Nasional
Share this on:

Disebut Namanya, SBY Perlu Klarifikasi

  • Disebut Namanya, SBY Perlu Klarifikasi
  • Disebut Namanya, SBY Perlu Klarifikasi

JAKARTA - Munculnya nama mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam persidangan Setya Novanto (Setnov) membuat publik penasaran. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta untuk mengembangkan informasi itu. Bahkan, bila perlu, meminta keterangan pendiri Partai Demokrat tersebut sebagai langkah klarifikasi.

”Panggil SBY dalam persidangan,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, kemarin (26/1). Keterangan SBY sangat relevan untuk mengklarifikasi kesaksian Mirwan Amir pada sidang Kamis (25/1) lalu. Apalagi, Mirwan sendiri merupakan kepanjangtanganan SBY dan Partai Demokrat di badan anggaran (banggar) DPR.

Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak mau gegabah. Menurutnya, fakta-fakta persidangan yang muncul tetap harus dipelajari lebih dulu. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK nanti yang akan melihat secara rinci proses persidangan tersebut.

”Prinsip dasarnya persidangan itu dilakukan untuk membuktikan perbuatan terdakwa,” terangnya.

Soal upaya kubu Setnov yang membangun opini bahwa ada pelaku utama lain dalam korupsi berjamaah kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Febri menyatakan itu merupakan hak penasehat hukum. Namun, KPK menegaskan bahwa sampai detik ini, Setnov belum memberikan informasi yang kuat yang bisa meyakinkan penyidik bahwa ada pelaku utama lain.

”Sejauh ini yang kami lihat terdakwa justru masih berkelit dan mengatakan tidak ada penerimaan-penerimaan, termasuk penerimaan jam tangan,” imbuh mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Dengan demikian, bisa dikatakan, langkah Setnov yang ingin membuka pelaku lain terlihat kontradiktif. ”Kalau memang terdakwa mengetahui ada aktor lebih besar, silahkan saja dibuka.”

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengatakan, terlalu jauh memeriksa SBY hanya dengan bermodalkan keterangan Mirwan Amir yang menyatakan bahwa dia pernah mengusulkan kepada Presiden RI ke-6 itu agar menghentikan proyek e-KTP.

"Pernyataan Mirwan itu sama sekali belum bisa digunakan sebagai alasan untuk memeriksa SBY," kata dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Menurutnya, dia sudah bertemu SBY dan mendapat penjelasan secara gamblang. Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan, tidak pernah membahas proyek e-KTP dengan Mirwan di Cikeas maupun di tempat lain.

"Mungkin Mirwan berhalusinasi atau mungkin juga pak SBY lupa karena sudah lama," paparnya.

Ferdinand menilai, pertanyaan Mirwan hanya sebuah permainan politis yang ingin menyerang nama baik SBY. Dia menegaskan bahwa kewenangan proyek e-KTP ada di tangan mendagri bukan presiden, sehingga tidak tepat jika Mirwan mengaku mengusulkan kepada SBY.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa Mirwan tidak langsung ke Mendagri? Dia bisa menyampaikan ke mendagri, karena dia anggota DPR. Kabarnya Mirwan juga memfasilitasi salah satu perusahaan untuk "main" proyek kartu identitas elektronik itu.

"Lantas kenapa Mirwan minta dibatalkan? Bukankah dia pihak yang juga diduga bermain disana?" ujarnya.

Dia melihat Mirwan sedang kalap dan hampir tenggelam, maka dia berusaha meraih apapun supaya tidak tenggelam. (tyo/lum/jpg

Berita Sebelumnya

80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang
80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang

Berita Berikutnya

Hakim Pajak Sepi peminat
Hakim Pajak Sepi peminat

Berita Sejenis

Mahfud MD Makin Santer Disebut

Mahfud MD Makin Santer Disebut

Siapa calon wakil presiden (Cawapres) Joko Widodo?


Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tahun ini panitia SBM PTN menerapkan sistem baru penilaian atau scoring hasil ujian tulis.


Mudik ke Semarang? Tak Perlu Lagi Keluar di Brexit

Mudik ke Semarang? Tak Perlu Lagi Keluar di Brexit

Kementerian PUPR Menargetkan sebagian ruas tol Pemalang-Batang yang masih dalam tahap pembangunan bisa dilalui pemudik pada Lebaran tahun 2018.


SBY Soroti Utang Pemerintah

SBY Soroti Utang Pemerintah

Isu membengkaknya utang pemerintah tak luput dari perhatian Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

Prof Mahfud MD menjelaskan dia tidak percaya Menko Polhukam Wiranto akan meminta penundaan calon kepala daerah untuk dijadikan tersangka.


SBY Membantah, lalu Laporkan Pengacara Setnov

SBY Membantah, lalu Laporkan Pengacara Setnov

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengambil sikap terhadap penyebutan namanya dalam kasus korupsi e-KTP.


SUGBK Disebut Lebih Bagus dari San Siro

SUGBK Disebut Lebih Bagus dari San Siro

Pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia melawan timnas Islandia kemarin (14/1), menandai selesainya proses renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno.


2018, Istana Bebas Banjir

2018, Istana Bebas Banjir

Mulai 2018, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta tidak perlu lagi khawatir kebanjiran.


Pungli SKCK Ditaksir Rugikan Rp24 Miliar

Pungli SKCK Ditaksir Rugikan Rp24 Miliar

Pelayanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) perlu segera diperbaiki.


Foto di Masjidil Haram Tak Perlu Dilarang, Cukup Dibatasi

Foto di Masjidil Haram Tak Perlu Dilarang, Cukup Dibatasi

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin tidak sepenuhnya setuju larangan foto di Masjidil Haram.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!