamaah. Sedangkan total dana yang sudah disetor ke Abu Tours mencapai Rp1,4 triliun.

”Bukan Rp1,8 triliun,” ungkap dia.

Dia berharap pemerintah punya kebijakan untuk memperhatikan nasib jamaah yang belum berangkat. Apalagi setelah izin Abu Tours dicabut itu mereka pun kebingungan untuk memberangkatkan jamaah. Hendro menambahkan, memang ada manajemen keuangan yang kurang bagus.

Dia menyebutkan, latar belakang Hamzah yang dulu hanya penjual es keliling dan sempat menjadi loper koran mengelola keuangan dengan manajemen yang sederhana.

Bisnis Abu Tours mulai bermasalah pada 2014 karena banyak biro travel yang banting harga sehingga mereka pun ikut-ikutan menerapkan tarif promo. ”Karena regulator tidak ada pembatasan harga. Mau tidak mau, suka tidak suka dia harus mengikuti biaya tersebut,” ujar Hendro.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali menegaskan, pencabutan izin tersebut tidak lantas menggugurkan kewajiban menejemen Abu Tour untuk mengembalikan dana jamaah. ”Sehingga harus dikawal. Kami ikut mengawal,” ujarnya. Salah satu pengawalan yang dilakukan Kemenag adalah membentuk satgas bersama dengan kementerian dan lembaga lain. Salah satu tugas satgas adalah mengidentifikasi korban.

”Korban dibagi menjadi empat golongan. Golongan pertama yang harus berangkat dan mau membayar kekurangan. Golongan kedua yang mau berangkat tapi tidak mau membayar lagi,” ujarnya. Golongan lainnya adalah yang meminta uangnya kembali dan keempat adalah yang mengiklaskan.

Kemenag juga membuat senter di kanwil Kemenag. Tujuan Kanwil ini untuk mengawasi antara penyelenggara umrah yang dicabut ijinnnya. Diharapkan hak-hak jamaah akan terpenuhi. ”Selain itu masyarakat juga bisa lapor ke kanwil terkait biro penyelenggara umrah yang dicurigai nakal,” ucapnya, kemarin.

Biro nakal ini menurut Nizar bisa dilihat dari beberapa aspek. Misalnya saja waktu pemberangkatan yang lebih dari enam bulan setelah pendaftaran. Kedua adalah biaya yang sangat murah. ”Kemenag akan menentukan harga referensi berdasarkan standar minimal pelayanan. Kalau berdasarkan diskusi kali ini diputuskan pada angka Rp20 juta. Kedepan akan dievaluasi lagi,” ucap Nizar. (jun/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Zumi Zola Akhirnya Ditahan KPK
Zumi Zola Akhirnya Ditahan KPK

Berita Berikutnya

IDI Tunda Pemecatan Terawan
IDI Tunda Pemecatan Terawan

Berita Sejenis

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperoleh dana segar.


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).


Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden RI Joko Widodo menekankan penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa secara tepat harus diperhatikan.


141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Justru sebaliknya, tren kasus rasuah kian meningkat dari tahun ke tahun.


Talangan Rp4,9 Triliun Ludes, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp11,6 Triliun

Talangan Rp4,9 Triliun Ludes, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp11,6 Triliun

Kucuran dana talangan atau bailout untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun, ternyata belum menyelesaikan persoalan defisit.


2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

Distribusi anggaran dari pusat ke daerah terus dilakukan. Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan.


Bank Dunia Bantu Rp76 Miliar

Bank Dunia Bantu Rp76 Miliar

Sejumlah pemimpin lembaga internasional menyempatkan diri menengok kondisi Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) di sela-sela acara Annual Meeting IMF–World Bank 2018


Honorer K2 Merasa Dipersulit Daftar CPNS Online

Honorer K2 Merasa Dipersulit Daftar CPNS Online

Pendaftaran CPNS online melalui website sscn.bkn.go.id ditutup 15 Oktober atau tinggal lima hari lagi.


BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

Masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menyedot anggaran besar.


Kehabisan Dana, Kemensos Butuh Rp567 Miliar

Kehabisan Dana, Kemensos Butuh Rp567 Miliar

Kejadian bencana alam besar yang hampir berurutan, Lombok kemudian Sulawesi Tengah, ternyata menguras anggaran penanganan bencana di Kementerian Sosial (Kemenso



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!