Nasional
Share this on:

Dendam karena Dipecat dari Polisi

  • Dendam karena Dipecat dari Polisi
  • Dendam karena Dipecat dari Polisi

JAKARTA - Fakta demi fakta terkait penyerangan anggota kepolisian di Pos Polisi Wisata Bahari Lamongan (WBL), Jawa Timur, mulai terkuak. Pelaku utama, yakni Eko Ristanto, melakukan aksinya karena dendam. Dia juga nekat menyerang polisi karena terpapar paham radikal.

Dua fakta tersebut terungkap setelah Densus 88 Antiteror memeriksa Eko Ristanto dan MSA di Mapolda Jawa Timur. MSA adalah remaja 17 tahun yang membantu Eko. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan, Eko sakit hati karena dipecat dari kepolisian.

Pemecatan itu dilakukan karena pria 35 tahun itu terlibat aksi penembakan guru ngaji di Sidoarjo pada 2011 lalu. Pada Senin 26 Maret 2012, hakim Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo memvonis Eko penjara 11 tahun. Otomatis dia juga dipecat dari kepolisian dengan pangkat terakhir briptu.

Perasaan sakit hati itu semakin membara saat dia mendekam dalam penjara. Apalagi, dia kemudian bergaul dengan napi kasus terorisme yang sama-sama mendekam dalam penjara. Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebutkan, Eko terpapar paham radikal sejak berada di dalam Lapas Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

”Setelah keluar dari lapas, Eko ini malah makin terpapar dari media sosial dan beberapa buku. Kami juga sudah sita buku-buku di kediaman Eko,” terang Dedi saat berkunjung ke kantor Jawa Pos di Graha Pena Jakarta kemarin (21/11).

Dia menerangkan, sebelum penyerangan, Eko dan MSA melakukan pengintaian selama berhari-hari. Mereka bolak-balik lokasi penyerangan menggunakan motor.

Untuk kebutuhan penyidikan, Densus 88 Antiteror terus melakukan pemeriksaan. Terutama terkait apakah Eko memiliki kelompok lain. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan Eko tergabung atau memiliki kelompok penyerangan lain.

Sumber internal Jawa Pos di kepolisian menyatakan bahwa dua pelaku tersebut sebenarnya hanya simpatisan. Mereka mendapatkan doktrin radikal melalui akun media sosial. ”Mereka ini termasuk lone wolf,” tambah sumber itu.

Dia menambahkan, para pelaku sempat berkunjung ke beberapa lapas napi kasus tindak pidana terorisme (napiter). Tujuannya untuk mendapatkan arahan. ”Langkah apa selanjutnya yang bisa dilakukan oleh para pelaku tersebut. Ikuti napiter itu, itu gurumu, datang ke lapas itu, tanyakan apa selanjutnya,” papar sumber tersebut.

Ketika diwawancarai Jawa Pos kemarin, pengamat terorisme Al Chaidar menyampaikan, besar kemungkinan Eko direkrut saat menjalani hukuman di dalam lapas. ”Jadi, kalau di penjara itu memang jaringan keras,” ungkap dia. Niat penyerangan semakin bulat karena Eko dibakar api dendam pada institusi Polri.

”Dan memang tidak harus menggunakan senjata tajam, bom, atau pistol,” tambah dia.

Al Chaidar menyebutkan bahwa teroris bisa melancarkan serangan menggunakan media apapun. Yang penting serangan terlaksana. Yang dilakukan oleh Eko memang terbilang sporadis. Bisa jadi karena dia bergerak sendiri (lone wolf). Hanya saja, melihat lokasi penyerangan berada di wilayah Jatim, bukan tidak mungkin yang bersangkutan terhubung dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang sudah dilarang.

Dia mengatakan, polri memang sudah bergerak menangkapi terduga teroris yang terhubung dengan kelompok tersebut. Namun, kata Al Chaidar, mereka masih aktif bergerak. ”Mereka tidak surut. Jumlah mereka masih banyak,” ungkapnya. Pidana mati untuk pimpinan JAD Amman Abdurrahman tidak membuat mereka kehilangan arah. Sebab, di berbagai daerah masih ada pimpinan wilayah masing-masing.

Dari catatan Al Chaidar, pimpinan wilayah JAD di Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jatim termasuk paling aktif. Selain itu, masih ada pimpinan wilayah di Sumatera. ”Mereka memiliki hubungan yang sangat intens dengan orang-orang di Suriah,” ujarnya.

Penyerangan yang masih terjadi menjadi salah satu bukti bahwa komando belum putus. ”Kalau masih bergerak itu artinya komando masih berjalan,” tegas dia.

Kondisi itu harus diantisipasi oleh pemerintah dan aparat keamanan. Menurut Al Chaidar, pemerintah harus hati-hati betul dalam menerapkan kebijakan. Jangan sampai ada kebijakan yang bisa memancing pergerakan teroris. ”Kebanyakan dari mereka itu bergerak karena memang melihat situasi yang dianggap semakin amburadul,” ucap dia.

Menurut dia, kelompok teroris di dalam negeri sangat sensitif dengan kebijakan yang dinilai menyalahi prinsip-prinsip mereka. Misalnya yang bertentangan dengan kemanusiaan. ”Akan terjadi reaksi balik (jika pemerintah menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kelompok teroris),” imbuhnya. Itu merupakan gejala umum yang wajib jadi perhatian untuk diwaspadai. (sam/syn/oni/jpg)

Berita Berikutnya

Zola Minta Hukuman Ringan
Zola Minta Hukuman Ringan

Berita Sejenis

Aceh Tetap Bagian NKRI

Aceh Tetap Bagian NKRI

permintaan referendum di Aceh dinilai karena masih ada tuntutan MoU Helsinki tentang perjanjian damai antara RI-GAM yang belum selesai.


RUU Permusikan Resmi Dibatalkan

RUU Permusikan Resmi Dibatalkan

Setelah menuai penolakan di Tanah Air, akhirnya draf RUU Permusikan resmi ditarik dari proglenas prioritas 2019.


11 Kontainer Sampah Dikembalikan

11 Kontainer Sampah Dikembalikan

Sebelas kontainer dari sekitar 65 kontainer limbah plastik yang saat ini berada di Batam dan masih dalam proses pengusutan.


Batasi Saksi Hanya 17 Orang, Kebijakan MK Disoal

Batasi Saksi Hanya 17 Orang, Kebijakan MK Disoal

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan membatasi jumlah saksi dan ahli pada sidang sengketa PHPU pilpres dari masing-masing pihak berperkara.


Presisen Jokowi: Berikan Waktu kepada Polisi

Presisen Jokowi: Berikan Waktu kepada Polisi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk memberikan waktu terlebih dahulu kepada pihak kepolisian.


Jaga Keselamatan, Hakim MK akan Dikawal Polisi

Jaga Keselamatan, Hakim MK akan Dikawal Polisi

Polri berencana akan melakukan pengawalan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK

Polri Larang Gelar Aksi di Depan Gedung MK

Polisi melarang kegiatan menyampaikan pendapat (demo) di depan Gedung MK, Jumat (14/6) hari ini.


Mantan Komandan Tim Mawar Segera Laporkan Majalah Tempo

Mantan Komandan Tim Mawar Segera Laporkan Majalah Tempo

Mantan Komandan Tim Mawar Kopassus Mayjen TNI (Purn) Chairawan Nusyirwan akan melaporkan Majalah Tempo ke polisi, Rabu (12/6) hari ini.


Kejagung Tunggu SPDP Tersangka Kerusuhan

Kejagung Tunggu SPDP Tersangka Kerusuhan

Polda Metro Jaya telah menetapkan 257 dari 442 perusuh sebagai tersangka dalam kerusuhan di Bawaslu Jakarta, Selasa-Rabu (21-22/5).


Tujuh Jurnalis Terluka di Aksi 22 Mei

Tujuh Jurnalis Terluka di Aksi 22 Mei

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengatakan tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan, intimidasi, dan persekusi oleh polisi dan massa.



Video

Populer

Digital Interaktif. GRATIS

Edisi 1 Januari 1970

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!