Nasional
Share this on:

Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan

  • Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan
  • Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan

JAKARTA - Poin pemberlakukan tarif batas bawah pada revisi Permenhub 32/2016 menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, para driver taksi online terbantu untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih dari saat belum ada tarif batas bawah.

Di sisi lain, ada banyak pengguna taksi online yang keberatan dengan adanya kenaikan tarif tersebut. Natisha, 28, salah satunya. Sejauh ini, Natisha mengaku terbantu dengan hadirnya taksi online yang tarifnya miring.

?Perbandingannya cukup jauh dengan taksi konvensional. Bisa 50 persen,? kata Natisha, kemarin.

Natisha mengaku kebingungan jika pada akhirnya tarif taksi online disamaratakan dengan tarif taksi konvensional yang dinilai cukup mencekik dan tidak pasti. ?Saya selalu deg-degan kalau naik taksi konvensional. Macet, argo tetap jalan. Lancar dan ngebut, argo jalan semakin cepat. Sementara taksi online kan kita sudah tahu tarifnya sajak awal,? tambahnya.

Kekhawatiran Natisha dan mungkin banyak pengguna taksi online itu juga ditangkap oleh Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan. Tigor mengatakan bahwa para pengguna yang merasa dirugikan dengan pemberlakukan aturan baru tersebut bisa mengajukan gugatan perdata melalui mekanisme citizen lawsuit atau lewat UU Konsumen. ?Kenapa bisa menggugat? Karena dibuat mahal dan akhirnya merugikan konsumen,? ujarnya.

Tigor menjelaskan, selama ini, masyarakat sudah sreg dengan mekanisme tarif taksi online. Saat order, masyarakat menerima kejelasan tarif. Jika dinilai terlalu mahal, mereka bisa memutuskan untuk tidak jadi order.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan mekanisme tarif taksi konvensional. ?Argonya tahu-tahu sudah Rp120 ribu. Kita enggak mau bayar, kita pasti diteriakin,? terangnya.

Yang sudah bagus dan rapi seperti ini, kata Tigor, malah dibuat berantakan dengan revisi Permenhub 32/2016. Tigor menilai ada banyak pemaijn di balik munculnya revisi Permenhub 32/2016 itu. Para pengusaha dengan kepentingan masing-masing disebut Tigor sebagai biang keladinya. ?Ini pelanggaran hukum. Akal-akalan taksi konvensional yang bersembunyi di balik aturan pemerintah. Mereka merugi dan ditinggal pengguna yang pindah ke online,? paparnya.

Tigor juga merasa ada yang aneh dengan revisi UU 32/2016 tersebut. Menurut Tigor, revisi idealnya dilakukan setelah UU diberlakukan, diujicobakan, dan dievaluasi ternyata masih ada kekurangan. Namun, pada kenyataanya, Permenhub 32/2016 itu direvisi bahkan sebelum diberlakukan.

Hingga saat ini, Permenhub 32/2016 masih dalam tahap sosialisasi setelah disahkan pada Oktober 2016. Tahap sosialisasi berlangsung selama enam bulan sebelum akhirnya aturan tersebut diberlakukan penuh.

?Ini baru akan berlaku 1 April. Tapi sudah direvisi. Ini ibarat lo jahit baju, baju belum dipakai, udah lo permak tanpa tahu sudah pas atau belum,? kata Tigor.

Dan poin tarif dalam Permenhub 32/2016 itu juga menjadi hal yang dinilai Tigor aneh. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya mengatur tarif. Pemerintah harusnya terlebih dahulu membuat Standar Pelayanan Minimum (SPM) seperti yang tertuang pada Permenhub 32/2016.

?Pemerintah kan punya kewajiban untuk menyediakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan dapat diakses. Itu dulu saja. Bukan ngomong-ngomong soal tarif,? tegasnya.

?Saya ajak masyarakat menggugat revisi Permenhub tentang tarif karena bertentangan dengan Pasal 183 UU 22/2009,? tambahnya.

Untuk saat ini. Kata Tigor, pemerintah sebaiknya fokus pada implementasi Permenhub 32/2016. Yakni dengan memerintahkan para driver taksi online dan penyedia layanannya untuk tunduk pada aturan tersebut.

?Drivernya harus SIM umum, ada tanda yang membedakan itu taksi online atau kendaraan pribadi, punya pool dan bengkel, kendaraan sudah lolos KIR, dan pengelolanya berbadan hubun di bidang transportasi. Aturan itu sudah bagus. Tinggal dijalankan saja,? ucapnya.

Terkait dengan ojek online, Tigor mengatakan, pemerintah harus segera membuat aturan yang jelas. Tanpa aturan yang jelas dan legalitas, pemerintah tidak bisa mengatur ojek online.

?Akui saja lah keberadaan ojek online itu, lalu dibuat regulasinya. Orang bilang tidak aman, tapi dibutuhkan juga,? ungkap Tigor. (and/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

20 RUU Prioritas Bisa Dituntaskan

20 RUU Prioritas Bisa Dituntaskan

Sekjen DPR RI Indra Iskandar menekankan 20 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2019 bisa segera dituntaskan.


Kuota Ditambah, Petugas Haji Harus Lebih Banyak

Kuota Ditambah, Petugas Haji Harus Lebih Banyak

Kementerian Agama (Kemenag) terus mengupayakan supaya tambahan kuota haji 10 ribu kursi bisa terealisasi tahun ini.


Coblosan Ulang Bisa Picu Potensi Partisipasi Pemilih Menurun

Coblosan Ulang Bisa Picu Potensi Partisipasi Pemilih Menurun

Pemungutan suara ulang (PSU) terpaksa dilakukan di sejumlah kecamatan di Papua karena keterlambatan logistik.


Publikasikan Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB, Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Publikasikan Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB, Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Sistem hitung cepat atau quick count pada pemilu tahun ini tidak bisa dipublikasikan segera.


Quick Count Diwarning, Baru Bisa Dimulai Pukul 15.00 WIB

Quick Count Diwarning, Baru Bisa Dimulai Pukul 15.00 WIB

Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil hitung cepat (quick qount) tidak boleh di pagi hari sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.


Unggul di Hitung Cepat Bukan Jaminan Menang

Unggul di Hitung Cepat Bukan Jaminan Menang

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan survei exit poll tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan pemenang.


Rommy Melawan, Ajukan Praperadilan secara Tertulis

Rommy Melawan, Ajukan Praperadilan secara Tertulis

Eks Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy melakukan perlawanan atas perkara yang menjeratnya saat ini.


Tak Serahkan LHKPN, Caleg Terpilih Bisa Tak Dilantik

Tak Serahkan LHKPN, Caleg Terpilih Bisa Tak Dilantik

KPU dan KPK menepati janji untuk mengumumkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).


Nusron Wahid Bisa Terseret Pengakuan Bowo

Nusron Wahid Bisa Terseret Pengakuan Bowo

Tersangka kasus dugaan suap Bowo Sidik Pangarso mengaku diperintah orang lain.


Pemberantasan Korupsi PR Terbesar Presiden Terpilih

Pemberantasan Korupsi PR Terbesar Presiden Terpilih

Korupsi sudah semakin merajalela dalam segala lini. Oleh karena itu, siapapun presiden yang terpilih nanti harus bisa memberantas korupsi di Tanah Air.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!