Nasional
Share this on:

Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

  • Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis
  • Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

DEPOK - Anniesa Hasibuan, salah satu terdakwa kasus penipuan berkedok biro haji dan umroh First Travel tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Air matanya berlinang ketika tim jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tuntutannya pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, kemarin.

Anniesa bersama sang suami, Andika Surachman dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar subsider 1 tahun 4 bulan. "Kami menuntut hukuman selama 20 tahun denda 10 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan, karena terdakwa, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan terbukti melakukan TPPU secara bersama dan berkelanjutan," ungkap koordinator JPU, Heri Jerman dalam sidang.

Sedangkan satu terdakwa lainnya, yakni Siti Nuraidah Hasibuan, alias Kiki Hasibuan yang merupakan adik Anniesa Hasibuan dituntut JPU dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun kurungan.

"Terdakwa Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki, terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama sesuai pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, A pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan dituntut dengan hukuman penjara 18 tahun," papar Heri.

Seusai sidang, Heri mengungkapkan tuntutan yang diberikan kepada Kiki Hasibuan lebih kecil dari tuntutan dua terdakwa lainnya. Hal itu disebabkan, Kiki bukanlah pelaku utama.

Dia menjelaskan, pasal yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan dakwaan Andika dan Anniesa, namun, khusus untuk Kiki, pasal alternatif 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP yang di dakwakan tidak lagi digunakan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Andika Surachman mengaku, tuntutan tersebut terlalu tinggi. Sedangkan kuasa hukum ketiga terdakwa yakni, Wawan Ardianto akan menggunakan waktu dua minggu sebelum sidang lanjutan untuk menyusun keberatan terhadap tuntutan tersebut.

"Kami sebagai kuasa hukum akan membuktikan dengan keberatan tuntutan tersebut. Makanya semoga dalam dua minggu selesai," kata dia.

Dia mengungkapkan, hingga saat ini tidak ada unsur tindak pidana penipuan dari kliennya terhadap korban First Travel. "Tidak ada bukti ke arah situ (tindak pidana). Rangkaian kejadiannya ada, namun buktinya tidak ada," ucap dia. (bry/jpg)


Berita Sejenis

Bos First Travel Divonis Maksimal

Bos First Travel Divonis Maksimal

Seolah air matanya telah mengering, tak ada raut sedih yang berlebihan dari Anniesa Hasibuan dan dua terdakwa kasus penipuan haji dan umroh lainnya


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Seperti prediksi sebelumnya, tidak ada perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan 1439 H/2018 M.


Nilai Turun tapi Asli

Nilai Turun tapi Asli

Nilai ujian nasional (Unas) SMA/SMK selalu turun dalam tiga tahun.


Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Di balik berturut merosotnya rata-rata nilai unas, tahun ini dan tahun lalu, Kemendikbud melakukan sejumlah evaluasi.


Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Pemerintah terus mengobral kebijakan untuk membuat perayaan Lebaran tahun ini lebih meriah.


Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa instansinya bakal menjadikan persoalan guru sebagai prioritas untuk diselesaikan


Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tahun ini panitia SBM PTN menerapkan sistem baru penilaian atau scoring hasil ujian tulis.


Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Kajian dan ivestigasi Ombudsman Republik Indonesia (IRI) soal TKA memang belum menyentuh Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.


Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait isu Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terus menyerang pemerintah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!