Nasional
Share this on:

Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

  • Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR
  • Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

JAKARTA - Berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani yang sempat dicabut pada persidangan Irman dan Sugiharto 23 Maret lalu dipastikan bisa kembali menjadi alat bukti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bersalah kepada politikus Partai Hanura tersebut, kemarin.

Miryam dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan diminta membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh hakim, lantaran terbukti memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Mengadili, dinyatakan terdakwa telah terbukti sah dan yakin melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang tindak pidana korupsi," tegas ketua majelis hakim Franky Tambuwun saat membacakan amar putusan.

Putusan itu juga membuktikan bahwa Miryam tidak pernah mendapat tekanan dari penyidik KPK selama pemeriksaan di komisi antirasuah pada 1, 7, dan 14 Desember 2016 serta 24 Januari 2017. Penyidik itu adalah, Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan M. Irwan Susanto.

"Pernyataan Miryam berbanding terbalik dengan kesaksian tiga penyidik KPK yang dihadirkan saat persidangan Irman dan Sugiharto pada 30 Maret 2017 dan dikonfrontasi," jelas hakim.

Miryam usai sidang mengatakan masih pikir-pikir atas putusan hakim. Hanya, dia sempat menyatakan keberatan sejak ditetapkan tersangka hingga berstatus terdakwa. "Jangankan vonis 5 tahun, jadi tersangka saya keberatan. Tapi saya menghormati proses hukum karena ini proses pengadilan. Saya sama tim lawyer akan berpikir dalam waktu 7 hari untuk banding atau tidaknya," ujar mantan anggota Komisi II DPR itu.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, KPK bisa kembali mempelajari BAP Miryam guna mengungkap indikasi duit ijon proyek e-KTP yang disebut-sebut mengalir ke sejumlah anggota DPR periode 2009-2014.

"Sangat bisa kembali (BAP Miryam) menjadi alat bukti," terangnya saat dihubungi Jawa Pos.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan, putusan hakim kemarin juga membuktikan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk KPK selama ini berdiri di pijakan kebohongan Miryam. Itu mengingat pembentukan pansus bermula dari kesaksian Miryam yang ditekan Novel.

"Di persidangan Miryam justru yang ditemukan dugaan Miryam ditekan kolega-koleganya di DPR," tuturnya.

Terpisah, Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang langsung merespon putusan pengadilan tipikor terkait kasus Miryam. Tak tanggung-tanggung, OSO memerintahkan kepada DPP Partai Hanura untuk segera menggelar prosedur pencopotan Miryam dari keanggotaan partai.

”Berhentikan,” tegas OSO kepada wartawan.

Menurut OSO, Partai Hanura tidak mentoleransi pelanggaran kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Dalam hal ini, setelah proses pemecatan dilakukan, Partai Hanura akan segera memproses pergantian antar waktu (PAW) untuk Miryam sebagai anggota DPR.

”PAW-nya akan dilaksanakan,” tandasnya. (tyo/bay/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Diduga Overload, Kapal Motor Oleng lalu Terbalik

Diduga Overload, Kapal Motor Oleng lalu Terbalik

Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang berlayar dari Pelabuhan Simanindo, Toba Samosir, tujuan Tiga Ras, Simalungun, Sumatera Utara, terbalik.


Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Tahun ini pemerintah berencana kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Tapi hingga saat ini jadwal dan formasinya belum dilansir.


Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Puncak arus mudik pertama yang diperkirakan Kementerian Perhubungan bisa dianggap lancar. Jumlah pemudik dengan kendaraan roda dua pun berkurang.


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Marak Pelemparan Batu, Jasa Marga Perketat Pengawasan

Marak Pelemparan Batu, Jasa Marga Perketat Pengawasan

Pasca insiden pelemparan batu dari jembatan penyeberangan Km 6 Jalan Tol Jakarta Cikampek, PT Jasa Marga akan memperketat pengawasan di titik-titik rawan.


Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Praktik korupsi masih marak terjadi jelang Lebaran.


Densus 88 Gagalkan Serangan Bom ke DPR

Densus 88 Gagalkan Serangan Bom ke DPR

Densus 88 Anti Teror berhasil mencegah terjadinya serangan aksi bom yang akan menyasar gedung DPR, Sabtu (2/6) lalu.


Bos First Travel Divonis Maksimal

Bos First Travel Divonis Maksimal

Seolah air matanya telah mengering, tak ada raut sedih yang berlebihan dari Anniesa Hasibuan dan dua terdakwa kasus penipuan haji dan umroh lainnya


Satwa di Lereng Merapi Mulai Turun Gunung

Satwa di Lereng Merapi Mulai Turun Gunung

Selain letusan magmatik, turunnya satwa dari lereng Merapi menunjukkan bahwa gunung tersebut akan memasuki fase letusan besar.


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!