Nasional
Share this on:

Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

  • Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil
  • Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

JAKARTA - Pendaftaran CPNS baru tahun lalu, diwarnai keluhan soal input NIK (nomor induk kependudukan). Seharusnya ketika pelamar memasukkan deretan angka NIK, otomatis nama dan alamatnya muncul. Namun banyak pendaftar yang NIK-nya tidak valid dan tidak muncul di website pendaftarn CPNS baru.

Urusan database NIK menjadi perhatian Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sekitar sepekan menjelang pendaftaran CPNS baru, diharapkan tidak muncul lagi persoalan NIK pelamar CPNS. Apalagi BKN memperkirakan jumlah pelamar CPNS tahun ini bisa mencapai 6 juta orang. Sebagai perbandingan tahun lalu jumlah pelamar CPNS sekitar 2,4 juta orang.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menuturkan sampai saat ini tidak ada hal khusus untuk antisipasi gangguan NIK dalam rangka pendaftaran CPNS 2018. ’’Semua (pelamar CPNS, Red) yang tahun lalu ada kendala tertangani semua,’’ katanya saat dikonfirmasi kemarin (11/9).

Zudan mengatakan ketika pelamar memasukkan NIK yang tidak valid, memang tidak akan muncul identitasnya. Sebaliknya setiap NIK yang valid, ketika dimasukkan ke laman pendaftaran CPNS baru, pasti akan keluar datanya.

Dia mengingatkan bagi pelamar yang datanya tidak keluar setelah memasukkan angka NIK, untuk diperiksa lebih teliti lagi. Sebab bisa jadi ada digit angka yang keliru. Jika sudah dipastikan seluruh digit NIK benar tetapi data belum muncul juga, dianjurkan untuk mengecek ke dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

’’Atau bisa (menghubungi, Red) halo dukcapil di nomor 1500537,’’ jelasnya. Dia menegaskan evaluasi tahun lalu, kebanyakan persoalan input NIK muncul karena pelamar salah ketik NIK-nya. Zudan menegaskan ketika diketik kembali dengan kombinasi angka yang benar, pasti datanya muncul.

Sementara itu Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara M. Ridwan menjelaskan pihaknya terus menyiapkan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Salah satunya adalah menyediakan lokasi tes CPNS. Saat ini sudah tersedia 176 lokasi dan masih bisa bertambah lagi.

”Karena ada daerah yang memiliki 100 komputer di satu ruangan itu buka lapak baru,” ujar Ridwan.

Tes CPNS yang menyangkut 76 kementerian dan lembaga serta 525 pemerintah daerah itu diperkirakan diminati oleh 6-7 juta orang pelamar. Pada tahap awal akan ada seleksi administrasi untuk para pelamar tersebut sesuai dengan formasi dan persyaratan.

”Yang ikut SKD (seleksi kompetensi dasar) diperkirakan 3-3,2 juta orang,” ungkap pria asal Sumenep itu. Nah, SKD tersebut akan dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan computer assesment test (CAT).

Kebutuhan lokasi tes itu juga akan ada ratusan pengawasan yang diturunkan langsung. Ridwan menyebutkan saat ini diperkirakan tak kurang dari 700 pegawai BKN akan dikerahkan untuk mengawasi ruang ujian tersebut.

”Pengawasnya dari BKN pusat dan daerah. Semua eselon empat dan tiga turun. Tapi semua layanan rutin tidak akan terganggu,” terang dia.

Selain pengawasan di ruang ujian, bakal ada pula pengawasan di luar atau di sekitar ruang ujian yang melibatkan petugas kepolisian. Sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan tersebut. ”Dari pak Menpan RB sudah sampaikan Polda, Polres, dan Polsek akan bantu penuh,” jelas Ridwan.

Sementara website sscn.bkn.go.id yang menjadi portal utama untuk pendaftaran CPNS itu dijadwalkan bakal dibuka pada 19 September. Total kuota CPNS tahun ini ditetapkan sebanyak 238.015 kursi. Terbagi untuk instansi pusat sebanyak 51.271 kursi dan instansi daerah sejumlah 186.744 kursi.

Petugas dari kementerian, lembaga, dan pemda sedang sibuk memasukan data formasi dan syarat ke situs tersebut. Formasi itu berdasarkan surat keputusan dari Kemenpan RB. Hingga Senin (10/9) masih ada 73 Pemda yang dilaporkan belum menerima surat formasi tersebut. diantaranya Papua, Papua Barat, Jogjakarta, NTB, dan Maluku. (wan/jun/jpg)

Berita Sebelumnya

Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet
Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Berita Berikutnya

Kemenlu Berharap Bukan WNI
Kemenlu Berharap Bukan WNI

Berita Sejenis

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

Distribusi anggaran dari pusat ke daerah terus dilakukan. Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan.


Gubernur Pastikan Tidak Ada Wilayah Terisolasi

Gubernur Pastikan Tidak Ada Wilayah Terisolasi

Gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah sempat menutup akses ke Kulawi Selatan, Sigi.


Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Merasa tuntutannya tidak dituruti pemerintah, mulai hari ini (15/10) guru hunorer kembali menggelar aksi mogok mengajar.


Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet dinilai tidak berdiri sendiri. Ada kemungkinan, kasus kebohongan itu digunakan untuk menutupi sesuatu.


Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

Presiden Joko Widodo turut hadir dalam upacara peringatan HUT TNI ke-73 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur kemarin (5/10).


Kota-kota Harus Siaga Bencana

Kota-kota Harus Siaga Bencana

Kota-kota di Indonesia perlu segera menyusun rencana tata ruang berbasis penanggulangan bencana. Utamanya bencana geologis seperti Gempa Bumi dan Tsunami.


Indonesia Butuh Kota Tahan Gempa.

Indonesia Butuh Kota Tahan Gempa.

Kota-kota di indonesia perlu segera menyusun rencana tata ruang berbasis penanggulangan bencana. Baik itu bencana geologis, maupun hidrometerologis.


Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelesaikan penyidikan tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR (nonaktif) Eni Maulani Saragih.


Pendaftaran CPNS Sehari Dijatah Sejuta NIK

Pendaftaran CPNS Sehari Dijatah Sejuta NIK

Proses pembuatan akun untuk pendaftaran CPNS di website sscn.bkn.go.id sudah dimulai kemarin (26/9). Sejumlah catatan mewarnai hari perdana pendaftaran tersebut


Presidem Didesak Segera Selesaikan Kisruh Impor Beras

Presidem Didesak Segera Selesaikan Kisruh Impor Beras

Ombudsman RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah untuk meluruskan kisruh pelaksanaan impor beras.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!