Nasional
Share this on:

DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

  • DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru
  • DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo. DPR mengusulkan, pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 langsung dilantik oleh presiden dalam waktu dekat. Sehingga tidak perlu menunggu masa jabatan komisioner berakhir. Dasarnya, pengunduran diri dan penyerahan mandat tiga pimpinan KPK.

"Tidak ada definitif harus tanggal 21 Desember. Ini kan sudah menyerahkan mandat tiga orang. Kemudian satu orang terpilih Kembali. Dan satu belum mundur. Sebagian teman-teman di DPR berpandangan ya sudah lantik saja langsung pimpinan KPK yang baru," ujar Wakil Ketua DPR RI Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9) kemarin.

Dengan adanya satu pimpinan petahana yakni Alexander Marwata, maka hanya tersisa satu pimpinan terpilih yang tidak dapat langsung dilantik. "Berarti tinggal satu yang tidak dilantik. Menunggu ibu Basaria," imbuhnya.

DPR, lanjutnya, akan menyurati Presiden Jokowi terkait usulan pelantikan komisioner baru tersebut. "Kita surati presiden sambil menunggu perkembangan. Menurut saya, empat orang sudah bisa dilantik. Tinggal satu orang yang belum bisa," jelasnya.

Menurut Fahri, pimpinan KPK sekarang sudah cedera secara moral. Dia mengaku telah mengingatkan pimpinan KPK agar tidak ikut bermain politik. "Saya sudah sering mengingatkan dari dulu pimpinan KPK jangan main politik. Kita ini kan sama-sama dewasa bernegara. Tahu mana UU yang dapat menyeret orang berpolitik. UU KPK yang lama itu dapat menyeret orang kepada politik," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai penyerahan mandat yang dilakukan oleh pimpinan KPK merupakan luapan emosi. "Pernyataan tiga Pimpinan KPK bahwa mereka menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden adalah pernyataan yang tidak jelas. Itu bagian dari emosi sesaat saja," kata Arsul.

Arsul berharap pimpinan KPK periode 2019-2023 konsisten dan tidak menyerahkan mandat di tengah masa jabatan. Terkait waktu pelantikan terhadap pimpinan KPK terpilih, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Apakah nantinya Jokowi akan mempercepat pelantikan untuk mengisi kekosongan di KPK.

"Apakah terkait dengan pengembalian mandat itu presiden akan mempercepat pelantikan, itu terserah beliau. Yang jelas, kalau benar ada pimpinan KPK yang mengundurkan diri atau tidak menjalankan fungsi, tentu kan tidak boleh kosong. Ada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang KPK. Itu menjadi tanggung jawab pimpinan KPK," jelas Arsul.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai wajar pimpinan KPK menyerahkan pengelolaan lembaga antirasuah kepada Jokowi. Penyerahan mandat yang dilakukan oleh pimpinan KPK merupaka bentuk kekecewaan.

"Ini bukan soal sah atau tidak. Kalau dari sisi hukum sih tidak ada maknanya. Tetapi ini kan semacam protes kepada presiden yang terkesan dianggap tidak melindungi KPK sebagai institusi era reformasi dengan mandat pemberantas korupsi," ujar Refly Harun kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (16/9).

Menurut Refly, indikatornya adalah presiden setuju mengubah revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Padahal, yang mau diubah itu justru yang menyebabkan KPK selama ini paling tidak dikhawatirkan dan ditakuti. Misalnya soal penyadapan. Jadi mereka menyatakan diri ibaratnya maunya presiden ini apa sih?," ucapnya. (yah/zul/rh/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Sudah 40 terduga teroris ditangkap sepuluh hari jelang pelantikan presiden. Mereka siap beraksi pada even-even besar.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Presiden Joko Widodo memastikan susunan kabinet periode 2019-2024 sudah rampung. Banyak bocoran yang beredar di media sosial (medsos).


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Sejumlah kalangan masih berharap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) masih diharapkan untuk diterbitkan Jokowi.


Nama-nama Menteri Diumukan usai Pelantikan Presiden

Nama-nama Menteri Diumukan usai Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo menyebut banyak wajah baru yang akan menjabat sebagai menteri dalam kabinet kerja jilid II periode 2019-2024.


Gerindra Tunggu Sinyal Jokowi

Gerindra Tunggu Sinyal Jokowi

Rumor Partai Gerindra masuk dalam pemerintahan semakin kencang. Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto juga telah menyampaikan sikap resmi politiknya.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!