Nasional
Share this on:

Disebut Namanya, SBY Perlu Klarifikasi

  • Disebut Namanya, SBY Perlu Klarifikasi
  • Disebut Namanya, SBY Perlu Klarifikasi

JAKARTA - Munculnya nama mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam persidangan Setya Novanto (Setnov) membuat publik penasaran. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta untuk mengembangkan informasi itu. Bahkan, bila perlu, meminta keterangan pendiri Partai Demokrat tersebut sebagai langkah klarifikasi.

”Panggil SBY dalam persidangan,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, kemarin (26/1). Keterangan SBY sangat relevan untuk mengklarifikasi kesaksian Mirwan Amir pada sidang Kamis (25/1) lalu. Apalagi, Mirwan sendiri merupakan kepanjangtanganan SBY dan Partai Demokrat di badan anggaran (banggar) DPR.

Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak mau gegabah. Menurutnya, fakta-fakta persidangan yang muncul tetap harus dipelajari lebih dulu. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK nanti yang akan melihat secara rinci proses persidangan tersebut.

”Prinsip dasarnya persidangan itu dilakukan untuk membuktikan perbuatan terdakwa,” terangnya.

Soal upaya kubu Setnov yang membangun opini bahwa ada pelaku utama lain dalam korupsi berjamaah kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Febri menyatakan itu merupakan hak penasehat hukum. Namun, KPK menegaskan bahwa sampai detik ini, Setnov belum memberikan informasi yang kuat yang bisa meyakinkan penyidik bahwa ada pelaku utama lain.

”Sejauh ini yang kami lihat terdakwa justru masih berkelit dan mengatakan tidak ada penerimaan-penerimaan, termasuk penerimaan jam tangan,” imbuh mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Dengan demikian, bisa dikatakan, langkah Setnov yang ingin membuka pelaku lain terlihat kontradiktif. ”Kalau memang terdakwa mengetahui ada aktor lebih besar, silahkan saja dibuka.”

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengatakan, terlalu jauh memeriksa SBY hanya dengan bermodalkan keterangan Mirwan Amir yang menyatakan bahwa dia pernah mengusulkan kepada Presiden RI ke-6 itu agar menghentikan proyek e-KTP.

"Pernyataan Mirwan itu sama sekali belum bisa digunakan sebagai alasan untuk memeriksa SBY," kata dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Menurutnya, dia sudah bertemu SBY dan mendapat penjelasan secara gamblang. Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan, tidak pernah membahas proyek e-KTP dengan Mirwan di Cikeas maupun di tempat lain.

"Mungkin Mirwan berhalusinasi atau mungkin juga pak SBY lupa karena sudah lama," paparnya.

Ferdinand menilai, pertanyaan Mirwan hanya sebuah permainan politis yang ingin menyerang nama baik SBY. Dia menegaskan bahwa kewenangan proyek e-KTP ada di tangan mendagri bukan presiden, sehingga tidak tepat jika Mirwan mengaku mengusulkan kepada SBY.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa Mirwan tidak langsung ke Mendagri? Dia bisa menyampaikan ke mendagri, karena dia anggota DPR. Kabarnya Mirwan juga memfasilitasi salah satu perusahaan untuk "main" proyek kartu identitas elektronik itu.

"Lantas kenapa Mirwan minta dibatalkan? Bukankah dia pihak yang juga diduga bermain disana?" ujarnya.

Dia melihat Mirwan sedang kalap dan hampir tenggelam, maka dia berusaha meraih apapun supaya tidak tenggelam. (tyo/lum/jpg

Berita Sebelumnya

80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang
80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang

Berita Berikutnya

Hakim Pajak Sepi peminat
Hakim Pajak Sepi peminat

Berita Sejenis

Demo di Bawaslu Rusuh, Masyarakat Tak Perlu Takut

Demo di Bawaslu Rusuh, Masyarakat Tak Perlu Takut

Aksi demonstrasi di depan gedung Bawaslu, Jalan Thamrin yang awalnya damai berujung rusuh.


Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Bukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) namanya jika tak selalu muncul masalah. Baru-baru ini, kasus terbukanya database kependudukan kembali terjadi.


PAN Dukung Pansus Pemilu, Bara Hasibuan Bilang Belum Perlu

PAN Dukung Pansus Pemilu, Bara Hasibuan Bilang Belum Perlu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjend PAN) Saleh Partaonan Daulay memastikan bahwa pihaknya yang ada di DPR menyetujui pembentukan Pansus


Moratorium Pekerja Indonesia ke Timur Tengah Harus Dicabut

Moratorium Pekerja Indonesia ke Timur Tengah Harus Dicabut

Pusat Kajian Migrasi Migrant Care menegaskan moratorium pekerja migran ke Timur Tengah perlu dicabut.


Menpora Disebut Terima Jatah Rp1,5 miliar

Menpora Disebut Terima Jatah Rp1,5 miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi fakta persidangan kasus dugaan suap dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).


Pileg Kalah Populer dengan Pilpres, Pemilu Perlu Ada Terobosan Baru

Pileg Kalah Populer dengan Pilpres, Pemilu Perlu Ada Terobosan Baru

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, pada Pemilu 2019, popularitas pileg ini kalah jauh dengan pilpres.


KPU Klarifikasi 17,5 Juta DPT yang Dianggap Janggal

KPU Klarifikasi 17,5 Juta DPT yang Dianggap Janggal

Komisi Pemilhan Umum (KPU) mengklarifikasi dugaan 17,5 juta pemilih yang diduga janggal.


Disebut-sebut Namanya, Nusron Wahid Membantah

Disebut-sebut Namanya, Nusron Wahid Membantah

Ketua Korbid Bappilu Golkar Jawa Tengah I Nusron Wahid membantah tudingan yang dialamatkan pada dirinya.


Lembaga Survei Perlu Diatur Undang-undang

Lembaga Survei Perlu Diatur Undang-undang

Lembaga survei yang mengaku independen harus direformasi ke depannya, seperti harus terbuka jika memang dibiayai oleh salah satu kandidat.


Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan Presiden Joko Widodo tidak perlu cuti.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!