Nasional
Share this on:

Dicari Menteri yang Jago Eksekusi

  • Dicari Menteri yang Jago Eksekusi
  • Dicari Menteri yang Jago Eksekusi

**JAKARTA ** - Presiden Joko Widodo diminta mencari menteri yang mampu merealisasikan janji politik pada kabinet 2019-2024 mendatang. Karena itu, dibutuhkan sosok calon menteri yang berani sebagai eksekutor dalam mengambil keputusan penting.

Secara ideal komposisi kabinet harus bisa untuk merealisasikan janji politik. Yakni sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden. Periode kedua ini adalah pertarungan Jokowi membuktikan janji-janji politiknya," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di Jakarta, Jumat (12/7) kemarin.

Pada periode kedua ini, tak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak merealisasikan janji politiknya. Sebab, saat ini posisinya cukup kuat. Terlebih, didukung banyak partai politik dan koalisinya menguasai parlemen. Tentu susunan kabinetnya harus berimbang. Sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial politik.

"Posisi menteri diharapkan bisa menciptakan harmoni dalam kinerja," jelas Adi.

Selain aspek proporsionalitas, dukungan parlemen yang hampir 60 persen menjadi faktor kuat buat Jokowi untuk merealisasikan janji politiknya. Dukungan parlemen hampir 60 persen yang akan all out mendukung kebijakan Jokowi. "Jadi visi misi dan program kerja Jookowi tentang apa saja kemungkinan akan didorong dan didukung secara maksimal," paparnya.

Terkait menteri muda, lanjutnya, pertimbangannya harus murni kompetensi bukan karena latah mengikuti negara-negara lain. Milenial ini jangan hanya latah-latahan karena di negara lain ada anak muda yang menjadi menteri. "Kalau memang kelompok milenial yang dicari itu tidak ada, jangan dipaksakan," tukasnya.

Adi mengingatkan menteri muda yang dipilih juga harus mempunyai dukungan penuh dari partai politik. Tujuannya agar mampu bertahan dan terbebas dari rongrongan politik. Dinamika sistem politik kita ini susah ditebak. Mungkin ada milenial pinter, cerdas dan punya kapasitas.

"Kalau tidak punya backup politik, dia bisa terancam di-bully di Senayan," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengisyaratkan pembentukan kementerian baru sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Salah satu upayanya adalah memberi tempat untuk anak muda dengan rentang usia 20 hingga 30 tahun masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II. Hingga kini Jokowi belum mengumumkan nama-nama menteri yang berasal dari kalangan partai maupun nonpartai.

Adi Prayitno memprediksi kabinet akan dipenuhi oleh menteri dari kalangan partai. Saya membaca kabinet Jokowi ke depan akan banyak diisi partai. "Karena kemenangan Jokowi kali ini memang begitu dominan peran partai," jelasnya.

Berbeda dengan kemenangan Jokowi pada 2014 yang komposisi profesional dan relawan non-partai memang banyak. "Saya kira peran partai politik yang dominan seperti itulah akan menjadi pertimbangan. Soal komposisi kabinet ke depan saya kira didominasi partai politik," lanjut Adi.

Meskipun penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi yang tidak bisa diintervensi siapa pun, namun peran partai pendukung tidak bisa diabaikan begitu saja. "Dalam sistem presidensial multipartai seperti sekarang ini Jokowi perlu berkoordinasi dan mendapat saran dari partai pendukung," bebernya.

Sementara itu, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menilai menteri muda tidak terbatas kepada kader partai politik. Dia Arya mengatakan partai politik tentu akan mengusulkan nama-nama kadernya untuk masuk kabinet. Namun pada akhirnya Jokowi akan menentukan melalui hak prerogratifnya.

Yang jelas, lanjut Arya, menteri muda itu nantinya harus memiliki kemampuan manajerial teknis yang baik, serta mampu berhubungan dengan program yang berkaitan dengan milenial. "Yang pasti Pak Jokowi akan mencari figur yang enerjik, bisa mengeksekusi dengan cepat," papar Arya.

Kategori menteri muda bisa saja dari sisi usia mencapai 40 tahun. Selama kapasitas dan kompetensinya baik, serta enerjik dan dapat bekerja cepat, bisa dipertimbangkan Presiden untuk masuk kabinet. (rh/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.


Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Wajar jika Presiden Joko Widodo hingga saat ini tutup mulut terkait formasi menteri yang bakal membantunya pada periode 2019-2024.


55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

Presiden Joko Widodo sedikit membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024. Kursi menteri akan diisi 55 persen dari kalangan profesional.


Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Selama 10 tahun terakhir alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan tiap tahun jumlahnya meningkat terus.


Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Tim asistensi yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bergerak terjun ke lapangan untuk mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menekankan, bahwa bahwa transmisi dari pengaruh global suka atau tidak suka pasti akan terasa.


Kompensasi 300 Persen, PLN Terancam Bangkrut

Kompensasi 300 Persen, PLN Terancam Bangkrut

Upaya pemerintah merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 27 tahun 2017 bisa mengancam keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN)..



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!