Nasional
Share this on:

Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

  • Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR
  • Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

JAKARTA - Berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani yang sempat dicabut pada persidangan Irman dan Sugiharto 23 Maret lalu dipastikan bisa kembali menjadi alat bukti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bersalah kepada politikus Partai Hanura tersebut, kemarin.

Miryam dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan diminta membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh hakim, lantaran terbukti memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Mengadili, dinyatakan terdakwa telah terbukti sah dan yakin melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang tindak pidana korupsi," tegas ketua majelis hakim Franky Tambuwun saat membacakan amar putusan.

Putusan itu juga membuktikan bahwa Miryam tidak pernah mendapat tekanan dari penyidik KPK selama pemeriksaan di komisi antirasuah pada 1, 7, dan 14 Desember 2016 serta 24 Januari 2017. Penyidik itu adalah, Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan M. Irwan Susanto.

"Pernyataan Miryam berbanding terbalik dengan kesaksian tiga penyidik KPK yang dihadirkan saat persidangan Irman dan Sugiharto pada 30 Maret 2017 dan dikonfrontasi," jelas hakim.

Miryam usai sidang mengatakan masih pikir-pikir atas putusan hakim. Hanya, dia sempat menyatakan keberatan sejak ditetapkan tersangka hingga berstatus terdakwa. "Jangankan vonis 5 tahun, jadi tersangka saya keberatan. Tapi saya menghormati proses hukum karena ini proses pengadilan. Saya sama tim lawyer akan berpikir dalam waktu 7 hari untuk banding atau tidaknya," ujar mantan anggota Komisi II DPR itu.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, KPK bisa kembali mempelajari BAP Miryam guna mengungkap indikasi duit ijon proyek e-KTP yang disebut-sebut mengalir ke sejumlah anggota DPR periode 2009-2014.

"Sangat bisa kembali (BAP Miryam) menjadi alat bukti," terangnya saat dihubungi Jawa Pos.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan, putusan hakim kemarin juga membuktikan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk KPK selama ini berdiri di pijakan kebohongan Miryam. Itu mengingat pembentukan pansus bermula dari kesaksian Miryam yang ditekan Novel.

"Di persidangan Miryam justru yang ditemukan dugaan Miryam ditekan kolega-koleganya di DPR," tuturnya.

Terpisah, Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang langsung merespon putusan pengadilan tipikor terkait kasus Miryam. Tak tanggung-tanggung, OSO memerintahkan kepada DPP Partai Hanura untuk segera menggelar prosedur pencopotan Miryam dari keanggotaan partai.

”Berhentikan,” tegas OSO kepada wartawan.

Menurut OSO, Partai Hanura tidak mentoleransi pelanggaran kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Dalam hal ini, setelah proses pemecatan dilakukan, Partai Hanura akan segera memproses pergantian antar waktu (PAW) untuk Miryam sebagai anggota DPR.

”PAW-nya akan dilaksanakan,” tandasnya. (tyo/bay/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Diperiksa KPK, Setnov Tutup Mulut

Diperiksa KPK, Setnov Tutup Mulut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar dibikin pusing oleh Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).


Begini Kronologis “Pelarian” Singkat Ketua DPR Setnov dari Kejaran KPK

Begini Kronologis “Pelarian” Singkat Ketua DPR Setnov dari Kejaran KPK

Penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi akhir “pelarian” Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).


Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Selain lebaran, arus lalu lintas yang cukup padat juga terjadi saat Natal dan tahun baru.


Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tampak buru-buru saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 17.22, kemarin.


Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat.


Jalur ke Dieng dari Kejajar Ditutup Total

Jalur ke Dieng dari Kejajar Ditutup Total

Jalur menuju kawasan dataran tinggi Dieng tepatnya di Desa Tieng Kejajar akan ditutup total selama empat hari.


Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto.


Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah.


Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

KPK akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya, kemarin.


KPK Siap Hadapi Setnov

KPK Siap Hadapi Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi perlawanan kubu pengacara Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pemalsuan surat.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!