Nasional
Share this on:

DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

  • DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada
  • DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta legislatif di daerah untuk memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Diharapkan, DPRD bisa mengajak masyarakat dalam berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo meminta DPRD mengawal dan mengikuti setiap proses penyelenggaraan Pilkada dari berbagai aspek. Mulai dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), penetapan distribusi logistik, hingga mendorong partisipasi masyarakat.

“Semua harus berjalan dengan baik. Dari aspek penyelenggaraan dari awal NPHD, angggaran untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan. Selain itu, tentu mengawasi penetapan distribusi logistik, serta upaya mendorong partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya,” ujar Hadi di Jakarta, Kamis (17/10).

Menurutnya, pada Pilkada Tahun 2018, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 73 persen. Sementara tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2019 mencapai 81 persen lebih. Dengan capaian itu, diharapkan pada Pilkada 2020 tingkat partisipasi masyarakat kian meningkat. “Kita berharap 270 daerah pada Pilkada ini ada peningkatan. Seiring dengan partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak tahun 2019,” imbuh Hadi.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan ada 34 daerah belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. KPU meminta Kemendagri melakukan supervisi terhadap pemerintah daerah dan KPU daerah setempat.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, Kemendagri segera untuk melakukan supervisi, lalu menginstruksikan daerah-daerah tersebut untuk membuka pembicaraan secara transparan dengan KPU setempat.

Daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD itu termasuk dua provinsi yakni Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Pramono mengatakan, 34 daerah itu belum menuntaskan NPHD sampai melewati batas waktu yang diperpanjang hingga Senin (14/10) lalu. "

Hingga lewat dari batas waktu (deadline) kedua yang telah diperpanjang hingga 14 Oktober, baru 237 daerah yang telah dilakukan penandatanganan NPHD antara KPU dengan Pemda setempat," jelas Pramono.

Persoalan yang terjadi karena sebagian besar pemerintah daerah telah mematok alokasi anggaran Pilkada untuk KPU setempat pada angka tertentu. Alasan keterbatasan APBD. Selain itu, alokasi anggaran tanpa melalui proses pembicaraan dengan KPU. Akibatnya dana yang sudah ditetapkan jauh dari kebutuhan minimum untuk pilkada.

“Permasalahan yang muncul yakni ada beberapa KPU daerah yang mengajukan anggaran pilkada terlalu besar. Terdapat peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan anggaran Pilkada lima tahun sebelumnya,” bebernya.

Seperti diketahui, Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 diikuti 270 daerah. Dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. (khf/zul/fin/rh)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.


Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada awal Januari 2020.


Tentang Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Lagi

Tentang Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Lagi

Sejumlah pihak, khususnya kalangan masyarakat sipil menentang keras wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada legislatif.


Waspadai Konflik Pilkada Serentak 2020

Waspadai Konflik Pilkada Serentak 2020

Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), konflik horizontal, dan politik uang masih menjadi ancaman di Pilkada 2020 mendatang.


Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada DPR untuk melarang mantan koruptor maju di Pilkada bisa jadi cerminan wakil rakyat.


Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana koruptor dimasukkan ke Undang-Undang Pilkada diprediksi bakal molor.


Pilkada di 265 Daerah Dianggarkan Rp9,8 Triliun

Pilkada di 265 Daerah Dianggarkan Rp9,8 Triliun

Alokasi anggaran pilkada serentak 2020 yang sudah disetujui di 265 daerah adalah Rp9,8 triliun.


Pesimis UU Pilkada Direvisi

Pesimis UU Pilkada Direvisi

Lembaga penyelenggara pemilu meminta legislatif untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Pilkada.


KPU Kukuh Koruptor Dilarang Nyalon Pilkada

KPU Kukuh Koruptor Dilarang Nyalon Pilkada

Ada berbegai pertimbangan dan alasan mengapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ngotot melarang koruptor untuk mencalonkan diri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!