Nasional
Share this on:

Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

  • Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding
  • Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

JAKARTA - Kubu Setya Novanto (Setnov) sepertinya bakal melakukan perlawanan terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Setidaknya, Setnov dan tim hukumnya sudah menyiapkan langkah itu sambil menunggu salinan putusan diterima mereka.

”Nanti Senin (30/4) diputuskan (banding atau tidak),” kata kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail kepada Jawa Pos, kemarin.

Maqdir mengakui, pihaknya kurang sependapat dengan putusan hakim yang memvonis Setnov 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti USD 7,3 juta (dikurang Rp5 miliar) itu. Sebab, majelis hakim yang diketuai Yanto itu memasukan sejumlah poin pertimbangan yang tidak sesuai kapasitas Setnov sebagai anggota DPR dan ketua Fraksi Partai Golkar saat proyek e-KTP bergulir.

Poin yang dimaksud terkait dengan pekerjaan PT Sucofindo, anggota konsorsium PNRI (rekanan e-KTP), yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan menyebabkan munculnya kerugian negara dalam proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. ”Kan tidak mungkin Pak Novanto akan sampai pada persoalan itu (tidak tercapainya pekerjaan Sucofindo),” terangnya.

Menurut Maqdir, kesalahan Sucofindo itu tidak sepatutnya dibebankan pada Setnov. Sebab, kata dia, tidak ada hubungannya antara Setnov yang kala itu menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Golkar dengan teknis pekerjaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun tersebut.

”Jadi Pak Novanto ini dihukum dengan pekerjaan orang lain,” ujarnya.

Kuasa hukum Setnov lain, Firman Wijaya menambahkan, pihaknya sebenarnya bisa langsung menyatakan sikap mengambil banding usai hakim membacakan vonis. Namun, kliennya merasa perlu berkonsultasi dengan keluarga, terutama istri dan kedua anaknya.

”Sebenarnya beliau (Setnov) bisa saja mengambil sikap banding (usai pembacaan vonis),” terangnya.

Senada dengan Maqdir, Firman menyebut pertimbangan hakim terkait tidak tercapainya target Sucofindo yang dibebankan pada Setnov bisa dibilang kontroversial. Pihaknya pun akan mencermati pertimbangan itu sebagai bagian dari ketidakadilan terhadap kliennya. ”Itu (tidak tercapainya target Sucofindo) kan diluar kompetensi Pak Novanto,” ungkap pengacara senior itu.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyatakan sampai kemarin pihaknya belum menyatakan sikap atas putusan hakim. Hanya, secara umum, dia mengapresiasi putusan yang mengabulkan sebagian besar tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK itu.

”Meskipun ancaman hukuman masih selisih satu tahun,” katanya kepada Jawa Pos.

Dia pun meminta masyarakat terus mengawal kasus Setnov dan e-KTP. Termasuk, bila kubu mantan Ketua DPR itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Menurut dia, dukungan publik sangat berharga bagi KPK.

”Karena kasus ini juga merugikan masyarakat luas,” papar akademisi kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik
Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Berita Sejenis

BSNP Pastikan Kabar Unas Tiga Kali Tidak Benar

BSNP Pastikan Kabar Unas Tiga Kali Tidak Benar

Beredar pesan berantai yang menyinggung tentang ujian nasional (Unas) 2019. Isinya Unas tahun depan digelar tiga kali.


Rutan Kontainer Khusus Teroris Selesai Dibangun Akhir Tahun

Rutan Kontainer Khusus Teroris Selesai Dibangun Akhir Tahun

Polri bekerja cepat untuk membangun rumah tahanan (Rutan) khusus kasus terorisme.


Jelang Musim Kering, Siapkan 2,2 Juta Ton Cadangan Beras

Jelang Musim Kering, Siapkan 2,2 Juta Ton Cadangan Beras

Gejala kekeringan yang melanda sejumlah daerah dikhawatirkan akan membuat harga pangan, khususnya beras meroket.


BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

Konflik peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (perdiyan) BPJS Kesehatan nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 terus bergulir.


CPNS Guru Minimal Lima Tahun Mengabdi

CPNS Guru Minimal Lima Tahun Mengabdi

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang rencananya diumumkan pada akhir Juli tertunda.


2019, Warna Pelat Kendaraan Berubah Putih

2019, Warna Pelat Kendaraan Berubah Putih

Mulai tahun depan, warna dasar pelat nomor kendaraan bakal berubah. Dari hitam menjadi putih. Warna angka dan huruf juga berubah menjadi hitam.


Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Honorer K II Umur Maksimsl 35 Tahun, Berpeluang Jadi CPNS

Harapan 438.580 orang tenaga honorer kategori II (K-II) untuk bisa diangkat menjadi CPNS masih terbuka.


Jumlah Formasi CPNS diputuskan Pekan Depan

Jumlah Formasi CPNS diputuskan Pekan Depan

Teka-teki terkait formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka pada tahun ini akan segera diketahui.


Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Pemerintahan memutuskan untuk tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!