Nasional
Share this on:

Dokter Spesialis Wajib Kerja di Daerah

  • Dokter Spesialis Wajib Kerja di Daerah
  • Dokter Spesialis Wajib Kerja di Daerah

JAKARTA - Terhitung mulai 12 Januari 2016, lulusan dokter spesialis diwajibkan untuk mengabdi di daerah. Mereka harus menjalani masa kerja selama satu tahun penuh. Hal ini sesuai dengan peraturan presiden (Perpres) nomor 4 tahun 2017.

Kepala BPSDM Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Usman Sumantri menyampaikan, aturan ini dibuat sebagai upaya pemerataan tenaga dokter spesialis di daerah. Dengan begitu, akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik bisa ditingkatkan.

?kita ingin ini merata. Jangan di kota-kota besar saja. Seperti Jakarta misalnya yang jumlah dokter spesialisnya 4 kali lipat dari luar Jawa,? ujarnya, kemarin.

Usman menjelaskan, kewajiban ini akan dibebankan pada seluruh mahasiswa spesialis yang lulus baik itu lulusan universitas dalam negeri maupun luar negeri dengan biaya mandiri maupun beasiswa. Namun, dalam tahap awal, baru lima golongan spesialis yang akan mengawali. Yakni, spesialis anak, bedah, obgyn, anastesi, dan penyakit dalam. Dengan

?Ini memang wajib bagi mereka yang lulus per 12 Januari 2016. Tapi, bagi mereka yang lulus sebelum itu diperbolehkan pula untuk mendaftar,? ungkapnya.

Mereka nantinya ditempatkan di rumah sakit sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; Rumah Sakit rujukan regional atau Rumah Sakit rujukan provinsi, yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Rumah Sakit sebagaimana dimaksud merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

?Untuk penempatan nanti melihat usul daerah. jadi kalau daerah A mengemukakan kekurangan spesialis anak misalnya, nanti disampaikan,? tuturnya. Kendati begitu, penempatan ini juga akan memperhatikan kondisi financial dari daerah tersebut dan beban kerja di sana. ?Tentu kita prioritaskan daerah yang finansialnya kurang atau tidak mampu,? sambungnya.

Penempatan ini, lanjut dia, dilakukan dalam kurun waktu satu tahun penuh. Yang nantinya, masa penempatan dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis diperhitungkan sebagai masa kerja seperti bunyi Pasal 18 Perpres ini.

Terkait insentif, Usman menghimbau para dokter tidak khawatir. Menurutnya, insentif yang diberikan Surat lzin Praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, mendapatkan tunjangan dan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. ?Tunjangannya pun cukup besar, mencapai Rp 30 juta per bulan,? ungkapnya.

Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti ikut menyikapi terbitnya Perpres 4/2017 itu. Mantan wakil menteri kesehatan itu menjelaskan wajib praktik untuk dokter program spesialis sesegera mungkin diterapkan. "Karena aturan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal," katanya.

Ghufron mengatakan regulasi wajib mengabdi minimal setahun untuk peserta pendidikan dokter spesialis, terkait dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dengan aturan yang sedikit memaksa itu, pemerintah bisa menyiapka dokter spesialis di layanan kesehatan daerah-daerah terpencil. Ghufron juga mengatakan program wajib mengabdi ini bisa meningkatkan kompetensi dan kemahiran calon spesialis.

Guru besar UGM Jogjakarta itu mengatakan, program pendidikan dokter spesialis ranahnya memang di perguruan tinggi. Program wajib mengabdi ini nantinya ada yang menggunakan skenario beasiswa dan biaya mandiri. "Untuk yang beasiswa, anggarannya di Kemenkes," jelasnya.

Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Tri Hanggono Achmad menuturkan, sebagai kampus negeri mereka akan menjalankan semua amanah pemerintah. Termasuk program wajib mengabdi untuk peserta kuliah dokter spesialis. "Unpad mendukung sepenuhnya," katanya.

Tri menjelaskan tiap semester, daya tampung pendidikan spesialia di unpad menampung 130 sampai 150 orang. Dengan pengiriman dokter spesialis itu, bisa memberikan layanan kesehatan berkualitas yang merata. (mia/wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Nonton Guguran Lava Pijar Merapi

Nonton Guguran Lava Pijar Merapi

Sejak Agustus lalu guguran lava pijar Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) dengan Jawa Tengah terus terjadi.


Honorer Ingin Semua Diakomodasi

Honorer Ingin Semua Diakomodasi

Tawaran pemerintah untuk mengundang 159 ribu guru honorer K2 mengikuti tes calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) belum mendapat respon positi


Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

Jumlah guru honorer K2 yang akan mengikuti tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) sudah selesai dipetakan.


Ratusan Mahasiswa Indonesia Jalani Kerja Paksa di Taiwan

Ratusan Mahasiswa Indonesia Jalani Kerja Paksa di Taiwan

Kabar mengejutkan datang dari Taiwan. Sekitar 300 mahasiswa yang mengikuti kuliah sambil magang di sana, ternyata harus menjalankan kewajiban kerja paksa.


Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Kementerian PUPR mengambil langkah tegas menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap oknum pegawai pada dua Satuan Kerja (Satker) mereka.


Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Hasil rapat kerja antara Kemendikbud, Kementerian PAN-RB, Kemenkeu, Kemendagri, dengan Komisi X DPR kemarin (12/12) membawa angin segar bagi ratusan ribu guru h


Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

Belum genap sepekan, Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik.


Majukan Desa, ASPEKSINDO Bersama BNI Garap BUMDes dan Smart Village

Majukan Desa, ASPEKSINDO Bersama BNI Garap BUMDes dan Smart Village

Keseriusan Asosiasi Pemerintah Desa dan Kepulauan Indonesia (ASPEKSINDO) membangun daerah pedalaman terus terpacu.


Tak Ada Pemekaran Daerah sampai Pilpres Selesai

Tak Ada Pemekaran Daerah sampai Pilpres Selesai

Sumber daya manusia (SDM) masih menjadi problem daerah-daerah hasil pemekaran.


Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Tawaran pemerintah untuk menyediakan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi honorer yang tidak terakomodir dalam pendaftaran CPNS ditolak.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!