Nasional
Share this on:

Debat Ketiga Membosankan dan Terlalu Normatif

  • Debat Ketiga Membosankan dan Terlalu Normatif
  • Debat Ketiga Membosankan dan Terlalu Normatif

JAKARTA - Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) antara Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno kurang greget. Secara keseluruhan tidak terlihat dentuman yang mengejutkan pada pemaparan yang berlangsung di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta kemarin (17/3). Nyaris tidak ada hal yang baru, bahkan keduanya terkesan teoritis baik di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya.

Pada sektor kesehatan misalnya, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih mengatakan masih banyak permasalahan kesehatan di Indonesia yang belum disentuh oleh kedua kandidat dalam debat putaran ketiga. "Banyak sekali ya. Banyak yang belum tersentuh," ujar Daeng tadi malam (17/3).

Adapun masalah yang belum tersentuh antara lain tingginya angka kesakitan baik penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, kanker dan penyakit menular seperti tuberculosis yang menempati posisi tertinggi ke-2 di dunia, HIV AIDS yang menempati posisi tertinggi ke-3 di dunia.

Kemudian, masalah penyakit gangguan mental seperti stres, narkoba, kecanduan pornografi. Selanjutnya, masalah distribusi pelayanan kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata sehingga akses ke pelayanan kesehatan tidak merata.

Selain itu, dia mengatakan para cawapres juga belum menyentuh secara komprehensif terkait penanganan masalah mahalnya harga obat dan alat kesehatan.

Pelayanan kesehatan dalam negeri harus semakin ditingkatkan, salah satunya dengan mendorong agar harga obat dan kesehatan tidak terlalu mahal untuk dapat dinikmati masyarakat luas. Devisa melayang karena biaya untuk berobat ke luar negeri bisa mencapai Rp100 triliun per tahun," tuturnya.

Terpisah, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan kedua cawapres belum menyampaikan terobosan kebijakan yang substansial dan signifikan terkait pengembangan riset, teknologi dan inovasi dalam negeri.

"Kedua cawapres masih bicara pada tataran normatif, belum terlihat terobosan kebijakan yang substansial dan signifikan," katanya di Jakarta, Minggu malam.

Menurutnya, idealnya cawapres menyampaikan kebijakan untuk empat hal, yakni pertama, membentuk komisi pendanaan riset yang independen sehingga penggunaan dana riset akan lebih baik dan efektif.

Kedua, mendorong pertumbuhan industri nasional bernilai tambah tinggi sehingga kegiatan penelitian dan pengembangan industri akan tumbuh pesat karena di negara maju kegiatan penelitian dan pengembangan 80 persen oleh sektor swasta.

Ketiga, kebijakan pemberian insentif untuk industri nasional melakukan penelitian dan pengembangan secara intensif sehingga akan menaikkan anggaran riset. Keempat, pemerintah fokus kepada riset dasar.

Satryo mengatakan riset dasar sangat penting dan harus didanai oleh negara, karena riset untuk industri hanya bisa berkembang jika riset dasarnya kuat, sementara riset untuk industri seyogyanya didanai sektor swasta.

Senada disampaikan pengamat dari lembaga kajian Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Ahmad Heri Firdaus. Ia menilai kedua cawapres belum menyentuh titik krusial masalah pengembangan riset di Indonesia, yakni sangat minimnya anggaran, dan juga payahnya koordinasi antara lembaga riset yang sudah ada.

"Lembaga yang mewadahi riset sudah ada di Indonesia, ada LIPI, Kementerian Ristekdikti, BPPT. Yang diperlukan adalah koordinasi agar lebih sinergis," tegas Heri.

Heri memandang lebih baik meningkatkan koordinasi antara lembaga riset yang sudah tersedia agar hasil riset bisa berguna bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial, ketimbang membuat lembaga baru yang mensentralisasi atau memusatkan kegiatan riset.

Selain itu, kata Heri, dalam debat putaran ketiga malam ini, kedua cawapres juga belum melontarkan gagasan spesifik untuk peningkatan anggaran riset.

Menurut data Bank Dunia di akhir 2017, dana riset Indonesia hanya sebesar 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah anggaran riset itu tertinggal jauh dari Thailand yang sebesar 0,6 persen PDB, Malaysia 1,1 persen PDB, China dua persen PDB ataupun Singapura yang sebesar 2,6 persen PDB.

"Anggaran riset kita masih sangat kecil. Untuk meningkatkan anggaran riset, perlu kerja sama dengan dunia usaha atau investor, tapi pemerintah harus bikin regulasi yang nyaman agar dunia usaha atau investor mau berperan lebih banyak dalam meningkatkan anggaran riset," kata Heri.

Heri menekankan pemerintah tidak akan mungkin hanya mengandalkan instrumen fiskal APBN untuk mendanai kebutuhan riset.

"Beri investor kepastian dalam jangka waktu tertentu, baik kepastian dari sisi fiskal maupun nonfiskal. Insenstif fiskal yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan investor selama masih bisa diakomodasi," ujar dia.

Dalam debat putaran ketiga malam ini, Calon Wakil Presiden 01 Maaruf Amin melontarkan gagasan agar berbagai lembaga-lembaga dan instansi negara di bidang riset disentralisasikan dalam Badan Riset Nasional.

Cawapres 02 Sandiaga Uno menanggapi rencana cawapres 01 Ma-ruf Amin dengan mengatakan, pembentukkan Badan Riset Nasional hanya malah menambah jumlah lembaga yang menangani bidang riset dan justeru menambahkan panjang birokrasi. "Bagi Prabowo-Sandi kuncinya di kolaborasi, kami pastikan dunia usaha dapat insentif dana bidang fiskal dan non fiskal," kata Sandiaga.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. (khf/ful/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Hari Ini, KPU Evaluasi Debat Ketiga
Hari Ini, KPU Evaluasi Debat Ketiga

Berita Sejenis

Bawaslu Temukan 443 TPS Bermasalah

Bawaslu Temukan 443 TPS Bermasalah

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto Pemilu 2019 kemarin ditemukan banyak kecurangan dan kebohongan.


PDI Perjuangan Melesat, Empat Partai Baru Berguguran

PDI Perjuangan Melesat, Empat Partai Baru Berguguran

Empat partai politik pendatang baru, Partai Berkarya, PSI, Perindo, dan Partai Garuda terancam tidak dapat menembus ambang batas parlemen (parliamentary thresho


208 Pemantau Dunia Cermati Pemilu Indonesia

208 Pemantau Dunia Cermati Pemilu Indonesia

208 peserta EVP antusias mengikuti kunjungan KPU ke sejumlah TPS di Jakarta, mengamati proses pemungutan dan penghitungan suara.


Siapa yang Kuasai Jawa, Potensi Menang Lebih Besar

Siapa yang Kuasai Jawa, Potensi Menang Lebih Besar

Proses pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden akhirnya telah dilakukan.


Nggowes, Ganjar Nyoblos dan Pantau Pencoblosan di Sejumlah TPS

Nggowes, Ganjar Nyoblos dan Pantau Pencoblosan di Sejumlah TPS

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditemani istri dan anaknya, Rabu (17/4), mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Gajah Mungkur Semarang.


Animo Pemilih Tinggi, Penyelenggara Pemilu Harus Lebih Responsif

Animo Pemilih Tinggi, Penyelenggara Pemilu Harus Lebih Responsif

Hari pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) akhirnya berlangsung hari ini.


Sebelum Coblosan, Prabowo Kirim Doa untuk Ayahanda

Sebelum Coblosan, Prabowo Kirim Doa untuk Ayahanda

Calon presiden 02 Prabowo Subianto menjalani hari terakhir masa tenang di dua kediamannya, Hambalang dan Kertanegara.


KASN Terima 128 Laporan Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

KASN Terima 128 Laporan Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

KASN menerima 128 laporan pelanggaran kode etik dan perilaku untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum dari Januari sampai 15 April.


Selamat Memilih, Jangan Golput!

Selamat Memilih, Jangan Golput!

Untuk kali pertama, bangsa Indonesia akan memilih wakil di parlemen bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.


Pemerintah Jamin Coblosan Berlangsung Aman

Pemerintah Jamin Coblosan Berlangsung Aman

Agenda puncak pemilu serentak yang berlangsung 17 April akan berlangsung aman dan tertib.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!