Nasional
Share this on:

DPR Baru Jangan Terjebak Korupsi

  • DPR Baru Jangan Terjebak Korupsi
  • DPR Baru Jangan Terjebak Korupsi

JAKARTA - Pada Oktober mendatang, Parlemen Senayan akan diisi wajah-wajah baru. Ada 560 lebih anggoar DPR RI periode 2019-2024 akan beraktivitas di sana. Sebagai wakil rakyat, mereka diingatkan menghindari korupsi demi memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

"Anggota DPR baru harus menghindari jebakan korupsi. Sebab data nyata dari KPK menunjukkan di tahun politik tingkat tangkapan terhadap anggota DPR meningkat tajam," ujar peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes di Jakarta, Kamis (29/8).

Menurutnya, caleg DPR RI terpilih harus menghindari jebakan korupsi politik dalam internal seperti kongkalikong untuk proyek tertentu. Sebagai anggota DPR yang harus mendengarkan aspirasi publik, wakil rakyat wajib memahami kekhawatiran serta isu pembahasan publik. "Semakin dekat sama publik, semakin dia bisa mengaspirasikan keinginan publik. Sehingga pelan-pelan persepsi negatif soal DPR bisa dikurangi," jelas Arya.

Dia menekankan pentingnya peran kontrol legislatif terhadap eksekutif. Tujuannya agar DPR tidak sekedar menjadi stempel untuk eksekutif. Anggota DPR harus cermat, mau membangun diskursus dan terus melakukan perdebatan terkait kebijakan. "Kebijakan yang lahir dari adanya diskursus itu rentan ditolak oleh publik, rentan di amendemen. Jadi mereka harus melakukan fungsi kontrol yang efektif pula," ucapnya.

Sekedar diketahui, pada Sabtu (31/8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melakukan rapat pleno terbuka penetapan calon anggota DPR RI terpilih serta calon anggota DPD RI. Selanjutnya, mereka akan dilantik pada Oktober 2019 mendatang.

Selama Tahun Sidang 2018-2019, DPR RI telah membahas dan menyetujui 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi UU. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, secara keseluruhan jumlah RUU yang telah selesai dibahas dari awal periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 sampai Agustus 2019 berjumlah 77 RUU.

Bamsoet menjelaskan pelaksanaan fungsi legislasi merupakan perwujudan kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki DPR. Dalam pelaksanaannya, pembentukan undang-undang dilaksanakan melalui pembahasan bersama antara DPR dan presiden. "Pembahasan juga mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk RUU tertentu. Sinergitas antarlembaga. Khususnya antara DPR dan presiden merupakan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi," ucap Bamsoet.

Dia menilai sinergitas bukan hanya diperlukan antarlembaga. Melainkan juga intern lembaga. Yakni antarfraksi di DPR dan antarkementerian/lembaga di pemerintah. Pada tahun kelima atau tahun terakhir dari periode keanggotaan 2014-2019, kinerja fungsi legislasi DPR RI untuk RUU yang sedang dalam tahap penyusunan berjumlah 12 RUU.

"Nah, 12 RUU itu yang terdiri dari tujuh RUU dalam proses penyusunan pada Anggota dan Alat Kelengkapan DPR. Sementara dua RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi. Sedangkan tiga RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I atau menunggu Surpres," paparnya.

Bamsoet menjelaskan, RUU yang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I berjumlah 36 RUU dan RUU yang sudah selesai dibahas dan disetujui menjadi UU berjumlah 15 RUU. Dia menjelaskan dari 15 RUU yang selesai dibahas, terdapat 10 RUU mengenai pengesahan perjanjian, persetujuan kerja sama dan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Nama-nama Menteri Diumukan usai Pelantikan Presiden

Nama-nama Menteri Diumukan usai Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo menyebut banyak wajah baru yang akan menjabat sebagai menteri dalam kabinet kerja jilid II periode 2019-2024.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.


Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Pemerintah Arab melalui Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat akan membuat kebijakan baru, terkait memperbolehkan bagi kaum peremp


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Partai Gerindra baru akan menyampaikan secara resmi sikap politiknya pada 17 Oktober mendatang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!