Nasional
Share this on:

Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik

  • Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik
  • Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait kesalahan di buku Kurikulum 2013 (K13) edisi revisi 2016. Kemendikbud sudah mengeluarkan revisi terbaru dan sudah disebar ke sepuluh perusahaan penyedia. Buku yang terlanjur berada di sekolah, tidak perlu ditarik.

Di dalam surat resmi yang dikeluarkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud kemarin, terdapat empat kesalahan. Yaitu di buku tematik siswa kelas I tema 3 halaman 9, kelas IV tema 5 halaman 12, dan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas I halaman 55. Selain itu kekeliruan juga ada di buku guru kelas IV tema 5 halaman 20.

Plt Kepala Puskurbuk Kemendikbud Nizam menjelaskan buku-buku yang sudah terlanjur di sekolah tidak perlu ditarik oleh penyedia. Boros lah (kalau ditarik dan pengadaan lagi, red), tegasnya. Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menuturkan penarikan dan pengadaan buku baru bisa menghamburkan uang rakyat.

Menurut Nizam kesalahan yang ada di buku-buku itu sudah jelas. Selain itu Kemendikbud juga telah mengirimkan revisi atau perbaikan. Bagi penyedia yang belum mencetak buku-buku yang salah itu, diharapkan menggunakan soft copy yang baru.

Pria yang menjabat sebagai Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud itu juga menuturkan, buku-buku yang salah itu belum sampai diajarkan ke siswa. Di kelas I dan kelas IV umumnya pembelajaran saat ini masih tema 1.

Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Rosidayati Rozalina mengatakan kasus kesalahan di dalam pembuatan buku terbitan Kemendikbud itu harus menjadi bahan evaluasi. Dia menyampaikan uneg-uneg dari kalangan penerbit, Kemendikbud tidak perlu lagi menjadi penerbit buku. Kemendikbud cukup sebagai regulator dan evaluator saja, jelasnya.

Perempuan yang disapa Ida itu menjelaskan urusan penerbitan buku kurikulum sebaiknya dikembalikan lagi ke penerbit seperti sediakala. Sebab penerbit buku sudah memiliki manajemen dan SOP yang telah teruji. Kemendikbud cukup menjadi penyeleksi atau pengawas konten buku. Menurutnya perusahaan penerbitan buku pelajaran bisa kolaps jika Kemendikbud mengambil peran sebagai penerbit buku pelajaran.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan menampung masukan-masukan dari kalangan penerbit. Termasuk masukan bahwa pemerintah tidak perlu lagi berperan aktiv sebagai penerbit buku pelajaran. Namun Totok menegaskan Kemendikbud membutuhkan waktu untuk mengkajinya.

Sebagaimana diberitakan, diantara kesalahan adalah pemasangan logo sila Pancasila. Lambang sila keempat yang seharusnya kepala banteng, ternyata ditempeli lambang rantai. Padahal lambang rantai itu adalah lambang sila kedua. (wan/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

Belum juga reda kasus penangkapan dugaan seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI, Romahurmuziy alias Romy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali


Baku Tembak dengan KKSB, Seorang Polisi Gugur Lagi di Nduga

Baku Tembak dengan KKSB, Seorang Polisi Gugur Lagi di Nduga

Bumi Cenderawasih belum sepenuhnya bebas dari aksi kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).


Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Menjelang kampanye terbuka Minggu (24/3) sampai Sabtu (13/4) mendatang, pemerintah memastikan kesiapan seluruh unsur yang punya tanggung jawab terhadap agenda t


Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan Presiden Joko Widodo tidak perlu cuti.


Pemilu 34 Hari Lagi, Web KPU Sering Diserang Hacker

Pemilu 34 Hari Lagi, Web KPU Sering Diserang Hacker

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui jika website resmi penyelenggara Pemilu pernah coba diretas beberapa kali.


Klaim Semua Keluarga Besar Uno di Gorontalo Dukung Jokowi Tidak Benar

Klaim Semua Keluarga Besar Uno di Gorontalo Dukung Jokowi Tidak Benar

Dukungan masyarakat Gorontalo bakal kian besar untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


Joko Driyono Akan Diperiksa Pekan depan

Joko Driyono Akan Diperiksa Pekan depan

Setelah melakukan pemeriksaan yang kedua selama 22 jam, kemarin, Polisi memutuskan tidak menahan Ketua Umum PSSI Joko Driyono.


Dicoret dari Fornas, Dua Obat Kanker Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Lagi

Dicoret dari Fornas, Dua Obat Kanker Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Lagi

Kemenkes telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 yang mengeluarkan obat kanker Bevacizumab dan Cetuximab.


Jelang Debat, Jokowi ke Bengkulu, Prabowo ke Semarang

Jelang Debat, Jokowi ke Bengkulu, Prabowo ke Semarang

Puncak debat pilpres edisi kedua tinggal sehari lagi. Kemarin (15/2), pihak penyelenggara makin intens menata lokasi debat.


Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Gelombang dorongan yang tidak henti meminta pemerintah mencabut remisi untuk I Nyoman Susrama berbuah manis.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!