Nasional
Share this on:

Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

  • Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar
  • Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

JAKARTA - Dalam debat calon presiden kemarin malam (17/2), Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi menyebut bahwa penegakan hukum terhadap perusaan perusak lingkungan hidup telah dilakukan maksimal dengan nilai denda hingga Rp. 18 Triliun.

Bagaimanapun, hingga saat ini baru Rp. 32 Triliun yang resmi masuk ke kas negara hasil dari denda pengadilan perusahaan perusak lingkungan. Jumlah tersebut dibayarkan oleh PT. Selat Nasik yang terjerat kasus pertambangan di Bangka Belitung.

“Baru PT Selat Nasik yang sudah dilakukan eksekusi pada Mei 2018 lalu,” kata Yasmin Ragil, Direktur Penyelesaian Sengketa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Jawa Pos kemarin (19/2). Uang ganti rugi denda perusakan lingkungan tersebut masuk ke rekening khusus KLHK yang telah dibuatkan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam waktu dekat, hanya dua perusahaan yang sudah siap dieksekusi. Yakni PT. Kallista Alam yang tersangkut kasus perusakan hutan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) . Nilai tuntutan KLHK yang dikabulkan pengadilan adalah RP. 366 miliar. Beberapa minggu kemarin, kata Ragil, Pengadilan telah dua kali melakukan pemanggilan dan peringatan terakhir (Aanmaning).

PT. Kallista lantas diberikan waktu 8 hari untuk merespon panggilan dan melakukan pembayaran secara sukarela. Jika tidak, maka pengadilan akan melakukan lelang aset-aset milik PT MPL. “Hasil lelangnya nanti akan masuk ke rekening KLHK,” kata Ragil.

Perusahaan lain yang telah berada di ambang eksekusi adalah PT. Merbau Pelalawan Lestari (MPL). Dalam beberapa pemanggilan terakhir, kata Ragil, kuasa hukum PT. MPL tidak dapat menghadiri panggilan karena sedang bersidang di tempat lain yang tidak bisa ditinggal. “Dan itu diterima oleh pihak pengadilan,” kata Ragil.

Ragil berharap PT. MPL bisa membayar dengan sukarela. Jika tidak, maka mekanisme yang sama akan berlaku seperti PT Kallista, yakni pelelangan aset. Nilai total tuntutan untuk PT MPL adalah Rp. 16,2 triliun. Porsi terbesar dari Rp. 18 Triliun dari 19 kasus yang sedang diperjuangkan pemerintah.

Meski demikian, kata Ragil bagaimanapun proses eksekusi adalah kewenangan penuh dari pengadilan setempat. Tempat perkara berlangsung. “Tapi ketua pengadilan yang sekarang sangat responsif, kami juga terus koordinasi,” kata Ragil.

Saat ini pemerintah masih menunggu rilis Pemberitahuan Isi Putusan untuk beberapa perusahaan, yakni PT JJP, PT WAJ, PT NSP, PT BMH, PT WA, PT RKK dan PT SPS.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengungkapkan, bahwa memang nilai denda yang telah dikabulkan oleh pengadilan dari berbagai macam kasus adalah sekitar Rp. 18,3 triliun. Namun masih banyak kasus di luar jumlah tersebut yang masih berpotensi untuk menghasilkan pengembalian ke negara. “Misalnya ada kasus PT Nasional Sago Prima (NSP) yang didenda Rp. 1 Triliun,” kata pria yang akrab disapa Roy ini.

Roy menyebut, jumlah denda Rp. 18,3 Triliun tersebut masih yang perdata. Sanksi lain termasuk pidana juga berpotensi menghasilkan pengembalian ke negara. Sehingga nilai pengembalian yang sesungguhnya lebih dari Rp. 18,3 triliun.

Hanya saja, kata Roy dibutuhkan waktu dan proses karena banyak pengadilan di daerah belum pernah menangani sanksi perdata dengan nilai ganti rugi fantastis hingga triliunan rupiah. “Jadi masih harus terus koordinasi dengan penuntut, dalam hal ini KLHK,” pungkas Roy.(tau)

Berita Sebelumnya

PPPK Akhir Pekan Mulai Tes
PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, Polri, TNI, dan pensiunan sebesar Rp19 triliun.


Bukit Soeharto Masuk Nominasi Alternatif Lokasi Pemindahan Ibukota

Bukit Soeharto Masuk Nominasi Alternatif Lokasi Pemindahan Ibukota

Derasanya gagasan yang diusulkan sejumlah daerah guna penempatan lokasi alternatif calon pengganti ibu kota negara, membuat Presiden Joko Widodo langsung berger


Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi telah menerima 302 perkara atau sekitar 52 persen, dari total 582 perkara yang bisa masuk ke MK.


Dana Kampanye TKN Rp606 Miliar, BPN Tak Ada Setengahnya

Dana Kampanye TKN Rp606 Miliar, BPN Tak Ada Setengahnya

TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengirimkan laporan dana kampanye ke KPU, kemarin (2/5).


Data Situng KPU Sudah 51 Persen

Data Situng KPU Sudah 51 Persen

Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai lebih dari 51 persen suara yang masuk.


Menpora Disebut Terima Jatah Rp1,5 miliar

Menpora Disebut Terima Jatah Rp1,5 miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi fakta persidangan kasus dugaan suap dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).


April, BPJS Kesehatan Tegal Bayar Klaim Rp132,1 Miliar

April, BPJS Kesehatan Tegal Bayar Klaim Rp132,1 Miliar

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tegal, Selasa (16/4), membayar klaim hutang jatuh tempo ke fasilitas kesehatan Rp132.167.776.431.00.


Soal Kebocoran Anggaran Rp2.000 Triliun, Begini Respons KPK

Soal Kebocoran Anggaran Rp2.000 Triliun, Begini Respons KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya merespons pernyataan yang berkali-kali disampaikan Capres 02 Prabowo Subianto.


KPK Berencana Buka 400 Ribu Amplop

KPK Berencana Buka 400 Ribu Amplop

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga 400 ribu amplop berisi uang pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu senilai total sekitar Rp8 miliar akan dibagikan secara ac


Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar

Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menampilkan daftar pembagian dana hibah dari Kemenpora sejumlah total Rp3,4 miliar.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!