Nasional
Share this on:

Desakan KLB Diduga Upaya Jegal AHY

  • Desakan KLB Diduga Upaya Jegal AHY
  • Desakan KLB Diduga Upaya Jegal AHY

JAKARTA - Dorongan sejumlah kader Partai Demokrat agar menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) menarik perhatian. Pasalnya, kepemimpinan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai ketua umum sejauh ini terlihat baik-baik saja. Hanya saja, perolehan suara partai pada Pemilu 2019 dinilai jauh dari harapan.

Peneliti politik Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) Dedi Kurnia Syah menilai, wacana KLB Demokrat penanda adanya ketidakharmonisan di tubuh Demokrat pasca Pemilu. Menurutnya, erat kaitan dengan hasil Pemilu yang menempatkan Demokrat sebagai partai minoritas.

"Setiap parpol pasti lakukan evaluasi hasil Pemilu. Demokrat sebagai parpol yang memiliki jejak pemenang ternyata terpuruk di Pemilu 2019. KLB ini sebagai jawaban bahwa kader menyadari SBY tidak lagi memiliki taji elektoral," kata Dedi di Jakarta, Senin (17/6) kemarin.

Dari sisi waktu KLB, diharapkan menghasilkan keputusan pemberhentian SBY sebagai ketua umum sebelum Oktober 2019. Oktober dijadikan deadline, karena pemerintahan baru dimulai pada bulan tersebut. Artinya, Demokrat ingin ada keputusan strategis sebelum itu.

"Bisa saja wacana KLB menguat karena ada dua kepentingan yang saling berseberangan di tubuh Demokrat. Antara tetap berada di koalisi atau bergabung dengan pemerintah," imbuhnya.

Selain sebagai bentuk kekecewaan hasil Pemilu, Dedi memprediksi ada upaya dari penyuara KLB untuk menghentikan langkah politik AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). "Aktivitas AHY dalam safari politik sepanjang waktu ini, bisa diterjemahkan sebagai upaya mereplika ketua umum. Bagi kader potensial hal demikian tidak menguntungkan. Sehingga KLB dikemukakan agar proses regenerasi berjalan jauh sebelum AHY benar-benar menguasai Demokrat," terangnya.

Jika KLB berhasil digelar dan SBY tunduk pada keputusan KLB, praktis AHY akan kehilangan posisi strategis. Sebab, sangat kecil kemungkinan AHY berhasil mengambilalih posisi Ketum dari proses KLB yang terbuka.

Sementara itu, tidak sejalannya partai berlogo mercy dengan tim koalisi BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, juga diprediksi partai yang pernah berkuasa 10 tahun ini akan merapat ke petahana. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, langkah demokrat mendekat ke Jokowi tak perlu banyak alasan.

"AHY yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024 dinilai membutuhkan sejumlah fasilitas. Jika tak menduduki sebuah jabatan, AHY dinilai berat untuk maju dalam kontestasi lima tahunan mendatang," ucap Ujang.

Tak dipilihnya AHY menjadi wakil calon presiden oleh Prabowo Subianto juga menjadi salah satu alasan Demokrat merapat ke Tim Kampanye Nasional (TKN) 01. SBY yang pernah berkuasa 10 tahun dinilai perlu memperkuat dinasti politiknya. Hal ini dinilai lumrah. Sebab, perolehan suara partai pada Pemilu 2019 masih jauh dari harapan.

Jika nantinya Demokrat beralih ke TKN, merupakan hal biasa dalam politik. Hanya saja, etika berpolitik yang dinilai kurang pantas. Ujang mencontohkan, ada sejumlah partai pada Pemilu 2014 yang awalnya tidak berkoalisi dengan Jokowi, tetapi tetap mendapatkan jatah dalam kabinet. PAN misalnya.

"Saya rasa sangat wajar. Kenapa? Jika nantinya golden boy (AHY, Red) ingin maju dalam Pilpres 2024, tentu butuh fasilitas. Salah satunya kursi menteri untuk bisa bersaing dengan paslon lainya. Jika berkaca ke belakang, SBY saat melawan Megawati juga menduduki kursi menteri," tukasnya.

Akademisi Universitas Islam Al-Azhar Indonesia ini melanjutkan, Demokrat pada pemilu kali ini bisa dibilang ketinggalan kereta. Ingin bergabungnya Demokrat ke TKN 01 tak mendapat restu. Berdiri di tengah-tengah tak menjadi pilihan terbaik. Akhrinya, Demokrat pun memilih masuk sebagai partai pengusung Prabowo-Sandiaga.

"Ada sejumlah alasan mengapa AHY terus digadang. Salah satunya adalah pendatang baru dalam dunia politik. AHY belum memiliki luka di masa lalu. Hanya saja, biaya yang besar dalam mengikuti kontestasi kepala negara perlu dipertimbangkan," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini melanjutkan, dibutuhkan jam terbang yang cukup untuk bisa terpilih sebagai calon kepala negara. Usia muda dalam percaturan politik Indonesia dinilai belum cukup kuat mendongkrak AHY. "Mendekat kepada koalisi Jokowi, saya pikir menjadi langkah jitu jika AHY ingin maju menjadi calon presiden ataupun cawapres pada Pemilu 2024 mendatang," pungkasnya. (khf/fin/zul/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri

Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri

Desakan publik terkait Kontroversi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin gencar disuarakan.


Dinilai Lecehkan aspirasi rakyat, Revisi UU KPK Digugat

Dinilai Lecehkan aspirasi rakyat, Revisi UU KPK Digugat

Upaya Badan Legislasi (Baleg) DPR mempercepat membahas revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang resistensi.


KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

Upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum badan dengan memasukkan orang ke dalam penjara. Namun, bagaimana menekan kerugian negara.


Dua Pentolan ULMWP Ditangkap

Dua Pentolan ULMWP Ditangkap

Dua pentolan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diduga menjadi aktor intelektual kerusuhan di Papua ditangkap.


Mantan Kapolres Brebes Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

Mantan Kapolres Brebes Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan eks Deputi Bidang Penindakan Firli Bahuri.


Seruan Lawan Upaya Pelemahan KPK Semakin Luas

Seruan Lawan Upaya Pelemahan KPK Semakin Luas

Sejumlah pegawai dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV menggelar aksi di lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/9).


Tolak Revisi UU, Ada Upaya Lumpuhkan KPK

Tolak Revisi UU, Ada Upaya Lumpuhkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).


Iuran BPJS Naik, Kelas I Jadi Rp160, Kelas II Rp110

Iuran BPJS Naik, Kelas I Jadi Rp160, Kelas II Rp110

Jajaran orang-orang penting di Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kembali dibuat pusing dengan munculnya desakan uji publik rencana kenaikan iuran BPJS.


Pulihkan Akses Internet di Papua, Pemerintah Harus Lakukan Kontra Opini Propaganda Asing

Pulihkan Akses Internet di Papua, Pemerintah Harus Lakukan Kontra Opini Propaganda Asing

Pemulihan akses internet di Papua diperlukan sebagai upaya kontra opini propaganda asing terhadap keamanan di Papua.


Mina Akan Diperluas dengan Meratakan Gunung

Mina Akan Diperluas dengan Meratakan Gunung

Desakan Pemerintah Indonesia akhirnya didengar. Pemerintah Arab Saudi berencana memperluas kapasitas Mina pascamusim haji 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!