Nasional
Share this on:

Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

  • Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota
  • Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

**JAKARTA ** - Berkali-kali dimunculkan, berkali-kali pula dikritik. Itulah rencana proyek pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya kembali diusulkan. Kali ini, kritik yang datang sangat faktual. Yakni, tidak sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota RI.

Kritik itu dilontarkan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kemarin. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah dengan tegas dan jelas menyampaikan bahwa pemerintah serius memindah ibu kota ke luar Jakarta. Bahkan, Jokowi sudah mengunjungi langsung beberapa lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara baru.

Setelah meninjau lokasi, tutur dia, pemerintah sekarang sedang mengkaji dan mempertimbangkan lokasi yang tepat untuk pemindahan ibu kota. Tidak logis kalau kemudian DPR berencana membangun gedung baru di Jakarta.

Menurut Lucius, rencana pembangunan gedung baru DPR sebenarnya sudah lama digaungkan. Pada 2017, DPR memutuskan dilaksanakan pembangunan, tapi mendapat penolakan keras dari publik. Meski demikian, DPR tetap menganggarkan dana hingga Rp601 miliar untuk manajemen perencanaan.

Sekarang rencana itu kembali mencuat di tengah keseriusan pemerintah memindahkan ibu kota negara. Jika ibu kota dipindah, bukan hanya gedung eksekutif dan yudikatif saja yang dipindah, melainkan juga gedung parlemen. "Gedung DPR juga pasti akan ikut dipindah," ungkap pria kelahiran Manggarai Barat, NTT, itu, kemarin (18/6).

Proyek gedung baru membutuhkan anggaran cukup besar. Manajemen perencanaan saja membutuhkan dana Rp601 miliar, apalagi biaya untuk proyek pembangunan fisik. Lucius menyarankan lebih baik dana itu disiapkan untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota.

Sementara itu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR masih enggan menjelaskan anggaran DPR, khususnya untuk proyek pembangunan. Irma Suryani, anggota BURT yang sebelumnya berjanji menjelaskan lebih detail anggaran DPR, juga belum buka suara.

Anggota BURT lainnya, Indah Kurnia, tidak mengetahui perihal anggaran untuk pembangunan gedung baru. Dia mengaku tidak mengikuti rapat terakhir yang digelar BURT sehingga tidak mengetahui pembahasan terakhir. Dia pun tidak berani menjelaskan terkait rencana pembangunan. "Tanya ke pimpinan BURT saja," ucapnya. (lum/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Aceh Tetap Bagian NKRI
Aceh Tetap Bagian NKRI

Berita Sejenis

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


Pelibatan Anak dan Terorisme Tindakan Keji

Pelibatan Anak dan Terorisme Tindakan Keji

Polisi menemukan fakta baru dalam kasus penikaman Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten.


KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Indonesia akan bersaing dengan tiga negara dalam emungutan suara pencalonan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).


Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penetapan gaji guru honorer kedepannya bakal disetarakan minimal dengan Upah Minimum Regional (UM


Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Aktivis sekaligus pengacara Hak Asasi Manusia untuk urusan Papua, Veronica Koman, bertemu dengan sejumlah anggota parlemen Australia.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Platform media sosial Twitter menegaskan tak pandang bulu menindak akun-akun yang menebar kebencian, meskipun itu kepala negara atau pejabat lainnya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!