Nasional
Share this on:

Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

  • Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian
  • Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

JAKARTA - Di tengah upaya Polri menerapkan elektronik tilang (e-tilang), muncul usulan adanya sanksi denda berupa pencabutan aliran listrik PLN dan air PDAM. Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengusulkan terobosan denda tersebut dengan tujuan mendorong ketertiban pengendara di jalan.

''Itu hanya usulan atau saran, belum merupakan rencana kebijakan. Perlu kajian mendalam lah,'' kata Ari Dono saat dihubungi Jawa Pos kemarin (27/11).

Yang pasti, lanjut dia, kepolisian kini masih fokus pada sosialisasi penerapan e-tilang yang diharapkan dapat membuat masyarakat lebih tertib berlalu lintas. ”Tidak perlu dibahas panjang soal ini,” papar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) tersebut.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, ada kesulitan untuk menetapkan sanksi tilang berupa pencabutan listrik dan air. Sebab, tidak semua rumah memiliki meteran listrik dan tidak semua rumah menggunakan air dari PDAM. ”Kebanyakan pakai sumur malahan,” ujarnya.

Lagi pula, lanjut dia, bila sanksi tilang berupa pencabutan listrik dan air PDAM, tentunya memerlukan pengaturan di undang-undang (UU) lain. Padahal, seputar pengaturan serta sanksi pelanggaran berlalu lintas lebih ideal hanya menggunakan UU Lalu Lintas. ”Kuncinya ada pada jumlah denda,” jelasnya.

Menurut dia, denda maksimum akan membuat orang yang melanggar lebih jera. Denda maksimum ini memang hanya bisa ditarik setahun sekali, bila pelanggarnya tidak mengurus denda. ”Tapi, tentu setiap orang tidak mau terus menerus kena denda,” paparnya.

Dia menuturkan, tidak ada negara yang ingin menertibkan masyarakatnya tanpa denda. Sebab, denda mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan. ”Tapi, ya dendanya kalau hanya Rp 10 ribu ya mengulangi terus,” ujarnya.

Kini akan lebih baik bila kepolisian fokus dalam menjalankan e-tilang. Penyempurnaan e-tilang ini hanya bsia dilakukan bila e-tilang dijalankan secara menyeluruh. ”Tapi tentunya bertahap, tidak langsung jadi seperti membangun Borobudur,” tuturnya.

Dia mengingatkan bahwa sebenarnya isu e-tilang ini telah digaungkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Namun, baru berjalan di tahun ini. ”Maka, ya sebaiknya fokus menjalankan,” paparnya.

Yang juga perlu diingat, petugas kepolisian tidak melakukan menilang di ruas jalan yang telah diterapkan e-tilang. Hal tersebut penting untuk melancarkan program e-tilang. ”Itu yang perlu dipahami,” jelasnya. (idr/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pileg Kalah Populer dengan Pilpres, Pemilu Perlu Ada Terobosan Baru

Pileg Kalah Populer dengan Pilpres, Pemilu Perlu Ada Terobosan Baru

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, pada Pemilu 2019, popularitas pileg ini kalah jauh dengan pilpres.


Hari Ini UN SMP/MTs, Awas Listrik Mati

Hari Ini UN SMP/MTs, Awas Listrik Mati

Ujian nasional (UN) jenjang SMP/MTs sederajat dimulai hari ini (22/4). Sinkronisasi server, download soal ujian, dan prasarana sudah rampung kemarin.


Pemberantasan Korupsi PR Terbesar Presiden Terpilih

Pemberantasan Korupsi PR Terbesar Presiden Terpilih

Korupsi sudah semakin merajalela dalam segala lini. Oleh karena itu, siapapun presiden yang terpilih nanti harus bisa memberantas korupsi di Tanah Air.


Diduga Lakukan Money Politic, Menteri Luhut Dilaporkan ke Bawaslu

Diduga Lakukan Money Politic, Menteri Luhut Dilaporkan ke Bawaslu

Viralnya video Luhut Binsar Panjaitan sedang memberi amplop kepada salah satu tokoh agama muslim membuat Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan ke Badan Peng


Lembaga Survei Perlu Diatur Undang-undang

Lembaga Survei Perlu Diatur Undang-undang

Lembaga survei yang mengaku independen harus direformasi ke depannya, seperti harus terbuka jika memang dibiayai oleh salah satu kandidat.


Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan Presiden Joko Widodo tidak perlu cuti.


Pesawat Boeing 733 MAX 8 di Tanah Air Digrounded Sementara

Pesawat Boeing 733 MAX 8 di Tanah Air Digrounded Sementara

Pesawat Boeing 733 MAX 8 yang dipakai sejumlah maskapai di Tanah Air dilarang terbang sementara.


Jumlah Komodo Kian Sedikit, Pulau Komodo Bisa Ditutup 2020

Jumlah Komodo Kian Sedikit, Pulau Komodo Bisa Ditutup 2020

KLHK dalam waktu dekat akan membentuk tim terpadu untuk melakukan kajian tentang kemungkinan penutupan sementara Pulau Komodo.


Tagih Pencabutan Remisi Susrama, Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Tagih Pencabutan Remisi Susrama, Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Kementerian Hukum dan HAM kini mengkaji kemungkinan pencabutan remisi untuk I Nyoman Susrama, otak pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra P


Ambil CVR Dalam Timbunan Lumpur, KNKT Segera Teliti Kotam Hitam Kedua

Ambil CVR Dalam Timbunan Lumpur, KNKT Segera Teliti Kotam Hitam Kedua

KRI Spica 934 berhasil mendeteksi cockpit voice recorder (CVR) Lion Air PK-LQP tepat sepekan pasca bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara minggu l



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!