Nasional
Share this on:

Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

  • Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK
  • Gagal saat Tes CPNS, Bisa Ikut Rekrutmen PPPK

JAKARTA - Belum genap sepekan, Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik. Mulai dari kekhawatiran rekrutmen baru dilaksanakan dua tahun lagi hingga tidak mempertimbangkan atau mengakomodasi masa kerja guru tenaga honorer.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, PP Manajemen PPPK sebaiknya tidak perlu menjadi polemik. Sebab penerbitannya untuk mewadahi semua permasalahan seputar status kepegawaian. Termasuk para guru honorer yang usianya lebih dari 35 tahun. Di mana mereka tidak bisa melamar CPNS karena batas usia maksimal mendaftar 35 tahun.

Kemudian terkait dengan ketentuan dua tahun PP tersebut baru bisa dijalankan, Setiawan memberikan penjelasan sendiri. ’’Bukan diartikan seperti itu (baru ada rekrutmen PPPK dua tahun lagi, Red),’’ katanya saat dihubungi kemarin (5/12). Dia menjelaskan yang diatur dalam pasal 101 itu adalah peraturan pelaksana dari PP 49/2018 ditetapkan paling lama dua tahun sejak peraturan diundang. ’’Untuk pengadaan (PPPK, Red) tidak masalah (mulai dijalankan tahun depan, Red.),’’ tuturnya.

Setiawan menegaskan, sampai saat ini memang belum diputuskan berapa kuota rekrutmen PPPK tahun depan. Sebab masih dalam proses penghitungan dan pembukaan usulan dari masing-masing instansi.

Kemudian terkait dengan pengakuan atau perhitungan masa kerja untuk para guru honorer yang sudah bertahun-tahun, Setiawan mengatakan tidak perlu khawatir terlebih dahulu. Sebab sampai saat ini pemerintah masih membahas ketentuan teknis terlebih dahulu. Dalam pembahasan ini termasuk juga kriteria-kriteria serta perhitungan dan mekanisme penilaian dalam rekrutmen PPPK.

Dia menegaskan, meski tahun depan ada rekrutmen PPPK, tidak mengganggu rekrutmen CPNS baru. Setiawan menjelaskan jika tahun depan digelar seleksi PPPK, rekrutmen CPNS baru tetap masih ada. Sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan. Ingin mendaftar CPNS atau PPPK. Sesuai dengan syarat pendaftaran mana yang bisa dipenuhi.

Setelah bertemu Presiden Jokowi kemarin, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, ada beberapa pembahasan tentang nasih guru honorer. Dia menjelaskan PGRI meminta segera ada peraturan pelaksana PP 49/2018 berupa Peraturan Menteri PAN-RB terkait formasi khusus guru honorer dan tenaga kependidikan honorer dalam rekrutmen PPPK.

Dengan adanya peraturan menteri itu, lanjut Unifah, diharapkan bisa mengatasi kekhawatiran guru dan tenaga kependidikan honorer dalam rekrutmen PPPK. Sebab di dalam PP 49/2018 tersebut, regulasinya masih bersifat umum.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, hingga saat ini pemerintah belum mendapatkan rekomendasi dari Kemen PAN-RB mengenai kebutuhan jumlah PPPK. Sehingga, belum diketahui pula alokasi gaji PPPK yang bersumber dari APBN. Sementara itu, mayoritas PPPK diperkirakan berasal dari daerah sehingga pemda juga perlu segera mengalokasikan APBD untuk gaji PPPK.

“Setiap tahun kami ada pencadangan dana dari APBN, bisa untuk rekrutmen CPNS, kenaikan gaji ASN (aparatur sipil negara), atau seperti PPPK ini kalau ada kebijakannya. Tapi masih menunggu dari kementerian terkait berapa keperluannya,” kata Asko.

Dalam APBN 2019, pemerintah telah menaikkan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp17 triliun menjadi Rp417,87 triliun. Kemungkinan anggaran gaji PPPK di daerah yang diambil dari APBD akan menggunakan sebagian dana dari DAU tersebut.

Selama ini, pembayaran gaji pegawai honorer di daerah juga sudah banyak yang menggunakan APBD. Sehingga nantinya, take home pay pegawai honorer yang diangkat sebagai PPPK akan naik. Namun menurut Asko, kemungkinan pengangkatan PPPK akan berlangsung secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu dapat meringankan beban anggaran pemerintah pusat dan daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Prima menambahkan, pengangkatan PPPK di daerah menjadi tanggung pemda. Jika ada kekurangan, pemda tidak bisa mengajukan bantuan anggaran ke pemerintah pusat. “Jadi tergantung dari kemampuan mitigasi risiko daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Tergantung fiscal space-nya masing-masing (daerah),” ujar Prima.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko menanggapi penolakan honorer terkait skema PPPK. Dia menilai, skema tersebut sudah menjadi jalan tengah setelah polemik pekerja honorer terus terjadi bertahan-tahun. "Jalan tengah ini. Win-win antara kepentingan pemerintah dan honorer," ujarnya di Kantor KSP, Jakarta, kemarin (5/12).

Moeldoko menjelaskan, pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan untuk mengangkat semua honorer menjadi PNS. Pasalnya, harus diakui, tidak semua honorer memiliki standar kompetensi yang mumpuni. "Kita tidak ingin korbankan masyarakat indo dengan tingkat pendidikan rendah. Kalau dipaksakan jadi PNS, risikonya meluas," imbuhnya. Oleh karenanya, memberikan kesempatan honorer untuk mendapat kesejahteraan setara PNS sudah cukup ideal.

Terkait kekhawatiran kontrak yang terbatas, mantan Panglima TNI itu menyebut masih bisa diperpanjang. Selama memenuhi standar dan lolos tes. "Apa susahnya sih setiap tahun tanda tangan kontrak," tuturnya. (wan/rin/far/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Dua Merk Obat Darah Tinggi Ditarik
Dua Merk Obat Darah Tinggi Ditarik

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Target Pemberkasan NIP Tuntas Desember

Target Pemberkasan NIP Tuntas Desember

Karena banyak sebab, jadwal rangkaian rekrutmen CPNS 2018 molor dari yang ditetapkan semula.


Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Hasil rapat kerja antara Kemendikbud, Kementerian PAN-RB, Kemenkeu, Kemendagri, dengan Komisi X DPR kemarin (12/12) membawa angin segar bagi ratusan ribu guru h


Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Keberatan dengan Skema PPPK, Silakan Gugat Pemerintah

Pemerintah angkat bicara terkait rencana FHK2-PGRI menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.


Listrik Mati Dua Kali, Penumpang Lion Air JT 568 Minta Turun

Listrik Mati Dua Kali, Penumpang Lion Air JT 568 Minta Turun

Penumpang pesawat Lion Air penerbangan JT 568 rute Jakarta-Jogjakarta mengalami masalah kelistrikan saat akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta.


Ketakutan, Empat Pekerja Nekat Terobos Hutan agar Selamat dari Pembantaian KKSB

Ketakutan, Empat Pekerja Nekat Terobos Hutan agar Selamat dari Pembantaian KKSB

Paulus Rizal Malaga (30) langsung pucat saat didatangi seorang perempuan paro baya.


Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ikut merespons kabar beredarnya blanko atau kartu bahan baku e-KTP di pasaran.


Bupati Jepara Bakal Diperiksa di Jakarta

Bupati Jepara Bakal Diperiksa di Jakarta

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi masih bisa menikmati udara bebas.


Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli tampak tegar saat mendengar ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Yanto membacakan putusan, kemarin (6/12)


Rektorat dan Kantor Yayasan Undar Ikut Dilalap Api

Rektorat dan Kantor Yayasan Undar Ikut Dilalap Api

Kebakaran melanda salah satu gedung di kampus Universitas Darul Ulum (Undar), Jombang, Jawa Timur, tadi malam.


Tol Merak–Surabaya Target Tuntas Sebelum Natal

Tol Merak–Surabaya Target Tuntas Sebelum Natal

Jalan tol yang menghubungkan Merak dan Surabaya ditargetkan bisa digunakan pada pekan ketiga bulan desember 2018 mendatang.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!