Nasional
Share this on:

Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

  • Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding
  • Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

JAKARTA - Kubu Setya Novanto (Setnov) sepertinya bakal melakukan perlawanan terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Setidaknya, Setnov dan tim hukumnya sudah menyiapkan langkah itu sambil menunggu salinan putusan diterima mereka.

”Nanti Senin (30/4) diputuskan (banding atau tidak),” kata kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail kepada Jawa Pos, kemarin.

Maqdir mengakui, pihaknya kurang sependapat dengan putusan hakim yang memvonis Setnov 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti USD 7,3 juta (dikurang Rp5 miliar) itu. Sebab, majelis hakim yang diketuai Yanto itu memasukan sejumlah poin pertimbangan yang tidak sesuai kapasitas Setnov sebagai anggota DPR dan ketua Fraksi Partai Golkar saat proyek e-KTP bergulir.

Poin yang dimaksud terkait dengan pekerjaan PT Sucofindo, anggota konsorsium PNRI (rekanan e-KTP), yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan menyebabkan munculnya kerugian negara dalam proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. ”Kan tidak mungkin Pak Novanto akan sampai pada persoalan itu (tidak tercapainya pekerjaan Sucofindo),” terangnya.

Menurut Maqdir, kesalahan Sucofindo itu tidak sepatutnya dibebankan pada Setnov. Sebab, kata dia, tidak ada hubungannya antara Setnov yang kala itu menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Golkar dengan teknis pekerjaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun tersebut.

”Jadi Pak Novanto ini dihukum dengan pekerjaan orang lain,” ujarnya.

Kuasa hukum Setnov lain, Firman Wijaya menambahkan, pihaknya sebenarnya bisa langsung menyatakan sikap mengambil banding usai hakim membacakan vonis. Namun, kliennya merasa perlu berkonsultasi dengan keluarga, terutama istri dan kedua anaknya.

”Sebenarnya beliau (Setnov) bisa saja mengambil sikap banding (usai pembacaan vonis),” terangnya.

Senada dengan Maqdir, Firman menyebut pertimbangan hakim terkait tidak tercapainya target Sucofindo yang dibebankan pada Setnov bisa dibilang kontroversial. Pihaknya pun akan mencermati pertimbangan itu sebagai bagian dari ketidakadilan terhadap kliennya. ”Itu (tidak tercapainya target Sucofindo) kan diluar kompetensi Pak Novanto,” ungkap pengacara senior itu.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyatakan sampai kemarin pihaknya belum menyatakan sikap atas putusan hakim. Hanya, secara umum, dia mengapresiasi putusan yang mengabulkan sebagian besar tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK itu.

”Meskipun ancaman hukuman masih selisih satu tahun,” katanya kepada Jawa Pos.

Dia pun meminta masyarakat terus mengawal kasus Setnov dan e-KTP. Termasuk, bila kubu mantan Ketua DPR itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Menurut dia, dukungan publik sangat berharga bagi KPK.

”Karena kasus ini juga merugikan masyarakat luas,” papar akademisi kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik
Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Berita Sejenis

KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

Tim penyidik KPK kembali mendalami kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.


KPU Siapkan Hal Baru untuk Debat Ketiga

KPU Siapkan Hal Baru untuk Debat Ketiga

Debat pilpres edisi kedua 17 Februari lalu memang banjir kritikan soal gaduhnya pendukung di ruang debat.


Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.


14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

Pemerintah telah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Sayangnya nasib miris datang dari 14 siswa SD di Solo, Jawa Tengah, yang terpaksa harus keluar dari sekolah.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Sembilan Pengedar Narkoba Divonis Mati

Sembilan Pengedar Narkoba Divonis Mati

Ony Kurniawan mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengembuskan asapnya kuat-kuat.


Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan.


Unsur SARA Vonis Dhani Diragukan

Unsur SARA Vonis Dhani Diragukan

Vonis 1,5 tahun untuk Ahmad Dhani masih menimbulkan pro kontra.


Dhani Ahmad Divonis 1,5 Tahun Penjara

Dhani Ahmad Divonis 1,5 Tahun Penjara

Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani harus merasakan dinginnya hotel prodeo.


Enam Ruas Tol Dijual

Enam Ruas Tol Dijual

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) pada tahun 2019 berencana untuk melakukan divestasi atas 18 ruas jalan tol yang dimiliki saat ini.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!