Nasional
Share this on:

Dari 103 Hanya 27 Pegawai Pabrik Kembamg Api Punya BPJS

  • Dari 103 Hanya 27 Pegawai Pabrik Kembamg Api Punya BPJS
  • Dari 103 Hanya 27 Pegawai Pabrik Kembamg Api Punya BPJS

TANGERANG - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mendapati sejumlah kejanggalan ketika meninjau pabrik kembang api milik PT Panca Buana Cahaya Sukses yang terbakar Kamis (26/10). Hanif menuturkan bahwa pabrik tersebut lebih mirip gudang. ”Kami lihat sarana prasarana keselamatan kerjanya kurang memadai,” ungkap dia usai mengunjungi pabrik tersebut, kemarin sore.

Berdasar pengamatan Hanif, pabrik tersebut tidak memiliki jalur evakuasi sebagaimana mestinya. Lebih dari itu, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sama sekali tidak diperhatikan. Lantaran menyimpan, mengelola, dan memproduksi barang dari bahan baku berbahaya seharusnya K3 jadi perhatian penting.

”Karena masuk kategori berbahaya,” ujarnya.

Untuk itu, Hanif meminta seluruh jajaran pengawasan yang berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Disamping insiden kebakaran di Kosambi yang merenggut puluhan nyawa, dia mengakui masih banyak pengusaha dan perusahaan yang kurang taat terhadap standar K3.

”Banyak pengusaha masih mengabaikan pekerja. Mengabaikan keselamatan kerja,” sesalnya.

Menteri asal Semarang itu berjanji, pihaknya terus berbenah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bakal merevisi undang-undang (UU) ketenagakerjaan. ”Ada pikiran ke situ,” ungkap Hanif. Menurut dia, UU ketanagakerjaan saat ini terlalu lembek.

”Dari segi konten cukup baik. Cuma dari segi sanksi itu memang terlalu minimal,” terang dia. Selain itu, UU tersebut juga dia anggap sudah terlalu lama.

Namun demikian, Hanif belum merinci ide merevisi UU tersebut. Saat ini, instansinyaconcern membenahi permasalahan yang tampak. Belajar dari insiden di Kosambi, dia tidak ingin hal serupa kembali terulang. Untuk itu, dia tidak main-main dengan sanksi yang bakal diberikan kepada orang yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

”Menurut saya harus dikasih sanksi seberat-beratnya,” tegas dia.

Mantan anggota DPR RI itu pun berjanji bakal meperkuat pengawasan. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten, maupun tingkat kecamatan, kelurahan serta desa. ”Nanti saya mendorong para gurbernur, kepala daerah untuk memastikan pengawasan semakin baik,” terangnya.

”Kementerian Ketenagakerjaan yang menyiapkan sistemnya juga akan terus berkoordinasi,” tambah dia.

Masalah lain yang juga jadi sorotan Hanif dari insiden di Kosambi adalah banyak pekerja tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. ”Dari 103 pekerja, yang terdaftar BPJS (Ketenagakerjaam) hanya 27 orang,” bebernya. Itu jelas merupakan pelanggaran berat yang dilakukan perusahaan. Sebab, mereka tidak memenuhi hak yang mestinya diterima oleh pegawai.

Dampak pelanggaran tersebut cukup besar. Sebab, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa turun tangan secara langsung untuk membantu 76 pegawai pabrik kempang api lainnya. Namun, pemerintah tidak lantas tinggal diam. Hanif menegaskan, perusahaan yang bakal menanggung kerugian para pegawai tersebut.

”Harus, mau tidak mau, suka nggak suka. Itu tanggung jawab kok,” tegasnya.

Bantuan dari perusahaan, sambung Hanif, mesti sesuai dengan ketentuaan. Juga sama dengan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Yakni santunan Rp 170 juta sampai Rp 180 juta untuk korban meninggal, serta perawatan dan pemulihan sampai tuntas untuk korban luka.

”Harus mendapatkan perawatan dan pengobatan yang baik sampai sembuh. Kami pastikan untuk mengawal itu semua,” ujarnya. (syn/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

Distribusi anggaran dari pusat ke daerah terus dilakukan. Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan.


Tensi Hubungan Indonesia-Australia Naik

Tensi Hubungan Indonesia-Australia Naik

Tensi hubungan Indonesia dengan Australia kembali naik. Pemicunya rencana pemindahan kedutaan Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.


Presiden Semprot Manajemen BPJS

Presiden Semprot Manajemen BPJS

Persoalan yang terus membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit geram.


Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Pada akhir tahun 2018, 13 ruas Jalan Tol. Ruas-ruas baru tersebut masih lanjutan dari megaproyek Jalan Tol Trans Jawa dan Sumatera.


Peringkat Produktivitas Indonesia Kalah dari Malaysia dan Vietnam

Peringkat Produktivitas Indonesia Kalah dari Malaysia dan Vietnam

Indonesia masih berada pada peringkat yang gemuk dalam Indeks Modal Manusia (IMM) atau Human Capital Index (HCI).


Kaji Perluasan Pelimpahan Nomor Porsi Haji

Kaji Perluasan Pelimpahan Nomor Porsi Haji

Skema pelimpahan atau penggantian nomor porsi haji reguler akibat calon jamaah haji (CJH) meninggal, mendapat respon positif dari masyarakat.


Idrus Bantu Eni Minta Uang dari Kotjo

Idrus Bantu Eni Minta Uang dari Kotjo

Sidang perdana perkara dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 memang hanya untuk Johanes Budisutrisno Kotjo sebagai terdakwa.


Akses ke Donggala Mulai Terbuka

Akses ke Donggala Mulai Terbuka

Pemulihan kondisi akses jalan pasca gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala menjadi salah satu dari empat fokus Kementerian PUPR.


Ujicoba Rujukan Online BPJS Kesehatan Diperpanjang

Ujicoba Rujukan Online BPJS Kesehatan Diperpanjang

Ujicoba sistem rujukan online BPJS Kesehatan diperpanjang hingga 15 Oktober nanti.


Tinggal Sepekan, Pendaftar CPNS Baru 284.740 Orang

Tinggal Sepekan, Pendaftar CPNS Baru 284.740 Orang

Masa pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tinggal sepekan lagi. Namun, hingga kemarin belum ada peningkatan jumlah pelamar yang signifikan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!