Nasional
Share this on:

Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi

  • Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi
  • Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi

JAKARTA - Presiden dikabarkan telah menandatangani perppu yang bakal mengatur sejumlah hal terkait ormas, termasuk pembubarannya. Rencananya, hari ini pemerintah bakal mengumumkan perppu tersebut. Kepastian penerbitan perppu itu justru datang dari PBNU.

Perppu sudah diteken Presiden. Besok (hari ini) akan dibacakan, ujar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj usai bertemu Presiden, kemarin. Meski demikian, Said Aqil mengaku tidak mengetahui isi detail perppu tersebut.

Perppu ormas mulai ramai dibicarakan sejak pemerintah berencana membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kala itu, disebutkan bahwa perppu merupakan salah satu opsi yang bisa dipilih untuk membubarkan ormas yang radikal dan antipancasila. Opsi lainnya adalah melalui pengadilan.

Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan bahwa perppu tersebut sudah ditangan presiden. Tadi saya tanya ke Presiden, perpu sudah di tangan beliau, terangnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Mengenai kapan perppu tersebut diteken, dia tidak membeberkannya lebih jauh.

Yang jelas, lanjut dia, hari ini perppu tersebut akan diumumkan. Menkopolhukam ditugaskan mengumumkannya besok, tutur mantan juru bicara KPK itu. Johan juga menolak menjelaskan perihal isi perppu tersebut, dan meminta publik menunggu paparan dari Menkopolhukam.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mensinyalir, pemerintah hendak memangkas sejumlah prosedur pembubaran ormas melalui perppu. Sebab, saat ini prosedur pembubaran ormas yang diatur dalam UU No 17/2013 tentang Ormas sangat panjang dan berbelit.

Dimulai langkah persuasif, peringatan tertulis, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan ormas yang dimaksud. Bila masih tidak efektif, pemerintah harus minta persetujuan pengadilan untuk membubarkan ormas tersebut.

Prosedur panjang itulah yang menurut Yusril hendak dipangkas. Sehingga, pemerintah tidak perlu menggunakan prosedur lama untuk membubarkan ormas. Saya menilai isi perppu itu merupakan kemunduran demokrasi, terangnya. Perppu tersebut membuka peluang pemerintah berbuat sewenang-wenang yang bertentangan dengan reformasi.

Selain itu, tidak ada kegentingan yang memaksa sebagaimana syarat lahirnya perppu. Yusril mempertanyakan kegentingan macam apa yang membuat pemerintah harus mengeluarkan perppu ormas.

Apa karena keinginan membubarkan HTI yang dianggap menganut paham yang bertentangan dnegan Pancasila dan NKRI lanjutnya.

Menurut dia, HTI belum memenuhi syarat kegentingan tersebut. Lain halnya bila pemerintah sedang menarget ormas lain yang berseberangan pendapat dengan pemerintah. Saya berharap DPR bersikap kritis dalam menyikapi perppu ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, tambahnya. (byu/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Menambah Batas Usia Menikah Bukan Solusi

Menambah Batas Usia Menikah Bukan Solusi

Pemerintah berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang perkawinan.


Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Revisi surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang cuti bersama dan libur nasional kemarin diteken.


Ingat! Cuti Bersama PNS Diatur Keppres

Ingat! Cuti Bersama PNS Diatur Keppres

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai libur nasional dan cuti bersama memang sudah diteken September 2017 lalu.


Penolakan UU MD3 Diteken 205 Ribu Orang

Penolakan UU MD3 Diteken 205 Ribu Orang

Penolakan terhadap UU MD3 terus menggema. Bukan hanya aksi demonstrasi damai tapi juga melalui petisi online di Change.org.


PKB Nomor 1, Demokrat S14P

PKB Nomor 1, Demokrat S14P

Fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semringah meninggalkan gedung KPU tadi malam (18/2).


Demokrat Sebut Jajaki Peluang Koalisi Pilpres

Demokrat Sebut Jajaki Peluang Koalisi Pilpres

Manuver pertemuan SBY dan Prabowo mulai memanaskan suhu politik jelang pesta demokrasi 2019.


Mendagri: Perppu Ormas Hasil Kajian yang Tidak Sederhana

Mendagri: Perppu Ormas Hasil Kajian yang Tidak Sederhana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah menghormati hak masyarakat yang menolak Perppu Ormas.


16 Ormas Gugat Perppu Ormas

16 Ormas Gugat Perppu Ormas

Setelah sempat tertunda sehari, Hizbut Tahrir Indonesia kemarin (18/7) mendaftarkan gugatannya terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di MK.


Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menggungat Perppu 2/2017 tentang ormas batal diajukan ke Mahmakah Konstitusi.


Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan langkah konstitusional mereka bakal mengajukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!