Nasional
Share this on:

Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

  • Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota
  • Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

**JAKARTA ** - Berkali-kali dimunculkan, berkali-kali pula dikritik. Itulah rencana proyek pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya kembali diusulkan. Kali ini, kritik yang datang sangat faktual. Yakni, tidak sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota RI.

Kritik itu dilontarkan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kemarin. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah dengan tegas dan jelas menyampaikan bahwa pemerintah serius memindah ibu kota ke luar Jakarta. Bahkan, Jokowi sudah mengunjungi langsung beberapa lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara baru.

Setelah meninjau lokasi, tutur dia, pemerintah sekarang sedang mengkaji dan mempertimbangkan lokasi yang tepat untuk pemindahan ibu kota. Tidak logis kalau kemudian DPR berencana membangun gedung baru di Jakarta.

Menurut Lucius, rencana pembangunan gedung baru DPR sebenarnya sudah lama digaungkan. Pada 2017, DPR memutuskan dilaksanakan pembangunan, tapi mendapat penolakan keras dari publik. Meski demikian, DPR tetap menganggarkan dana hingga Rp601 miliar untuk manajemen perencanaan.

Sekarang rencana itu kembali mencuat di tengah keseriusan pemerintah memindahkan ibu kota negara. Jika ibu kota dipindah, bukan hanya gedung eksekutif dan yudikatif saja yang dipindah, melainkan juga gedung parlemen. "Gedung DPR juga pasti akan ikut dipindah," ungkap pria kelahiran Manggarai Barat, NTT, itu, kemarin (18/6).

Proyek gedung baru membutuhkan anggaran cukup besar. Manajemen perencanaan saja membutuhkan dana Rp601 miliar, apalagi biaya untuk proyek pembangunan fisik. Lucius menyarankan lebih baik dana itu disiapkan untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota.

Sementara itu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR masih enggan menjelaskan anggaran DPR, khususnya untuk proyek pembangunan. Irma Suryani, anggota BURT yang sebelumnya berjanji menjelaskan lebih detail anggaran DPR, juga belum buka suara.

Anggota BURT lainnya, Indah Kurnia, tidak mengetahui perihal anggaran untuk pembangunan gedung baru. Dia mengaku tidak mengikuti rapat terakhir yang digelar BURT sehingga tidak mengetahui pembahasan terakhir. Dia pun tidak berani menjelaskan terkait rencana pembangunan. "Tanya ke pimpinan BURT saja," ucapnya. (lum/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Aceh Tetap Bagian NKRI
Aceh Tetap Bagian NKRI

Berita Sejenis

Kampanye Pilkada Serentak Diusulkan 71 Hari

Kampanye Pilkada Serentak Diusulkan 71 Hari

Usulan Komisi II DPR RI untuk mempersingkat masa kampanye Pilkada Serentak 2020 diamini Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Mendagri Berharap Perseteruan Wali Kota Tangerang-Yasonna Berakhir

Mendagri Berharap Perseteruan Wali Kota Tangerang-Yasonna Berakhir

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk membina jajarannya.


Jemaah Tak Perlu Risau di Tanah Suci

Jemaah Tak Perlu Risau di Tanah Suci

Jamaah haji Indonesia dengan keterbatasan fisik diperbolehkan membawa alat bantu seperti kursi roda atau tongkat untuk memudahkan dalam beribadah di Tanah Suci.


Tujuh Gedung Pemerintahan dan Hotel di Bali Rusak

Tujuh Gedung Pemerintahan dan Hotel di Bali Rusak

Bali diguncang gempa tektonik berkekuatan 5,8 Skala Richter (SR). Puluhan bangunan rusak, tujuh diantaranya milik pemerintah daerah.


Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras penanganan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sudah enam kali dibahas di dalam rapat terba


JK: Anak Muda Sukses di Bisnis Jangan Didorong Masuk Kabinet

JK: Anak Muda Sukses di Bisnis Jangan Didorong Masuk Kabinet

Partai politik (Parpol) yang memperoleh suara terbanyak di DPR RI hampir dipastikan mendapat kursi.


Bukan ke Lampung, Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

Bukan ke Lampung, Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

Pemindahan ibu kota negara jika direalisasikan pasti ke wilayah Kalimantan, apakah itu di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur maupun lainnya.


Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (15/7), mengirimkan surat ke Ketua DPR RI untuk minta pertimbanan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.


Ketemu dengan Jokowi, Prabowo Serba Salah

Ketemu dengan Jokowi, Prabowo Serba Salah

Apa saja yang dibicarakan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat bertemu pada Sabtu (13/7) lalu?




Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!