Nasional
Share this on:

Dua Daftar Calon Anggota BPK Bikin Bingung

  • Dua Daftar Calon Anggota BPK Bikin Bingung
  • Dua Daftar Calon Anggota BPK Bikin Bingung

JAKARTA - Proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini menjadi sorotan. Komisi XI DPR RI, kemarin menggelar fit and proper test terhadap 32 calon.

Sementara, daftar nama yang diperoleh pimpinan DPD RI dari pimpinan DPR sebanyak 62 orang. Ini terjadi karena ternyata pimpinan DPR mengirim dua daftar ke DPD. Yakni melalui surat Ketua DPR Nomor PW/14238/DPR Rl/Vlll/2019, tertanggal 29 Agustus 2019.

Dua daftar yang dimaksud adalah, Pertama, calon anggota BPK berjumlah 62 orang, didukung Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PPP, dan Fraksi Hanura. Kedua, calon anggota BPK berjumlah 32 orang yang didukung Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi Nasdem. Namun, Komisi XI DPR memutuskan, jumlah calon yang diajukan ke DPD berjumlah 32 orang.

Hal inilah yang menuai sejumlah protes. Juru Bicara Solidaritas Selamatkan BPK, Adi Prasetyo mengatakan, idealnya pejabat BPK yang diharapkan harus memenuhi tiga syarat. Pertama, integritas rekam jejak yang bagus, dan tidak cacat moral. Kedua, independen. Artinya tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan partai politik. Ketiga, profesional dalam arti memahami pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

"Untuk mendapatkan pejabat BPK yang seperti itu diperlukan proses rekrutmen yang profesional, kredibel, dan dapat dipercaya. Namun, pemilihan calon Anggota BPK RI periode 2019-2024 diwarnai berbagai manuver DPR RI. Antara lain indikasi kebohongan publik, indikasi pelanggaran peraturan, serta indikasi politik uang," ujar Adi saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Senin (2/9).

Menurut Adi, proses seleksi Anggota BPK saat ini tidak mencerminkan azas keterbukaan dan keadilan. Sebaliknya, seperti panggung sandiwara yang dipenuhi intrik dan kebohongan. Dia menyebut Komisi XI DPR melakukan kesalahan fatal. Yakni wakil rakyat berinisiatif melakukan uji makalah calon Anggota BPK sebagai prasyarat mengikuti tahap seleksi selanjutnya.

"Padahal, tidak terdapat ketentuan yang mengatur uji makalah di dalam UU BPK maupun Peraturan DPR atau Tata Tertib DPR. Uji makalah juga tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah pemilihan Anggota BPK. Uji makalah seharusnya dilakukan bersamaan dengan uji kelayakan dan kepatutan," paparnya.

Namun, Komisi XI tetap bersikukuh mempertahankan 32 nama yang lolos uji makalah. Wakil rakyat tidak menggubris hasil rapat pimpinan DPR dan Komisi XI yang merekomendasikan semua nama yang mendaftar diproses.

"Jika uji makalah yang bersifat subjektif itu dilakukan, maka seharusnya Komisi XI juga melakukan pendalaman terhadap integritas dan track record calon Anggota BPK. Tetapi Komisi XI justru mengabaikan hal yang substantif itu. Buktinya masih meloloskan calon yang diduga bermasalah. Seperti Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasi, Tito Sulistio dan Syafri Adnan Baharuddin. Seharusnya nama-nama yang diduga bermasalah atau cacat integritas tersebut dicoret tanpa kompromi," imbuhnya.

Sebelumnya, tersebar undangan kepada 32 nama calon Anggota BPK dari Sekjen DPR. Undangan itu adalah untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mulai Senin 2 September sampai 4 September 2019.

Adi mempertanyakan mengapa Komisi XI memakai penyebutan RDPU. Sebab, pada hari dan tanggal tersebut, Komisi XI melakulan fit and propert test kepada 32 nama calon. "Sudah jelas hal ini merupakan indikasi kebohongan publik. Uji kelayakan dan kepatutan dikamuflase di balik RDPU," tukasnya.

Apabila, Komisi XI melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK sebelum DPD cq Komite IV memberi pertimbangan, maka DPR telah mengabaikan keberadaan DPD sebagai lembaga negara. Meski penetapan Anggota BPK terpilih akan menunggu keputusan DPD, namun secara faktual dapat menimbulkan perselisihan antarlembaga di kemudian hari.

"Apalagi, DPD telah menerima surat dari pimpinan DPR agar memproses semua nama pendaftar 62 calon versus Komisi XI yang hanya memproses 32 nama," ucapnya.

Selain itu, dugaan indikasi politik uang alias suap, ditengarai untuk mempermulus oknum calon anggota BPK kepada oknum anggota DPR Komisi XI. Hal ini dianggap telah menciderai pemberantasan KKN. Sementara itu, relawan Jokowi Mania, La Ode Kamaludin mengatakan Fraksi PKB telah mencabut dukungan terhadap 32 nama terkait proses seleksi calon anggota BPK.

Tujuannya agar dapat dikembalikan pada proses awal. Yakni jumlah calon anggota BPK terdaftar sebanyak 62 orang. Selanjutnya nama-nama tersebut disampaikan kepada DPD. "Jadi RDPU atau fit and propert test yang di lakukan komisi XI adalah kegiatan ilegal. Sehingga harus ditunda," tegas La Ode Kamaludin, kepada FIN, Senin (2/9). (yah/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

PNS Administrasi Bakal Dikurangi
PNS Administrasi Bakal Dikurangi

Berita Berikutnya

Indonesia, Negara Penting untuk Cina
Indonesia, Negara Penting untuk Cina

Berita Sejenis

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Aktivis sekaligus pengacara Hak Asasi Manusia untuk urusan Papua, Veronica Koman, bertemu dengan sejumlah anggota parlemen Australia.


Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan dibuka pekan depan.


Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Setidaknya, ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.


Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno akan kembali ke Partai Gerindra. Dia mengumumkan comeback-nya ke dunia politik melalui video yang diunggah di media sos


Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet.


Waspadai Kebangkitan Sel-sel Kecil JAD

Waspadai Kebangkitan Sel-sel Kecil JAD

Dua terduga teroris anggota kelompok Jamaah Ansorut Daulah (JAD) Bekasi pimpinan Abu Zee diringkus Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri.


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.



Pasutri Penusuk Wiranto Anggota JAD Bekasi

Pasutri Penusuk Wiranto Anggota JAD Bekasi

Menko Polhukam Wiranto diserang sepasang suami-istri, saat berada di depan pintu gerbang kampus Universitas Mathla'ul Anwar (Unima) di Jalan Raya Pandeglang Lab


Wiranto Kena Dua Tusukan di Perut, Ajudan dan Kapolsek Juga Jadi Korban

Wiranto Kena Dua Tusukan di Perut, Ajudan dan Kapolsek Juga Jadi Korban

Mekopolhukam Wiranto terkena dua tusukan di bagian perutnya saat diserang dua orang, Kamis (10/10).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!