Nasional
Share this on:

Evi dan Ilham Tetap Komisioner KPU

  • Evi dan Ilham Tetap Komisioner KPU
  • Evi dan Ilham Tetap Komisioner KPU

**JAKARTA ** - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan dua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik dan Ilham Saputra dicopot dari jabatannya. Keduanya tidak menolak putusan tersebut. Mereka menerima dengan lapang dada. Meski diputuskan dicopot dari jabatan, Evi dan Ilham tetap komisioner KPU.

Evi Novida mengaku tak masalah jika DKPP mencopot jabatannya. Ia rela melepas jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU. Hanya, Evi mengaku masih mempelajari putusan tersebut. "Yang dicopot hanya dari posisi ketua divisi. Untuk , komisioner nggak. Mungkin teman-teman yang lain bisa menggantikan tugas tersebut. Itu hal yang saya pikir bisa dilakukan. Semua kegiatan maupun tugas tidak mengalami kendala," kata Evi di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (11/7) kemarin.

Menurutnya, dia terus berkoordinasi antarkomisioner KPU. Pasalnya, siapa pun yang menjadi komisioner harus bisa mengemban tugas sebagai kepala divisi. "Tentu saja menjalankan tugas-tugas yang akan diberikan kepada divisi mana saja," bebernya.

Evi juga akan menindaklanjuti putusan DKPP dengan rapat pleno. Namun, saat ini Bawaslu dan KPU masih fokus ke sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif di MK. Dia juga beralasan ada satu orang komisioner KPU yang bertugas di luar kota. Ia meyakinkan rapat pleno tak bisa dilakukan cepat.

"Dalam waktu satu atau dua hari ini kita akan rapat pleno," terang Evi.

Terpisah, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, jika keputusan DKPP tersebut menjadi bahan evaluasi bagi dirinya dan KPU. "Kami menghormati putusan DKPP," tegas Ilham. Dalam waktu dekat seluruh komisioner KPU juga akan menggelar rapat pleno. Rapat tersebut menyikapi putusan dari DKPP yang memberhentikan dirinya sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik.

Seperti diketahui, Ilham Saputra mendapatkan sanksi akibat persoalan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Partai Hanura. Awal November lalu, Partai Hanura melakukan PAW terhadap salah seorang anggotanya, Dossy Iskandar Prasetyo. Dossy merupakan wakil dari dapil Jatim 8 yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun.

Berdasar aturan, penggantinya adalah Sisca Dewi Hermawati yang mendapat suara terbanyak kedua dari Partai Hanura di dapil tersebut. Namun, Sisca telah dipecat Hanura karena tersangkut masalah hukum. Sebagai gantinya, Hanura mengajukan nama Tulus Sukariyanto yang juga menjadi pengadu dalam perkara tersebut.

Sedangkan Evi Novida digugat Adly Yusuf Saepi. Adly adalah peserta calon anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, yang juga mantan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sultra periode 2014-2019. Dalam gugatannya, terdapat tiga perkara yang diajukan ke DKPP. Hal ini terkait tidak diloloskannya Adly dalam seleksi administrasi sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kolaka.

Adly menyebut terdapat transaksi dalam setiap tahapan rekrutmen KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur. Serta adanya beberapa soal tes KPU yang bocor. Dalam membacakan pertimbangan, anggota majelis Alfitra Salam menyebut terdapat perlakuan berbeda dan ketidakkonsistenan KPU dalam menanggapi persyaratan administrasi pencalonan. Sedangkan terkait adanya kebocoran soal, DKPP menilai seharusnya KPU melakukan seleksi ulang secara transparan.

Diputuskan Bersama

Menyikapi putusan DKPP itu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menyatakan sanksi tersebut sifatnya baru. KPU pun masih mengkajinya. "Sedang kita kaji putusan DKPP. Karena ini putusan yang bersifat baru. Sebelumnya DKPP tidak mengambil keputusan seperti ini. Biasanya sampai tahapan komisioner melanggar kode etik atau tidak. Tapi ini ada hal baru. Sudah dinyatakan melanggar kode etik, diberhentikan juga dari jabatan," ujar Wahyu.

Dia menjelaskan bahwa sanksi pencopotan bukan sebagai anggota KPU. Wahyu menegaskan Evi dan Ilham tetap anggota KPU RI. Keduanya hanya diberhentikan dari jabatan sebagai ketua divisi. Ada tujuh anggota KPU yang terbagi dalam beberapa divisi. Sehingga jika diberhentikan dari divisi, bukan berarti dihentikan juga sebagai anggota KPU.

"Saya misalnya, menjabat ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, kampanye dan partisipasi masyarakat. Misalnya saya diberhentikan dari divisi, artinya saya tak boleh mengurusi di divisi saya lagi. Tapi saya tetap sebagai anggota KPU. Hanya diberhentikan dari divisi. Namun, saya bisa pindah ke divisi lain," terang Wahyu.

Yang menjadi pertanyaan, adalah mekanisme pengambilan keputusan di internal KPU dilakukan secara bersama. Yakni keputusan diambil dalam rapat pleno secara kolektif kolegial. Tapi mengapa yang disanksi oleh DKPP adalah perorangan.

"Misal terjadi pada Bu Evi dan Pak Ilham dalam mengambil keputusan. Itu keputusan bersama dan seharusnya kesalahan kolektif. Karena sifat kepemimpinan kolektif kolegial, keputusan tidak bisa hanya diambil seorang diri oleh ketua KPU atau seorang komisioner saja. Semua keputusan melalui rapat pleno kolektif kolegial," paparnya. Meski begitu, dia memastikan internal KPU tetap solid.

Terpisah, Komisi II DPR RI menilai dicopotnya dua komisioner KPU dari jabatan ketua divisi DKPP menjadi peringatan. KPU diminta lebih berhati-hati dalam menyikapi aduan dari daerah. Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan DKPP dengan mencopot komisioner KPU dari jabatan ketua divisi. Ia menyebutnya sebagai bagian dari demokrasi.

"Inilah indahnya demokrasi di Indonesia, betapa tidak ada satupun institusi yang dominan. KPU punya otoritas besar. Tetapi yang mengawasi adalah DKPP. Kami apresiasi DKPP yang sudah keluarkan putusan yang tegas," ujar Mardani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).

Mardani menilai kinerja KPU tak akan terganggu pasca pencopotan dua komisionernya sebagai ketua divisi. Karena kerja KPU bersifat kolektif kolegial. Politisi PKS itu lalu menyatakan pihaknya tetap akan melakukan evaluasi Pemilu 2019 bersama KPU. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Rekonsiliasi Jangan Dibarter
Rekonsiliasi Jangan Dibarter

Berita Berikutnya

Garbi Akan Jadi Partai Politik
Garbi Akan Jadi Partai Politik

Berita Sejenis

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Laporan dan data seketika tentang perkembangan situasi keamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kemarin (20/10), terpantau lewat udara.


Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


94 Guru Dikirim ke Perbatasan Malaysia

94 Guru Dikirim ke Perbatasan Malaysia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim sebanyak 94 guru untuk mengajar di sejumlah Community Learning Center (CLC) yang berbatasan langsun


Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


Pelibatan Anak dan Terorisme Tindakan Keji

Pelibatan Anak dan Terorisme Tindakan Keji

Polisi menemukan fakta baru dalam kasus penikaman Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten.


Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Kasak kusuk calon menteri dan pejabat tinggi lainnya ramai diperbincangkan. Salah satunya untuk posisis Jaksa Agung.


Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo memastikan jumlah menteri di kabinet periode 2019-2024 tetap sama. Yakni 34 orang.


KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penetapan gaji guru honorer kedepannya bakal disetarakan minimal dengan Upah Minimum Regional (UM


Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Sejumlah partai oposisi diprediksi merapat ke pemerintah. Sampai saat ini, hanya PKS yang sudah menegaskan tetap menjadi oposisi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!