Nasional
Share this on:

Fredrich Divonis Tujuh Tahun

  • Fredrich Divonis Tujuh Tahun
  • Fredrich Divonis Tujuh Tahun

Fredrich Yunadi.(Foto/dok. Jawa Pos)

JAKARTA - Karir Fredrich Yunadi sebagai advokat berujung di penjara. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum mantan pengacara Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) tersebut dengan hukuman penjara tujuh tahun dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.

Pengacara kontroversial itu divonis bersalah melakukan tindak pidana merintangi penyidikan atau obstruction of justice terhadap perkara Setnov. Hakim, mendalilkan bahwa Fredrich terbukti melakukan rekayasa perawatan Setnov di Rumah Sakit Medika Permata Hijau agar penyidikan di KPK terintangi. Tindakan itu melanggar pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor.

”Menyatakan terdakwa Fredrich Yunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi,” kata ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Saifuddin Zuhri dalam amar putusannya, kemarin. Salah satu yang memberatkan hukuman adalah karena Fredrich tidak sopan di persidangan.

Terkait putusan itu, Fredrich langsung mengajukan banding di hadapan majelis hakim. Sedangkan jaksa KPK masih pikir-pikir. Vonis tersebut sebenarnya jauh dibawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta hakim menghukum Fredrich dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan.

”Kami pelajari dulu putusannya,” kata jaksa KPK M. Takdir Subhan saat dikonfirmasi Jawa Pos. Bukan hanya mempelajari putusan, KPK juga bakal terus mendalami tentang dugaan keterlibatan mantan wartawan Metro TV Hilman Mattauch dan eks ajudan Setnov Reza Pahlevi dalam perkara obstruction of justice tersebut.

Sebab, dalam putusan hakim kemarin, keduanya disebut sebagai pihak yang turut bersama-sama Setnov dalam insiden menabrak tiang besi kontroversial di Permata Hijau. ”Nanti kami tunggu putusan berkekuatan hukum tetap dulu,” janjinya.

Sementara itu, Fredrich berkoar bakal melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY). Sebab, menurut dia, hakim telah meng-copy paste 100 persen tuntutan jaksa sebagai bahan pertimbangan. ”Saya bisa buktikan, apa yang dibicarakan majelis hakim itu adalah 100 persen apa yang disampaikan kepada jaksa,” cetus advokat yang mengklaim membuat pledoi 2.000 halaman tersebut.

Tentu saja, pernyataan Fredrich itu kembali membuat publik mengernyitkan dahi. Sebab, tidak ada ketentuan yang melarang hakim memasukan semua tuntutan jaksa penuntut sebagai bahan pertimbangan putusan. Apalagi, bila tuntutan jaksa itu dinilai hakim memenuhi semua unsur pidana yang didakwakan.

”Pertimbangan hakim itu sudah sesuai,” kata jaksa KPK lain Roy Riyadi.

Namun, Fredrich tetap bersikukuh bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran. Selain soal putusan, Fredrich kemarin juga berkoar bahwa tanggal 28 Juni atau saat putusan dibacakan, merupakan hari abu-abu atau kematian bagi advokat. Menurut dia, peran advokat sudah hancur seiring vonis bersalah yang ia terima. ”Saya akan bicarakan dengan teman-teman di Peradi,” ungkap dia.

Sementara itu, proses hukum obstruction of justice lain yang menyeret dokter Bimanesh Sutarjo juga masuk tahap pembacaan tuntutan. Jaksa KPK kemarin menuntut majelis hakim agar menghukum dokter RS Medika Permata Hijau tersebut dengan pidana penjara enam tahun dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan penjara. (tyo/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Parpol Besar Bukan Jaminan
Parpol Besar Bukan Jaminan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.


14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

Pemerintah telah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Sayangnya nasib miris datang dari 14 siswa SD di Solo, Jawa Tengah, yang terpaksa harus keluar dari sekolah.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Sembilan Pengedar Narkoba Divonis Mati

Sembilan Pengedar Narkoba Divonis Mati

Ony Kurniawan mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengembuskan asapnya kuat-kuat.


Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan.


Unsur SARA Vonis Dhani Diragukan

Unsur SARA Vonis Dhani Diragukan

Vonis 1,5 tahun untuk Ahmad Dhani masih menimbulkan pro kontra.


Dhani Ahmad Divonis 1,5 Tahun Penjara

Dhani Ahmad Divonis 1,5 Tahun Penjara

Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani harus merasakan dinginnya hotel prodeo.


Enam Ruas Tol Dijual

Enam Ruas Tol Dijual

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) pada tahun 2019 berencana untuk melakukan divestasi atas 18 ruas jalan tol yang dimiliki saat ini.


Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Tenaga pendidikan dan kesehatan bakal jadi fokus utama perekrutan dalam seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) tahun ini.


Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

Target kepersertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional untuk 95 persen penduduk tidak tercapai awal tahun ini.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!