Nasional
Share this on:

Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata

  • Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata
  • Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata

**JAKARTA ** - Desa-desa diharapkan memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya. Tak usah lagi menggunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan begitu desa akan bisa mandiri secara finansial.

"Desa-desa sudah waktunya menggunakan dana desa agar mandiri secara finansial. Karena dana desa jika hanya dipakai untuk infrastruktur saja tidak akan ada habisnya," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo di acara Festival Desa Wisata di Jakarta, Selasa (13/8).

Menteri Eko mengatakan sudah banyak desa yang sukses dengan pendapatan desa lebih besar dari pada dana desanya. Desa-desa tersebut mengembangkan dana desa pada beberapa sektor ekonomi.

"Namun yang paling gampang dan cepat membuahkan hasil adalah dengan mengembangkan pariwisata," katanya.

Dia mencontohkan, salah satu desa yang berhasil memanfaatkan dana desa untuk membangun pariwisata adalah Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Desa tersebut membuat kolam wisata Umbul Ponggok. Di sana para wisatawan bisa berfoto di bawah air sambil berpose dengan benda-benda yang sehari-hari dijumpai di daratan, seperti sepeda motor.

"Kini desa tersebut sudah menghasilkan pendapatan desa sebesar Rp14 miliar," ujarnya.

Contoh desa lain yang dapat mengembangkan menjadi desa wisata adalah Desa Kutuh di Bali. Desa tersebut berhasil menjadi tempat wisata olahraga paralayang. Desa tersebut sudah bisa menghasilkan Rp17 miliar per tahun dengan jumlah pajak sebesar Rp3 miliar.

Nilai pajak itu, kata Eko, lebih besar dibandingkan dari dana desa yang diberikan yaitu sekitar Rp800 juta. "Kini kesejahteraan masyarakatnya meningkat, angka pengangguran berkurang dan tak ada lagi narkoba di sana," kata dia.

Untuk membangun desa wisata, menurut Eko sebenarnya mudah, yaitu membangun citra desa wisata, membuat acara dan kompetisi. "Dengan mempergunakan dana desa untuk membangun wisata, maka akan tercipta lapangan kerja dan pendapatan desa yang lebih besar dari dana desa," kata dia.

Eko juga mengatakan dana desa yang akan digulirkan semakin tahun akan semakin bertambah. Diprediksi lima tahun ke depan dana desa bisa mencapai hingga Rp4 miliar per desa. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat
Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Aktivis sekaligus pengacara Hak Asasi Manusia untuk urusan Papua, Veronica Koman, bertemu dengan sejumlah anggota parlemen Australia.


DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta legislatif di daerah untuk memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.


Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Sejumlah kalangan masih berharap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) masih diharapkan untuk diterbitkan Jokowi.


Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 belum juga rampung.


Safari Politik Prabowo untuk Hindari Resistensi

Safari Politik Prabowo untuk Hindari Resistensi

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali melakukan safari politik. Selasa (15/10) kemarin, Prabowo menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangg


Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko W


Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Tujuh helikopter bom air dikerahkan untuk penanganan darurat kebakaran hutan lahan (karhutla) dan kabut asap di Sumatera Selatan.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Partai Gerindra baru akan menyampaikan secara resmi sikap politiknya pada 17 Oktober mendatang.


Pasal Makar Digugat ke MK

Pasal Makar Digugat ke MK

Dianggap tidak melindungi Pancasila dari pihak yang menyerukan untuk mengganti dasar negara, pasal makar akan diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!