Nasional
Share this on:

Debat Capres Kedua, KPU Busa Jadi Tiadakan Kisi-kisi

  • Debat Capres Kedua, KPU Busa Jadi Tiadakan Kisi-kisi
  • Debat Capres Kedua, KPU Busa Jadi Tiadakan Kisi-kisi

JAKARTA - Kritik bertubi-tubi pada debat pertama pilpres membuat KPU membenahi mekanisme dan format debat tersebut. Selain tak lagi membocorkan kisi-kisi pertanyaan kepada paslon, KPU memutuskan untuk mengubah durasi dan tata panggung. Sore ini (21/1) hasil evaluasi internal KPU itu akan didiskusikan dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

Anggota KPU Wahyu Setiawan menuturkan, KPU tidak tutup telinga dengan kritik dan saran yang berseliweran di tengah publik. Apalagi mereka berkomitmen debat yang menjadi satu di antara sembilan jenis metode kampanye itu harus bisa menyuguhkan kapasitas asli pasangan capres-cawapres. Terutama gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi misi program untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

”Tapi, kritik itu harus dibedakan. Kritik terhadap KPU sebagai penyelenggara debat dengan kritik terhadap performa paslon itu dua hal berbeda. Performa paslon di luar kewenangan KPU,” ujar Wahyu setelah diskusi di Jakarta kemarin (20/1).

Sebagai penyelenggara, KPU berjanji memperbarui format debat agar bisa memunculkan kemampuan paslon capres-cawapres. Di antaranya, durasi waktu penyampian visi dan misi pada awal debat akan ditambah. Pada debat pertama, masing-masing paslon hanya punya waktu tiga menit.

”Tiga menit ini dirasa kurang, sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” tambah dia.

Tata panggung juga akan diubah. Sebab, muncul kritik penonton layar kaca yang merasa terganggu dengan kegaduhan di tayangan tersebut. Pada debat pertama itu, tim sukses ditempatkan di di belakang pasangan calon.

Penonton yang gaduh itu juga diupayakan dibuat lebih tenang. Caranya, bisa jadi akan ada pengurangan jumlah penonton. Karena kegaduhan penonton di lokasi debat itu dianggap bisa menganggu kenyamanan penonton di rumah.

”Pengurangan dimungkinkan. Tapi lebih kepada pengaturan agar tamu undangan lebih tertib. Kalau rakyat terganggu dalam menyimak debat itu, maka salah satu tujuan debat tak tercapai,” kata mantan anggota KPU Jawa Tengah itu.

Ada pula wacana untuk memberikan kesempatan bagi moderator atau panelis yang menyusun soal untuk bisa lebih aktif. Meskipun sudah ada batasan yang tegas soal gerak gerik moderator seperti diatur dalam Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu di pasal 277 ayat (4). Di pasal itu disebutkan, selama dan sesudah berlangsung debat, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun.

Semua masukan, usulan, dan saran serta kritik itu akan dibahas dengan TKN dan BPN sore ini di KPU. Termasuk jam debat yang diminta lebih sore dengan mempertimbangkan warga di Indonesia Timur, nama panelis untuk debat berikutnya, hingga durasi. Pada debat sesi pertama durasinya mencapai 2,5 jam. Sedangkan untuk panelis sudah ada puluhan nama yang masuk pertimbangan.

”Sebelumnya (debat sesi pertama) enam (panelis), jadi tetap enam atau bertambah finalisasi setelah Senin (hari ini, Red),” ungkap dia.

Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin tidak mempersoalkan rencana KPU meniadakan kisi-kisi dalam debat kedua. "Kami selalu siap," terangnya di sela-sela kunjungannya di Kabupaten Bandung kemarin (20/1). Menurut dia, pihaknya akan mengikuti aturan yang dibuat KPU.

"Kalau sudah menjadi keputusan ya harus siap," terang mantan Rais Am PB NU itu.

Ma'ruf mengatakan, dirinya akan melakukan persiapan untuk menghadapi debat selanjutnya. Sekarang dia mulai mengumpulkan bahan dan data untuk dipelajari. Jika pertanyaan diarahkan kepada kinerja Jokowi, maka Jokowi lah yang akan menjawaba. Dia hanya akan mendukung atau menambahi saja.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 02 Sandi Salahuddin Uno juga memberikan masukan terkait teknis debat berikutnya. Dia ingin agar debat kedua dibuat lebih rileks dan tidak perlu terlalu banyak penonton. Dia juga usul agar debat cukup dilakukan di studio TV. (jun/lum/oni/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Terganjal Regulasi

Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Terganjal Regulasi

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan mantan koruptor di Peraturan KPU (PKPU) mendapat penolakan.


Nilai SKD Jadi Penentu Hasil Seleksi CPNS

Nilai SKD Jadi Penentu Hasil Seleksi CPNS

Kesempatan mengabdi kepada negara telah dibuka melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada DPR untuk melarang mantan koruptor maju di Pilkada bisa jadi cerminan wakil rakyat.


Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana koruptor dimasukkan ke Undang-Undang Pilkada diprediksi bakal molor.


Radikalisme Jadi Materi Pelatihan Dasar CPNS 2019

Radikalisme Jadi Materi Pelatihan Dasar CPNS 2019

Materi mengenai radikalisme akan dimasukkan dalam pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.


KPU Kukuh Koruptor Dilarang Nyalon Pilkada

KPU Kukuh Koruptor Dilarang Nyalon Pilkada

Ada berbegai pertimbangan dan alasan mengapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ngotot melarang koruptor untuk mencalonkan diri.


Perppu KPK Batal, Tanda Lahirnya Kembali Orba

Perppu KPK Batal, Tanda Lahirnya Kembali Orba

Batalkannya Perppu yang membatalkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK disebut sebagai tanda lahirnya kembali orde baru (orba).


Perppu KPK Gagal, KPK Berharap UU KPK Dikaji Ulang

Perppu KPK Gagal, KPK Berharap UU KPK Dikaji Ulang

Presiden Jokowi menyatakan tidak akan menerbitkan Perppu yang membatalkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.


Menteri Dibolehkan Debat saat Rapat, Dilarang Ramai di Luar

Menteri Dibolehkan Debat saat Rapat, Dilarang Ramai di Luar

Kabinet Indonesia Maju untuk pertama kali menggelar rapat paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!