Nasional
Share this on:

Demo di Bawaslu Rusuh, Masyarakat Tak Perlu Takut

  • Demo di Bawaslu Rusuh, Masyarakat Tak Perlu Takut
  • Demo di Bawaslu Rusuh, Masyarakat Tak Perlu Takut

JAKARTA - Aksi demonstrasi di depan gedung Bawaslu, Jalan Thamrin yang awalnya damai berujung rusuh. Aparat keamanan mengambil tindakan tegas dengan membubarkan paksa dan mengamankan beberapa orang, Selasa (21/5) malam.

Massa aksi awalnya sudah membubarkan diri dari Gedung Bawaslu pada 20.30 WIB. Jalan pun sudah mulai dibuka kembali. Akan tetapi massa kembali berkonsentrasi di depan Gedung Bawaslu pada pukul 21.30 WIB dan melakukan orasi-orasi.

Tidak hanya orasi, massa juga mulai merusak pagar barikade. Sekitar pukul 22.15 WIB massa dimediasi Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Arie Ardian. Namun massa justru bersikap provokatif bahkan menantang petugas. "Tembak pak tembak. Semua pasti mati kok," ujar salah satu massa.

Akhirnya sekitar pukul 22.35 WIB polisi menindak tegas dengan melakukan penghalauan massa ke arah Jalan Wahid Hasyim. Beberapa orang terlihat diamankan dan digelandang oleh anggota kepolisian dari Sabhara dan Brimob ke Gedung Bawaslu.

Awalnya jumlah massa yang hadir pada aksi Selasa (21/5) diperikirakan mencapai 1.300 orang dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Jember, Kalimantan, Sumatera hingga Papua. Sejak sore hari, massa yang melakukan aksinya dengan damai.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut bahwa pihaknya juga telah mempunyai kesepakatan dengan para koordinator aksi. Salah satunya tidak menginap di Bawaslu dan membubarkan diri usai salat tarawih berjamaah.

"Tidak boleh ada yang bermalam, tidak boleh menginap. Semua harus bubar malam hari ini juga," ujar Dedi Prasetyo, Selasa (21/3).

Massa kemudian berangsur-angsur meninggalkan gedung Bawaslu menjelang pukul 21.00 WIB. Lalu lintas sekitar Jalan MH Thamrin sudah kembali dibuka. Sekitar pukul 21.30 WIB, lalu lintas dari arah Jalan Medan Merdeka menuju Bundaran HI sudah mulai dibuka. Sementara di depan gedung Bawaslu masih ditutup dengan kawat duri.

Dedi Prasetyo juga meminta warga masyarakat tetap tenang dan tak perlu takut dengan aksi massa. Dedi menjamin kondisi akan tetap aman, meskipun pada 22 Mei ditengarai akan ada peningkatan massa di kawasan Bawaslu.

"Masyarakat tidak perlu takut dan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ada jaminan keamanan dari TNI-Polri," ujarnya.

Selain itu Dedi juga mengatakan, lalu lintas di Jalan Thamrin, baik dari arah Jalan Sudirman menuju Monas, maupun sebaliknya akan ditutup Rabu (22/5). "Besok diprediksi akan terjadi penumpukan massa. Oleh karenanya rekayasa arus lalin tetap dipersiapkan," ujarnya.

Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan rekayasa untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan massa yang lebih besar dibanding hari ini. Sejumlah koridor bus TransJakarta pun dialihkan untuk menghindari jalan yang ditutup tersebut.(gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Hingga, Jumat (18/10) kemarin, belum ada organisasi massa (ormas) atau kelompok masyarakat lainnya yang mengirimkan surat pemberitahuan aksi.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Platform media sosial Twitter menegaskan tak pandang bulu menindak akun-akun yang menebar kebencian, meskipun itu kepala negara atau pejabat lainnya.


Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Masyarakat semakin sadar manfaat kehadiran asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).


Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko W



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!