Nasional
Share this on:

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

  • Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi
  • Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

JAKARTA - Setelah sempat padam, rencana untuk digitalisasi saluran televisi di indonesia kembali dihidupkan oleh pemerintah. Kemarin (11/7), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumpulkan para penyelenggara dan pemilik televisi.

Digitalisasi televisi dianggap sudah sangat mendesak karena Indonesia sudah tertinggal sangat jauh dari negara-negara tetangga seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang maupun India yang sudah meninggalkan TV analog.

Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Geryantika Kurnia mengungkapkan, pemerintah memiliki target tahun 2020 untuk mewujudkan digitalisasi televisi di Indonesia. Hanya saja, hingga saat ini, para penyelenggara televisi masih belum sepakat dalam beberapa hal.

“Misalnya soal tarif penyewaan frekuensi,” Katanya kemarin (11/7)

Pria yang akrab disapa Gary ini berharap, asosiasi penyelenggara siaran televisi bisa memberikan hadiah di hari kemerdekaan 17 Agustus 2018 nanti dengan menemukan titik temu. Rencana digitalisasi televisi telah bergulir sejak tahun 2011 saat Menkominfo Tifatul Sembiring menjabat.

Saat itu, pemerintah membentuk Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2011. Namun aturan tersebut digugat dalam Judicial Review dan dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2012.

Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum Henri Subiakto mengatakan, bahwa dulunya Permen soal digitalisasi dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Saat ini, UU 32 sedang dalam proses revisi, sehingga proses digitalisasi tidak bisa dilakukan sebelum revisi.

“Tapi dalam waktu dekat kami akan bikin peraturannya. Karena tidak segera dilaksanakan, indonesia akan ketinggalan jauh,” jelasnya.

Henri menjelaskan, ada beberapa alasan para penyelengara penyiaran tidak setuju dengan sistem multiplex (mux) channel yang akan diterapkan pemerintah. Dalam Permen sebelumnya, disebutkan bahwa hanya satu perusahaan yang boleh mengelola satu channel berisi 9 slot (single mux operator). Sementara televisi lain harus “menumpang” dengan membayar sewa.

“Mereka (penyelenggara, Red) khawatir tidak bisa leluasa jika menumpang ke perusahaan lain, apalagi yang berpotensi jadi kompetitor,” katanya.

Kekhawatiran inilah, kata Subiakto yang menyebabkan setiap aturan yang akan diterbitkan mengenali digitalisasi, selalu berusaha dijegal. Padahal, dalam aturan tersebut pemerintah telah berusaha menempatkan poin-poin perlindungan.

Di antaranya, pemenang tender saluran mux hanya boleh menggunakan 3 dari 9 slot saluran yang diberikan. Sementara 6 lainnya harus disewakan. Selain itu, pengelolaan saluran mux harus berdasarkan prinsip akses terbuka dan nondiskriminatif.

“Jadi agar perusahaan yang menumpang merasa nyaman. Tapi sepertinya ada faktor psikologis yang harus kita selesaikan,” jelasnya.

Selain itu, ada juga kekhawatiran ada permainan sewa tarif oleh para penguasa saluran mux kepada penyewa. Gary mengatakan bahwa formula perhitungan tarif saluran sudah diatur dalam Permen Kominfo Nomor 18 tahun 2012 dan Nomor 27 tahun 2014.

“Ini cuma masalah tarif saja. Kalau tarif setuju, kita bisa mulai jalan,” pungkasnya. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jelang Debat, Jokowi ke Bengkulu, Prabowo ke Semarang

Jelang Debat, Jokowi ke Bengkulu, Prabowo ke Semarang

Puncak debat pilpres edisi kedua tinggal sehari lagi. Kemarin (15/2), pihak penyelenggara makin intens menata lokasi debat.


Rekrutmen PPPK Dimulai Hari Ini

Rekrutmen PPPK Dimulai Hari Ini

Pemerintah mengumumkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibuka mulai hari ini (8/2).


Remisi Susrama Dikaji Lagi

Remisi Susrama Dikaji Lagi

Gelombang tuntutan agar pemerintah mencabut remisi terhadap I Nyoman Susrama, pembunuh jurnalis Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, mendapat pe


KPK: Jangan Pilih Lagi Mantan Koruptor

KPK: Jangan Pilih Lagi Mantan Koruptor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan langkah berani. Hari ini mereka akan mengumumkan nama-nama caleg yang pernah mendekam di penjara.


Calon Istri Ahok Sudah Mundur dari Kepolisian

Calon Istri Ahok Sudah Mundur dari Kepolisian

Bripda Puput yang dikabarkan akan menikah dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukan lagi anggota Polri.


Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Tenaga pendidikan dan kesehatan bakal jadi fokus utama perekrutan dalam seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) tahun ini.


Puan Ajak Prabowo-Mega Foto Bareng

Puan Ajak Prabowo-Mega Foto Bareng

Ada momen-momen unik yang tak tampak di layar televisi tadi malam.


Jalan Gubeng Ditarget 5 Hari Bisa Dilewati Lagi

Jalan Gubeng Ditarget 5 Hari Bisa Dilewati Lagi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji segera memperbaiki badan jalan yang ambles di Jalan Raya Gubeng, Surabaya.


2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Sistem zonasi sekolah akan membawa perubahan besar-besaran pada dunia pendidikan pada tahun 2109. Salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru (PPD


Batal Pailit, Merpati Urus Izin Terbang

Batal Pailit, Merpati Urus Izin Terbang

Harapan agar Merpati bisa terbang lagi semakin mendekati kenyataan.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!