Nasional
Share this on:

Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

  • Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi
  • Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar (Demiz) memenuhi panggilan KPK kemarin (12/12). Dia diperiksa untuk tersangka Billy Sindoro yang terjerat kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

”Saya nggak hafal berapa pertanyaan. Tapi, seluruh pertanyaan 31. Termasuk nama orang tua saya,” jelas Demiz saat dikonfirmasi setelah pemeriksaan.

Demiz tiba di Gedung KPK sekitar pukul 11.30 WIB dan keluar pukul 14.30 WIB. Demiz menjelaskan, ada banyak hal ditanyakan oleh penyidik. Sebagian di antaranya berhubungan dengan pembangunan Meikarta.

Dia menjelaskan, sudah lama dia melaporkan proyek itu kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, banyak pejabat menjadikan proyek tersebut sebagai bola liar. ”Saya juga lapor ke Pak Jokowi. Pak, ini beberapa pejabat publik sudah main bola liar sama Meikarta. Ini adalah faktanya begini,” ungkap dia menirukan laporan yang dia sampaikan kepada presiden. Menanggapi laporan itu, kata Demiz, Jokowi meminta dirinya menaati prosedur.

Perbincangan antara Demiz dengan Jokowi terkait hal itu berlangsung tahun lalu. Tepatnya saat presiden mengunjungi Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, November 2017. Menurut Demiz, tidak ada arahan dari Jokowi selain meminta dirinya taat aturan. Karena itu, hanya lahan seluas 84,6 hektare yang mendapat rekomendasi dari Pemprov Jabar.

Lahan itu pula yang dipakai untuk membangun proyek Meikarta fase pertama. Untuk proyek itu, Pemprov Jabar menerbitkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Namun, belakangan KPK mengungkap terjadi praktik suap dalam pengurusan izin lainnya. Rekomendasi itu juga sempat ditanyakan penyidik kepada Demiz.

Menurut Demiz, rekomendasi dari Pemprov Jabar untuk pembangunan proyek Meikarta di atas lahan seluas 84,6 hektare juga merujuk surat keputusan gubernur Jabar pada 1993. ”Bukan persetujuan, SK gubernur tahun 1993 ya 84,6 hektare, bukan 500 hektare,” kata dia menegaskan. Karena itu, dia menyebut pembangunan Meikarta tidak bisa sesuai iklan. Sebab, sesuai hasil rapat bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) maupun dokumen tata ruang Jabar, rekomendasi hanya bisa dikeluarkan untuk luasan 84,6 hektare. Lebih dari itu akan melanggar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah disusun sebelumnya.

”Kalau pemprov melanggar tata ruang, maka pejabat terkait masuk penjara pasti,” tegasnya.

Demiz tidak menapik bahwa dirinya kenal dan tahu orang-orang yang mengurus proyek Meikarta. Namun, dia menegaskan bahwa dirinya saat mejabat wakil gubernur Jabar selalu menekankan agar proyek itu berjalan sesuai aturan.

”Yang penting adalah satu hal. Tidak bisa memenuhi apa yang diiklankan. Karena itu melanggar tata ruang,” jelasnya.

Kalau pun ada perubahan, Pemkab Bekasi tidak bisa semena-mena. Sebab, RDTR bukan hanya wajib disetujui oleh Pemkab Bekasi. Melainkan juga harus disetujui oleh Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. ”Karena yang namanya tata ruang tadi adalah top down. Jadi, bukan karena kabupaten mengubah lantas bisa dilakukan,” bebernya.

Jubir KPK Febri Diansyah menyampaikan bahwa Demiz diperiksa sesuai kapasitasnya sebagai wakil gubernur Jabar. ”Penyidik mendalami pengetahuan saksi dalam kapasitas sebagai wakil gubernur Jawa Barat terkait rekomendasi perizinan proyek Meikarta,” ungkap dia.

Selain memanggil dan memeriksa Demiz, kemarin KPK juga memanggil tujuh orang lain. Termasuk di antaranya yang sudah berstatus tersangka seperti Bupati Bekasi non aktif Neneng Hassanah Yasin dan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Risnawati. Seorang saksi berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dipanggil. Namun, tidak semua hadir. (syn/on/jpg)

Berita Sebelumnya

Kontak Senjata, Dua Prajurit Terluka
Kontak Senjata, Dua Prajurit Terluka

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo memastikan jumlah menteri di kabinet periode 2019-2024 tetap sama. Yakni 34 orang.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Sudah 40 terduga teroris ditangkap sepuluh hari jelang pelantikan presiden. Mereka siap beraksi pada even-even besar.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Presiden Joko Widodo memastikan susunan kabinet periode 2019-2024 sudah rampung. Banyak bocoran yang beredar di media sosial (medsos).


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Sejumlah kalangan masih berharap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) masih diharapkan untuk diterbitkan Jokowi.


Nama-nama Menteri Diumukan usai Pelantikan Presiden

Nama-nama Menteri Diumukan usai Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo menyebut banyak wajah baru yang akan menjabat sebagai menteri dalam kabinet kerja jilid II periode 2019-2024.


Gerindra Tunggu Sinyal Jokowi

Gerindra Tunggu Sinyal Jokowi

Rumor Partai Gerindra masuk dalam pemerintahan semakin kencang. Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto juga telah menyampaikan sikap resmi politiknya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!