Nasional
Share this on:

Debat Ketiga Membosankan dan Terlalu Normatif

  • Debat Ketiga Membosankan dan Terlalu Normatif
  • Debat Ketiga Membosankan dan Terlalu Normatif

JAKARTA - Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) antara Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno kurang greget. Secara keseluruhan tidak terlihat dentuman yang mengejutkan pada pemaparan yang berlangsung di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta kemarin (17/3). Nyaris tidak ada hal yang baru, bahkan keduanya terkesan teoritis baik di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya.

Pada sektor kesehatan misalnya, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih mengatakan masih banyak permasalahan kesehatan di Indonesia yang belum disentuh oleh kedua kandidat dalam debat putaran ketiga. "Banyak sekali ya. Banyak yang belum tersentuh," ujar Daeng tadi malam (17/3).

Adapun masalah yang belum tersentuh antara lain tingginya angka kesakitan baik penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, kanker dan penyakit menular seperti tuberculosis yang menempati posisi tertinggi ke-2 di dunia, HIV AIDS yang menempati posisi tertinggi ke-3 di dunia.

Kemudian, masalah penyakit gangguan mental seperti stres, narkoba, kecanduan pornografi. Selanjutnya, masalah distribusi pelayanan kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata sehingga akses ke pelayanan kesehatan tidak merata.

Selain itu, dia mengatakan para cawapres juga belum menyentuh secara komprehensif terkait penanganan masalah mahalnya harga obat dan alat kesehatan.

Pelayanan kesehatan dalam negeri harus semakin ditingkatkan, salah satunya dengan mendorong agar harga obat dan kesehatan tidak terlalu mahal untuk dapat dinikmati masyarakat luas. Devisa melayang karena biaya untuk berobat ke luar negeri bisa mencapai Rp100 triliun per tahun," tuturnya.

Terpisah, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan kedua cawapres belum menyampaikan terobosan kebijakan yang substansial dan signifikan terkait pengembangan riset, teknologi dan inovasi dalam negeri.

"Kedua cawapres masih bicara pada tataran normatif, belum terlihat terobosan kebijakan yang substansial dan signifikan," katanya di Jakarta, Minggu malam.

Menurutnya, idealnya cawapres menyampaikan kebijakan untuk empat hal, yakni pertama, membentuk komisi pendanaan riset yang independen sehingga penggunaan dana riset akan lebih baik dan efektif.

Kedua, mendorong pertumbuhan industri nasional bernilai tambah tinggi sehingga kegiatan penelitian dan pengembangan industri akan tumbuh pesat karena di negara maju kegiatan penelitian dan pengembangan 80 persen oleh sektor swasta.

Ketiga, kebijakan pemberian insentif untuk industri nasional melakukan penelitian dan pengembangan secara intensif sehingga akan menaikkan anggaran riset. Keempat, pemerintah fokus kepada riset dasar.

Satryo mengatakan riset dasar sangat penting dan harus didanai oleh negara, karena riset untuk industri hanya bisa berkembang jika riset dasarnya kuat, sementara riset untuk industri seyogyanya didanai sektor swasta.

Senada disampaikan pengamat dari lembaga kajian Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Ahmad Heri Firdaus. Ia menilai kedua cawapres belum menyentuh titik krusial masalah pengembangan riset di Indonesia, yakni sangat minimnya anggaran, dan juga payahnya koordinasi antara lembaga riset yang sudah ada.

"Lembaga yang mewadahi riset sudah ada di Indonesia, ada LIPI, Kementerian Ristekdikti, BPPT. Yang diperlukan adalah koordinasi agar lebih sinergis," tegas Heri.

Heri memandang lebih baik meningkatkan koordinasi antara lembaga riset yang sudah tersedia agar hasil riset bisa berguna bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial, ketimbang membuat lembaga baru yang mensentralisasi atau memusatkan kegiatan riset.

Selain itu, kata Heri, dalam debat putaran ketiga malam ini, kedua cawapres juga belum melontarkan gagasan spesifik untuk peningkatan anggaran riset.

Menurut data Bank Dunia di akhir 2017, dana riset Indonesia hanya sebesar 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah anggaran riset itu tertinggal jauh dari Thailand yang sebesar 0,6 persen PDB, Malaysia 1,1 persen PDB, China dua persen PDB ataupun Singapura yang sebesar 2,6 persen PDB.

"Anggaran riset kita masih sangat kecil. Untuk meningkatkan anggaran riset, perlu kerja sama dengan dunia usaha atau investor, tapi pemerintah harus bikin regulasi yang nyaman agar dunia usaha atau investor mau berperan lebih banyak dalam meningkatkan anggaran riset," kata Heri.

Heri menekankan pemerintah tidak akan mungkin hanya mengandalkan instrumen fiskal APBN untuk mendanai kebutuhan riset.

"Beri investor kepastian dalam jangka waktu tertentu, baik kepastian dari sisi fiskal maupun nonfiskal. Insenstif fiskal yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan investor selama masih bisa diakomodasi," ujar dia.

Dalam debat putaran ketiga malam ini, Calon Wakil Presiden 01 Maaruf Amin melontarkan gagasan agar berbagai lembaga-lembaga dan instansi negara di bidang riset disentralisasikan dalam Badan Riset Nasional.

Cawapres 02 Sandiaga Uno menanggapi rencana cawapres 01 Ma-ruf Amin dengan mengatakan, pembentukkan Badan Riset Nasional hanya malah menambah jumlah lembaga yang menangani bidang riset dan justeru menambahkan panjang birokrasi. "Bagi Prabowo-Sandi kuncinya di kolaborasi, kami pastikan dunia usaha dapat insentif dana bidang fiskal dan non fiskal," kata Sandiaga.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. (khf/ful/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Hari Ini, KPU Evaluasi Debat Ketiga
Hari Ini, KPU Evaluasi Debat Ketiga

Berita Sejenis

Bidik Dalang Kerusuhan, Layanan Publik di Papua Tak Boleh Terhenti

Bidik Dalang Kerusuhan, Layanan Publik di Papua Tak Boleh Terhenti

Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang beredar terkait polemik di Papua Barat.


Pancasila Idiologi Bukan Warisan Biologis

Pancasila Idiologi Bukan Warisan Biologis

Pancasila bukan filsafat. Pancasila juga bukan warisan biologis. Maka konstruksi Pancasila harus terus dirawat dan diperjuangkan.


Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Ucapan

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Ucapan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah untuk menjaga ucapan agar kericuhan yang terjadi Manokwari dan Jayapura tidak terulang lagi.


Papua Memanas dan Mencekam, Gedung DPRD dan Lapas Dibakar

Papua Memanas dan Mencekam, Gedung DPRD dan Lapas Dibakar

Aksi unjuk rasa Mahasiswa dan tokoh masyarakat di Gedung DPRD Papua Barat, berujung ricuh dan membuat kondisi di wilayah itu memanaskan dan mencekam, Senin (19/


Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Peringatan HUT Kemerdekaan ke-74 RI jadi momentum rekonsiliasi relawan 01 (TKN) dan 02 (BPN) di tingkat akar rumput.


Upaya BKKBN Terbelenggu UU Perkawinan

Upaya BKKBN Terbelenggu UU Perkawinan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas untuk dapat mengendalikan jumlah penduduk.


ITB Tertinggi Disusul UGM, IPB, ITS, dan UI

ITB Tertinggi Disusul UGM, IPB, ITS, dan UI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) mengumumkan hasil pemetaan atau klasterisasi perguruan tinggi Indonesia yang berada di baw


Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.


UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi

Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi

Kebijakan perluasan area plat nomor kendaraan ganjil genap bukan solusi mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!