Nasional
Share this on:

Desakan KLB Diduga Upaya Jegal AHY

  • Desakan KLB Diduga Upaya Jegal AHY
  • Desakan KLB Diduga Upaya Jegal AHY

JAKARTA - Dorongan sejumlah kader Partai Demokrat agar menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) menarik perhatian. Pasalnya, kepemimpinan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai ketua umum sejauh ini terlihat baik-baik saja. Hanya saja, perolehan suara partai pada Pemilu 2019 dinilai jauh dari harapan.

Peneliti politik Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) Dedi Kurnia Syah menilai, wacana KLB Demokrat penanda adanya ketidakharmonisan di tubuh Demokrat pasca Pemilu. Menurutnya, erat kaitan dengan hasil Pemilu yang menempatkan Demokrat sebagai partai minoritas.

"Setiap parpol pasti lakukan evaluasi hasil Pemilu. Demokrat sebagai parpol yang memiliki jejak pemenang ternyata terpuruk di Pemilu 2019. KLB ini sebagai jawaban bahwa kader menyadari SBY tidak lagi memiliki taji elektoral," kata Dedi di Jakarta, Senin (17/6) kemarin.

Dari sisi waktu KLB, diharapkan menghasilkan keputusan pemberhentian SBY sebagai ketua umum sebelum Oktober 2019. Oktober dijadikan deadline, karena pemerintahan baru dimulai pada bulan tersebut. Artinya, Demokrat ingin ada keputusan strategis sebelum itu.

"Bisa saja wacana KLB menguat karena ada dua kepentingan yang saling berseberangan di tubuh Demokrat. Antara tetap berada di koalisi atau bergabung dengan pemerintah," imbuhnya.

Selain sebagai bentuk kekecewaan hasil Pemilu, Dedi memprediksi ada upaya dari penyuara KLB untuk menghentikan langkah politik AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). "Aktivitas AHY dalam safari politik sepanjang waktu ini, bisa diterjemahkan sebagai upaya mereplika ketua umum. Bagi kader potensial hal demikian tidak menguntungkan. Sehingga KLB dikemukakan agar proses regenerasi berjalan jauh sebelum AHY benar-benar menguasai Demokrat," terangnya.

Jika KLB berhasil digelar dan SBY tunduk pada keputusan KLB, praktis AHY akan kehilangan posisi strategis. Sebab, sangat kecil kemungkinan AHY berhasil mengambilalih posisi Ketum dari proses KLB yang terbuka.

Sementara itu, tidak sejalannya partai berlogo mercy dengan tim koalisi BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, juga diprediksi partai yang pernah berkuasa 10 tahun ini akan merapat ke petahana. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, langkah demokrat mendekat ke Jokowi tak perlu banyak alasan.

"AHY yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024 dinilai membutuhkan sejumlah fasilitas. Jika tak menduduki sebuah jabatan, AHY dinilai berat untuk maju dalam kontestasi lima tahunan mendatang," ucap Ujang.

Tak dipilihnya AHY menjadi wakil calon presiden oleh Prabowo Subianto juga menjadi salah satu alasan Demokrat merapat ke Tim Kampanye Nasional (TKN) 01. SBY yang pernah berkuasa 10 tahun dinilai perlu memperkuat dinasti politiknya. Hal ini dinilai lumrah. Sebab, perolehan suara partai pada Pemilu 2019 masih jauh dari harapan.

Jika nantinya Demokrat beralih ke TKN, merupakan hal biasa dalam politik. Hanya saja, etika berpolitik yang dinilai kurang pantas. Ujang mencontohkan, ada sejumlah partai pada Pemilu 2014 yang awalnya tidak berkoalisi dengan Jokowi, tetapi tetap mendapatkan jatah dalam kabinet. PAN misalnya.

"Saya rasa sangat wajar. Kenapa? Jika nantinya golden boy (AHY, Red) ingin maju dalam Pilpres 2024, tentu butuh fasilitas. Salah satunya kursi menteri untuk bisa bersaing dengan paslon lainya. Jika berkaca ke belakang, SBY saat melawan Megawati juga menduduki kursi menteri," tukasnya.

Akademisi Universitas Islam Al-Azhar Indonesia ini melanjutkan, Demokrat pada pemilu kali ini bisa dibilang ketinggalan kereta. Ingin bergabungnya Demokrat ke TKN 01 tak mendapat restu. Berdiri di tengah-tengah tak menjadi pilihan terbaik. Akhrinya, Demokrat pun memilih masuk sebagai partai pengusung Prabowo-Sandiaga.

"Ada sejumlah alasan mengapa AHY terus digadang. Salah satunya adalah pendatang baru dalam dunia politik. AHY belum memiliki luka di masa lalu. Hanya saja, biaya yang besar dalam mengikuti kontestasi kepala negara perlu dipertimbangkan," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini melanjutkan, dibutuhkan jam terbang yang cukup untuk bisa terpilih sebagai calon kepala negara. Usia muda dalam percaturan politik Indonesia dinilai belum cukup kuat mendongkrak AHY. "Mendekat kepada koalisi Jokowi, saya pikir menjadi langkah jitu jika AHY ingin maju menjadi calon presiden ataupun cawapres pada Pemilu 2024 mendatang," pungkasnya. (khf/fin/zul/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bukan Ranah MA, Putusan MK Dinilai Sudah Final

Bukan Ranah MA, Putusan MK Dinilai Sudah Final

Upaya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menempuh jalur hukum diapresiasi sejumlah pihak.


Rekonsiliasi Jangan Dibarter

Rekonsiliasi Jangan Dibarter

Upaya kubu Prabowo Subianto yang meminta pemulangan Rizieq Syihab dan pembebasan sejumlah pendukungnya sebagai syarat rekonsiliasi politik, dinilai tidak pantas


Sistem E-Rekap di Pilkada Serentak 2020 Terhalang Infrastruktur

Sistem E-Rekap di Pilkada Serentak 2020 Terhalang Infrastruktur

Transparan dan efisien menjadi desakan publik agar rekapitulasi elektronik (e-rekap) bisa diimplementasikan pada pilkada 2020 mendatang.


Diduga Dukung Bamsoet, Ketua Golkar Cirebon Dicopot

Diduga Dukung Bamsoet, Ketua Golkar Cirebon Dicopot

Ketua DPD Partai Golkar Cirebon Toto Sunanto dipecat dari posisinya.


Pantau KLB Hepatitis di Pacitan, BPOM Ajak Semua Pihak Awasi Pangan yang Aman

Pantau KLB Hepatitis di Pacitan, BPOM Ajak Semua Pihak Awasi Pangan yang Aman

Kejadian luar biasa (KLB) hepatitis A yang terjadi di Pacitan bisa saja bersumber dari makanan.


Enam Pesawat Cari Helly MI-17

Enam Pesawat Cari Helly MI-17

Upaya pencarian pesawat Helly MI-17 milik Penerbad TNI AD yang dilaporkan lost contack, Jumat (28/6) lalu, sempat tertunda.


Pilpres dan Pileg Harus Dipisah

Pilpres dan Pileg Harus Dipisah

Pelaksanaan pemilu 2019 menyisakan banyak persoalan, muncul desakan agar pilpres dan pileg dipisah.


TKN: Dalil BW Sebatas Asumsi-asumsi

TKN: Dalil BW Sebatas Asumsi-asumsi

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto menyinggung penyalahgunaan kebijakan Presiden Jokowi yang diduga untuk menaikkan elektabilitasnya dalam


Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap

Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap

Penunggang gelap yang diduga berniat menghabisi empat tokoh nasional kemungkinan bisa bertambah.


KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

Desakan publik untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) meninggalnya ratusan petugas KPPS Pemilu Serentak 17 April lalu mentah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!