Nasional
Share this on:

Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

  • Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil
  • Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

JAKARTA - Pendaftaran CPNS baru tahun lalu, diwarnai keluhan soal input NIK (nomor induk kependudukan). Seharusnya ketika pelamar memasukkan deretan angka NIK, otomatis nama dan alamatnya muncul. Namun banyak pendaftar yang NIK-nya tidak valid dan tidak muncul di website pendaftarn CPNS baru.

Urusan database NIK menjadi perhatian Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sekitar sepekan menjelang pendaftaran CPNS baru, diharapkan tidak muncul lagi persoalan NIK pelamar CPNS. Apalagi BKN memperkirakan jumlah pelamar CPNS tahun ini bisa mencapai 6 juta orang. Sebagai perbandingan tahun lalu jumlah pelamar CPNS sekitar 2,4 juta orang.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menuturkan sampai saat ini tidak ada hal khusus untuk antisipasi gangguan NIK dalam rangka pendaftaran CPNS 2018. ’’Semua (pelamar CPNS, Red) yang tahun lalu ada kendala tertangani semua,’’ katanya saat dikonfirmasi kemarin (11/9).

Zudan mengatakan ketika pelamar memasukkan NIK yang tidak valid, memang tidak akan muncul identitasnya. Sebaliknya setiap NIK yang valid, ketika dimasukkan ke laman pendaftaran CPNS baru, pasti akan keluar datanya.

Dia mengingatkan bagi pelamar yang datanya tidak keluar setelah memasukkan angka NIK, untuk diperiksa lebih teliti lagi. Sebab bisa jadi ada digit angka yang keliru. Jika sudah dipastikan seluruh digit NIK benar tetapi data belum muncul juga, dianjurkan untuk mengecek ke dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

’’Atau bisa (menghubungi, Red) halo dukcapil di nomor 1500537,’’ jelasnya. Dia menegaskan evaluasi tahun lalu, kebanyakan persoalan input NIK muncul karena pelamar salah ketik NIK-nya. Zudan menegaskan ketika diketik kembali dengan kombinasi angka yang benar, pasti datanya muncul.

Sementara itu Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara M. Ridwan menjelaskan pihaknya terus menyiapkan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Salah satunya adalah menyediakan lokasi tes CPNS. Saat ini sudah tersedia 176 lokasi dan masih bisa bertambah lagi.

”Karena ada daerah yang memiliki 100 komputer di satu ruangan itu buka lapak baru,” ujar Ridwan.

Tes CPNS yang menyangkut 76 kementerian dan lembaga serta 525 pemerintah daerah itu diperkirakan diminati oleh 6-7 juta orang pelamar. Pada tahap awal akan ada seleksi administrasi untuk para pelamar tersebut sesuai dengan formasi dan persyaratan.

”Yang ikut SKD (seleksi kompetensi dasar) diperkirakan 3-3,2 juta orang,” ungkap pria asal Sumenep itu. Nah, SKD tersebut akan dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan computer assesment test (CAT).

Kebutuhan lokasi tes itu juga akan ada ratusan pengawasan yang diturunkan langsung. Ridwan menyebutkan saat ini diperkirakan tak kurang dari 700 pegawai BKN akan dikerahkan untuk mengawasi ruang ujian tersebut.

”Pengawasnya dari BKN pusat dan daerah. Semua eselon empat dan tiga turun. Tapi semua layanan rutin tidak akan terganggu,” terang dia.

Selain pengawasan di ruang ujian, bakal ada pula pengawasan di luar atau di sekitar ruang ujian yang melibatkan petugas kepolisian. Sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan tersebut. ”Dari pak Menpan RB sudah sampaikan Polda, Polres, dan Polsek akan bantu penuh,” jelas Ridwan.

Sementara website sscn.bkn.go.id yang menjadi portal utama untuk pendaftaran CPNS itu dijadwalkan bakal dibuka pada 19 September. Total kuota CPNS tahun ini ditetapkan sebanyak 238.015 kursi. Terbagi untuk instansi pusat sebanyak 51.271 kursi dan instansi daerah sejumlah 186.744 kursi.

Petugas dari kementerian, lembaga, dan pemda sedang sibuk memasukan data formasi dan syarat ke situs tersebut. Formasi itu berdasarkan surat keputusan dari Kemenpan RB. Hingga Senin (10/9) masih ada 73 Pemda yang dilaporkan belum menerima surat formasi tersebut. diantaranya Papua, Papua Barat, Jogjakarta, NTB, dan Maluku. (wan/jun/jpg)

Berita Sebelumnya

Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet
Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Berita Berikutnya

Kemenlu Berharap Bukan WNI
Kemenlu Berharap Bukan WNI

Berita Sejenis

TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

Upaya petugas gabungan TNI dan Polri mencari lima korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) berbuah hasil.


Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ikut merespons kabar beredarnya blanko atau kartu bahan baku e-KTP di pasaran.


Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

Di tengah upaya Polri menerapkan elektronik tilang (e-tilang), muncul usulan adanya sanksi denda berupa pencabutan aliran listrik PLN dan air PDAM.


Ingat, Guru Harus Bekerja 40 Jam Per Minggunya

Ingat, Guru Harus Bekerja 40 Jam Per Minggunya

Guru harus bekerja minimal 40 jam setiap minggu, jika tidak ingin tunjangan profesi guru (TPG)-nya dipotong.


Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Suhaibi mengungkapkan bahwa pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab tidak melanggar hukum apapun.


Tol Sragen–Ngawi Segera Bisa Dilewati

Tol Sragen–Ngawi Segera Bisa Dilewati

Jalan tol Solo–Ngawi segmen Sragen–Ngawi mengantongi sertifikat layak operasi.


Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Tawaran pemerintah untuk menyediakan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi honorer yang tidak terakomodir dalam pendaftaran CPNS ditolak.


MA Batalkan Tiga Peraturan BPJS Kesehatan

MA Batalkan Tiga Peraturan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan sudah tidak bisa menghindar lagi terkait desakan pembatalan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes).


Penyidikan dan Pembangunan Meikarta Terpisah

Penyidikan dan Pembangunan Meikarta Terpisah

Penyidikan dugaan suap perizinan proyek Meikarta tidak perlu sampai menghambat pengerjaan proyek.


2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

Distribusi anggaran dari pusat ke daerah terus dilakukan. Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!