Nasional
Share this on:

Fredrich Divonis Tujuh Tahun

  • Fredrich Divonis Tujuh Tahun
  • Fredrich Divonis Tujuh Tahun

Fredrich Yunadi.(Foto/dok. Jawa Pos)

JAKARTA - Karir Fredrich Yunadi sebagai advokat berujung di penjara. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum mantan pengacara Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) tersebut dengan hukuman penjara tujuh tahun dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.

Pengacara kontroversial itu divonis bersalah melakukan tindak pidana merintangi penyidikan atau obstruction of justice terhadap perkara Setnov. Hakim, mendalilkan bahwa Fredrich terbukti melakukan rekayasa perawatan Setnov di Rumah Sakit Medika Permata Hijau agar penyidikan di KPK terintangi. Tindakan itu melanggar pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor.

”Menyatakan terdakwa Fredrich Yunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi,” kata ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Saifuddin Zuhri dalam amar putusannya, kemarin. Salah satu yang memberatkan hukuman adalah karena Fredrich tidak sopan di persidangan.

Terkait putusan itu, Fredrich langsung mengajukan banding di hadapan majelis hakim. Sedangkan jaksa KPK masih pikir-pikir. Vonis tersebut sebenarnya jauh dibawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta hakim menghukum Fredrich dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan.

”Kami pelajari dulu putusannya,” kata jaksa KPK M. Takdir Subhan saat dikonfirmasi Jawa Pos. Bukan hanya mempelajari putusan, KPK juga bakal terus mendalami tentang dugaan keterlibatan mantan wartawan Metro TV Hilman Mattauch dan eks ajudan Setnov Reza Pahlevi dalam perkara obstruction of justice tersebut.

Sebab, dalam putusan hakim kemarin, keduanya disebut sebagai pihak yang turut bersama-sama Setnov dalam insiden menabrak tiang besi kontroversial di Permata Hijau. ”Nanti kami tunggu putusan berkekuatan hukum tetap dulu,” janjinya.

Sementara itu, Fredrich berkoar bakal melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY). Sebab, menurut dia, hakim telah meng-copy paste 100 persen tuntutan jaksa sebagai bahan pertimbangan. ”Saya bisa buktikan, apa yang dibicarakan majelis hakim itu adalah 100 persen apa yang disampaikan kepada jaksa,” cetus advokat yang mengklaim membuat pledoi 2.000 halaman tersebut.

Tentu saja, pernyataan Fredrich itu kembali membuat publik mengernyitkan dahi. Sebab, tidak ada ketentuan yang melarang hakim memasukan semua tuntutan jaksa penuntut sebagai bahan pertimbangan putusan. Apalagi, bila tuntutan jaksa itu dinilai hakim memenuhi semua unsur pidana yang didakwakan.

”Pertimbangan hakim itu sudah sesuai,” kata jaksa KPK lain Roy Riyadi.

Namun, Fredrich tetap bersikukuh bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran. Selain soal putusan, Fredrich kemarin juga berkoar bahwa tanggal 28 Juni atau saat putusan dibacakan, merupakan hari abu-abu atau kematian bagi advokat. Menurut dia, peran advokat sudah hancur seiring vonis bersalah yang ia terima. ”Saya akan bicarakan dengan teman-teman di Peradi,” ungkap dia.

Sementara itu, proses hukum obstruction of justice lain yang menyeret dokter Bimanesh Sutarjo juga masuk tahap pembacaan tuntutan. Jaksa KPK kemarin menuntut majelis hakim agar menghukum dokter RS Medika Permata Hijau tersebut dengan pidana penjara enam tahun dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan penjara. (tyo/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Parpol Besar Bukan Jaminan
Parpol Besar Bukan Jaminan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Pendaftaran CPNS baru tahun lalu, diwarnai keluhan soal input NIK (nomor induk kependudukan).


Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada pendidik.


Senin Mangkir, Romy Dipanggil KPK Lagi Besok

Senin Mangkir, Romy Dipanggil KPK Lagi Besok

Penyidikan kasus dugaan korupsi usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 terus berkembangan.


Empat Tahun Sudah 488 Kapal Ditenggelamkan

Empat Tahun Sudah 488 Kapal Ditenggelamkan

Upaya memerangi kasus pencurian ikan (illegal fishing) terus dilakukan dengan penenggelaman kapal.


Kapolda Papua yang Baru Diminta Tangani KKSB

Kapolda Papua yang Baru Diminta Tangani KKSB

Polri menggelar serah terima jabatan (Sertijab) tujuh perwira tinggi (pati) kemarin (20/8) di ruang Rupatama Mabes Polri.


BSNP Pastikan Kabar Unas Tiga Kali Tidak Benar

BSNP Pastikan Kabar Unas Tiga Kali Tidak Benar

Beredar pesan berantai yang menyinggung tentang ujian nasional (Unas) 2019. Isinya Unas tahun depan digelar tiga kali.


Rutan Kontainer Khusus Teroris Selesai Dibangun Akhir Tahun

Rutan Kontainer Khusus Teroris Selesai Dibangun Akhir Tahun

Polri bekerja cepat untuk membangun rumah tahanan (Rutan) khusus kasus terorisme.


BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

Konflik peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (perdiyan) BPJS Kesehatan nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 terus bergulir.


CPNS Guru Minimal Lima Tahun Mengabdi

CPNS Guru Minimal Lima Tahun Mengabdi

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang rencananya diumumkan pada akhir Juli tertunda.


2019, Warna Pelat Kendaraan Berubah Putih

2019, Warna Pelat Kendaraan Berubah Putih

Mulai tahun depan, warna dasar pelat nomor kendaraan bakal berubah. Dari hitam menjadi putih. Warna angka dan huruf juga berubah menjadi hitam.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!