Nasional
Share this on:

Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

  • Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis
  • Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

DEPOK - Anniesa Hasibuan, salah satu terdakwa kasus penipuan berkedok biro haji dan umroh First Travel tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Air matanya berlinang ketika tim jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tuntutannya pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, kemarin.

Anniesa bersama sang suami, Andika Surachman dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar subsider 1 tahun 4 bulan. "Kami menuntut hukuman selama 20 tahun denda 10 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan, karena terdakwa, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan terbukti melakukan TPPU secara bersama dan berkelanjutan," ungkap koordinator JPU, Heri Jerman dalam sidang.

Sedangkan satu terdakwa lainnya, yakni Siti Nuraidah Hasibuan, alias Kiki Hasibuan yang merupakan adik Anniesa Hasibuan dituntut JPU dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun kurungan.

"Terdakwa Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki, terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama sesuai pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, A pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan dituntut dengan hukuman penjara 18 tahun," papar Heri.

Seusai sidang, Heri mengungkapkan tuntutan yang diberikan kepada Kiki Hasibuan lebih kecil dari tuntutan dua terdakwa lainnya. Hal itu disebabkan, Kiki bukanlah pelaku utama.

Dia menjelaskan, pasal yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan dakwaan Andika dan Anniesa, namun, khusus untuk Kiki, pasal alternatif 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP yang di dakwakan tidak lagi digunakan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Andika Surachman mengaku, tuntutan tersebut terlalu tinggi. Sedangkan kuasa hukum ketiga terdakwa yakni, Wawan Ardianto akan menggunakan waktu dua minggu sebelum sidang lanjutan untuk menyusun keberatan terhadap tuntutan tersebut.

"Kami sebagai kuasa hukum akan membuktikan dengan keberatan tuntutan tersebut. Makanya semoga dalam dua minggu selesai," kata dia.

Dia mengungkapkan, hingga saat ini tidak ada unsur tindak pidana penipuan dari kliennya terhadap korban First Travel. "Tidak ada bukti ke arah situ (tindak pidana). Rangkaian kejadiannya ada, namun buktinya tidak ada," ucap dia. (bry/jpg)


Berita Sejenis

BSNP Pastikan Kabar Unas Tiga Kali Tidak Benar

BSNP Pastikan Kabar Unas Tiga Kali Tidak Benar

Beredar pesan berantai yang menyinggung tentang ujian nasional (Unas) 2019. Isinya Unas tahun depan digelar tiga kali.


Rutan Kontainer Khusus Teroris Selesai Dibangun Akhir Tahun

Rutan Kontainer Khusus Teroris Selesai Dibangun Akhir Tahun

Polri bekerja cepat untuk membangun rumah tahanan (Rutan) khusus kasus terorisme.


BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

Konflik peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (perdiyan) BPJS Kesehatan nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 terus bergulir.


CPNS Guru Minimal Lima Tahun Mengabdi

CPNS Guru Minimal Lima Tahun Mengabdi

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang rencananya diumumkan pada akhir Juli tertunda.


2019, Warna Pelat Kendaraan Berubah Putih

2019, Warna Pelat Kendaraan Berubah Putih

Mulai tahun depan, warna dasar pelat nomor kendaraan bakal berubah. Dari hitam menjadi putih. Warna angka dan huruf juga berubah menjadi hitam.


Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Harapan 438.580 orang tenaga honorer kategori II (K-II) untuk bisa diangkat menjadi CPNS masih terbuka.


Jumlah Formasi CPNS diputuskan Pekan Depan

Jumlah Formasi CPNS diputuskan Pekan Depan

Teka-teki terkait formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka pada tahun ini akan segera diketahui.


Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Pemerintahan memutuskan untuk tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.


Bupati Kukar Divonis 10 Tahun

Bupati Kukar Divonis 10 Tahun

Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari akhirnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin (6/7).


Optimis Salip Malaysia Tahun Depan

Optimis Salip Malaysia Tahun Depan

Jumlah publikasi internasional Indonesia tahun ini mengalami peningkatan signifikan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!