Nasional
Share this on:

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

  • Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi
  • Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

JAKARTA - Setelah sempat padam, rencana untuk digitalisasi saluran televisi di indonesia kembali dihidupkan oleh pemerintah. Kemarin (11/7), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumpulkan para penyelenggara dan pemilik televisi.

Digitalisasi televisi dianggap sudah sangat mendesak karena Indonesia sudah tertinggal sangat jauh dari negara-negara tetangga seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang maupun India yang sudah meninggalkan TV analog.

Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Geryantika Kurnia mengungkapkan, pemerintah memiliki target tahun 2020 untuk mewujudkan digitalisasi televisi di Indonesia. Hanya saja, hingga saat ini, para penyelenggara televisi masih belum sepakat dalam beberapa hal.

“Misalnya soal tarif penyewaan frekuensi,” Katanya kemarin (11/7)

Pria yang akrab disapa Gary ini berharap, asosiasi penyelenggara siaran televisi bisa memberikan hadiah di hari kemerdekaan 17 Agustus 2018 nanti dengan menemukan titik temu. Rencana digitalisasi televisi telah bergulir sejak tahun 2011 saat Menkominfo Tifatul Sembiring menjabat.

Saat itu, pemerintah membentuk Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2011. Namun aturan tersebut digugat dalam Judicial Review dan dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2012.

Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum Henri Subiakto mengatakan, bahwa dulunya Permen soal digitalisasi dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Saat ini, UU 32 sedang dalam proses revisi, sehingga proses digitalisasi tidak bisa dilakukan sebelum revisi.

“Tapi dalam waktu dekat kami akan bikin peraturannya. Karena tidak segera dilaksanakan, indonesia akan ketinggalan jauh,” jelasnya.

Henri menjelaskan, ada beberapa alasan para penyelengara penyiaran tidak setuju dengan sistem multiplex (mux) channel yang akan diterapkan pemerintah. Dalam Permen sebelumnya, disebutkan bahwa hanya satu perusahaan yang boleh mengelola satu channel berisi 9 slot (single mux operator). Sementara televisi lain harus “menumpang” dengan membayar sewa.

“Mereka (penyelenggara, Red) khawatir tidak bisa leluasa jika menumpang ke perusahaan lain, apalagi yang berpotensi jadi kompetitor,” katanya.

Kekhawatiran inilah, kata Subiakto yang menyebabkan setiap aturan yang akan diterbitkan mengenali digitalisasi, selalu berusaha dijegal. Padahal, dalam aturan tersebut pemerintah telah berusaha menempatkan poin-poin perlindungan.

Di antaranya, pemenang tender saluran mux hanya boleh menggunakan 3 dari 9 slot saluran yang diberikan. Sementara 6 lainnya harus disewakan. Selain itu, pengelolaan saluran mux harus berdasarkan prinsip akses terbuka dan nondiskriminatif.

“Jadi agar perusahaan yang menumpang merasa nyaman. Tapi sepertinya ada faktor psikologis yang harus kita selesaikan,” jelasnya.

Selain itu, ada juga kekhawatiran ada permainan sewa tarif oleh para penguasa saluran mux kepada penyewa. Gary mengatakan bahwa formula perhitungan tarif saluran sudah diatur dalam Permen Kominfo Nomor 18 tahun 2012 dan Nomor 27 tahun 2014.

“Ini cuma masalah tarif saja. Kalau tarif setuju, kita bisa mulai jalan,” pungkasnya. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ketatnya Syarat Kesehatan Tekan Jumlah Jamaah Meninggal

Ketatnya Syarat Kesehatan Tekan Jumlah Jamaah Meninggal

Musim haji berakhir sekitar dua pekan lagi. Sebagian besar jamaah haji sudah pulang ke Tanah Air.


Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Aktivasi website untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka kurang dari sepuluh hari lagi.


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlangsung membuat pemerintah cukup disibukkan.


Senin Mangkir, Romy Dipanggil KPK Lagi Besok

Senin Mangkir, Romy Dipanggil KPK Lagi Besok

Penyidikan kasus dugaan korupsi usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 terus berkembangan.


OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Labuhanbatu

OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Labuhanbatu

Peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat publik tampaknya masih belum cukup membuat mereka menjauh dari praktik korupsi.


Rupiah Loyo, Harga BBM Naik Lagi

Rupiah Loyo, Harga BBM Naik Lagi

PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM, khususnya Pertamax Series dan Dex Series mulai kemarin (1/7) dan berlaku di SPBU seluruh Indonesia.


Merapi Erupsi Lagi, 10 Desa Mulai Dikosongkan

Merapi Erupsi Lagi, 10 Desa Mulai Dikosongkan

Aktivitas letusan freatik Gunung Merapi terus terjadi. Kemarin, sedikitnya dua kali muncul letusan.


Erupsi Lagi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi Lagi, Status Gunung Merapi Waspada

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikan status Gunung Merapi dari normal menjadi waspada.


Tak Bisa Lagi Andalkan Devisa

Tak Bisa Lagi Andalkan Devisa

Rupiah yang melemah dalam beberapa hari terakhir menyebabkan Bank Indonesia (BI) semakin aktif melakukan intervensi pasar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!