Nasional
Share this on:

Dua Dokter Diperiksa KPK

  • Dua Dokter Diperiksa KPK
  • Dua Dokter Diperiksa KPK

JAKARTA - Indikasi keterlibatan para dokter Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau dalam dugaan menghalangi penyidikan (obstruction of justice) perkara e-KTP Setya Novanto terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga superbodi itu kemarin (9/2) memeriksa dua dokter sekaligus. Yakni, direktur RS Hafil Budianto Abdulgani dan dokter spesialis saraf Nadia Husein Hamenda.

Keduanya diperiksa untuk dokter Bimanesh Sutarjo yang ditetapkan tersangka bersama mantan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi. Hafil dan Nadia diperiksa terpisah.

Usai pemeriksaan sekitar pukul 17.30, Hafil keluar lewat pintu belakang. Sedangkan Nadia melalui pintu depan gedung. Keduanya sama-sama bungkam ketika ditanya tentang materi pemeriksaan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan dua dokter itu diperlukan untuk mempertajam bukti tersangka Bimanesh yang dimiliki penyidik saat ini. Bukti yang dimaksud berkaitan dengan prosedur medis perawatan Setnov yang dilakukan pihak RS.

"Misalnya terkait dengan apakah ketika ada pasien yang akan menggunakan ruang rawat inap dimungkinkan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu," jelasnya.

Pendalaman soal prosedur perawatan Setnov pasca insiden kecelakaan kontroversial di kawasan Permata Hijau itu memang perlu dilakukan. Sebab, diduga ada rekayasa yang dilakukan pihak rumah sakit agar Setnov bisa langsung masuk ruang rawat inap.

"Ada juga indikasi (Setnov) sudah dipesankan kamar (sebelum kecelakaan terjadi, Red)," jelas Febri.

KPK terus berupaya merampungkan penyidikan tersebut. Sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas Fredrich ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Fredrich pun sudah mulai menjalani persidangan pada Kamis (8/2).

"Untuk BST (Bimanesh) kami masih perlu mempertajam (bukti)," imbuh Febri. Selain dokter RS Medika, KPK juga bakal mendalami keterangan pihak terkait lain.

Terkait dengan jalur keluar saksi Hafil yang melalui koridor berbeda dengan Nadia, Febri belum bisa memberikan komentar. Namun, bila hal itu terjadi, berarti memang ada kebutuhan penyidik terkait dengan perlindungan saksi.

"Saya belum dapat kepastian apakah memang sudah ada ancaman atau potensi ancaman (kepada Hafil, Red)," terangnya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan
Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (KMSAK) mendesak Presiden Jokowi merombak struktur pansel KPK.


Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Jokowi akhirnya menetapkan sembilan anggota pansel calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023.


Nama-nama Pansel KPK Sudah Dikantongi Jokowi

Nama-nama Pansel KPK Sudah Dikantongi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pansel tersebut diputuskan pada pekan ini.


Lebaran, Pejabat Diwanti-wanti Tak Terima Gratifikasi

Lebaran, Pejabat Diwanti-wanti Tak Terima Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pejabat negara menolak gratifikasi hari raya.


Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Masa jabatan Agus Rahardjo sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera berakhir tahun ini.


Sofyan Melawan, Gugat KPK lewat Praperadilan

Sofyan Melawan, Gugat KPK lewat Praperadilan

Dirut PLN (nonaktif) Sofyan Basir mengikuti jejak eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy mengajukan praperadilan.


KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk

KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera menetapkan status hukum Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.


Dugaan Gratifikasi Menag Lukman Harus Dituntaskan

Dugaan Gratifikasi Menag Lukman Harus Dituntaskan

Pengembalian uang Rp10 juta dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ke KPK tidak menghapus dugaan gratifikasi.


Usulan Penyidik Independen KPK Sulit Terwujud

Usulan Penyidik Independen KPK Sulit Terwujud

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekrut penyidik independen semakin mengemuka.


Lukman Hakim Dituding Terima Rp10 Juta

Lukman Hakim Dituding Terima Rp10 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim Biro Hukum menyebutkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp10 juta.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!