Nasional
Share this on:

Dittipikor Fokus Selesaikan 40 Kasus Korupsi

  • Dittipikor Fokus Selesaikan 40 Kasus Korupsi
  • Dittipikor Fokus Selesaikan 40 Kasus Korupsi

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani. Pasalnya, tahun anggaran 2017 hanya tinggal 27 hari lagi, namun masih 28 kasus yang masih dalam proses penyelesaian.

Sesuai data Dittipikor pada 2017 hingga Agustus, dari 40 kasus korupsi yang dilaporkan, baru ada 12 kasus yang telah selesai hingga ke penuntutan. Artinya, masih ada 28 kasus yang masih dalam proses penanganan, baik tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Wadir Dittipikor Kombespol Erwanto Kurniadi menjelaskan, waktu yang cukup mepet itu membuat penyidik saat ini fokus menyelesaikan kasus yang ditangani. Harapannya, kasus korupsi tersebut bisa sampai ke penuntutan.

”Ya, fokusnya penyelesaian kasus,” terangnya.

Penanganan kasus korupsi memang membutuhkan waktu yang cukup. Apalagi, mengingat, kasus korupsi yang ditangani Dittipikor merupakan kasus yang memiliki kompleksitas tinggi. ”Yang pasti, penanganan kasus korupsi harus pula menargetkan penyelamatan kerugian uang negara,” jelasnya.

Hal tersebut bisa terlihat dari nilai penyelamatan kerugian uang negara yang dilakukan Dittipikor Bareskrim Polri. Dari 12 kasus yang diselesaikan, hingga Agustus uang negara yang diselamatkan mencapai Rp348 miliar.

”Tentu uang negara harus diselamatkan dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, alangkah baiknya bila penanganan kasus korupsi di Dittipikor tidak hanya soal bagaimana menghukum koruptor dan mengembalikan uang negara.

Namun, lebih jauh dari itu, seharusnya bisa mengungkap hingga penyebab sebuah kasus korupsi terjadi. ”Mengapa penyebab korupsi ini penting untuk diketahui, jelas karena bangsa ini perlu mengetahui penyakitnya untuk bisa memberikan obatnya dan mencegahnya,” jelasnya.

Penyebab korupsi di Indonesia ini selama ini selalu dibilang soal ketamakan, kurang sejahteranya pejabat hingga soal sistem birokrasi. Namun, apakah semua asumsi penyebab itu terukur. ”Sayangnya, sama sekali tidak terukur dan akhirnya hanya sebatas asumsi,” terangnya.

Bila Dittipikor mampu untuk menggali dengan sangat dalam hingga menemukan penyebab terjadinya korupsi. Maka, pemerintah kemudian bisa untuk meracik apa solusinya agar tidak terjadi korupsi.

”Intinya, penegak hukum ini setelah menyelesaikan kasus korupsi juga baik bila memberikan masukan ke pemerintah. Perbaikan semacam apa yang bisa dilakukan untuk mengobati dan mencegah korupsi,” jelasnya. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

8 Desember, Tarif Sembilan Tol Naik Lagi
8 Desember, Tarif Sembilan Tol Naik Lagi

Berita Berikutnya

Stop Dulu Kirim Mahasiswa ke Mesir
Stop Dulu Kirim Mahasiswa ke Mesir

Berita Sejenis

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

Kasus chat pornografi yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS) berpotensi dihentikan.


Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Praktik korupsi masih marak terjadi jelang Lebaran.


Bos First Travel Divonis Maksimal

Bos First Travel Divonis Maksimal

Seolah air matanya telah mengering, tak ada raut sedih yang berlebihan dari Anniesa Hasibuan dan dua terdakwa kasus penipuan haji dan umroh lainnya


Kapal Equanimity Disita Ulang

Kapal Equanimity Disita Ulang

Bareskrim masih belum menyerah terkait kasus penyitaan kapal Equanimity senilai USD 250 juta.


Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Anniesa Hasibuan, salah satu terdakwa kasus penipuan berkedok biro haji dan umroh First Travel tidak mampu menyembunyikan kesedihannya.


Usut Tuntas Calo Anggaran

Usut Tuntas Calo Anggaran

Menyusul hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan empat orang tersangka terkait pemberian gratifikasi.


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!