Nasional
Share this on:

Dittipikor Fokus Selesaikan 40 Kasus Korupsi

  • Dittipikor Fokus Selesaikan 40 Kasus Korupsi
  • Dittipikor Fokus Selesaikan 40 Kasus Korupsi

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani. Pasalnya, tahun anggaran 2017 hanya tinggal 27 hari lagi, namun masih 28 kasus yang masih dalam proses penyelesaian.

Sesuai data Dittipikor pada 2017 hingga Agustus, dari 40 kasus korupsi yang dilaporkan, baru ada 12 kasus yang telah selesai hingga ke penuntutan. Artinya, masih ada 28 kasus yang masih dalam proses penanganan, baik tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Wadir Dittipikor Kombespol Erwanto Kurniadi menjelaskan, waktu yang cukup mepet itu membuat penyidik saat ini fokus menyelesaikan kasus yang ditangani. Harapannya, kasus korupsi tersebut bisa sampai ke penuntutan.

”Ya, fokusnya penyelesaian kasus,” terangnya.

Penanganan kasus korupsi memang membutuhkan waktu yang cukup. Apalagi, mengingat, kasus korupsi yang ditangani Dittipikor merupakan kasus yang memiliki kompleksitas tinggi. ”Yang pasti, penanganan kasus korupsi harus pula menargetkan penyelamatan kerugian uang negara,” jelasnya.

Hal tersebut bisa terlihat dari nilai penyelamatan kerugian uang negara yang dilakukan Dittipikor Bareskrim Polri. Dari 12 kasus yang diselesaikan, hingga Agustus uang negara yang diselamatkan mencapai Rp348 miliar.

”Tentu uang negara harus diselamatkan dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, alangkah baiknya bila penanganan kasus korupsi di Dittipikor tidak hanya soal bagaimana menghukum koruptor dan mengembalikan uang negara.

Namun, lebih jauh dari itu, seharusnya bisa mengungkap hingga penyebab sebuah kasus korupsi terjadi. ”Mengapa penyebab korupsi ini penting untuk diketahui, jelas karena bangsa ini perlu mengetahui penyakitnya untuk bisa memberikan obatnya dan mencegahnya,” jelasnya.

Penyebab korupsi di Indonesia ini selama ini selalu dibilang soal ketamakan, kurang sejahteranya pejabat hingga soal sistem birokrasi. Namun, apakah semua asumsi penyebab itu terukur. ”Sayangnya, sama sekali tidak terukur dan akhirnya hanya sebatas asumsi,” terangnya.

Bila Dittipikor mampu untuk menggali dengan sangat dalam hingga menemukan penyebab terjadinya korupsi. Maka, pemerintah kemudian bisa untuk meracik apa solusinya agar tidak terjadi korupsi.

”Intinya, penegak hukum ini setelah menyelesaikan kasus korupsi juga baik bila memberikan masukan ke pemerintah. Perbaikan semacam apa yang bisa dilakukan untuk mengobati dan mencegah korupsi,” jelasnya. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

8 Desember, Tarif Sembilan Tol Naik Lagi
8 Desember, Tarif Sembilan Tol Naik Lagi

Berita Berikutnya

Stop Dulu Kirim Mahasiswa ke Mesir
Stop Dulu Kirim Mahasiswa ke Mesir

Berita Sejenis

Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (KMSAK) mendesak Presiden Jokowi merombak struktur pansel KPK.


Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan aktivis Ulin Yusron bisa menjadi parameter penegakan hukum Polri.


Lebaran, Pejabat Diwanti-wanti Tak Terima Gratifikasi

Lebaran, Pejabat Diwanti-wanti Tak Terima Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pejabat negara menolak gratifikasi hari raya.


Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Masa jabatan Agus Rahardjo sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera berakhir tahun ini.


KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk

KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera menetapkan status hukum Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.


Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Bukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) namanya jika tak selalu muncul masalah. Baru-baru ini, kasus terbukanya database kependudukan kembali terjadi.


Usulan Penyidik Independen KPK Sulit Terwujud

Usulan Penyidik Independen KPK Sulit Terwujud

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekrut penyidik independen semakin mengemuka.


Lukman Hakim Dituding Terima Rp10 Juta

Lukman Hakim Dituding Terima Rp10 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim Biro Hukum menyebutkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp10 juta.


Sembuh, Penahanan Rommy Diperpanjang

Sembuh, Penahanan Rommy Diperpanjang

KPK mencabut pembantaran tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di Kemenag atas nama Romahumurziy alias Rommy.


Pejabat Daerah Kerap Hidup Glamor

Pejabat Daerah Kerap Hidup Glamor

Penetapan tersangka Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di KPK.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!