Nasional
Share this on:

Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

  • Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding
  • Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

JAKARTA - Kubu Setya Novanto (Setnov) sepertinya bakal melakukan perlawanan terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Setidaknya, Setnov dan tim hukumnya sudah menyiapkan langkah itu sambil menunggu salinan putusan diterima mereka.

”Nanti Senin (30/4) diputuskan (banding atau tidak),” kata kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail kepada Jawa Pos, kemarin.

Maqdir mengakui, pihaknya kurang sependapat dengan putusan hakim yang memvonis Setnov 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti USD 7,3 juta (dikurang Rp5 miliar) itu. Sebab, majelis hakim yang diketuai Yanto itu memasukan sejumlah poin pertimbangan yang tidak sesuai kapasitas Setnov sebagai anggota DPR dan ketua Fraksi Partai Golkar saat proyek e-KTP bergulir.

Poin yang dimaksud terkait dengan pekerjaan PT Sucofindo, anggota konsorsium PNRI (rekanan e-KTP), yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan menyebabkan munculnya kerugian negara dalam proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. ”Kan tidak mungkin Pak Novanto akan sampai pada persoalan itu (tidak tercapainya pekerjaan Sucofindo),” terangnya.

Menurut Maqdir, kesalahan Sucofindo itu tidak sepatutnya dibebankan pada Setnov. Sebab, kata dia, tidak ada hubungannya antara Setnov yang kala itu menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Golkar dengan teknis pekerjaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun tersebut.

”Jadi Pak Novanto ini dihukum dengan pekerjaan orang lain,” ujarnya.

Kuasa hukum Setnov lain, Firman Wijaya menambahkan, pihaknya sebenarnya bisa langsung menyatakan sikap mengambil banding usai hakim membacakan vonis. Namun, kliennya merasa perlu berkonsultasi dengan keluarga, terutama istri dan kedua anaknya.

”Sebenarnya beliau (Setnov) bisa saja mengambil sikap banding (usai pembacaan vonis),” terangnya.

Senada dengan Maqdir, Firman menyebut pertimbangan hakim terkait tidak tercapainya target Sucofindo yang dibebankan pada Setnov bisa dibilang kontroversial. Pihaknya pun akan mencermati pertimbangan itu sebagai bagian dari ketidakadilan terhadap kliennya. ”Itu (tidak tercapainya target Sucofindo) kan diluar kompetensi Pak Novanto,” ungkap pengacara senior itu.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyatakan sampai kemarin pihaknya belum menyatakan sikap atas putusan hakim. Hanya, secara umum, dia mengapresiasi putusan yang mengabulkan sebagian besar tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK itu.

”Meskipun ancaman hukuman masih selisih satu tahun,” katanya kepada Jawa Pos.

Dia pun meminta masyarakat terus mengawal kasus Setnov dan e-KTP. Termasuk, bila kubu mantan Ketua DPR itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Menurut dia, dukungan publik sangat berharga bagi KPK.

”Karena kasus ini juga merugikan masyarakat luas,” papar akademisi kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik
Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Berita Sejenis

Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Pada akhir tahun 2018, 13 ruas Jalan Tol. Ruas-ruas baru tersebut masih lanjutan dari megaproyek Jalan Tol Trans Jawa dan Sumatera.


Pendaftaran CPNS Diperpanjang Himgga 15 Oktober

Pendaftaran CPNS Diperpanjang Himgga 15 Oktober

Pemerintah akhirnya menyikapi masih minimnya jumlah pendaftar CPNS baru tahun ini.


Gempa Sulteng Akibat Pergerakan Sesar Palu Karo

Gempa Sulteng Akibat Pergerakan Sesar Palu Karo

Gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah, Jumat (28/9) sore, diperkirakan merupakan kepanjangan dari siklus gempa yang terjadi puluhan tahun lalu di jalur sesar P


Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelesaikan penyidikan tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR (nonaktif) Eni Maulani Saragih.


Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur penggunaan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan memang telah berlaku.


Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Pendaftaran CPNS baru tahun lalu, diwarnai keluhan soal input NIK (nomor induk kependudukan).


Setnov Akui Perintah Eni

Setnov Akui Perintah Eni

Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) akhirnya membuka keterlibatannya terkait dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.


Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada pendidik.


Setnov Tahu Proyek PLTU Riau

Setnov Tahu Proyek PLTU Riau

Dugaan keterlibatan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau 1 coba diurai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Idrus Jangan Tiru Setnov

Idrus Jangan Tiru Setnov

Pengusutan dugaan korupsi kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1 menjadi tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!