Nasional
Share this on:

Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

  • Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR
  • Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

JAKARTA - Berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani yang sempat dicabut pada persidangan Irman dan Sugiharto 23 Maret lalu dipastikan bisa kembali menjadi alat bukti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bersalah kepada politikus Partai Hanura tersebut, kemarin.

Miryam dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan diminta membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh hakim, lantaran terbukti memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Mengadili, dinyatakan terdakwa telah terbukti sah dan yakin melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang tindak pidana korupsi," tegas ketua majelis hakim Franky Tambuwun saat membacakan amar putusan.

Putusan itu juga membuktikan bahwa Miryam tidak pernah mendapat tekanan dari penyidik KPK selama pemeriksaan di komisi antirasuah pada 1, 7, dan 14 Desember 2016 serta 24 Januari 2017. Penyidik itu adalah, Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan M. Irwan Susanto.

"Pernyataan Miryam berbanding terbalik dengan kesaksian tiga penyidik KPK yang dihadirkan saat persidangan Irman dan Sugiharto pada 30 Maret 2017 dan dikonfrontasi," jelas hakim.

Miryam usai sidang mengatakan masih pikir-pikir atas putusan hakim. Hanya, dia sempat menyatakan keberatan sejak ditetapkan tersangka hingga berstatus terdakwa. "Jangankan vonis 5 tahun, jadi tersangka saya keberatan. Tapi saya menghormati proses hukum karena ini proses pengadilan. Saya sama tim lawyer akan berpikir dalam waktu 7 hari untuk banding atau tidaknya," ujar mantan anggota Komisi II DPR itu.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, KPK bisa kembali mempelajari BAP Miryam guna mengungkap indikasi duit ijon proyek e-KTP yang disebut-sebut mengalir ke sejumlah anggota DPR periode 2009-2014.

"Sangat bisa kembali (BAP Miryam) menjadi alat bukti," terangnya saat dihubungi Jawa Pos.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan, putusan hakim kemarin juga membuktikan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk KPK selama ini berdiri di pijakan kebohongan Miryam. Itu mengingat pembentukan pansus bermula dari kesaksian Miryam yang ditekan Novel.

"Di persidangan Miryam justru yang ditemukan dugaan Miryam ditekan kolega-koleganya di DPR," tuturnya.

Terpisah, Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang langsung merespon putusan pengadilan tipikor terkait kasus Miryam. Tak tanggung-tanggung, OSO memerintahkan kepada DPP Partai Hanura untuk segera menggelar prosedur pencopotan Miryam dari keanggotaan partai.

”Berhentikan,” tegas OSO kepada wartawan.

Menurut OSO, Partai Hanura tidak mentoleransi pelanggaran kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Dalam hal ini, setelah proses pemecatan dilakukan, Partai Hanura akan segera memproses pergantian antar waktu (PAW) untuk Miryam sebagai anggota DPR.

”PAW-nya akan dilaksanakan,” tandasnya. (tyo/bay/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Hasil rapat kerja antara Kemendikbud, Kementerian PAN-RB, Kemenkeu, Kemendagri, dengan Komisi X DPR kemarin (12/12) membawa angin segar bagi ratusan ribu guru h


Mantan Bos Century Bebas Bersyarat

Mantan Bos Century Bebas Bersyarat

Mantan pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular ternyata telah bebas dari penjara.


Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Pemerintah angkat bicara terkait rencana FHK2-PGRI menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.


2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Sistem zonasi sekolah akan membawa perubahan besar-besaran pada dunia pendidikan pada tahun 2109. Salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru (PPD


Empat Pekerja Masih Belum Ditemukan

Empat Pekerja Masih Belum Ditemukan

Petugas gabungan TNI–Polri berhasil mengevakuasi satu jenazah korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dari Distrik Yigi ke Wamena.


Listrik Mati Dua Kali, Penumpang Lion Air JT 568 Minta Turun

Listrik Mati Dua Kali, Penumpang Lion Air JT 568 Minta Turun

Penumpang pesawat Lion Air penerbangan JT 568 rute Jakarta-Jogjakarta mengalami masalah kelistrikan saat akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta.


TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

Upaya petugas gabungan TNI dan Polri mencari lima korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) berbuah hasil.


Ketakutan, Empat Pekerja Nekat Terobos Hutan agar Selamat dari Pembantaian KKSB

Ketakutan, Empat Pekerja Nekat Terobos Hutan agar Selamat dari Pembantaian KKSB

Paulus Rizal Malaga (30) langsung pucat saat didatangi seorang perempuan paro baya.


TNI-Polri Kejar KKSB Hidup atau Mati

TNI-Polri Kejar KKSB Hidup atau Mati

Evakuasi 16 jenazah korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dari Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua selesai.


Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli tampak tegar saat mendengar ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Yanto membacakan putusan, kemarin (6/12)



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!