Nasional
Share this on:

Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar

  • Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar
  • Dana Abu Tours Tinggal Rp2 Miliar

JAKARTA - Aset Abu Tours yang tersisa tidak cukup lagi untuk mengembalikan dana jamaah. Termasuk untuk memberangkatkan jamaah yang belum umrah. Kuasa Hukum Abu Tours Hendro Saryanto dan Kanon Armiyanto mengungkapkan, total dana biro perjalanan umroh milik Hamzah Mamba itu hanya tersisa Rp 2 miliar.

Hendro mengungkapkan, aset Abu Tours dalam bentuk fisik sepeti bangunan dan kendaraan hampir semuanya sudah dijaminkan ke bank atau pihak ketiga. Hasil dari penjaminan tersebut dipergunakan untuk membeli tiket dan pembayaran akomodasi seperti hotel.

”Kalau keuangannya, kemarin tinggal Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar di kas. Tidak ada lagi,” kata Hendro di Jakarta, kemarin.

Kanon menambahkan, Abu Tours sudah tidak punya kemampuan lagi memberangkatkan jamaah umrah. Total jamaah Abu Tours yang belum berangkat bukan 86.720 orang, tapi 96.504 jamaah. Sedangkan total dana yang sudah disetor ke Abu Tours mencapai Rp1,4 triliun.

”Bukan Rp1,8 triliun,” ungkap dia.

Dia berharap pemerintah punya kebijakan untuk memperhatikan nasib jamaah yang belum berangkat. Apalagi setelah izin Abu Tours dicabut itu mereka pun kebingungan untuk memberangkatkan jamaah. Hendro menambahkan, memang ada manajemen keuangan yang kurang bagus.

Dia menyebutkan, latar belakang Hamzah yang dulu hanya penjual es keliling dan sempat menjadi loper koran mengelola keuangan dengan manajemen yang sederhana.

Bisnis Abu Tours mulai bermasalah pada 2014 karena banyak biro travel yang banting harga sehingga mereka pun ikut-ikutan menerapkan tarif promo. ”Karena regulator tidak ada pembatasan harga. Mau tidak mau, suka tidak suka dia harus mengikuti biaya tersebut,” ujar Hendro.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali menegaskan, pencabutan izin tersebut tidak lantas menggugurkan kewajiban menejemen Abu Tour untuk mengembalikan dana jamaah. ”Sehingga harus dikawal. Kami ikut mengawal,” ujarnya. Salah satu pengawalan yang dilakukan Kemenag adalah membentuk satgas bersama dengan kementerian dan lembaga lain. Salah satu tugas satgas adalah mengidentifikasi korban.

”Korban dibagi menjadi empat golongan. Golongan pertama yang harus berangkat dan mau membayar kekurangan. Golongan kedua yang mau berangkat tapi tidak mau membayar lagi,” ujarnya. Golongan lainnya adalah yang meminta uangnya kembali dan keempat adalah yang mengiklaskan.

Kemenag juga membuat senter di kanwil Kemenag. Tujuan Kanwil ini untuk mengawasi antara penyelenggara umrah yang dicabut ijinnnya. Diharapkan hak-hak jamaah akan terpenuhi. ”Selain itu masyarakat juga bisa lapor ke kanwil terkait biro penyelenggara umrah yang dicurigai nakal,” ucapnya, kemarin.

Biro nakal ini menurut Nizar bisa dilihat dari beberapa aspek. Misalnya saja waktu pemberangkatan yang lebih dari enam bulan setelah pendaftaran. Kedua adalah biaya yang sangat murah. ”Kemenag akan menentukan harga referensi berdasarkan standar minimal pelayanan. Kalau berdasarkan diskusi kali ini diputuskan pada angka Rp20 juta. Kedepan akan dievaluasi lagi,” ucap Nizar. (jun/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Zumi Zola Akhirnya Ditahan KPK
Zumi Zola Akhirnya Ditahan KPK

Berita Berikutnya

IDI Tunda Pemecatan Terawan
IDI Tunda Pemecatan Terawan

Berita Sejenis

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek.


Tiga WNI Korban Penculikan Berhasil Dibebaskan

Tiga WNI Korban Penculikan Berhasil Dibebaskan

Tiga orang nelayan WNI yang disandra kelompok Abu Sayyaf akhirnya berhasil dibebaskan. Mereka sebelumnya ditahan sejak Januari 2017 lalu.


BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9).


Rumah Sakit Bisa Pakai Dana Talangan

Rumah Sakit Bisa Pakai Dana Talangan

Persoalan tagihan rumah sakit (RS) kepada BPJS Kesehatan bisa diatasi dengan adanya skema supply chain financing (SCF).


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Senin Mangkir, Romy Dipanggil KPK Lagi Besok

Senin Mangkir, Romy Dipanggil KPK Lagi Besok

Penyidikan kasus dugaan korupsi usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 terus berkembangan.


Dana Bansos Naik, Pendamping Diminta Proaktif

Dana Bansos Naik, Pendamping Diminta Proaktif

Pemerintah meminta para pendamping dana bansos mengawal pelaksanaan bantuan nontunai agar berjalan efektif. Termasuk bansos program keluarga harapan (PKH).


Kemenkeu Hentikan Transfer Tunjangan Guru

Kemenkeu Hentikan Transfer Tunjangan Guru

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menghentikan penyaluran dana tunjangan guru di sejumlah daerah.


Prabowo Pilih Dua Nama, Jokowi Tinggal Daftar

Prabowo Pilih Dua Nama, Jokowi Tinggal Daftar

Partai Gerakan Indonesia Raya menyebut sudah ada langkah maju dari pembicaraan koalisi bersama dengan Partai Demokrat, PAN dan PKS.


KPK Klarifikasi Aliran Uang Kasus Aceh

KPK Klarifikasi Aliran Uang Kasus Aceh

Penyidikan kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus Aceh berlanjut.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!