Nasional
Share this on:

Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

  • Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian
  • Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

JAKARTA - Di tengah upaya Polri menerapkan elektronik tilang (e-tilang), muncul usulan adanya sanksi denda berupa pencabutan aliran listrik PLN dan air PDAM. Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengusulkan terobosan denda tersebut dengan tujuan mendorong ketertiban pengendara di jalan.

''Itu hanya usulan atau saran, belum merupakan rencana kebijakan. Perlu kajian mendalam lah,'' kata Ari Dono saat dihubungi Jawa Pos kemarin (27/11).

Yang pasti, lanjut dia, kepolisian kini masih fokus pada sosialisasi penerapan e-tilang yang diharapkan dapat membuat masyarakat lebih tertib berlalu lintas. ”Tidak perlu dibahas panjang soal ini,” papar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) tersebut.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, ada kesulitan untuk menetapkan sanksi tilang berupa pencabutan listrik dan air. Sebab, tidak semua rumah memiliki meteran listrik dan tidak semua rumah menggunakan air dari PDAM. ”Kebanyakan pakai sumur malahan,” ujarnya.

Lagi pula, lanjut dia, bila sanksi tilang berupa pencabutan listrik dan air PDAM, tentunya memerlukan pengaturan di undang-undang (UU) lain. Padahal, seputar pengaturan serta sanksi pelanggaran berlalu lintas lebih ideal hanya menggunakan UU Lalu Lintas. ”Kuncinya ada pada jumlah denda,” jelasnya.

Menurut dia, denda maksimum akan membuat orang yang melanggar lebih jera. Denda maksimum ini memang hanya bisa ditarik setahun sekali, bila pelanggarnya tidak mengurus denda. ”Tapi, tentu setiap orang tidak mau terus menerus kena denda,” paparnya.

Dia menuturkan, tidak ada negara yang ingin menertibkan masyarakatnya tanpa denda. Sebab, denda mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan. ”Tapi, ya dendanya kalau hanya Rp 10 ribu ya mengulangi terus,” ujarnya.

Kini akan lebih baik bila kepolisian fokus dalam menjalankan e-tilang. Penyempurnaan e-tilang ini hanya bsia dilakukan bila e-tilang dijalankan secara menyeluruh. ”Tapi tentunya bertahap, tidak langsung jadi seperti membangun Borobudur,” tuturnya.

Dia mengingatkan bahwa sebenarnya isu e-tilang ini telah digaungkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Namun, baru berjalan di tahun ini. ”Maka, ya sebaiknya fokus menjalankan,” paparnya.

Yang juga perlu diingat, petugas kepolisian tidak melakukan menilang di ruas jalan yang telah diterapkan e-tilang. Hal tersebut penting untuk melancarkan program e-tilang. ”Itu yang perlu dipahami,” jelasnya. (idr/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

GIIAS 2019: Selamat Datang di Era Mobil Listrik

GIIAS 2019: Selamat Datang di Era Mobil Listrik

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, industri otomotif Indonesia semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya sejumlah pusat ekonomi baru di Indonesia.


Jemaah Tak Perlu Risau di Tanah Suci

Jemaah Tak Perlu Risau di Tanah Suci

Jamaah haji Indonesia dengan keterbatasan fisik diperbolehkan membawa alat bantu seperti kursi roda atau tongkat untuk memudahkan dalam beribadah di Tanah Suci.


Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras penanganan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sudah enam kali dibahas di dalam rapat terba


Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada

Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada

Front Pembela Islam (FPI) menuding pemerintah Indonesia sengaja menghalang-halangi Rizieq pulang ke tanah air.


Tugas TGPF Kasus Novel Tak Diperpanjang

Tugas TGPF Kasus Novel Tak Diperpanjang

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri untuk kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dinyatakan selesai.


Dikabarkan Overstay, Rizieq Syihab Wajib Bayar Denda

Dikabarkan Overstay, Rizieq Syihab Wajib Bayar Denda

Pemulangan Habib Rizieq Syihab disebut-sebut sebagai salah satu syarat rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.


Kereeen, Listrik Rp1 Inovasi Baranenergy Diluncurkan 18 Juli

Kereeen, Listrik Rp1 Inovasi Baranenergy Diluncurkan 18 Juli

Tarif listrik Rp1 (satu rupiah). Tentu ini mengejutkan. Inovasi ini dikembangkan anak-anak milenial asal Kota Tangerang Selatan, Banten.


Tahun Ini, Gelang Diganti Kartu Kesehatan Jamaah Haji (KKJH)

Tahun Ini, Gelang Diganti Kartu Kesehatan Jamaah Haji (KKJH)

Calon jamaah haji yang berisiko kesehatan kini tak perlu menggunakan gelang berwarna lagi.


PLN Bantah Tarif Listrik Naik

PLN Bantah Tarif Listrik Naik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah isu kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL).


PPDB Sistem Zonasi Perlu Dikaji Ulang

PPDB Sistem Zonasi Perlu Dikaji Ulang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 dengan menggunakan sistem zonasi harus dikaji ulang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!