Nasional
Share this on:

Dicoret dari Fornas, Dua Obat Kanker Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Lagi

  • Dicoret dari Fornas, Dua Obat Kanker Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Lagi
  • Dicoret dari Fornas, Dua Obat Kanker Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Lagi

JAKARTA - Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 yang mengeluarkan obat kanker Bevacizumab dan Cetuximab dari Formularium Nasional (fornas) per 1 Maret 2019. Ini artinya kedua obat kanker tersebut per 1 Maret 2019 tidak lagi dijamin dalam Program jaminan kesehatan nasional (JKN).

”Obat kanker Bevacizumab dengan sangat jelas memang dikeluarkan dari fornas. Sementara obat Cetuximab, walaupun masih ada di fornas, namun obat ini tidak lagi dijamin untuk kanker kolorektal metastatic dan Kanker Nasofaring,” tutur Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Sehingga pasien peserta BPJS Kesehatan yang menggunakan obat tersebut harus membayar.

Menurutnya keputusan tersebut akan menurunkan manfaat bagi peserta JKN penyintas kanker. Tidak hanya pasien JKN, keputusan Menkes tersebut dikhawatirkan akan membatasi kalangan dokter dalam memberikan obat-obatan sesuai indikasi medis. ”Bahwa kami meyakini Keputusan Menkes ini dibuat hanya untuk diabdikan bagi pengendalian defisit program JKN dengan mengorbankan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN,” tuturnya. Sehingga dengan adanya keputusan ini, Timboel menganggap pemerintah belum mampu mencarikan solusi atas masalah defisit tanpa menurunkan manfaat pelayanan kesehatan.

” Pemerintah tidak belajar dari kasus tahun lalu yang mengeluarkan obat kanker Transtuzumab dari fornas. Setelah digugat oleh Ibu Yuni dan dilakukan perdamaian di Pengadila Negeri, akhirnya obat kanker ini kembali dimasukkan dalam fornas,” ucapnya. Dia meminta agar Kemenkes dan BPJS Kesehatan menghentikan pembuatan regulasi yang menurunkan manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Menurutnya seluruh proses pembuatan regulasi harus melibatkan publik dengan melakukan uji publik dan sosialisasi.

Sementara itu dikalangan dokter, penghapusan obat masih kontroversi. Dokter spesialis bedah kepala leher RSUD dr Soetomo dr Urip Murtedjo SpB-KL menyatakan bahwa obat Cetuximab jarang digunakan sebagai obat kanker nasofaring. Sehingga jika dihapus pun tidak menjadi masalah. ”Selama ini saya menggunakan kemoterapi dan radiasi dengan obat selain itu (Cetuximab, Red) tidak masalah,” ungkapnya. Bahkan Urip sempat menanyakan dengan beberapa koleganya apakah menggunakan obat tersebut? Dia mendapati jawaban bahwa Cetuximab yang merupakan obat untuk kemoterapi, jarang digunakan. ”Mungkin di beberapa negara digunakan, jadi ada dokter yang juga menggunakan,” imbuhnya saat dihubungi Jawa Pos.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas menanggapi hal ini. Menurutnya kewenangan BPJS Kesehatan hanyalah menjalani regulasi. Sedangkan Permenkes yang menyebutkan bahwa dua obat kanker tersebut dikeluarkan dari fornas merupakan rekomendasi oleh Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK). Sehingga ketika obat tidak tercantum dalam fornas maka BPJS Kesehatan tidak akan memberikan klaim.”Kalau manfaat langsung ke bpjs kesehatan tentu bukan tentang menutup pembiayaan,” ucapnya. (lyn/jpg)

Berita Berikutnya

12 Ribu Pasukan Kawal Munajat 212
12 Ribu Pasukan Kawal Munajat 212

Berita Sejenis

Real Count KPU, Prabowo-Sandi Sementara Unggul

Real Count KPU, Prabowo-Sandi Sementara Unggul

KPU mulai menghimpun data penghitungan suara sementara berbasis formulir C-1 dari TPS atau hitungan nyata (real count).


Calegnya Kalah, Dua Orang Nekat Bawa Kabur Kotak Suara

Calegnya Kalah, Dua Orang Nekat Bawa Kabur Kotak Suara

Mabes Polri mengklaim proses pemungutan suara Pemilu 2019 berjalan kondusif, meski ada sedikit kekisruhan.


Sebelum Coblosan, Prabowo Kirim Doa untuk Ayahanda

Sebelum Coblosan, Prabowo Kirim Doa untuk Ayahanda

Calon presiden 02 Prabowo Subianto menjalani hari terakhir masa tenang di dua kediamannya, Hambalang dan Kertanegara.


KASN Terima 128 Laporan Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

KASN Terima 128 Laporan Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

KASN menerima 128 laporan pelanggaran kode etik dan perilaku untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum dari Januari sampai 15 April.


April, BPJS Kesehatan Tegal Bayar Klaim Rp132,1 Miliar

April, BPJS Kesehatan Tegal Bayar Klaim Rp132,1 Miliar

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tegal, Selasa (16/4), membayar klaim hutang jatuh tempo ke fasilitas kesehatan Rp132.167.776.431.00.


KPU-Bawaslu Segera Pleno Tuntaskan Dugaan Surat Suara Tercoblos di Malaysia

KPU-Bawaslu Segera Pleno Tuntaskan Dugaan Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Keberangkatan dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Malaysia tak sesuai harapan.


Tak Serahkan LHKPN, Caleg Terpilih Bisa Tak Dilantik

Tak Serahkan LHKPN, Caleg Terpilih Bisa Tak Dilantik

KPU dan KPK menepati janji untuk mengumumkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).


KPU Imbau Tak Pilih Caleg Eks Koruptor, LHKPN Jadi Panduan Mencoblos

KPU Imbau Tak Pilih Caleg Eks Koruptor, LHKPN Jadi Panduan Mencoblos

KPU dan KPK terus bersinergi dalam menyukseskan Pemilu 2019.


tinggal 9 Hari, Mayoritas Pemilih Tak Kenal Calegnya

tinggal 9 Hari, Mayoritas Pemilih Tak Kenal Calegnya

Pemilihan umum legislatif (Pileg) kalah gaung dengan pemilihan umum presiden (Pilpres). Masyarakat lebih peduli terhadap ingar-bingar pemilihan paslon capres-ca


Serangan Ujaran Kebencian kepada Dua Capres Tambah Masif

Serangan Ujaran Kebencian kepada Dua Capres Tambah Masif

Sepuluh hari menjelang pencoblosan, penyebar berita bohong tak juga reda. Bahkan kian masif di berbagai daerah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!