Nasional
Share this on:

Dapat Diterima, Belum Tentu Dikabulkan

  • Dapat Diterima, Belum Tentu Dikabulkan
  • Dapat Diterima, Belum Tentu Dikabulkan

JAKARTA - Ada penyebutan istilah dalam kasus gugatan pilpres 2019 yang diajukan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjelaskan bedanya gugatan diterima dan dikabulkan.

"Dalam perkara Pilpres 2019, harus dibedakan istilah diterima dan dikabulkan oleh pengadilan. Jelasnya, permohonan gugatan Paslon 02 di MK nanti dapat diterima tetapi belum tentu dikabulkan. Permohonan dapat saja diterima, tapi substansinya bisa ditolak, tergantung pembuktian di sidang," jelas Mahfud melalui aku twitter resminya, pada Sabtu (15/6).

Dia menjelaskan bahwa gugatan dapat diterima artinya memenuhi syarat untuk diperiksa. Sebab memang menjadi wewenang MK. "Sedangkan jika dikabulkan atau ditolak sudah menyangkut pokok atau substansi perkaranya. Jadi meski dapat diterima perkaranya tetapi bisa saja ditolak isi permohonannya. Jadi jangan dikacaukan," tulis Mahfud.

Sementara itu, Presiden DPP PKS Mohamad Sohibul Iman meminta MK bersikap adil dan negarawan. Sehingga dapat membaca dan menyerap aspirasi rakyat karena substansi gugatan BPN Prabowo Sandi di MK merupakan cerminan dari suara keadilan masyarakat.

"Substansi gugatan BPN Prabowo-Sandi merupakan cerminan suara hati rakyat Indonesia yang menginginkan tegaknya keadilan dan kejujuran dalam Pilpres 2019. Semoga MK menangkap pesan tersebut," kata Sohibul di Jakarta, Sabtu (15/6).

Dia berharap MK dapat mewujudkan sikap negarawan dalam memutus gugatan sengketa pilpres, Pemilu Anggota DPR RI, dan pemilu DPRD. Ia menilai sikap negarawan MK terwujud di satu sisi dengan menjadi penjaga konstitusi, sementara di sisi lain mampu membaca dan menyerap aspirasi rakyat.

Ia mengapresiasi pidato pembukaaan Ketua MK Anwar Usman yang menegaskan bahwa sidang MK tidak hanya disaksikan oleh jutaan rakyat, tetapi juga disaksikan Allah SWT. Selain itu, Sohibul menegaskan PKS konsisten bersama Prabowo-Sandi untuk menempuh jalur konstitusional melalui gugatan ke MK.

"Sebagai bagian dari anggota Koalisi Adil Makmur, PKS konsisten bersama Prabowo-Sandi menuntaskan perjuangan secara legal dan konstitusional melalui gugatan ke MK," paparnya.

Terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menyinggung soal perbaikan berkas gugatan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa Pilpres 2019 di MK. TKN mengingatkan Prabowo-Sandi agar tidak keburu senang.

"Jangan disimpulkan bahwa perbaikan permohonan mereka diterima MK. Karena MK hanya mempersilakan membacakan pokok-pokok permohonan pemohon," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani di Jakarta, Sabtu (15/6).

Kendati demikian, Arsul tetap mengapresiasi jalannya persidangan sengketa pilpres perdana tersebut. Ia menilai sidang berjalan baik. Masing-masing pihak mampu mengontrol emosi. Selain itu, dia juga memuji Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman yang memberikan kesempatan bicara kepada semua pihak.

Selain itu, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan juga menyoal pengunduran sidang lanjutan sengketa pilpres. Ia menilai waktu yang diberikan terlalu pendek. Hakim mengundur sidang hingga Selasa (18/6). Pada sidang selanjutnya, tim hukum Jokowi akan memberikan jawaban terhadap gugatan pemohon. KPU juga akan menyampaikan jawaban sebagai termohon.

"Dalam regulasi MK tidak diatur adanya revisi untuk sengketa pilpres terhadap pemohon. Jadi kalau revisi kan mereka punya waktu cukup panjang, sementara pihak terkait dan termohon hanya tersedia waktu 1 hari kalau memang permohonan pemohon jadi pembahasan yang harus dijawab," jelas Irfan.

Namun, dia tetap optimistis Jokowi-Ma'ruf memenangi sidang sengketa Pilpres 2019. Menurut Irfan, gugatan yang dilayangkan Prabowo-Sandi tidak jelas. "Dalil-dalil yang mereka sampaikan tidak menjelaskan secara utuh tentang kecurangan-kecurangan atau angka-angka yang menjadi kewenangan MK. Mereka hanya menjelaskan narasi-narasi tentag kecurangan yang sebenarnya sudah dilakukan proses hukumnya di Bawaslu," ucapnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

KPU Jawab Tudingan Kecurangan
KPU Jawab Tudingan Kecurangan

Berita Sejenis

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah.


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Dewan Pengawas KPK dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah, masih menjadi topik pembahasan.


Besok, Presiden Panggil Pimpinan KPK

Besok, Presiden Panggil Pimpinan KPK

Keputusan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat jabatan belum mendapat jawaban dari Presiden Joko Widodo, makin memperdalam polemi


1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

Polri masih menempatkan 18 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.800 personel Brimob bersiaga di Papua Barat.


DIM Baru Diterima Jokowi, Revisi UU KPK Tertunda

DIM Baru Diterima Jokowi, Revisi UU KPK Tertunda

Rentang waktu 30 September jelas waktu yang begitu singkat bagi DPR untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Koru


Papua Kembali 'Digoyang' Provokasi Turun ke Jalan

Papua Kembali 'Digoyang' Provokasi Turun ke Jalan

Situasi di Papua yang kini telah kondusif kembali diganggu dengan adanya provokasi-provokasi yang dinilai dapat memicu kembali terjadinya kericuhan di Bumi Cend



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!