Nasional
Share this on:

Disebut Namanya, SBY Perlu Klarifikasi

  • Disebut Namanya, SBY Perlu Klarifikasi
  • Disebut Namanya, SBY Perlu Klarifikasi

JAKARTA - Munculnya nama mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam persidangan Setya Novanto (Setnov) membuat publik penasaran. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta untuk mengembangkan informasi itu. Bahkan, bila perlu, meminta keterangan pendiri Partai Demokrat tersebut sebagai langkah klarifikasi.

”Panggil SBY dalam persidangan,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, kemarin (26/1). Keterangan SBY sangat relevan untuk mengklarifikasi kesaksian Mirwan Amir pada sidang Kamis (25/1) lalu. Apalagi, Mirwan sendiri merupakan kepanjangtanganan SBY dan Partai Demokrat di badan anggaran (banggar) DPR.

Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak mau gegabah. Menurutnya, fakta-fakta persidangan yang muncul tetap harus dipelajari lebih dulu. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK nanti yang akan melihat secara rinci proses persidangan tersebut.

”Prinsip dasarnya persidangan itu dilakukan untuk membuktikan perbuatan terdakwa,” terangnya.

Soal upaya kubu Setnov yang membangun opini bahwa ada pelaku utama lain dalam korupsi berjamaah kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Febri menyatakan itu merupakan hak penasehat hukum. Namun, KPK menegaskan bahwa sampai detik ini, Setnov belum memberikan informasi yang kuat yang bisa meyakinkan penyidik bahwa ada pelaku utama lain.

”Sejauh ini yang kami lihat terdakwa justru masih berkelit dan mengatakan tidak ada penerimaan-penerimaan, termasuk penerimaan jam tangan,” imbuh mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Dengan demikian, bisa dikatakan, langkah Setnov yang ingin membuka pelaku lain terlihat kontradiktif. ”Kalau memang terdakwa mengetahui ada aktor lebih besar, silahkan saja dibuka.”

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengatakan, terlalu jauh memeriksa SBY hanya dengan bermodalkan keterangan Mirwan Amir yang menyatakan bahwa dia pernah mengusulkan kepada Presiden RI ke-6 itu agar menghentikan proyek e-KTP.

"Pernyataan Mirwan itu sama sekali belum bisa digunakan sebagai alasan untuk memeriksa SBY," kata dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Menurutnya, dia sudah bertemu SBY dan mendapat penjelasan secara gamblang. Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan, tidak pernah membahas proyek e-KTP dengan Mirwan di Cikeas maupun di tempat lain.

"Mungkin Mirwan berhalusinasi atau mungkin juga pak SBY lupa karena sudah lama," paparnya.

Ferdinand menilai, pertanyaan Mirwan hanya sebuah permainan politis yang ingin menyerang nama baik SBY. Dia menegaskan bahwa kewenangan proyek e-KTP ada di tangan mendagri bukan presiden, sehingga tidak tepat jika Mirwan mengaku mengusulkan kepada SBY.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa Mirwan tidak langsung ke Mendagri? Dia bisa menyampaikan ke mendagri, karena dia anggota DPR. Kabarnya Mirwan juga memfasilitasi salah satu perusahaan untuk "main" proyek kartu identitas elektronik itu.

"Lantas kenapa Mirwan minta dibatalkan? Bukankah dia pihak yang juga diduga bermain disana?" ujarnya.

Dia melihat Mirwan sedang kalap dan hampir tenggelam, maka dia berusaha meraih apapun supaya tidak tenggelam. (tyo/lum/jpg

Berita Sebelumnya

80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang
80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang

Berita Berikutnya

Hakim Pajak Sepi peminat
Hakim Pajak Sepi peminat

Berita Sejenis

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Sistem zonasi sekolah akan membawa perubahan besar-besaran pada dunia pendidikan pada tahun 2109. Salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru (PPD


Soal Ijazah Bodong, Menristekdikti Sudah Klarifikasi Statsusnya

Soal Ijazah Bodong, Menristekdikti Sudah Klarifikasi Statsusnya

Perseteruan antara Staf Khusus Menristekdikti Abdul Wahid Maktub dan Tirto terus bergulir.


Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

Di tengah upaya Polri menerapkan elektronik tilang (e-tilang), muncul usulan adanya sanksi denda berupa pencabutan aliran listrik PLN dan air PDAM.


2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

Selang empat tahun sejak berhenti beroperasi, perusahaan maskapai Merpati Nusantara Airline disebut akan kembali mengudara pada tahun 2019 mendatang.


Gaji Pilot Asing Lion Air Rp135-165 Juta

Gaji Pilot Asing Lion Air Rp135-165 Juta

Lion Air membantah jika gaji pilot asing di maskapai mereka disebut hanya Rp3,7 juta per bulan.


15 Guru dan Tenaga Medis Disandera KKSB

15 Guru dan Tenaga Medis Disandera KKSB

Langkah pemerintah menangani kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) perlu diperbaiki.


Penyidikan dan Pembangunan Meikarta Terpisah

Penyidikan dan Pembangunan Meikarta Terpisah

Penyidikan dugaan suap perizinan proyek Meikarta tidak perlu sampai menghambat pengerjaan proyek.


Kota-kota Harus Siaga Bencana

Kota-kota Harus Siaga Bencana

Kota-kota di Indonesia perlu segera menyusun rencana tata ruang berbasis penanggulangan bencana. Utamanya bencana geologis seperti Gempa Bumi dan Tsunami.


Indonesia Butuh Kota Tahan Gempa.

Indonesia Butuh Kota Tahan Gempa.

Kota-kota di indonesia perlu segera menyusun rencana tata ruang berbasis penanggulangan bencana. Baik itu bencana geologis, maupun hidrometerologis.


Tepis Isu Tidak Kompak Prabowo-Sandi Temui SBY

Tepis Isu Tidak Kompak Prabowo-Sandi Temui SBY

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berupaya menyolidkan tim sukses.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!