Nasional
Share this on:

Fredrich Divonis Tujuh Tahun

  • Fredrich Divonis Tujuh Tahun
  • Fredrich Divonis Tujuh Tahun

Fredrich Yunadi.(Foto/dok. Jawa Pos)

JAKARTA - Karir Fredrich Yunadi sebagai advokat berujung di penjara. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum mantan pengacara Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) tersebut dengan hukuman penjara tujuh tahun dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.

Pengacara kontroversial itu divonis bersalah melakukan tindak pidana merintangi penyidikan atau obstruction of justice terhadap perkara Setnov. Hakim, mendalilkan bahwa Fredrich terbukti melakukan rekayasa perawatan Setnov di Rumah Sakit Medika Permata Hijau agar penyidikan di KPK terintangi. Tindakan itu melanggar pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor.

”Menyatakan terdakwa Fredrich Yunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi,” kata ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Saifuddin Zuhri dalam amar putusannya, kemarin. Salah satu yang memberatkan hukuman adalah karena Fredrich tidak sopan di persidangan.

Terkait putusan itu, Fredrich langsung mengajukan banding di hadapan majelis hakim. Sedangkan jaksa KPK masih pikir-pikir. Vonis tersebut sebenarnya jauh dibawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta hakim menghukum Fredrich dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan.

”Kami pelajari dulu putusannya,” kata jaksa KPK M. Takdir Subhan saat dikonfirmasi Jawa Pos. Bukan hanya mempelajari putusan, KPK juga bakal terus mendalami tentang dugaan keterlibatan mantan wartawan Metro TV Hilman Mattauch dan eks ajudan Setnov Reza Pahlevi dalam perkara obstruction of justice tersebut.

Sebab, dalam putusan hakim kemarin, keduanya disebut sebagai pihak yang turut bersama-sama Setnov dalam insiden menabrak tiang besi kontroversial di Permata Hijau. ”Nanti kami tunggu putusan berkekuatan hukum tetap dulu,” janjinya.

Sementara itu, Fredrich berkoar bakal melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY). Sebab, menurut dia, hakim telah meng-copy paste 100 persen tuntutan jaksa sebagai bahan pertimbangan. ”Saya bisa buktikan, apa yang dibicarakan majelis hakim itu adalah 100 persen apa yang disampaikan kepada jaksa,” cetus advokat yang mengklaim membuat pledoi 2.000 halaman tersebut.

Tentu saja, pernyataan Fredrich itu kembali membuat publik mengernyitkan dahi. Sebab, tidak ada ketentuan yang melarang hakim memasukan semua tuntutan jaksa penuntut sebagai bahan pertimbangan putusan. Apalagi, bila tuntutan jaksa itu dinilai hakim memenuhi semua unsur pidana yang didakwakan.

”Pertimbangan hakim itu sudah sesuai,” kata jaksa KPK lain Roy Riyadi.

Namun, Fredrich tetap bersikukuh bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran. Selain soal putusan, Fredrich kemarin juga berkoar bahwa tanggal 28 Juni atau saat putusan dibacakan, merupakan hari abu-abu atau kematian bagi advokat. Menurut dia, peran advokat sudah hancur seiring vonis bersalah yang ia terima. ”Saya akan bicarakan dengan teman-teman di Peradi,” ungkap dia.

Sementara itu, proses hukum obstruction of justice lain yang menyeret dokter Bimanesh Sutarjo juga masuk tahap pembacaan tuntutan. Jaksa KPK kemarin menuntut majelis hakim agar menghukum dokter RS Medika Permata Hijau tersebut dengan pidana penjara enam tahun dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan penjara. (tyo/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Parpol Besar Bukan Jaminan
Parpol Besar Bukan Jaminan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kemarin (13/11) meluncurkan tanggal libur dan cuti bersama 2019.


Passing Grade Hantui Peserta Seleksi CPNS

Passing Grade Hantui Peserta Seleksi CPNS

Persoalan ambang batas (passing grade) menghantui rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.


2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

Selang empat tahun sejak berhenti beroperasi, perusahaan maskapai Merpati Nusantara Airline disebut akan kembali mengudara pada tahun 2019 mendatang.


Pemerintah Bikin Buoy dan Tambah Sensor Gempa

Pemerintah Bikin Buoy dan Tambah Sensor Gempa

Pemerintah berencana melakukan penguatan sistem Indonesia Tsunami Early Warning Systems (INA-TEWs) dalam waktu 3 tahun mendatang (2019-2021).


Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara

Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara

Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli terancam dihukum penjara delapan tahun terkait kasus suap "ketok palu" dan gratifikasi.


Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memperingati empat tahun masa pemerintahannya pada bulan ini.


Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

Pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2019 mendatang yakni sebesar 8,03 persen.


Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Akhir Tahun, 13 Tol Siap Beroperasi

Pada akhir tahun 2018, 13 ruas Jalan Tol. Ruas-ruas baru tersebut masih lanjutan dari megaproyek Jalan Tol Trans Jawa dan Sumatera.


Pendaftaran CPNS Diperpanjang Himgga 15 Oktober

Pendaftaran CPNS Diperpanjang Himgga 15 Oktober

Pemerintah akhirnya menyikapi masih minimnya jumlah pendaftar CPNS baru tahun ini.


Gempa Sulteng Akibat Pergerakan Sesar Palu Karo

Gempa Sulteng Akibat Pergerakan Sesar Palu Karo

Gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah, Jumat (28/9) sore, diperkirakan merupakan kepanjangan dari siklus gempa yang terjadi puluhan tahun lalu di jalur sesar P



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!