Nasional
Share this on:

Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik

  • Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik
  • Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait kesalahan di buku Kurikulum 2013 (K13) edisi revisi 2016. Kemendikbud sudah mengeluarkan revisi terbaru dan sudah disebar ke sepuluh perusahaan penyedia. Buku yang terlanjur berada di sekolah, tidak perlu ditarik.

Di dalam surat resmi yang dikeluarkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud kemarin, terdapat empat kesalahan. Yaitu di buku tematik siswa kelas I tema 3 halaman 9, kelas IV tema 5 halaman 12, dan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas I halaman 55. Selain itu kekeliruan juga ada di buku guru kelas IV tema 5 halaman 20.

Plt Kepala Puskurbuk Kemendikbud Nizam menjelaskan buku-buku yang sudah terlanjur di sekolah tidak perlu ditarik oleh penyedia. Boros lah (kalau ditarik dan pengadaan lagi, red), tegasnya. Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menuturkan penarikan dan pengadaan buku baru bisa menghamburkan uang rakyat.

Menurut Nizam kesalahan yang ada di buku-buku itu sudah jelas. Selain itu Kemendikbud juga telah mengirimkan revisi atau perbaikan. Bagi penyedia yang belum mencetak buku-buku yang salah itu, diharapkan menggunakan soft copy yang baru.

Pria yang menjabat sebagai Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud itu juga menuturkan, buku-buku yang salah itu belum sampai diajarkan ke siswa. Di kelas I dan kelas IV umumnya pembelajaran saat ini masih tema 1.

Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Rosidayati Rozalina mengatakan kasus kesalahan di dalam pembuatan buku terbitan Kemendikbud itu harus menjadi bahan evaluasi. Dia menyampaikan uneg-uneg dari kalangan penerbit, Kemendikbud tidak perlu lagi menjadi penerbit buku. Kemendikbud cukup sebagai regulator dan evaluator saja, jelasnya.

Perempuan yang disapa Ida itu menjelaskan urusan penerbitan buku kurikulum sebaiknya dikembalikan lagi ke penerbit seperti sediakala. Sebab penerbit buku sudah memiliki manajemen dan SOP yang telah teruji. Kemendikbud cukup menjadi penyeleksi atau pengawas konten buku. Menurutnya perusahaan penerbitan buku pelajaran bisa kolaps jika Kemendikbud mengambil peran sebagai penerbit buku pelajaran.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan menampung masukan-masukan dari kalangan penerbit. Termasuk masukan bahwa pemerintah tidak perlu lagi berperan aktiv sebagai penerbit buku pelajaran. Namun Totok menegaskan Kemendikbud membutuhkan waktu untuk mengkajinya.

Sebagaimana diberitakan, diantara kesalahan adalah pemasangan logo sila Pancasila. Lambang sila keempat yang seharusnya kepala banteng, ternyata ditempeli lambang rantai. Padahal lambang rantai itu adalah lambang sila kedua. (wan/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”.


Ketatnya Syarat Kesehatan Tekan Jumlah Jamaah Meninggal

Ketatnya Syarat Kesehatan Tekan Jumlah Jamaah Meninggal

Musim haji berakhir sekitar dua pekan lagi. Sebagian besar jamaah haji sudah pulang ke Tanah Air.


Tepis Isu Tidak Kompak Prabowo-Sandi Temui SBY

Tepis Isu Tidak Kompak Prabowo-Sandi Temui SBY

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berupaya menyolidkan tim sukses.


Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Pendaftaran CPNS baru tahun lalu, diwarnai keluhan soal input NIK (nomor induk kependudukan).


Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Aktivasi website untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka kurang dari sepuluh hari lagi.


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlangsung membuat pemerintah cukup disibukkan.


Kemenag: Seharusnya Tidak Boleh Ada Penolakan

Kemenag: Seharusnya Tidak Boleh Ada Penolakan

Upaya penolakan bahkan disebut sebagai intimidasi terhadap kegiatan ceramah agama kembali menyeruak. Kali ini dialami oleh Ustad Abdul Somad (UAS).


Ganti dengan Tagar #2019PrabowoPresiden

Ganti dengan Tagar #2019PrabowoPresiden

Partai Gerindra tidak ingin berlarut-larut dengan polemik gerakan #2019GantiPresiden.


Aksi Tagar Tidak Termasuk Kampanye

Aksi Tagar Tidak Termasuk Kampanye

Kericuhan akibat deklarasi ganti presiden di beberapa daerah memang tidak diatur oleh regulasi. Baik UU Pemilu maupun Peraturan KPU.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!