Nasional
Share this on:

Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

  • Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK
  • Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

JAKARTA - Setelah menggelar rapat marathon selama 13 hari, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat Revisi terbatas UU Nomor 30 Tahun 2002 disahkan menjadi UU. Terbukti, dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9), semua fraksi setuju. Tidak ada satu pun yang menolak. RUU KPK ini merupakan inisiatif DPR. Namun, Presiden Joko Widodo menyetujuinya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah punya analisis tersendiri atas revisi UU KPK ini. Terutama mengapa Presiden Jokowi setuju. Dia memprediksi selama ini ada gangguan terhadap kerja pemerintah. Terbukti, meski banyak yang menolak, Jokowi tetap pada keputusannya menyetujui revisi.

"Saya tidak kaget dengan sikap Presiden Joko Widodo. Mengapa Presiden akhirnya berani mengambil keputusan menyetujui revisi UU KPK. Presiden merasa KPK sudah menganggu," ujar Fahri di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9) kemarin.

Menurutnya, gangguan inilah yang menjadi puncak dari sebuah proses panjang sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2014. Saat itu, kata Fahri, Jokowi memberikan kepercayaan terlalu jauh pada KPK.

"Sampai akhirnya kerja-kerja Pemerintah membangun bangsa dan negara merasa diganggu oleh KPK. Saya merasa bahwa ini sudah menjadi akumulasi. Saya ingin menyampaikan sedikit cerita yang mungkin orang tidak mengalami. Tetapi saya merasakan ada kekagetan dari Pemerintah, partai politik, termasuk Presiden Jokowi," paparnya.

Pemerintahan Jokowi, jelas Fahri, dimulai dengan meminta pertimbangan KPK. Sampai-sampai KPK diberi kepercayaan untuk menyeleksi calon menteri. Ini adalah sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang. Padahal, presiden bisa harus mendapatkan masukan dari pihak lain. Bisa dari intelijen maupun lembaga-lembaga penasihat lainnya.

"Di awal pemerintahan, penyusunan menteri kabinet itu dipercayakan kepada KPK. Apa yang dilakukan KPK itu luar biasa, dalam pengertian terlalu maju," imbuhnya.

Saat itu, dirinya sudah mengkritik. Terlebih, saat KPK mencoret nama-nama orang, dengan stabilo warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Warna hijau boleh dilantik, warna kuning tidak boleh karena akan menjadi tersangka dalam enam bulan. Kemudian warna merah jangan dilantik karena akan tersangka dalam sebulan. "Sehingga sejumlah nama kandas di KPK," ucapnya.

Fahri menilai apa yang dilakukan KPK semakin berlebihan. Puncaknya ketika Presiden Jokowi dan Sekretariat Negara memutuskan nama Budi Gunawan (BG) menjadi calon Kapolri dan dikirimkan ke DPR RI. Tiba-tiba BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Paripurna DPR RI waktu itu yang menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri seperti tawar. Sebab, di bawah ada KPK yang menetapkannya menjadi tersangka," tuturnya.

Budi Gunawan pun melawan dengan melakukan praperadilan dan akhirnya menang. Namun, KPK terus menggunakan masyarakat sipil, LSM, termasuk media, untuk menyerang keputusan lembaga negara. Akhirnya, Budi Gunawan batal dilantik sebagai Kapolri. Namun, ketika Jokowi mengangkat BG sebagai Kepala BIN, tidak ada yang protes.

"Semuanya diam saja. KPK membunuh karier orang dengan seenaknya, tanpa argumen, dan itu mengganggu kerja Pemerintah. Termasuk mengganggu kerja Presiden," tegasnya.

Terkait Dewan Pengawas, Fahri menilai keberadaannya merupakan bentuk pengawasan terhadap lembaga. Selain itu, juga sebagai mekanisme kontrol terhadap sebuah kekuasaan. Dia menjelaskan, dalam revisi UU KPK, Presiden membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaring orang-orang yang ingin mendaftar sebagai anggota Dewas KPK.

Menurut Fahri, Pansel akan bekerja menyeleksi siapa saja yang masuk kualifikasi. Kemudian, nama-nama tersebut diserahkan kepada Presiden untuk dipilih. "Presiden membentuk Pansel. Selanjutnya, Pansel bekerja menyeleksi siapa yang masuk kualifikasi. Jumlahnya bisa ratusan orang atau ribuan yang mendaftar. Selanjutnya nama-nama itu diserahkan ke Presiden," paparnya.

Presiden, lanjut Fahri, memiliki hak memilih nama-nama Dewan Pengawas Dewas KPK. Dia meyakini dengan mekanisme penyaringan nama-nama calon Dewan Pengawas KPK, institusi pemberantasan korupsi tersebut memiliki pengawas yang bekerja secara independen. "DPR dan Presiden merupakan institusi yang sama-sama dipilih rakyat untuk mengurusi negara di bidangnya masing-masing," jelasnya.

Hal senada disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dia mengatakan konsep Dewan Pengawas KPK yang disetujui oleh Baleg DPR dengan pemerintah, keanggotaannya akan ditunjuk oleh Presiden. Dewan Pengawas merupakan bagian internal KPK.

"Dewan Pengawas adalah bagian internal di tubuh KPK sendiri. Itu ada mekanismenya. Presiden yang akan menunjuk. Kewenangan diatur nanti oleh Presiden. Kan Presiden sudah memberikan catatan untuk itu," jelasnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Aksi Kritisi Sikap Jokowi
Aksi Kritisi Sikap Jokowi

Berita Sejenis

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Kasak kusuk calon menteri dan pejabat tinggi lainnya ramai diperbincangkan. Salah satunya untuk posisis Jaksa Agung.


Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Indonesia akan bersaing dengan tiga negara dalam emungutan suara pencalonan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian.


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!