Nasional
Share this on:

Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan

  • Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan
  • Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan

JAKARTA - Poin pemberlakukan tarif batas bawah pada revisi Permenhub 32/2016 menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, para driver taksi online terbantu untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih dari saat belum ada tarif batas bawah.

Di sisi lain, ada banyak pengguna taksi online yang keberatan dengan adanya kenaikan tarif tersebut. Natisha, 28, salah satunya. Sejauh ini, Natisha mengaku terbantu dengan hadirnya taksi online yang tarifnya miring.

?Perbandingannya cukup jauh dengan taksi konvensional. Bisa 50 persen,? kata Natisha, kemarin.

Natisha mengaku kebingungan jika pada akhirnya tarif taksi online disamaratakan dengan tarif taksi konvensional yang dinilai cukup mencekik dan tidak pasti. ?Saya selalu deg-degan kalau naik taksi konvensional. Macet, argo tetap jalan. Lancar dan ngebut, argo jalan semakin cepat. Sementara taksi online kan kita sudah tahu tarifnya sajak awal,? tambahnya.

Kekhawatiran Natisha dan mungkin banyak pengguna taksi online itu juga ditangkap oleh Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan. Tigor mengatakan bahwa para pengguna yang merasa dirugikan dengan pemberlakukan aturan baru tersebut bisa mengajukan gugatan perdata melalui mekanisme citizen lawsuit atau lewat UU Konsumen. ?Kenapa bisa menggugat? Karena dibuat mahal dan akhirnya merugikan konsumen,? ujarnya.

Tigor menjelaskan, selama ini, masyarakat sudah sreg dengan mekanisme tarif taksi online. Saat order, masyarakat menerima kejelasan tarif. Jika dinilai terlalu mahal, mereka bisa memutuskan untuk tidak jadi order.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan mekanisme tarif taksi konvensional. ?Argonya tahu-tahu sudah Rp120 ribu. Kita enggak mau bayar, kita pasti diteriakin,? terangnya.

Yang sudah bagus dan rapi seperti ini, kata Tigor, malah dibuat berantakan dengan revisi Permenhub 32/2016. Tigor menilai ada banyak pemaijn di balik munculnya revisi Permenhub 32/2016 itu. Para pengusaha dengan kepentingan masing-masing disebut Tigor sebagai biang keladinya. ?Ini pelanggaran hukum. Akal-akalan taksi konvensional yang bersembunyi di balik aturan pemerintah. Mereka merugi dan ditinggal pengguna yang pindah ke online,? paparnya.

Tigor juga merasa ada yang aneh dengan revisi UU 32/2016 tersebut. Menurut Tigor, revisi idealnya dilakukan setelah UU diberlakukan, diujicobakan, dan dievaluasi ternyata masih ada kekurangan. Namun, pada kenyataanya, Permenhub 32/2016 itu direvisi bahkan sebelum diberlakukan.

Hingga saat ini, Permenhub 32/2016 masih dalam tahap sosialisasi setelah disahkan pada Oktober 2016. Tahap sosialisasi berlangsung selama enam bulan sebelum akhirnya aturan tersebut diberlakukan penuh.

?Ini baru akan berlaku 1 April. Tapi sudah direvisi. Ini ibarat lo jahit baju, baju belum dipakai, udah lo permak tanpa tahu sudah pas atau belum,? kata Tigor.

Dan poin tarif dalam Permenhub 32/2016 itu juga menjadi hal yang dinilai Tigor aneh. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya mengatur tarif. Pemerintah harusnya terlebih dahulu membuat Standar Pelayanan Minimum (SPM) seperti yang tertuang pada Permenhub 32/2016.

?Pemerintah kan punya kewajiban untuk menyediakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan dapat diakses. Itu dulu saja. Bukan ngomong-ngomong soal tarif,? tegasnya.

?Saya ajak masyarakat menggugat revisi Permenhub tentang tarif karena bertentangan dengan Pasal 183 UU 22/2009,? tambahnya.

Untuk saat ini. Kata Tigor, pemerintah sebaiknya fokus pada implementasi Permenhub 32/2016. Yakni dengan memerintahkan para driver taksi online dan penyedia layanannya untuk tunduk pada aturan tersebut.

?Drivernya harus SIM umum, ada tanda yang membedakan itu taksi online atau kendaraan pribadi, punya pool dan bengkel, kendaraan sudah lolos KIR, dan pengelolanya berbadan hubun di bidang transportasi. Aturan itu sudah bagus. Tinggal dijalankan saja,? ucapnya.

Terkait dengan ojek online, Tigor mengatakan, pemerintah harus segera membuat aturan yang jelas. Tanpa aturan yang jelas dan legalitas, pemerintah tidak bisa mengatur ojek online.

?Akui saja lah keberadaan ojek online itu, lalu dibuat regulasinya. Orang bilang tidak aman, tapi dibutuhkan juga,? ungkap Tigor. (and/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

TKW Dijual Online

TKW Dijual Online

Salah satu situs jual beli online Singapura Carousell kedapatan memasang iklan penjualan beberapa Pekerja Migran Indonesia perempuan (TKW).


Rumah Sakit Bisa Pakai Dana Talangan

Rumah Sakit Bisa Pakai Dana Talangan

Persoalan tagihan rumah sakit (RS) kepada BPJS Kesehatan bisa diatasi dengan adanya skema supply chain financing (SCF).


Pembubaran Parpol Lewat MK

Pembubaran Parpol Lewat MK

Arah penyidikan dugaan suap pembangunan proyek PLTU Riau 1 yang bisa menyeret Partai Golkar sebagai tersangka bisa berbuntut panjang.


Dua Mahasiswa Curi 4 Ribu Data kartu Kredit

Dua Mahasiswa Curi 4 Ribu Data kartu Kredit

Tersangka pencurian data kartu kredit DSC dan AR masih bisa tersenyum saat difoto polisi pasca ditangkap petugas.


Keterlaluan, Beredar Hoaks Tiongkok Minta Utang Dibayar Pulau Sumatera dan Jawa

Keterlaluan, Beredar Hoaks Tiongkok Minta Utang Dibayar Pulau Sumatera dan Jawa

Belakangan beredar hoaks alias berita palsu yang disebarkan blog-blog pendulang iklan online.


Gambar Porno di Google Segera Diblokir

Gambar Porno di Google Segera Diblokir

Selain tidak bisa membuka situs berkonten pornografi, dalam waktu dekat pencarian gambar di google dengan kata-kata kunci yang berbau pornografi.


Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Harapan 438.580 orang tenaga honorer kategori II (K-II) untuk bisa diangkat menjadi CPNS masih terbuka.


LRT Jakarta Bisa Jadi Tak Tepat Waktu

LRT Jakarta Bisa Jadi Tak Tepat Waktu

Asian Games tinggal menghitung hari. Salah satu hal yang terus dipelototi adalah transportasi.


MK Tolak Ojek Jadi Angkutan Umum

MK Tolak Ojek Jadi Angkutan Umum

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengemudi ojek online yang ingin menjadikan ojek sebagai transportasi umum.


Angka Golput Masih Tinggi

Angka Golput Masih Tinggi

KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2018 bisa mencapai 77,5 persen.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!