Nasional
Share this on:

Dialihkan, Anggaran Pendidikan Dikurangi

  • Dialihkan, Anggaran Pendidikan Dikurangi
  • Dialihkan, Anggaran Pendidikan Dikurangi

**JAKARTA ** - Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikurangi. Padahal sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat menyampaikan visi Indonesia akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Mutu pendidikan pun akan ditingkatkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengatakan anggaran pendidikan untuk tahun depan malah berkurang. Alasan pengurangan karena anggaran yang sebelumnya ada di Kemendikbud kini dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Nggak ada (ditambah). Malah kurang," kata Muhadjir ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7).

Dikatakannya, pengurangan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Anggaran yang dikurangi jumlahnya tak banyak dan tak lebih dari Rp1 triliun. "Itu karena dari Bu Menkeu. Kecil sih pengurangannya, nggak sampai Rp1 triliun," imbuhnya.

Dijelaskannya, anggaran yang dikurangi awalnya diperuntukkan bagi bantuan afirmasi ke sekolah. Kini, sebagian dari bantuan itu berada di Kementerian PUPR.

"Kan sebagian juga sudah dialihkan ke Kementerian PUPR. Anggaran untuk revitalisasi sekolah-sekolah yang klasifikasinya (rusak) berat itu diserahkan ke PUPR. Kemudian untuk revitalisasi ringan masih di bawah Kemendikbud. Karena akan fokus revitalisasi SMK, nanti tahun 2020 ada 73 SMK yang kita rencanakan," jelasnya.

Mendikbud menambahkan untuk dana SMK, tidak semuanya dianggarkan lewat Kemendikbud. Ada beberapa kementerian juga yang dilibatkan, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian. "Untuk vokasi iya (dialihkan), ada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, sesuai dengan Inpres Nomor 75 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, itu ditangani banyak pihak," katanya.

Sedangkan di Kemendikbud, program vokasi akan lebih mengarah kepada pengadaan guru yang berkeahlian. "Dengan SMK yang diprioritaskan ada 4, wisata, kelautan, ekonomi kreatif, dan pertanian produktif. Tapi tidak berarti bahwa bidang lain terabaikan, tetap kita beri perhatian," katanya.

Meski anggaran dikurangi, namun Muhadjir mengatakan, anggaran transfer daerah di Kemendikbud justru mengalami kenaikan drastis. "Jadi ini sebetulnya bagaimana memastikan anggaran yang ditransfer ke daerah itu betul-betul digunakan dengan tepat sasaran, efisien, mengalir sesuai kanalnya, tidak ada yang rembes," katanya.

Ditegaskan Muhadjir, pengurangan anggaran ini merupakan bentuk program kemajuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Sebab, prioritas program di periode kedua Presiden Jokowi, yakni peningkatan kualitas SDM.

"Jadi ini sebetulnya program kemajuan pendidikan dalam rangka peningkatan SDM sebagai prioritas kabinet periode kedua kepemimpinan beliau itu untuk sektor pendidikan, terutama sekolah itu bola di tangan daerah. Pusat akan lebih banyak membuat regulasi, dan regulasi itu tidak langsung dari atas. Kita juga akan minta pendapat daerah, termasuk zonasi itu tidak langsung turun dari Dikbud. Itu kita minta saran dari daerah," jelasnya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Jokowi-Prabowo Beda Visi
Jokowi-Prabowo Beda Visi

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah.


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono


Guru Wajib Melek Teknologi

Guru Wajib Melek Teknologi

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, siap menerapkan sistem pendidikan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau


Digitalisasi Pendidikan, Pemerintah Bagikan Komputer Tablet ke 36 Ribu Sekolah

Digitalisasi Pendidikan, Pemerintah Bagikan Komputer Tablet ke 36 Ribu Sekolah

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan, pekan ini siap membagikan komputer tablet ke 36.000 sekolah.


Pemerintah Alokasikan Dana Pendidkan Digital Hingga Rp2,85 Trilun

Pemerintah Alokasikan Dana Pendidkan Digital Hingga Rp2,85 Trilun

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun ini menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja.


Anggaran Pemindahan Ibu Kota Direvisi

Anggaran Pemindahan Ibu Kota Direvisi

Nilai anggaran pemindahan Ibu Kota Negara kemungkinan besar direvisi.


PNS Administrasi Bakal Dikurangi

PNS Administrasi Bakal Dikurangi

Pemerintah berencana akan mengurangi pegawai negeri sipil (PNS) tenaga administrasi di lingkungan instansi pemerintahan.


Jayapura Masih Lumpuh

Jayapura Masih Lumpuh

Kota Jayapura paska kerusuhan Kamis (29/8) masih lumpuh hingga Jumat (30/8). Tak tampak aktivitas perkantoran, bisnis, dan pendidikan.


Menristekdikti Ancam Pecat Rektor Diskriminatif

Menristekdikti Ancam Pecat Rektor Diskriminatif

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengancam memecat para rektor di seluruh wilayah Tanah Air yang berbuat diskriminasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!