Nasional
Share this on:

Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

  • Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding
  • Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

JAKARTA - Kubu Setya Novanto (Setnov) sepertinya bakal melakukan perlawanan terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Setidaknya, Setnov dan tim hukumnya sudah menyiapkan langkah itu sambil menunggu salinan putusan diterima mereka.

”Nanti Senin (30/4) diputuskan (banding atau tidak),” kata kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail kepada Jawa Pos, kemarin.

Maqdir mengakui, pihaknya kurang sependapat dengan putusan hakim yang memvonis Setnov 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti USD 7,3 juta (dikurang Rp5 miliar) itu. Sebab, majelis hakim yang diketuai Yanto itu memasukan sejumlah poin pertimbangan yang tidak sesuai kapasitas Setnov sebagai anggota DPR dan ketua Fraksi Partai Golkar saat proyek e-KTP bergulir.

Poin yang dimaksud terkait dengan pekerjaan PT Sucofindo, anggota konsorsium PNRI (rekanan e-KTP), yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan menyebabkan munculnya kerugian negara dalam proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. ”Kan tidak mungkin Pak Novanto akan sampai pada persoalan itu (tidak tercapainya pekerjaan Sucofindo),” terangnya.

Menurut Maqdir, kesalahan Sucofindo itu tidak sepatutnya dibebankan pada Setnov. Sebab, kata dia, tidak ada hubungannya antara Setnov yang kala itu menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Golkar dengan teknis pekerjaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun tersebut.

”Jadi Pak Novanto ini dihukum dengan pekerjaan orang lain,” ujarnya.

Kuasa hukum Setnov lain, Firman Wijaya menambahkan, pihaknya sebenarnya bisa langsung menyatakan sikap mengambil banding usai hakim membacakan vonis. Namun, kliennya merasa perlu berkonsultasi dengan keluarga, terutama istri dan kedua anaknya.

”Sebenarnya beliau (Setnov) bisa saja mengambil sikap banding (usai pembacaan vonis),” terangnya.

Senada dengan Maqdir, Firman menyebut pertimbangan hakim terkait tidak tercapainya target Sucofindo yang dibebankan pada Setnov bisa dibilang kontroversial. Pihaknya pun akan mencermati pertimbangan itu sebagai bagian dari ketidakadilan terhadap kliennya. ”Itu (tidak tercapainya target Sucofindo) kan diluar kompetensi Pak Novanto,” ungkap pengacara senior itu.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyatakan sampai kemarin pihaknya belum menyatakan sikap atas putusan hakim. Hanya, secara umum, dia mengapresiasi putusan yang mengabulkan sebagian besar tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK itu.

”Meskipun ancaman hukuman masih selisih satu tahun,” katanya kepada Jawa Pos.

Dia pun meminta masyarakat terus mengawal kasus Setnov dan e-KTP. Termasuk, bila kubu mantan Ketua DPR itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Menurut dia, dukungan publik sangat berharga bagi KPK.

”Karena kasus ini juga merugikan masyarakat luas,” papar akademisi kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik
Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Berita Sejenis

Batas Usia Pernikahan Diserahkan ke DPR

Batas Usia Pernikahan Diserahkan ke DPR

Judicial review (JR) terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).


Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Pemerintah angkat bicara terkait rencana FHK2-PGRI menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.


2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Sistem zonasi sekolah akan membawa perubahan besar-besaran pada dunia pendidikan pada tahun 2109. Salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru (PPD


Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli tampak tegar saat mendengar ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Yanto membacakan putusan, kemarin (6/12)


Solo-Ngawi Kini Hanya 1,5 Jam

Solo-Ngawi Kini Hanya 1,5 Jam

Rencana menyambung jalan tol Jakarta-Surabaya pada akhir tahun ini semakin dekat.


Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

Calon jamaah haji (CJH) yang berangkat tahun depan siap-siap merogoh kocek lebih dalam.


Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Musisi Ahmad Dhani yang merupakan terdakwa kasus ujaran kebencian kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dari pihak JPU.


141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Justru sebaliknya, tren kasus rasuah kian meningkat dari tahun ke tahun.


Fokus Siapkan PK, Nuril Minta Perlindungan LPSK

Fokus Siapkan PK, Nuril Minta Perlindungan LPSK

Penundaan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknum disambut positif.


Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kemarin (13/11) meluncurkan tanggal libur dan cuti bersama 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!