Nasional
Share this on:

Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar

  • Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar
  • Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar

JAKARTA - Aset Abu Tours yang tersisa tidak cukup lagi untuk mengembalikan dana jamaah. Termasuk untuk memberangkatkan jamaah yang belum umrah. Kuasa Hukum Abu Tours Hendro Saryanto dan Kanon Armiyanto mengungkapkan, total dana biro perjalanan umroh milik Hamzah Mamba itu hanya tersisa Rp 2 miliar.

Hendro mengungkapkan, aset Abu Tours dalam bentuk fisik sepeti bangunan dan kendaraan hampir semuanya sudah dijaminkan ke bank atau pihak ketiga. Hasil dari penjaminan tersebut dipergunakan untuk membeli tiket dan pembayaran akomodasi seperti hotel.

”Kalau keuangannya, kemarin tinggal Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar di kas. Tidak ada lagi,” kata Hendro di Jakarta, kemarin.

Kanon menambahkan, Abu Tours sudah tidak punya kemampuan lagi memberangkatkan jamaah umrah. Total jamaah Abu Tours yang belum berangkat bukan 86.720 orang, tapi 96.504 jamaah. Sedangkan total dana yang sudah disetor ke Abu Tours mencapai Rp1,4 triliun.

”Bukan Rp1,8 triliun,” ungkap dia.

Dia berharap pemerintah punya kebijakan untuk memperhatikan nasib jamaah yang belum berangkat. Apalagi setelah izin Abu Tours dicabut itu mereka pun kebingungan untuk memberangkatkan jamaah. Hendro menambahkan, memang ada manajemen keuangan yang kurang bagus.

Dia menyebutkan, latar belakang Hamzah yang dulu hanya penjual es keliling dan sempat menjadi loper koran mengelola keuangan dengan manajemen yang sederhana.

Bisnis Abu Tours mulai bermasalah pada 2014 karena banyak biro travel yang banting harga sehingga mereka pun ikut-ikutan menerapkan tarif promo. ”Karena regulator tidak ada pembatasan harga. Mau tidak mau, suka tidak suka dia harus mengikuti biaya tersebut,” ujar Hendro.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali menegaskan, pencabutan izin tersebut tidak lantas menggugurkan kewajiban menejemen Abu Tour untuk mengembalikan dana jamaah. ”Sehingga harus dikawal. Kami ikut mengawal,” ujarnya. Salah satu pengawalan yang dilakukan Kemenag adalah membentuk satgas bersama dengan kementerian dan lembaga lain. Salah satu tugas satgas adalah mengidentifikasi korban.

”Korban dibagi menjadi empat golongan. Golongan pertama yang harus berangkat dan mau membayar kekurangan. Golongan kedua yang mau berangkat tapi tidak mau membayar lagi,” ujarnya. Golongan lainnya adalah yang meminta uangnya kembali dan keempat adalah yang mengiklaskan.

Kemenag juga membuat senter di kanwil Kemenag. Tujuan Kanwil ini untuk mengawasi antara penyelenggara umrah yang dicabut ijinnnya. Diharapkan hak-hak jamaah akan terpenuhi. ”Selain itu masyarakat juga bisa lapor ke kanwil terkait biro penyelenggara umrah yang dicurigai nakal,” ucapnya, kemarin.

Biro nakal ini menurut Nizar bisa dilihat dari beberapa aspek. Misalnya saja waktu pemberangkatan yang lebih dari enam bulan setelah pendaftaran. Kedua adalah biaya yang sangat murah. ”Kemenag akan menentukan harga referensi berdasarkan standar minimal pelayanan. Kalau berdasarkan diskusi kali ini diputuskan pada angka Rp20 juta. Kedepan akan dievaluasi lagi,” ucap Nizar. (jun/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Zumi Zola Akhirnya Ditahan KPK
Zumi Zola Akhirnya Ditahan KPK

Berita Berikutnya

IDI Tunda Pemecatan Terawan
IDI Tunda Pemecatan Terawan

Berita Sejenis

LRT Jakarta Bisa Jadi Tak Tepat Waktu

LRT Jakarta Bisa Jadi Tak Tepat Waktu

Asian Games tinggal menghitung hari. Salah satu hal yang terus dipelototi adalah transportasi.


500 Desa Dapat Pinjaman Bank Dunia

500 Desa Dapat Pinjaman Bank Dunia

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) membawa 500 proposal berisi showcase pembangunan dengan Dana Desa.


Rupiah Melemah, Biaya Haji Bengkak Rp550 Miliar

Rupiah Melemah, Biaya Haji Bengkak Rp550 Miliar

Pelamahan nilai rupiah terhadap dolar (USD) dan riyal (SAR) berdampak pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2018.


KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menelusuri dugaan adanya dana korupsi e-KTP yang mengalir ke DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng).


Pengadaan Kantong Sembako Gunakan Dana Operasional Presiden

Pengadaan Kantong Sembako Gunakan Dana Operasional Presiden

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno angkat bicara terkait polemik pembagian sumbangan oleh Presiden Joko Widodo.


Antre Cek Saldo, Nasabah BRI Mulai Resah

Antre Cek Saldo, Nasabah BRI Mulai Resah

Kasus raibnya dana nasabah Bank BRI mulai membuat resah. Para nasabah itu terlihat mengantre di mesin-mesin ATM.


Keluarga Berharap Ba’asyir Bisa Dirawat di Rumah

Keluarga Berharap Ba’asyir Bisa Dirawat di Rumah

Pemerintah berencana memindahkan lokasi pemidanaan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir.


Pemerintah Bahas Opsi Tahanan Rumah untuk Ba’asyir

Pemerintah Bahas Opsi Tahanan Rumah untuk Ba’asyir

Opsi menjadikan Abu Bakar Ba’asyir sebagai tahanan rumah memang sudah mengemuka. Namun, pemerintah tidak sembarangan mengambil keputusan.


Derita Kelainan Pembuluh Darah, Baasyir Dirujuk ke RSCM

Derita Kelainan Pembuluh Darah, Baasyir Dirujuk ke RSCM

Lama tidak terdengar, kondisi terpidana kasus terorisme Ustad Abu Bakar Baasyir memprihatinkan.


Hati-hati Manuver Setnov

Hati-hati Manuver Setnov

KPK berhati-hati menghadapi manuver Setya Novantoyang berencana membeber nama-nama anggota DPR yang diduga menikmati aliran dana proyek e-KTP.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!