Nasional
Share this on:

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

  • Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP
  • Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

JAKARTA - Pembahasan RUU KUHP ternyata menarik perhatian warga negara asing. Terutama soal pasal-pasal yang mengatur tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). DPR pun mendapat tekanan. Sejumlah negara di Eropa mendesak anggota legislatif mencabut pasal tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Namun, wakil rakyat di Senayan, sepakat menolak tekanan itu. "Terutama sejak membahas LGBT. Sebagai bangsa beragama dengan mayoritas Islam, DPR secara tegas menolak LGBT. Desakan paling keras, muncul dari negara-negara Eropa. Mereka protes dan meminta pasal yang melarang LGBT dicabut. Sikap kami menolak permintaan itu. Indonesia adalah negara berdaulat. Kita tidak bisa didikte oleh negara lain," tegas Bamsoet dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (20/9) kemarin.

Tidak hanya sekadar protes. Pihak asing tersebut juga sempat mendatangi DPR, Mereka terang-terangan meminta pasal LGBT dihilangkan dari RUU KUHP. Meski mendapat tekanan asing, lanjut Bamsoet, DPR tetap percaya diri. Pihak asing yang datang ke DPR itu dijelaskan mengapa harus ada pasal tentang LGBT di RUU KUHP.

"Kami sampaikan dan jelaskan LGBT ini bertentangan dengan nilai agama mayoritas bangsa Indonesia. Kami tidak ingin anak anak-anak bangsa Indonesia memiliki kehidupan yang bertentangan dengan agama. Karena itu, LGBT akan tetap diatur dalam RUU KUHP. Ini bukti betapa besarnya tekanan asing kepada DPR untuk menggagalkan RUU KUHP," imbuhnya.

Karena itu, Bamsoet setuju jika pengesahan RUU KUHP yang rencananya digelar pada Selasa, 24 September mendatang, ditunda. DPR, lanjutnya, akan kembali mendalami pasal yang dinilai masih pro dan kontra. "Sambil menyempurnakan pasal-pasal dan memberikan sosialisasi. Tujuanya agar tidak terjadi miskomunikasi terhadap pengertian pasal-pasal. Karena ada yang belum membaca, tapi sudah menolak. Harapannya setelah sosialisasi semua bisa memahami. Selanjutnya, DPR akan mengesahkan RUU KUHP menjadi UU," ucap politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan agar Presiden Jokowi mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR, Senin (23/9) mendatang. Hal ini terkait permintaan Jokowi untuk menunda pengesahan RUU KUHP.

Dia meminya menteri datang ke DPR membawa surat Presiden. "Sampaikan saja bahwa presiden menginginkan adanya penyederhanaan undang-undang. Karena itu, presiden minta pengesahan ditunda. Jadi mazhab yang diusulkan presiden dengan mengatakan harus disederhanakan undang-undangnya itu adalah mazhab modifikasi undang-undang. Itu yang kami mengerti," ujar Fahri di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9) kemarin.

Fahri menyebut dengan berlakunya KUHP baru, seluruh undang-undang yang pernah diproduksi didorong untuk mengikuti pasal dalam UU KUHP. Dia menilai kemungkinan Presiden belum mendapatkan penjelasan yang komplet terkait hal tersebut. "Saya mengusulkan agar Presiden mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR pada hari Senin (23/9), sebelum hari elasa (24/9) RKUHP disahkan menjadi UU," ucap Fahri. Proses pembahasan RKUHP sudah dilakukan. Karena itu, tidak mungkin ditunda pengesahannya.

Banyak Orang Masuk Penjara

Terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menilai isi dalam RUU KUHP lebih kolonial dari KUHP buatan Belanda. Menurut dia, aturan tersebut berpotensi menghambat kebebasan sipil.

"Pertama, menghambat kebebasan sipil: beragama, berkeyakinan, berekspresi, berpendapat. Kedua, Penyimpangan dari asas legalitas yang berpotensi memperluas kriminalisasi," jelas Asfi di Jakarta, Jumat (20/9).

Selain itu, lanjut Asfinawati, pasal dalam RUU KUHP juga cenderung melemahkan pengaturan tindak pidana khusus seperti korupsi. Hal lain yang menjadi catatan adalah soal pengaturan moralitas individu di ruang privat.

"Mengatur moralitas individual di ruang privat dan kriteria kejahatan tanpa korban. Misalnya zina dan lain-lain. Banyak orang akan masuk penjara. Seseorang dapat melaporkan orang lain dengan mudah. Sebab, pasalnya tersedia," imbuhnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Pasal Makar Digugat ke MK

Pasal Makar Digugat ke MK

Dianggap tidak melindungi Pancasila dari pihak yang menyerukan untuk mengganti dasar negara, pasal makar akan diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).


Mahasiswa Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK Haters Jokowi

Mahasiswa Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK Haters Jokowi

Aksi demontrasi yang dilakukan mahasiswa sepekan lebih sejak 19-26 September lalu menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK, diangap bermuatan politis.


Buruh Minta Pemerintah Bubarkan BPJS Kesehatan

Buruh Minta Pemerintah Bubarkan BPJS Kesehatan

Ribuan buruh dari berbagai serikat kerja menggeruduk Gedung DPR/DPD/MPR, Rabu (2/10) kemarin.


Sembilan Fraksi DPR Terbentuk, PDIP Belum

Sembilan Fraksi DPR Terbentuk, PDIP Belum

DPR RI periode 2019-2024 terus melakukan sidang maraton. Usai menggelar pelantikan pimpinan DPR, wakil rakyat baru ini langsung menetapkan pimpinan fraksi.


KPK Pantau Kekayaan Anggota DPR Baru

KPK Pantau Kekayaan Anggota DPR Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memonitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik anggota dewan masa jabatan 2019-202


Puan Maharani Perempuan Pertama Jadi Ketua DPR

Puan Maharani Perempuan Pertama Jadi Ketua DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 resmi punya ketua baru. Dia adalah Puan Maharani.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!