Nasional
Share this on:

Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

  • Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar
  • Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

JAKARTA - Dalam debat calon presiden kemarin malam (17/2), Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi menyebut bahwa penegakan hukum terhadap perusaan perusak lingkungan hidup telah dilakukan maksimal dengan nilai denda hingga Rp. 18 Triliun.

Bagaimanapun, hingga saat ini baru Rp. 32 Triliun yang resmi masuk ke kas negara hasil dari denda pengadilan perusahaan perusak lingkungan. Jumlah tersebut dibayarkan oleh PT. Selat Nasik yang terjerat kasus pertambangan di Bangka Belitung.

“Baru PT Selat Nasik yang sudah dilakukan eksekusi pada Mei 2018 lalu,” kata Yasmin Ragil, Direktur Penyelesaian Sengketa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Jawa Pos kemarin (19/2). Uang ganti rugi denda perusakan lingkungan tersebut masuk ke rekening khusus KLHK yang telah dibuatkan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam waktu dekat, hanya dua perusahaan yang sudah siap dieksekusi. Yakni PT. Kallista Alam yang tersangkut kasus perusakan hutan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) . Nilai tuntutan KLHK yang dikabulkan pengadilan adalah RP. 366 miliar. Beberapa minggu kemarin, kata Ragil, Pengadilan telah dua kali melakukan pemanggilan dan peringatan terakhir (Aanmaning).

PT. Kallista lantas diberikan waktu 8 hari untuk merespon panggilan dan melakukan pembayaran secara sukarela. Jika tidak, maka pengadilan akan melakukan lelang aset-aset milik PT MPL. “Hasil lelangnya nanti akan masuk ke rekening KLHK,” kata Ragil.

Perusahaan lain yang telah berada di ambang eksekusi adalah PT. Merbau Pelalawan Lestari (MPL). Dalam beberapa pemanggilan terakhir, kata Ragil, kuasa hukum PT. MPL tidak dapat menghadiri panggilan karena sedang bersidang di tempat lain yang tidak bisa ditinggal. “Dan itu diterima oleh pihak pengadilan,” kata Ragil.

Ragil berharap PT. MPL bisa membayar dengan sukarela. Jika tidak, maka mekanisme yang sama akan berlaku seperti PT Kallista, yakni pelelangan aset. Nilai total tuntutan untuk PT MPL adalah Rp. 16,2 triliun. Porsi terbesar dari Rp. 18 Triliun dari 19 kasus yang sedang diperjuangkan pemerintah.

Meski demikian, kata Ragil bagaimanapun proses eksekusi adalah kewenangan penuh dari pengadilan setempat. Tempat perkara berlangsung. “Tapi ketua pengadilan yang sekarang sangat responsif, kami juga terus koordinasi,” kata Ragil.

Saat ini pemerintah masih menunggu rilis Pemberitahuan Isi Putusan untuk beberapa perusahaan, yakni PT JJP, PT WAJ, PT NSP, PT BMH, PT WA, PT RKK dan PT SPS.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengungkapkan, bahwa memang nilai denda yang telah dikabulkan oleh pengadilan dari berbagai macam kasus adalah sekitar Rp. 18,3 triliun. Namun masih banyak kasus di luar jumlah tersebut yang masih berpotensi untuk menghasilkan pengembalian ke negara. “Misalnya ada kasus PT Nasional Sago Prima (NSP) yang didenda Rp. 1 Triliun,” kata pria yang akrab disapa Roy ini.

Roy menyebut, jumlah denda Rp. 18,3 Triliun tersebut masih yang perdata. Sanksi lain termasuk pidana juga berpotensi menghasilkan pengembalian ke negara. Sehingga nilai pengembalian yang sesungguhnya lebih dari Rp. 18,3 triliun.

Hanya saja, kata Roy dibutuhkan waktu dan proses karena banyak pengadilan di daerah belum pernah menangani sanksi perdata dengan nilai ganti rugi fantastis hingga triliunan rupiah. “Jadi masih harus terus koordinasi dengan penuntut, dalam hal ini KLHK,” pungkas Roy.(tau)

Berita Sebelumnya

PPPK Akhir Pekan Mulai Tes
PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar

Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menampilkan daftar pembagian dana hibah dari Kemenpora sejumlah total Rp3,4 miliar.


Pemberian Suap Dirancang Dalam Tiga Kamar Hotel di Semarang

Pemberian Suap Dirancang Dalam Tiga Kamar Hotel di Semarang

Untuk melancarkan transaksi pemberian suap dari Bupati Kebumen Yahya Fuad yang mencapai Rp4,8 miliar, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memesan tiga kamar hotel


Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Pengurus honorer K2 di sejumlah daerah ramai membahas rencana silaturahmi nasional (silatnas) akbar dengan Presiden Joko Widodo.


Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Presiden Joko Widodo memastikan anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang menjadi kewajiban pemerintah dibayarkan awal waktu.


Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan

Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan

Peserta BPJS Kesehatan belum dikenai urun biaya yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).


2019 Mendatang, Keluarga Miskin Terima Rp10,2 Juta Pertahun

2019 Mendatang, Keluarga Miskin Terima Rp10,2 Juta Pertahun

Pemerintah telah menaikkan jumlah bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam program keluarga harapan (PKH).


BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperoleh dana segar.


15 Jenazah yang dieksekusi KKSB Akan Dievakuasi Hari Ini

15 Jenazah yang dieksekusi KKSB Akan Dievakuasi Hari Ini

Pasukan gabungan TNI dan Polri terus berusaha masuk wilayah Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Rabu (5/12).


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).


Talangan Rp4,9 Triliun Ludes, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp11,6 Triliun

Talangan Rp4,9 Triliun Ludes, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp11,6 Triliun

Kucuran dana talangan atau bailout untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun, ternyata belum menyelesaikan persoalan defisit.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!