Nasional
Share this on:

Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

  • Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil
  • Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

JAKARTA - Pendaftaran CPNS baru tahun lalu, diwarnai keluhan soal input NIK (nomor induk kependudukan). Seharusnya ketika pelamar memasukkan deretan angka NIK, otomatis nama dan alamatnya muncul. Namun banyak pendaftar yang NIK-nya tidak valid dan tidak muncul di website pendaftarn CPNS baru.

Urusan database NIK menjadi perhatian Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sekitar sepekan menjelang pendaftaran CPNS baru, diharapkan tidak muncul lagi persoalan NIK pelamar CPNS. Apalagi BKN memperkirakan jumlah pelamar CPNS tahun ini bisa mencapai 6 juta orang. Sebagai perbandingan tahun lalu jumlah pelamar CPNS sekitar 2,4 juta orang.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menuturkan sampai saat ini tidak ada hal khusus untuk antisipasi gangguan NIK dalam rangka pendaftaran CPNS 2018. ’’Semua (pelamar CPNS, Red) yang tahun lalu ada kendala tertangani semua,’’ katanya saat dikonfirmasi kemarin (11/9).

Zudan mengatakan ketika pelamar memasukkan NIK yang tidak valid, memang tidak akan muncul identitasnya. Sebaliknya setiap NIK yang valid, ketika dimasukkan ke laman pendaftaran CPNS baru, pasti akan keluar datanya.

Dia mengingatkan bagi pelamar yang datanya tidak keluar setelah memasukkan angka NIK, untuk diperiksa lebih teliti lagi. Sebab bisa jadi ada digit angka yang keliru. Jika sudah dipastikan seluruh digit NIK benar tetapi data belum muncul juga, dianjurkan untuk mengecek ke dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

’’Atau bisa (menghubungi, Red) halo dukcapil di nomor 1500537,’’ jelasnya. Dia menegaskan evaluasi tahun lalu, kebanyakan persoalan input NIK muncul karena pelamar salah ketik NIK-nya. Zudan menegaskan ketika diketik kembali dengan kombinasi angka yang benar, pasti datanya muncul.

Sementara itu Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara M. Ridwan menjelaskan pihaknya terus menyiapkan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Salah satunya adalah menyediakan lokasi tes CPNS. Saat ini sudah tersedia 176 lokasi dan masih bisa bertambah lagi.

”Karena ada daerah yang memiliki 100 komputer di satu ruangan itu buka lapak baru,” ujar Ridwan.

Tes CPNS yang menyangkut 76 kementerian dan lembaga serta 525 pemerintah daerah itu diperkirakan diminati oleh 6-7 juta orang pelamar. Pada tahap awal akan ada seleksi administrasi untuk para pelamar tersebut sesuai dengan formasi dan persyaratan.

”Yang ikut SKD (seleksi kompetensi dasar) diperkirakan 3-3,2 juta orang,” ungkap pria asal Sumenep itu. Nah, SKD tersebut akan dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan computer assesment test (CAT).

Kebutuhan lokasi tes itu juga akan ada ratusan pengawasan yang diturunkan langsung. Ridwan menyebutkan saat ini diperkirakan tak kurang dari 700 pegawai BKN akan dikerahkan untuk mengawasi ruang ujian tersebut.

”Pengawasnya dari BKN pusat dan daerah. Semua eselon empat dan tiga turun. Tapi semua layanan rutin tidak akan terganggu,” terang dia.

Selain pengawasan di ruang ujian, bakal ada pula pengawasan di luar atau di sekitar ruang ujian yang melibatkan petugas kepolisian. Sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan tersebut. ”Dari pak Menpan RB sudah sampaikan Polda, Polres, dan Polsek akan bantu penuh,” jelas Ridwan.

Sementara website sscn.bkn.go.id yang menjadi portal utama untuk pendaftaran CPNS itu dijadwalkan bakal dibuka pada 19 September. Total kuota CPNS tahun ini ditetapkan sebanyak 238.015 kursi. Terbagi untuk instansi pusat sebanyak 51.271 kursi dan instansi daerah sejumlah 186.744 kursi.

Petugas dari kementerian, lembaga, dan pemda sedang sibuk memasukan data formasi dan syarat ke situs tersebut. Formasi itu berdasarkan surat keputusan dari Kemenpan RB. Hingga Senin (10/9) masih ada 73 Pemda yang dilaporkan belum menerima surat formasi tersebut. diantaranya Papua, Papua Barat, Jogjakarta, NTB, dan Maluku. (wan/jun/jpg)

Berita Sebelumnya

Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet
Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Berita Berikutnya

Kemenlu Berharap Bukan WNI
Kemenlu Berharap Bukan WNI

Berita Sejenis

Jangan Paksa Cium Hajar Aswad

Jangan Paksa Cium Hajar Aswad

Jemaah haji Indonesia diimbau tidak memaksakan diri untuk mencium hajar aswad. Terlebih kaum hawa.


Ombudsman Sesalkan Dukcapil Izinkan Swasta Akses Penduduk

Ombudsman Sesalkan Dukcapil Izinkan Swasta Akses Penduduk

Ditjen Dukcapil Kemendagri memberikan izin kepada pihak swasta untuk mengakses data penduduk.


Pembangunan Tol Gedebage-Cilacap, Jogyakarta-Solo, dan Bawen-Jogyakarta Dikebut

Pembangunan Tol Gedebage-Cilacap, Jogyakarta-Solo, dan Bawen-Jogyakarta Dikebut

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan tujuh ruas jalan tol segera dilaksanakan.


Perpres Mobil Listrik Segera Terbit

Perpres Mobil Listrik Segera Terbit

Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur masalah mobil listrik sudah hampir selesai. Saat ini draft Perpres itu ada di Menteri Keuangan.


Wiranto Sebut Overstay Rizieq Problem Pribadi

Wiranto Sebut Overstay Rizieq Problem Pribadi

Pemerintah Indonesia tampaknya tidak mau ikut campur dalam proses kepulangan Habib Rizieq Shihab.


Diumumkan 25 Juli, Empat Kandidat Capim KPK Gugur

Diumumkan 25 Juli, Empat Kandidat Capim KPK Gugur

Empat nama capim dipastikan gugur setelah tidak mengikuti rangkaian tes yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, kemarin (


Defisit, Perjalanan Dinas Dipangkas

Defisit, Perjalanan Dinas Dipangkas

Besarnya anggaran dinas ke luar kota maupun luar negeri menjadi beban keuangan daerah akhir-akhir ini.


Jokowi-Prabowo Masih Akan Bertemu Lagi

Jokowi-Prabowo Masih Akan Bertemu Lagi

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan tidak ada syarat apapun yang diajukan pada pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto.


Parpol Kubu Prabowo-Sandiaga Diminta Tetap Kontrol Pemerintah

Parpol Kubu Prabowo-Sandiaga Diminta Tetap Kontrol Pemerintah

Partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diminta tidak tergoda untuk bergabung ke pemerintah.


Presiden Jokowi Segera Teken Amnesti Baiq Nuril

Presiden Jokowi Segera Teken Amnesti Baiq Nuril

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menerima berkas permohonan amnesti dari Baiq Nuril, Jumat (12/7) kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!