Nasional
Share this on:

Dittipikor Fokus Selesaikan 40 Kasus Korupsi

  • Dittipikor Fokus Selesaikan 40 Kasus Korupsi
  • Dittipikor Fokus Selesaikan 40 Kasus Korupsi

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani. Pasalnya, tahun anggaran 2017 hanya tinggal 27 hari lagi, namun masih 28 kasus yang masih dalam proses penyelesaian.

Sesuai data Dittipikor pada 2017 hingga Agustus, dari 40 kasus korupsi yang dilaporkan, baru ada 12 kasus yang telah selesai hingga ke penuntutan. Artinya, masih ada 28 kasus yang masih dalam proses penanganan, baik tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Wadir Dittipikor Kombespol Erwanto Kurniadi menjelaskan, waktu yang cukup mepet itu membuat penyidik saat ini fokus menyelesaikan kasus yang ditangani. Harapannya, kasus korupsi tersebut bisa sampai ke penuntutan.

”Ya, fokusnya penyelesaian kasus,” terangnya.

Penanganan kasus korupsi memang membutuhkan waktu yang cukup. Apalagi, mengingat, kasus korupsi yang ditangani Dittipikor merupakan kasus yang memiliki kompleksitas tinggi. ”Yang pasti, penanganan kasus korupsi harus pula menargetkan penyelamatan kerugian uang negara,” jelasnya.

Hal tersebut bisa terlihat dari nilai penyelamatan kerugian uang negara yang dilakukan Dittipikor Bareskrim Polri. Dari 12 kasus yang diselesaikan, hingga Agustus uang negara yang diselamatkan mencapai Rp348 miliar.

”Tentu uang negara harus diselamatkan dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, alangkah baiknya bila penanganan kasus korupsi di Dittipikor tidak hanya soal bagaimana menghukum koruptor dan mengembalikan uang negara.

Namun, lebih jauh dari itu, seharusnya bisa mengungkap hingga penyebab sebuah kasus korupsi terjadi. ”Mengapa penyebab korupsi ini penting untuk diketahui, jelas karena bangsa ini perlu mengetahui penyakitnya untuk bisa memberikan obatnya dan mencegahnya,” jelasnya.

Penyebab korupsi di Indonesia ini selama ini selalu dibilang soal ketamakan, kurang sejahteranya pejabat hingga soal sistem birokrasi. Namun, apakah semua asumsi penyebab itu terukur. ”Sayangnya, sama sekali tidak terukur dan akhirnya hanya sebatas asumsi,” terangnya.

Bila Dittipikor mampu untuk menggali dengan sangat dalam hingga menemukan penyebab terjadinya korupsi. Maka, pemerintah kemudian bisa untuk meracik apa solusinya agar tidak terjadi korupsi.

”Intinya, penegak hukum ini setelah menyelesaikan kasus korupsi juga baik bila memberikan masukan ke pemerintah. Perbaikan semacam apa yang bisa dilakukan untuk mengobati dan mencegah korupsi,” jelasnya. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

8 Desember, Tarif Sembilan Tol Naik Lagi
8 Desember, Tarif Sembilan Tol Naik Lagi

Berita Berikutnya

Stop Dulu Kirim Mahasiswa ke Mesir
Stop Dulu Kirim Mahasiswa ke Mesir

Berita Sejenis

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi.


Rutan Kontainer Khusus Teroris Selesai Dibangun Akhir Tahun

Rutan Kontainer Khusus Teroris Selesai Dibangun Akhir Tahun

Polri bekerja cepat untuk membangun rumah tahanan (Rutan) khusus kasus terorisme.


Luna Maya dan Cut Tary Tetap Tersangka

Luna Maya dan Cut Tary Tetap Tersangka

Kasus video porno yang melibatkan Ariel NOAH, Luna Maya, dan Cut Tary kembali mencuat.


Soal Pencucian Uang, Kejar Keterlibatan Petugas Lapas

Soal Pencucian Uang, Kejar Keterlibatan Petugas Lapas

Kasus pencucian uangsindikat bandar narkoba kelas kakap yang baru diungkap BNN menjadi pintu masuk untuk mengejar keterlibatan petugas lapas.


Kemenlu Tetap Beri Bantuan Hukum

Kemenlu Tetap Beri Bantuan Hukum

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus memantau kasus penggerebekan 116 WNI di Arab Saudi.


KPK Usut Peran Kakak Ketum PKB

KPK Usut Peran Kakak Ketum PKB

Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (31/7).


Golkar dan Gerindra Paling Banyak

Golkar dan Gerindra Paling Banyak

Partai Gerindra dan Golkar seakan bersaing menjadi parpol yang paling banyak mendaftarkan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg).


Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Koruptor

Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Koruptor

Aturan yang melarang mantan napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) sudah dibuat.


Usut Pemesanan Mobil untuk Kalapas

Usut Pemesanan Mobil untuk Kalapas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sejumlah fakta seputar aliran uang suap untuk memperoleh fasilitas dan perizinan di Lapas Sukamiskin.


Boediono: Penghapusan Hutang BLBI Berdasarkan Sistem

Boediono: Penghapusan Hutang BLBI Berdasarkan Sistem

Sidang dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali digelar kemarin di Pengadilan Tipikor, Jakarta kemarin (19/7).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!