Nasional
Share this on:

Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

  • Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian
  • Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

JAKARTA - Di tengah upaya Polri menerapkan elektronik tilang (e-tilang), muncul usulan adanya sanksi denda berupa pencabutan aliran listrik PLN dan air PDAM. Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengusulkan terobosan denda tersebut dengan tujuan mendorong ketertiban pengendara di jalan.

''Itu hanya usulan atau saran, belum merupakan rencana kebijakan. Perlu kajian mendalam lah,'' kata Ari Dono saat dihubungi Jawa Pos kemarin (27/11).

Yang pasti, lanjut dia, kepolisian kini masih fokus pada sosialisasi penerapan e-tilang yang diharapkan dapat membuat masyarakat lebih tertib berlalu lintas. ”Tidak perlu dibahas panjang soal ini,” papar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) tersebut.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, ada kesulitan untuk menetapkan sanksi tilang berupa pencabutan listrik dan air. Sebab, tidak semua rumah memiliki meteran listrik dan tidak semua rumah menggunakan air dari PDAM. ”Kebanyakan pakai sumur malahan,” ujarnya.

Lagi pula, lanjut dia, bila sanksi tilang berupa pencabutan listrik dan air PDAM, tentunya memerlukan pengaturan di undang-undang (UU) lain. Padahal, seputar pengaturan serta sanksi pelanggaran berlalu lintas lebih ideal hanya menggunakan UU Lalu Lintas. ”Kuncinya ada pada jumlah denda,” jelasnya.

Menurut dia, denda maksimum akan membuat orang yang melanggar lebih jera. Denda maksimum ini memang hanya bisa ditarik setahun sekali, bila pelanggarnya tidak mengurus denda. ”Tapi, tentu setiap orang tidak mau terus menerus kena denda,” paparnya.

Dia menuturkan, tidak ada negara yang ingin menertibkan masyarakatnya tanpa denda. Sebab, denda mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan. ”Tapi, ya dendanya kalau hanya Rp 10 ribu ya mengulangi terus,” ujarnya.

Kini akan lebih baik bila kepolisian fokus dalam menjalankan e-tilang. Penyempurnaan e-tilang ini hanya bsia dilakukan bila e-tilang dijalankan secara menyeluruh. ”Tapi tentunya bertahap, tidak langsung jadi seperti membangun Borobudur,” tuturnya.

Dia mengingatkan bahwa sebenarnya isu e-tilang ini telah digaungkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Namun, baru berjalan di tahun ini. ”Maka, ya sebaiknya fokus menjalankan,” paparnya.

Yang juga perlu diingat, petugas kepolisian tidak melakukan menilang di ruas jalan yang telah diterapkan e-tilang. Hal tersebut penting untuk melancarkan program e-tilang. ”Itu yang perlu dipahami,” jelasnya. (idr/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian.


Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Tujuh helikopter bom air dikerahkan untuk penanganan darurat kebakaran hutan lahan (karhutla) dan kabut asap di Sumatera Selatan.


15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

Perlu tidaknya dikeluarkan perppu KPK terus menjadi pro kontra sejumlah komponen.


Pemilu Harus Update Teknologi

Pemilu Harus Update Teknologi

Pesatnya teknologi digital dan rencana penggunaannya dalam sistem kepemiluan butuh pengawasan lebih. Perlu langkah antisipatif terhadap era disrupsi teknologi.


Benny Wenda Aktor Pengusiran Warga Non-Papua

Benny Wenda Aktor Pengusiran Warga Non-Papua

Kondisi keamanan Wamena, Jayapura, Papua sudah kembali kondusif. Warga pendatang tak perlu lagi eksodus.


Tak Perlu Terburu-buru, KPK Tunggu Putusan Final Jokowi

Tak Perlu Terburu-buru, KPK Tunggu Putusan Final Jokowi

KPK ogah menanggapi perdebatan mengenai desakan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan perppu revisi UU KPK.


Virus Polio Mulai Mewabah di Perbatasan Indonesia-Filipina

Virus Polio Mulai Mewabah di Perbatasan Indonesia-Filipina

Masyarakat tidak perlu panik atau resah dengan penyebaran virus polio yang saat ini mewabah di Pulau Mindanao dan Pulau Luzon, Filipina.


Hujan Buatan Terkendala Penguapan Air yang Tertahan Asap

Hujan Buatan Terkendala Penguapan Air yang Tertahan Asap

Hujan buatan menjadi salah satu opsi mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.


Kapasitas Pendidikan Tinggi Vokasi Perlu Diperbesar

Kapasitas Pendidikan Tinggi Vokasi Perlu Diperbesar

Ke depan persaingan semakin ketat. Maka, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal di bidangnya masing-masing.


Jokowi Setuju KPK Punya SP3

Jokowi Setuju KPK Punya SP3

Presiden Joko Widodo menegaskan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK perlu direvisi secara terbatas. Sebab, ada poin-poin yang disetujui dan ditolak oleh presiden



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!